filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
---|---|---|---|
2017-050-08.json
|
Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa
|
Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | [CLS] Petugas Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Resort Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Pelabuan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa pagi (30/5/17) berhasil menggagalkan pengiriman ratusan lembar kulit ular kemasan dan siap kirim ke Jawa, pakai kapal KM Kelud tujuan Tanjung Priok, Jakarta.Zakaria, Pengendali Eksostem Hutan (PEH), Petugas Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) BKSDA)Pelabuan Belawan, kepada Mongabay mengatakan, pembongkaran kasus ini setelah mendapatkan informasi soal bagian tubuh satwa yang akan masuk ke Kapal KM Kelud di Pelabuhan Belawan.Dia bersama tim langsung mengintai dan menemukan satu kg kantung plastik besar, berisi kulit ular. Mengantisipasi hal tak diinginkan, dia langsung meminta pemilik barang, Riduan Sitohang, turun dari kapal dan memeriksa dokumen barang. Kulit ular rencana dikirim ke Kerawang, Jawa Barat. Dari pemeriksaan dokumen warga Medan ini, petugas tak menemukan surat izin edar dalam negeri, dan surat angkutan dan tumbuhan maupun satwa liar dalam negeri yang dikeluarkan BKSDA Sumut. Dia langsung mengamankan barang bukti dan pemilik kulit ular itu.Pemeriksaan fisik kulit ular, kata Zakaria, diketahui jenis ular python brongersmai atau masyarakat mengenal dengan nama ular gendang.Pemerintah, katanya, mengatur kuota tangkap ular ini di alam. “Ini perlu, agar tak ada yang sembarangan memburu, membunuh tumbuhan dan satwa tak dilindungi sekalipun.”Kuota tangkap ini, katanyasoal aturan dapat darimana, berapa jumlah dan lain-lain. Untuk itu, perlu pengawasan meski bukan satwa dilindungi. “Kalau diambil dari hutan lindung sangat dilarang karena populasi di alam berkurang.”Herbert Aritonang, Kepala Seksi Wilayah II BBKSDA Sumut, mengatakan, pemilik dan barang bukti diamankan guna mendalami darimana kulit ular ini, dan apakah ada aturan dilanggar. “Apakah ada sanksi pidana atau tidak, nanti diputuskan penyelidikan.”
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2017-050-08.json
|
Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa
|
Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | Riduan mengaku, baru kali ini mengirimkan kulit ular ke Jawa. “Itupun karena ada pesanan dari warga Dusun Benden, Kerawang, Jawa Barat atas nama Sudiyanto.”Saat ditanya bagaimana berhubungan dengan Sudiyanto, kata Sitohang dari seorang teman. Mereka selama ini belum pernah bertemu. Komunikasi hanya melalui telephone seluler. Soal pembayaran, katanya berdasarkan kepercayaan. Ketika barang pesanan sampai, baru bayar via rekening bank.“Ini baru pertama kali kirim kulit ular. Saya gak pernah. Modal kepercayaan aja kami, kalau barang sampai dia kirim uang.”Dia mengatakan, kulit-kulit ular dari orang yang mendapatkan ular di jalan dan sawah.Ketika mencoba mendalami dokumen, Sitohang menunjukkan dokumen dari notaris, Dinas Pertanian Badan Karantina Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Karantina Hewan.Dengan begitu lengkap dokumen minus dokumen BKSDA, ada keraguan dia pemain baru dalam perdagangan tubuh satwa.Dari laporan petugas, pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksi, mengirim potongan tubuh satwa tanpa memiliki dokumen resmi dari BKSDA Sumut.“Temuan awal, dokumen menyertai barang tak dimiliki pemilik. Kita sudah periksa di Kantor BKSDA Sumut,” Herbert.Dari perhitungan awal, jumlah kulit ular yang akan dikirim ke Jawa ada 350 lembar. Barang bukti sudah dikemas rapi. Kondisi kulit ular sangat bagus, tak ada lecet atau luka. [SEP]
|
[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
|
2023-003-04.json
|
Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak
|
Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | [CLS] Tak hanya keindahan Danau Toba, namun jenis vegetasi tertentu memiliki simbol bagi orang Batak. Misalnya, pohon hariara (Ficus drupacea), sejenis beringin yang dianggap sakral dan punya nilai mistis. Hampir setiap perkampungan di permukiman Batak kuno dapat dijumpai pohon hariara.Di era lampau, pohon hariara memiliki fungsi penting dalam menentukan sebuah permukiman atau huta. Para tetua menanam bibit pohon ini di tempat yang akan menjadi calon perkampungan.“Dengan pengetahuan ini, maka dapat diketahui usia perkampungan tersebut sama dengan pohon hariara yang tumbuh di sekitarnya,” ungkap Robert Sibarani, Guru Besar Antropologi Universitas Sumatera Utara kepada Mongabay melalui sambungan telepon.Setelah ditanam, bibit ini kemudian dipantau dalam kurun 7 hari, bila tumbuh subur, maka akan diyakini akan membawa berkah dan bebas petaka. Sebaliknya, jika tidak tumbuh atau layu, maka lahan itu tidak layak huni. Asal kata ‘hariara‘ pun berasal dari kata ‘hari‘ (hari) dan ‘ara’ (tujuh).Rindangnya hariara pun mampu menaungi puluhan orang pada saat musyawarah. Di bawah naungan pohon beringin ini menjadi tempat bersidang (partungkkoan) antar tetua kampung. Hariara sendiri menyimbolkan keterlibatan leluhur dalam setiap keputusan yang dibuat.“Hariara itu sendiri dianggap sebagai tempat leluhur tinggal,” jelas Sibarani.Pohon hariara sendiri adalah pohon tropis asli Asia Tenggara yang tersebar hingga Australia Utara. Pohon ara pencekik ini dapat mencapai ketinggian hingga 10-30 meter, dan dapat dijumpai dari daratan rendah hingga ketinggian 1.000 mdpl. Baca juga: Bagaimana Nasib Pohon-Pohon di Indonesia? Filosofi Pohon HariaraPohon Hariara memiliki makna filosofis bentuk kehidupan yang sejahtera bagi orang Batak. Ia adalah simbol harmonis dengan alam dan manusia. Bagian-bagian dari pohon ini pun memiliki makna.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2023-003-04.json
|
Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak
|
Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Bagian daun mempunyai makna perlindungan dari segala marabahaya. Batangnya bermakna pembawa rezeki dan keberkahan. Bagian akarnya dimaknai sebagai simbol persatuan antara manusia dengan manusia serta keselarasan dengan alam di sekitarnya.Dalam upacara kematian pohon hariara digunakan sebagai sarana untuk melakukan upacara adat Saur Matua. Upacara adat ini dianggap punya derajat tertinggi. Khususnya bagi orang yang meninggal yang telah memilki keturunan dan cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.“Kalau sekarang mau melihat ritual semacam itu semakin sulit, ibaratnya seperti mencari air di sungai yang kering,” jelas Sibarani.Pentingnya melestarikan pohon hariara di kampung-kampung pun menjadi keniscayaan. Ia seperti magnet pemersatu. Demikian pula, ritual-ritual adat tertentu dilakukan di bawah pohon ini. Misalnya ritual Manguras Tao yang dilakukan masyarakat Desa Situngkir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang tinggal di sekitar Danau Toba. Secara harfiah Manguras Tao, ‘manguras’ berarti membersihkan, ‘tao’ berarti danau. Manguras Tao adalah manifestasi memohon perlindungan dan berkat leluhur, serta berdoa agar segala yang dikerjakan masyarakat dapat berhasil.“Raja-raja huta (penatua kampung) berkumpul, berdiskusi tentang konsep acara, tempat, dan waktu yang tepat untuk ritual Manguras Tao. Di acara itu mereka berdoa bersama memohon kepada Mulajadi Nabolon (Tuhan),” jelas antropolog, Shohibul Siregar kepada Mongabay.Lebih lanjut Shohibul menyebut Manguras Tao secara simbolik memberi arti supaya manusia membersihkan diri dari hal-hal buruk, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik maksudnya aktivitas manusia seperti membuang sampah ke danau, limbah rumah tangga dan industri, maupun limbah dari pakan ternak ikan.“Kalau non-fisik maksudnya membersihkan diri dari perilaku yang melanggar norma-norma atau kesusilaan.”
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2023-003-04.json
|
Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak
|
Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Namun ritual ini perlahan mulai menghilang dengan semakin menguatnya agama-agama baru yang datang kemudian.“Sebelum masuknya agama formal, masyarakat asli menjalankan kepercayaan Parmalim dan masih melakukan ritual (Manguras Tao). Namun sejak jumlah pengikutnya semakin berkurang, ritualnya menjadi semakin tertutup,” sebutnya. ***Hariara (Ficus drupacea). Dok: The Figs of Borneo/uluulublog [SEP]
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2013-020-10.json
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | [CLS] Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia merilis laporan kasus yang memperlihatkan kerugian negara akibat penebangan hutan alam seluas 38.357 hektar sekitar Rp 687 triliun. Jauh lebih besar dari perhitungan KPK yang hanya Rp519 miliar.“Bedah kasus ini bagian dari partisipasi publik mengawasi peradilan di Indonesia, tujuan bedah kasus ini memberi masukan pada Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung,” kata Dio, Koordinator MAPPI FH UI. “Bedah kasus ini tidak hanya analisis semalam. MAPPI bersama tiga majelis bedah kasus membedah selama empat bulan.”Laporan ini bertajuk Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru atas nama Burhanuddin Husin atas Korupsi Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan IUPHHK HT 12 Perusahaan Tanaman Industri tahun 2005-2006 di Riau.“Bedah kasus ini bagian dari partisipasi publik mengawasi peradilan di Indonesia. Tujuan memberi masukan pada Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung. Ini tidak hanya analisis semalam. MAPPI bersama tiga majelis bedah kasus membedah selama empat bulan,” kata Dio, Koordinator MAPPI FH UI.Dalam laporan ini terekam, seluas 38.357 hektare hutan alam ditebang oleh 12 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang mendapat izin rencana kerja tahunan (RKT) di Kabupaten Pelalawan dan Siak. Ia diterbitkan terpidana Burhanuddin Husin, semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Riau periode 2005-2006.Total kerugian negara akibat penebangan hutan alam ini sekitar Rp687 triliun. “Sebaiknya, kerugian negara tidak dihitung dari PSDH-DR, sebab RKT yang diterbitkan Burhanuddin Husin bertentangan hukum,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-020-10.json
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Jika RKT ilegal, berarti bertentangan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan. “Areal ilegal itu, bisa dihitung kerugian ekologis-ekonomisnya.” Dasar penghitungan dilakukan Prof Bambang Hero Saharjo, Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendekatan ekologis-ekonomis, kata Muslim, untuk memberi rasa keadilan pada hutan alam dan lingkungan yang dirusak perusahaan. Pada 24 Oktober 2012, meski terjadi dissenting opinion, majelis hakim PN Tipikor Pekanbaru memvonis Burhanuddin Husin dua tahun enam bulan penjara karena terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi kehutanan. Perkara Tipikor Burhanuddin Husin ditangani tiga majelis Hakim, Isnurul Syamsul Arif, dan Krosbin Lumban Gaol (hakim karir) dan Rakhman Silaen (hakim ad hoc).Dalam putusan setebal 669 No 21/Pid.Sus/ 2012/PN-PBR, vonis majelis hakim berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa yang menuntut enam tahun penjara. “Vonis Burhanuddin Husin lebih ringan dari terpidana dalam kasus kehutanan sebelumnya, terpidana Asral Rahman lima tahun dan Syuhada Tasman empattahun, yang sama-sama terlibat kasus korupsi kehutanan saat menjabat Kadishut Riau,” kata Suryadi, Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru, salah satu majelis bedah kasus. “Ada apa di balik putusan ini?”Selain itu, kata Suryadi, dari April hingga Agustus 2013, MAPPI FH juga bedah kasus bersama majelis bedah kasus terdiri atas Dr Saifuddin Syukur, dosen hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.Laporan setebal 62 halaman itu memuat sejumlah analisis hukum mulai dari titik lemah dakwaan Jaksa yang menggunakan dakwaan subsidiaritas hingga pertimbangan majelis hakim. Titik berat temuan ada pada pertimbangan majelis hakim.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-020-10.json
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Dalam putusan itu, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 dengan hukuman rendah. Suryadi membandingkan Pasal 2 dan Pasal 3. Pidana penjara Pasal 2 paling singkat empat tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar.Dalam Pasal 3 pidana penjara paling singkat satu tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp50 juta, paling banyak Rp1 miliar. “Mengapa majelis hakim tidak memilih Pasal 2 yang pidana penjara paling singkat empat tahun? Padahal dalam unsur-unsur Pasal 2 dan 3, tidak ada perbedaan yang substantif,” kata Suryadi.Lantas, fakta hukum menunjukkan telah terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sama. Putusan majelis hakim pada terpidana Asral Rahman, eks Kepala Dinas Kehutanan Riau periode 2003-2004, dan Syuhada Tasman mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005, menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 2. “Putusan majelis hakim terhadap Burhanuddin Husin menunjukkan Hakim tidak punya komitmen dan keberanian melawan korupsi kehutanan yang merugikan keuangan negara.”Temuan lainnya, beschiking berupa Kepmenhut saling berbenturan. Satu sisi melarang hutan tanaman di atas hutan alam, sisi lain membenarkan. Beschiking saling berbenturan yaitu Kepmenhut No 10.1/Menhut-II/2000 berbenturan dengan Kepmenhut No.101/Menhut-II/2004.Kedua “keputusan” itu diatas disebut “peraturan”, karena sifat berlaku umum. Sebuah keputusan (beschikking) seharusnya berupa penetapan bersifat individual, konkrit, dan final, yang tidak terpenuhi oleh dua Kepmenhut. Lalu, substansi pengaturan kedua “keputusan” yang masing-masing dibuat pada masa Nur Mahmudi Ismail dan M. Prakosa sebagai Menteri Kehutanan itu, cacat hukum. “Jadi batal demi hukum, minimal ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hutan alam karena substansi yang diatur menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Saifuddin Syukur.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-020-10.json
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun
|
Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Majelis bedah kasus memberi apresiasi pada majelis hakim karena dalam pertimbangan berkesimpulan kualfikasi “turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat ke-1 telah terpenuhi. Menurut majelis hakim dalam mewujudkan niat melakukan tindak pidana terkait pengesahan URKT perusahaan-perusahaan wilayah kerja di Kabupaten Pelalawan dan Siak, tidak berdiri sendiri. Namun, dilakukan bersama-sama dengan saksi Tengku Azmun Jaafar, saksi Edi Suriandi (Pelalawan), saksi H Arwin As, saksi Amin Budyadi serta 12 perusahaan-perusahaan yang mengajukan URKT.“Rekomendasi kami, KPK segera menetapkan saksi Edi Suriandi, saksi Amin Budyadi dan 12 korporasi sebagai tersangka,” kata Suryadi. “Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial segera memeriksa hakim majelis hakim dalam perkara ini.” [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-022-16.json
|
Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau
|
Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | [CLS] Setelah hampir empat bulan menunggu, Mahkamah Agung, akhirnya membatalkan sebagian Perda Nomor 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, atas gugatan uji materi Walhi Riau dan LBH Pekanbaru.Walhi Riau dan LBH Pekanbaru diberi kuasa tiga perwakilan masyarakat adat Batu Sanggan Kampar dan Talang Mamak Indragiri Hulu, mengajukan permohonan 20 Februari 2018. Mereka keberatan dengan Pasal 1 angka 11 dan 13, Pasal 10 ayat 1, Pasal 11, Pasal 16 ayat 1, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat 2 dalam perda ini.“Prosesnya sudah kita mulai sejak 2015. Karena kondisi asap dan beberapa kendala lain, permohonan baru dapat kita ajukan awal tahun ini,” kata Boy Jerry Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Walhi Nasional.Menurut mereka, Pasal 1 angka 11 dan 13 tak menjelaskan perbedaan tanah ulayat dan tanah adat hingga muncul tafsir beragam. Juga ada pertentangan antara Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 10 ayat 1 mengenai hak ulayat dan obyek tanah ulayat. Intinya, yang dimaksud obyek tanah ulayat, segala benda di atasnya tak termasuk tambang berat di dalam bumi.Pasal itu, tak menjelaskan jenis-jenis tambang berat. Padahal, UU Mineral dan Batubara 2009 tak mengenal tambang berat termasuk UU Minyak dan Gas Bumi 2001. Jadi, Pasal 10 ayat 1 dianggap tak memiliki rujukan jelas.“Pasal 10 cenderung mengutamakan kepentingan investasi tambang di atas tanah masyarakat adat bila dapat izin dari pemerintah,” kata Aditia Bagus Santoso, Direktur LBH Pekanbaru. UU Minyak dan Gas Bumi jelas melarang kegiatan itu.Pasal 10, katanya, juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria karena mengecualikan apa yang terkandung dalam bumi. Padahal, UU Nomor 5/1960 itu menjelaskan, selain permukaan bumi juga tubuh bumi di bawahnya serta di bawah air.Menurut Boy, Pasal 10 berpotensi menghilangkan kekayaan dalam tanah ulayat.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-022-16.json
|
Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau
|
Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Kemudian, Pasal 11 ayat 4, tentang pengembalian tanah ulayat oleh pemakai atau pengelola pada pemilik tanah ulayat bila perjanjian kerjasama berakhir. Pasal ini, katanya, bertentangan sendiri dengan ayat sebelumnya, sama sekali tak menjelaskan siapa pemakai atau pengelola.Pasal 16 ayat 1, menjelaskan pemindahan kepemilikan hak tanah ulayat untuk kepentingan nasional dan pembangunan daerah. Namun, katanya, tak ada penjelasan mengenai dua alasan itu.Padahal, dalam Pasal 2 ayat 4, menyatakan, kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat, bukan kepentingan nasional.Pasal 16 ayat 1, juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Juga turunannya Perpres Nomor 71/2012. Kalimat untuk kepentingan nasional dan pembangunan di daerah, tak ada dalam dua aturan lebih tinggi itu.Ada lagi yang dinilai membingungkan Walhi Riau dan LBH Pekanbaru, mengenai sanksi pidana Pasal 19 ayat 1, merujuk Pasal 11. Padahal, pasal rujukan itu menjelaskan tata cara pemanfaatan tanah ulayat bukan pemberian sanksi. Di dalamnya banyak mengandung unsur pelaku dan berbagai macam perbuatan.Secara keseluruhan, Walhi dan LBH Pekanbaru nilai Perda No 10/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tak punya kekuatan hukum dan tak berlaku umum.Supandi, Ketua Majelis Hakim bersama dua anggota, Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin yang memeriksa permohonan, mengeluarkan putusan akhir Mei lalu. Mereka hanya membatalkan Pasal 10 ayat 1 dan dan Pasal 16 ayat 1.Kedua pasal itu bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, yakni, UU Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU Mineral dan Batubara, UU Minyak dan Gas Bumi dan UU Pokok Agraria.Walhi Riau dan LBH Pekanbaru apresiasi putusan majelis hakim. Meski tak semua pasal tetapi putusan dianggap bisa menyelamatkan tanah ulayat demi kepentingan masyarat adat.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2018-022-16.json
|
Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau
|
Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Supriadi, perwakilan masyarakat adat Talang Mamak, juga pemohon, juga senang. “Dengan batalnya beberapa pasal, pemerintah tak semena-mena lagi menerbitkan izin tambang. Selama ini tak pernah ada musyawarah atau melibatkan pemangku adat saat perusahaan tambang itu beroperasi,” katanya.Masyarakat adat Talang Mamak, sedang mendorong pemerintah Indragiri Hulu menerbitkan aturan pengakuan masyarakat hukum adat. Para pemuda aktif bikin kegiatan mengenal sejarah masyarakat adat Talang Mamak dan mengunjungi tempat-tempat keramat.“Untuk mengenal jati diri dan sejarah,” katanya.Bagi Himyul Wahyudi, perwakilan masyarakat adat Batu Sanggan juga pemohon uji materil, pembatalan beberapa pasal belum menjamin perlindungan bagi masyarakat adat sebelum RUU masyarakat adat sah. Ada atau tidaknya pasal itu, katanya, tetap memberi ruang pada korporasi sawit dan tambang mengeruk kekayaan di tanah ulayat.Kondisi ini, katanya, sudah tampak di wilayah adat beberapa kenegerian Kampar. Tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat dan korporasi kerap menimbulkan konflik bahkan pemerintah ikut mengklaim wilayah adat itu.Yudi mendorong, Pemerintah Riau segera membuat perda tentang pengakuan masyarakat adat. Perda 10/2015 dirasa belum menjawab keinginan masyarakat adat.Lagi pula, katanya, perda itu dibuat sama sekali tak melibatkan masyarakat adat termasuk organisasi sipil yang konsen isu itu.“Perda pengakuan masyarakat adat dapat menjamin dan memberi ruang mandiri bagi mereka mengatur wilayah adat.” Keterangan foto utama: Kehidupan warga adat Talang Mamak di Riau. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia [SEP]
|
[0.6666666865348816, 0.3333333432674408, 0.0]
|
2016-077-15.json
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | [CLS] Saat Gerhana Matahari Total (GMT), Rabu, 9 Maret 2016, saya berada di rombongan besar pemburu gerhana. Total kami sekitar 1.160 orang saat menanti fenomena astronomi tersebut di kapal milik Pelni yaitu KM Kelud. Kami tergabung dalam Tim Ekspedisi Gerhana Matahari Total 2016 Maritim yang diadakan oleh Menko Maritim. Puluhan wartawan dan fotografer, dalam dan luar negeri, ratusan pelajar dan mahasiswa berprestasi, serta para undangan tumpah-ruah di kapal yang bertolak dari Tanjung Priok ke Belitung, yang dilepas oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Selasa, 8 Maret 2016.Pengamatan dari kapal memang dilakukan untuk menghindari awan yang diprediksi akan menjadi ganjalan para pemburu gerhana ini. Belitung dipilih karena merupakan 1 dari 12 lokasi di Indonesia yang akan mengalami GMT. Selain itu, fenomena astronomi yang cukup langka yang dikombinasikan dengan latar pemandangan laut cantik dengan bebatuan khas Belitung menjadikan pengamatan kali ini begitu dinanti dan disambut antusis para peserta ekspedisi.Setelah berlayar kurang lebih 14 jam, kapal tiba di perairan utara Belitung. Kapal dengan 10 dek ini sempat menunjukkan kemampuannya berputar lincah, mencari lokasi paling strategis dengan minimal awan untuk pengamatan. Kehadiran para ahli dari BMKG dan Astronomi ITB makin menegaskan tempat terbaik kapal bersandar, di perairan utara Belitung, antara Pantai Lengkuas dan Tanjung Kelayang.Sebagai pegiat lingkungan yang berkutat dengan satwa liar, terutama burung, pastinya saya akan melakukan pengamatan terhadap hidupan liar ini, sebagai target ekspedisi. Terlebih saat gerhana, kejadian alam yang tidak setiap waktu terlihat.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2016-077-15.json
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sebelum gerhana, saya dan seorang rekan mengamati tiga individu burung cikalang kecil (Fregata ariel) yang terbang melayang, berputar mencari makan di arah ufuk timur. Kehadirannya menambah magis saat matahari mulai muncul, perlahan. Makanan utama cikalang kecil adalah ikan, selain juga mengkonsumsi cumi-cumi, telur, dan anakan burung laut. Burung ini sering dilihat di perairan di seluruh Sunda Besar. Perilaku yang biasa ia lakukan.Lalu, bagaimana ketika gerhana? Saat mulai terjadi pertemuan antara piringan bulan dan matahari, pukul 6.21 WIB, aktivitas cikalang kecil tak terlihat lagi. Langit tampak sepi dan perlahan meredup seiring semakin hilangnya matahari yang terhalang oleh piringan bulan.Satu jam berlalu, tanpa terasa semua mata memandang proses tertelannya sang surya oleh Batara Kala. Saat pukul 7.21 WIB, terjadilah awal dari dua menit sepuluh detik momen gerhana total.Momen diawali dengan jeritan wow dari para penumpang kapal yang terpesona melihat merjan Bailey dan korona yang mengagumkan. Selebihnya, terpekur dan tersihir memandangi fenomena unik ini.Saya menyempatkan diri membuka kacamata gerhana dan melihat sekeliling perairan. Gelap, tak ada aktivitas burung karena saya berada di tengah laut lepas dan tidak banyak hidupan liar yang teramati. Ini membuat saya bertanya, bagaimana umumnya satwa bereaksi saat GMT terjadi. Sayang, literatur mengenai hal ini cukup jarang karena para pemburu gerhana lebih banyak mengupas pada sang matahari dibandingkan hidupan liarnya.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2016-077-15.json
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Tahun 2000, Elliot J. Tramer dari Departemen Biologi Universitas Toledo, Ohio, dalam papernya dituliskan hasil pengamatan perilaku burung saat gerhana matahari total yang terjadi pada Februari 1998 di pesisir utara Venezuela. Paper yang diterbitkan oleh The Wilson Ornithological Society ini melaporkan bahwa cikalang elok (Fregata magnificens), undan coklat (Pelecanus occidentalis), dan dara-laut royal (Sterna maxima) yang awalnya sedang mencari makan sebelum gerhana, meninggalkan teluk sebelum gerhana total. Mereka terbang mengarah ke lokasi sarang mereka, perilaku yang biasa dilakukan ketika matahari terbenam. Kemungkinan, cikalang kecil yang saya amati melakukan hal yang serupa sebagaimana kerabatnya, cikalang elok.Elliot juga mengamati camar tertawa (Larus atricilla) yang berhenti mencari makan dan terbang bolak-balik di atas air dalam kelompok kompak selama 3 menit totalitas gerhana. Dari pengamatan tersebut terlihat, dua belas menit setelah totalitas selesai, cikalang dan undan kembali ke teluk, bergabung dengan camar dan melanjutkan mencari makan. Berikutnya, dara laut yang menyusul sejam lebih setelah terjadinya totalitas gerhana. Hipotesis Elliot menunjukkan, meskipun gerhana terjadi dalam waktu yang tak lama, tampaknya penurunan cahayanya cukup mengganggu perilaku normal burung yang aktif di siang hari.Sementara, Dr. Paul Murdin, OBE, yang saat itu Profesor Astronomi Tamu di Liverpool John Moores University’s Astronomy Research Institute, pernah mempublikasikan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh 250 anggota Wildlife and Environment Zimbabwe di Taman Nasional Mana Pool saat terjadi gerhana, 2001. Saat itu, karena lokasi pengamatannya di darat, maka burung yang teramati kebanyakan juga burung yang beraktifitas di daratan.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2016-077-15.json
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Dalam penelitian itu sebagaimana dituturkan Dr. Murdin, WEZ ditemukan beberapa keanehan perilaku burung di habitat alaminya saat gerhana. Kicauan burung di taman nasional berhenti selama periode gelap gerhana. Lalu, saat matahari perlahan muncul setelah ditinggalkan piringan bulan, burung merpati mengumandangkan nada kresendo panggilan fajar. Burung lain seperti kutilang dan jalak mulai bersuara bak paduan suara. Sedangkan angsa dan burung air seperti kuntul dan cangak terlihat kembali ke sarang mereka.Akhirnya, hasil pencarian di jurnal akademik tertua yang saya lakukan mengenai pengamatan perilaku hewan saat gerhana matahari total tertuju pada tulisan William Morton Wheeler dkk. tahun 1932.Tulisan Wheeler dkk. yang dimuat dalam Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences tahun 1935 tersebut sudah mendata dan mengumpulkan hasil pengamatan perilaku satwa sejak gerhana total terjadi tahun 1851 di Swedia. Cakupan koleksi datanya pun tak hanya taksa burung tapi juga insekta dan mamalia.Tulisan yang cukup menyeluruh ini menyingkap bervariasinya perilaku satwa liar saat terjadi GMT. Begitupun dengan respon burung, untuk spesies sama kadang teramati mereka mengeluarkan nada panggilan panik, namun di tempat lain spesies tersebut cenderung menarik diri. Hanya saja, tidak dirinci jelas waktu terjadinya gerhana di tiap tahun pengamatan.Cahaya merupakan petunjuk penting bagi hewan untuk memulai kegiatan. Gerhana dapat merubah kondisi cahaya ini secara dramatis. Hewan diurnal (yang aktif siang hari) berperilaku seolah malam menjelang sehingga kembali ke sarang dan bahkan perilaku tidur mereka meningkat, saat GMT terjadi. Sementara, hewan nokturnal (yang aktif malam hari) menunjukkan pola sebaliknya.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2016-077-15.json
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016
|
Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Mengingat gerhana kali ini terjadi tak berapa lama setelah matahari menunjukkan diri, hewan nokturnal dan diurnal mungkin masih menganggap durasi malam diperpanjang. Hewan diurnal yang baru saja hendak beraktivitas, sesaat membatalkan kegiatannya, sementara hewan nokturnal yang mau beranjak tidur, awas kembali.Penelitian mengenai perilaku burung dan satwa liar secara komprehensif memang harus terus dilakukan, tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Yang pastinya diperkuat dengan lebih banyak data dan pengamatan saat GMT terjadi di berbagai tempat di bumi.*Hilda Lionata, Pegiat lingkungan yang aktif di Burung Indonesia. E-mail: [email protected] [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2014-012-14.json
|
Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup
|
Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | [CLS] Organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendesak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menghukum Kuala Lumpur Kepong (KLK) Grup, yang telah melanggar hukum Indonesia dan standar lembaga sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan ini. Perusahaan beroperasi di gambut dalam, dan tumpang tindih dengan hak kelola masyarakat. Pengadilan juga memutuskan, perusahaan lalai hingga terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.“Kami mendesak KLK Grup dikeluarkan dari keanggotaan RSPO karena praktik bisnis merusak lingkungan hidup,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (15/11/14).Desakan ini bertepatan dengan RSPO akan melangsungkan pertemuan tahunan di Kuala Lumpur pada 17-20 November 2014 dengan tema membahas bisnis berkelanjutan, “Sustainability: What’s next?” Sekitar 800 delegasi lebih dari 30 negara bakal hadir. Tema ini kontras dengan aksi salah satu anggota RSPO, PT Adei Plantation and Industry ini di Riau.Data Walhi Riau, menyatakan, Adei di Indonesia memiliki 17 anak usaha perkebunan sawit tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Khusus di Riau, anak usaha KLK ini merusak gambut yang menyumbang kerusakan lingkungan, dan lahan kelola tumpang tindih dengan milik masyarakat adat.Pada 1999, kata Riko, HGU Adei di Desa Batang Nilo Kecil tumpang tindih dengan lahan masyarakat adat tiga persukuan Piliang, Melayu, dan Pelabi.Ditambah lagi, bukti pelanggaran perusahaan begitu kuat karena para pengurus sudah mendapatkan vonis pengadilan.Pada 9 September 2014, Majelis Hakim PN Pelalawan, Riau, menghukum Danesuvaran KR Singam dan Tan Kei Yoong, dari Adei karena kelalaian hingga menyebabkan lahan KKPA Batang Nilo Kecil seluas 40 hektar dari 541 hektar terbakar pada Juli 2013.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-012-14.json
|
Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup
|
Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Tan Kei Yoong dari Adei Plantation, anak usaha KLK Grup, denda Rp1,5 miliar subsider lima bulan kurungan dan memulihkan lahan rusak dengan pengomposan biaya Rp15.1 miliar. Hukuman Danesuvaran KR Singam satu tahun penjara, denda Rp2 miliar subsider dua bulan kurungan.Putusan hakim bertetangan dengan tuntutan JPU, denda Rp5 miliar, dan pidana tambahan Rp15,7 miliar. Danesuvaran KR Singam lima tahun dan denda Rp5 miliar. Tuntutan mereka karena dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.Perusahaan ini juga berhadapan dengan tuntutan hukum, IUP ilegal. Tiga petinggi perusahaan itu, Goh Tee Meng, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran KR. Singgam terjerat IUP ilegal yang terungkap kala penyidikan kasus perkara pembakaran areal perkebunan itu pada 2013. Sayangnya, PN Palalawan memutus bebas mereka.“Putusan bebas dengan pertimbangan tidak terpenuhi unsur ‘setiap orang’ karena alasan kewarganegaraan ketiga terdakwa mengada-ada dan tidak berdasar hukum,” kata Riko.Dia merasa aneh karena perusahaan seakan ‘kebal.’ Ketangguhan perusahaan juga terjadi pada 2001. Dari catatan Jikalahari, 1 Oktober 2001, Adei Plantation diwakili sang general manager C. Goby bertanggung jawab atas pembakaran perkebunan kelapa sawit di Kampar. Dia kena vonis penjara dua tahun, denda Rp250 juta. Parahnya, kala dia banding, di Pengadilan Tinggi Riau, malah penjara delapan bulan dan denda Rp100 juta.Bondan, Departemen Kampanye Sawit Watch mengatakan, contoh kasus di Riau, memperlihatkan ketegasan hukum bagi perusahaan pembakar hutan dan lahan gambut belum menimbulkan efek jera.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-012-14.json
|
Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup
|
Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Sawit Watch menilai, beberapa aspek yang melanggengkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, antara lain perizinan perkebunan sawit dan usaha skala besar lain di ekosistem gambut, penegakan dan pengawasan hukum belum optimal atas pelaku pembakaran. Lalu, lempar tanggungjawab mengenai siapa pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat celah hukum, ekspansi massif perkebunan sawit, ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan.“Sertifikasi sawit berkelanjutan juga tidak berkolerasi positif terhadap penanganan langsung kejadian kebakaran lahan di konsesi perkebunan,” ujar dia.Lapor RSPODesi Kusumadewi, Direktur RSPO Indonesia mengatakan, jika ada anggota RSPO melakukan pelanggaran di lapangan, bisa menyampaikan komplain kepada mereka. “RSPO akan meminta klarifikasi dari perusahaan yang dikomplain. Apabila, ada pelanggaran, RSPO akan minta perusahaan corrective action dan akan dimonitor RSPO,” katanya kepada Mongabay.Sedangkan, dalam pertemuan di KL nanti, RSPO fokus bagaimana masa depan minyak sawit berkelanjutan. “Tahun ini ambil tema What is Next? Gimana masa depan minyak sawit? Bagaimana minyak sawit bisa persiapkan diri terhadap harapan ke depan?” katanya.Dalam pertemuan itu, ucap Desi, akan ada bahasan khusus high conservation value (HCV). Pada 2014 ini, merupakan tahun ke-10 RSPO. Saat ini, dari RSPO sudah menghasilkan sawit 11,2 juta ton, 50% dari Indonesia. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-012-12.json
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa?
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | [CLS] Saat perjalanan antara Cilongok menuju Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), di sepanjang jalan terdapat hamparan sawah yang begitu luas. Uniknya, di pinggir sawah yang berbatasan dengan jalan, para petani menanami berbagai macam tanaman bunga. Ada warna kuning dan merah.Salah seorang petani di Desa Karangtengah, Cilongok, Sanuri (45), mengungkapkan kalau dirinya sengaja menanam bunga kenikir. “Kami diberitahu oleh para penyuluh lapangan pertanian (PPL) untuk menanami tanaman bunga kenikir. Ini bunganya kuning-kuning. Mereka mengatakan kalau bunga tersebut akan menumbuhkan musuh alami wereng. Ternyata pada saat panen bulan Oktober lalu, areal pertanian saya juga tidak diserang wereng,” ungkap Sanuri pada Jumat (2/11/2018).Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dinpertan) Banyumas Widarso mengakui kalau pihaknya telah mendorong kepada petani untuk menanam berbagai jenis tanaman bunga. “Tanaman hias berbunga itu adalah refugia. Jenisnya macam-macam, ada bunga matahari (Helianthus annus L.), bunga kenikir (Cosmos caudatus), bunga kertas (Zinnia sp.) dan lainnya. Bunga-bunga tersebut ternyata mampu mendatangkan predator alami hama, salah satunya adalah hama wereng batang coklat. Nyatanya, dalam beberapa waktu terakhir, ada dampak baik yakni minimnya serangan wereng,” jelas Widarso.Widarso mengatakan ujicoba telah dilaksanakan di sejumlah tempat dan petani sudah merasakan dampaknya. Ke depannya, pihaknya terus mendorong agar penanaman berbagai macam tanaman bunga terus digalakkan.baca: Ternyata Serangga Mampu Tingkatkan Produksi Buah dan Sayur, Seperti Apa?
|
[0.25, 0.25, 0.5]
|
2018-012-12.json
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa?
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Mengapa tanaman bunga bisa mendatangkan predator alami hama tanaman padi? Dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Mujiono mengatakan kalau tanaman refugia menghasilkan nektar karena memiliki bunga warna-warni. Bunga dari refugia disenangi oleh serangga berguna, sebab sebagai musuh alami dari hama tanaman khususnya padi dan sayuran. “Serangga yang merupakan predator alami tersebut disebut sebagai parasitoid. Makhluk hidup ini memangsa hama, sehingga sangat dibutuhkan dalam mengendalikan hama. Namun, musuh alami harus disediakan lingkungan yang baik untuk habitatnya,” ujarnya.Untuk itulah, pihaknya mengembangkan rekayasa ekologi sebagai teknik pengendalian hayati dalam bidang pertanian. Ada berbagai jenis tanaman refugia yang dikembangkan di antaranya adalah kipahit atau rondo semoyo (Tithonia diversifolia), bunga tembelekan (Lantana sp.), akar wangi (Vitivera zizanioides), bunga tahi ayam (Tagetes erecta), kacang pintoi (Arcahis pintoi), bunga matahari, bunga kenikir, bunga kertas dan lainnya. “Seluruh bunga-bunga tersebut kami kembangkan di Experimental Farming (Exfarm) atau Kebun Percobaan di Kompleks Fakultas Pertanian Unsoed,” jelasnya.Makanya, di kompleks Exfarm Fakultas Pertanian itu, berbagai jenis tanaman berbunga ditanam. Yang menarik, berbagai kupu yang serangga cukup banyak di area setempat. Itu menjadi pertanda kalau bermacam-macam serangga begitu tertarik dengan bunga yang menghasilkan nektar. “Kalau nantinya bunga-bunga ini disebar ke areal pertanian, maka itulah yang disebut dengan rekayasa ekologi untuk pengendalian hayati. Jadi, sebetulnya kami mencoba menyeimbangkan ekosistem di alam,” ungkap Mujiono.baca : Gelombang Suara Gantikan Pestisida untuk Berantas Hama, Seperti Apa?
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-012-12.json
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa?
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Jadi sebetulnya, bunga itu sebagai bagian dari “rumah” parasitoid serta sebagai sumber makanan tambahan. Dengan demikian hidup parasitoid bakal lebih baik, karena tercipta lingkungan yang mendukung. “Fertilitasnya naik, jumlah telur juga banyak. Kalau jumlah telur banyak, maka mendorong populasi tinggi. Sehingga dengan populasi yang tinggi bakal tercipta musuh alami bagi hama tanaman,”katanya.Untuk musuh wereng coklat, misalnya, adalah jenis Oligosita sp. dan Anagrus sp. “Oligosita sp itu mampu menyerang telur-telur wereng coklat, meski letaknya berada di dalam jaringan tanaman. Serangan tersebut tidak mematikan tanaman. Anagrus sp juga demikian. Kedua jenis predator ini menggunakan nektar sebagai salah satu pakan tambahan juga,” ungkap Mujiono.Apakah pernah dipraktikkan? Mujiono mengungkapkan kalau dirinya telah mempraktikkan di berbagai tempat di antaranya di Cirebon dan Brebes. Di Kapetakan, Cirebon, misalnya, ada demplot seluas 30 hektare (ha) yang ditanami padi. Budidaya padi di lokasi setempat dilakukan secara organik mampu menghasilkan 9,5 ton per ha. “Karena kebutuhan pangan kita banyak, maka harus disiati dengan teknologi ramah lingkungan. Kami melakukan menanam padi dengan sistem alami tetapi ditopang dengan teknologi. Jadi, selain produksi sehat dan lingkungan lestari, hasilnya juga tinggi,” ujarnya.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-012-12.json
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa?
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Ia mengatakan selain mencoba di Cirebon, selama enam tahun terakhir, juga dikembangkan pertanian organik di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hikmah 2 Benda, Desa Sirampog, Kecamatan Bumiayu, Brebes. “Sewaktu pertama kali mengembangkan pertanian di lokasi yang hanya sekitar 8.000 m2, areal sawah baru saja diserang hama wereng. Nah, biasanya sehabis serangan wereng bakal muncul penyakit tungro. Jadi, areal setempat harus disehatkan dulu. Berbarengan dengan itu, ditanami berbagai jenis tanaman berbunga. Alhamdulillah, sampai sekarang hama terkendali. Kalau pun ada, itu sangat kecil karena lingkungannya cocok untuk perkembangbiakan musuh alami. Setiap panen, mampu menghasilkan sekitar 5 ton padi. Memang kalau dibandingkan dengan areal dataran rendah, wilayah pegunungan akan lebih rendah produksinya karena pengaruh penyinaran,” katanya.baca juga : Begini Cerita Sekolah Pinggir Hutan yang Ajarkan Kearifan Lingkungan Kini, Mujiono juga tengah mengembangkan konsep semacam itu di Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas. “Ada lahan milik petani di desa setempat yang siap dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan dan penciptaan habitat musuh alami hama. Salah satu yang diupayakan adalah menggarap lahan sekaligus menyiapkan pematang sawah untuk ditanami berbagai jenis tanaman berbunga. Sehingga begitu padi mulai bertumbuh berbarengan dengan tanaman bunga. Harapannya, musuh alami dari hama padi seperti untuk wereng dan penggerek batang, akan datang ke lokasi setempat. Ekosistem alamiah jadi bisa dipertahankan tanpa perlu ada pestisida,” katanya.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-012-12.json
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa?
|
Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Mujiono mengatakan untuk satu ha tanaman padi, misalnya, kebutuhan luas ideal tanaman bunga tidak bisa dipastikan. Hanya, semakin banyak tanaman bunga, maka kemunculan musuh alami hama tanaman padi kian banyak. Itu artinya, pengendalian hama dapat lebih baik. “Tanaman refugia juga harus diperhatikan, karena biasanya umur tanaman tersebut hanya berkisar antara enam bulan hingga satu tahun. Tanaman bunganya harus diganti. Tetapi kadang, tak perlu diganti karena ada yang tumbuh secara alami,”paparnya.Sepertinya, para petani masih membutuhkan dorongan agar mereka mengembangkan tanaman refugia. Peran dari perguruan tinggi dan dinas terkait sangat penting untuk terus mensosialisasikan. Sebab, rekayasan ekologi itu sangat penting bagfi habitat predator hama sehingga diharapkan bakal menekan atau malah menghilangkan konsumsi pestisida. [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-033-12.json
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | [CLS] Kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang bukan asli Indonesia, kini tidak luput dari perhatian pemerintah. Kerja sama antarlembaga penegak hukum dan otoritas lainnya terus digiatkan guna memberantas kasus-kasus serupa. Salah satunya, dengan menerapkan Undang-undang Karantina untuk memidanakan para pelaku yang memiliki satwa-satwa impor ilegal.Hal ini yang diberlakukan pada DR, terdakwa kasus kepemilikan dan pemeliharaan kura-kura endemik Madagaskar. Penangkapan DR merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Unit Tipidter Bareskrim Mabes Polri di rumahnya di Jalan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Agustus 2017. Dalam sidak itu, terdakwa terbukti memelihara dua individu kura-kura endemik Madagaskar jenis Astrochelys radiata tanpa memiliki surat atau sertifikat pendukung lainnya.Berdasarkan hasil penyelidikan, DR terbukti menyimpan kura-kura endemik itu di kediaman pribadinya. Kini, terdakwa DR alias Daniel Rooseno, dituntut pidana kurungan penjara dan denda di persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (30/7/2018).“Terdakwa terbukti memiliki dua individu kura-kura di halaman rumahnya dengan tidak memiliki dokumen atau sertifikat resmi dari negara asal yaitu Madagaskar,” ungkap Didit Prastowo, Jaksa Penuntut Umum terdakwa DR di PN Jakarta Timur. Dalam persidangan, Didit menuntut terdakwa 6 bulan kurungan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Selain itu, terdakwa juga diminta membayar denda Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan. “Tuntutan ini diberikan karena terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,” tegasnya.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-033-12.json
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Dia menjelaskan, Undang-undang No.16 Tahun 1992 mengatur kepemilikan satwa jenis apapun dari luar negeri harus memenuhi persyaratan seperti Health Certificate (HC) dari negara asalnya. Di samping itu, pemilik juga harus melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.“Namun, ia tidak melakukan prosedur sebagaimana yang telah disebutkan di atas,” jelas Didik. Tantyo Bangun, Ketua Yayasan IAR Indonesia mengatakan, kura-kura jenis Astrochelys radiata ini merupakan salah satu jenis kura-kura yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Padahal, jenis itu berstatus terancam punah dan masuk ke dalam kategori Kritis (Critically Endangered) di daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) serta terdaftar dalam Lampiran I CITES. Itu artinya, satwa ini tidak boleh dimanfaatkan ataupun diperdagangkan dalam bentuk apapun.Untuk itu, Tantyo mengapresiasi upaya pemerintah yang serius memproses kasus kepemilikan dan pemeliharaan kura-kura tersebut. Karena menurutnya, perdagangan ilegal satwa liar merupakan bentuk kejahatan lintas-negara yang harus ditangangi secara khusus dengan kerja sama antarnegara.“Kami melihat tanggapan baik dari penegak hukum di Indonesia yang semakin menunjukkan komitmennya. Hukum harus berjalan tanpa memandang asal negara satwa tersebut, sepanjang tidak legal dapat ditindak,” jelasnya baru-baru ini. Terus meningkatPerdagangan kura-kura dilindungi dari luar negeri tanpa surat keterangan dan sertifikat masih banyak terjadi di Indonesia. Di jejarang sosial media Facebook misalnya, masih dapat ditemukan forum jual beli kura-kura yang berasal dari luar negeri tanpa surat keterangan dan dihargai sangat tinggi. Sebagian besar merupakan jenis kura-kura yang dilindungi secara internasional yang perdagangannya dilarang.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-033-12.json
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Laporan terbaru TRAFFIC edisi Maret 2018, menyebutkan sekitar 4.985 individu kura-kura darat dan air tawar yang terdiri dari 65 spesies diperjualbelikan bebas di tujuh lokasi pasar di Jakarta dalam kurun waktu 5 bulan. Temuan itu bahkan menunjukan hampir setengah dari spesies-spesies tersebut terancam punah berdasarkan informasi IUCN Red List.Dalam publikasi ilmiah yang berjudul Slow and Steady: The Global Footprint of Jakarta’s Tortoise and Freshwater Turtle Trade itu mengungkapkan bahwa sedikitnya delapan spesies yang teramati bukan asli Indonesia, melainkan spesies yang dilarang untuk diperdagangkan secara internasional berdasarkan The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Besar kemungkinan, kura-kura itu diimpor secara ilegal. Penelitian itu mengungkapkan temuan yang mengejutkan. Survei yang dilakukan pada 2015 itu menemukan peningkatan jumlah kura-kura darat dan air tawar yang diperdagangkan di Jakarta, dibandingkan hasil survei 2004 dan 2010. Antara 92 hingga 983 individu teramati setiap minggunya.“Jika pihak berwajib tidak menindak perdagangan ini dan pasar-pasar terbuka yang memperdagangkan spesies tersebut secara ilegal sebagai prioritas aksi penegakan hukum tetap ada, maka banyak spesies yang saat ini terancam akan makin terdesak menuju kepunahan,” jelas Kanitha Krishnasamy, Acting Regional Director untuk TRAFFIC di Asia Tenggara.Penelitian itu juga menemukan indikasi adanya situasi buruk dibandingkan temuan sebelumnya, yaitu jumlah yang lebih besar pada spesies-spesies yang bukan asli Indonesia, terdaftar dalam CITES dan terancam. Tercatat antara lain adalah kura-kura Yniphora; Astrochelys yniphora dan kura-kura Radiata; Astrochelys radiata yang keduanya adalah spesies endemik Madagaskar dan terdaftar dalam Lampiran I CITES yang dilarang untuk diperdagangkan internasional dalam segala bentuk sejak 1975.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2018-033-12.json
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina
|
Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Riset ini juga meningkatkan dua kekhawatiran yang sudah lama dirasakan oleh para peneliti bahwa tingkat perdagangan kura-kura ilegal yang terjadi di Indonesia cukup tinggi. Sementara, hukum nasional untuk terus mengurangi efektivitas perlindungan spesies kura-kura lokal maupun jenis asing masih ada celahnya.“Agar kesepakatan internasional seperti CITES bisa efektif, Indonesia harus bergerak untuk melindungi bukan hanya spesies asli, tapi juga dari luar. Terutama yang berulang kali diselundupkan,” pungkas Krishnasamy. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2012-012-18.json
|
Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita
|
Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | [CLS] Kondisi dunia saat ini, dimana internet dan sosial media merajalela lewat puluhan jenis gadget canggih terkini, ternyata masih terdapat 870 juta orang yang masih mengalami kekurangan gizi. Angka ini, kira-kira sama dengan satu dari delapan penduduk dunia masih jauh dari kondisi sehat. Hal ini terungkap dalam laporan terkini PBB.Kendati angka kelaparan dunia menurun dari tahun 1990 hinga 2007, namun kemajuan yang diraih sangat lamban, terkait krisis ekonomi global. Apalagi, dalam beberapa tahun belakangan ini, berbagai kondisi cuaca yang ekstrem juga sangat mempengaruhi produksi pangan dunia.“Kami rasa itu hal yang tidak bisa diterima samasekali dengan adanya fakta lebih dari 100 juta anak balita mengalami kekurangan berat badan,” dalam pembukaan laporan yang dikerjakan bersama antara Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan World Food Programme (WFP), berjudul State of Food Insecurity in the World 2012. Dalam laporan ini juga dibahas betapa sulitnya untuk mengembangkan potensi bocah-bocah tersebut baik potensi sebagai manusia maupun sosial ekonomi, mengingat kekurangan pangan ini menjadi penyebab kematian 2,5 juta anak setiap tahun.Sejak awal 1990-an hingga hari ini, jumlah penduduk dunia yang kelaparan berkurang hingga 132 juta orang, atau turun sekitar 18,6% menjadi 12,5% dari populasi total dunia. Kendati terjadi kemajuan, setiap wilayah ternyata mengalami hal yang berbeda-beda.Faktanya, di Afrika kelaparan meningkat. Sekitar 64 juta orang mengalami kelaparan sejak tahun 1990-an. Pertumbuhan jumlah penduduk juga yang tertinggi di Afrika.
|
[0.6666666865348816, 0.3333333432674408, 0.0]
|
2012-012-18.json
|
Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita
|
Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Secara keseluruhan, dunia berharap bisa menekan angka kelaparan hingga 11,6% di tahun 2015, sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDG). Namun para ahli mengatakan, hal ini mungkin akan sulit untuk dicapai, terutama mengingat pertumbuhan penduduk dunia yang terus terjadi dan meningkatnya berbagai peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir, dimana hal itu terkait langsung dengan perubahan iklim.Seperti yang sudah terjadi di Amerika Serikat yang mengalami gelombang panas dan kekeringan, lalu di Eropa yang diterjang banjir, serta kemarau panjang di Rusia dan Ukraina telah menybabkan turunnya produksi pangan dunia. Sementara itu, meningkatnya permintaan akan daging dan produk-produk turunannya di negara berkembang dan konflik berkepanjangan antara pangan dan biofuel semakin memperbesar biaya pangan global. Dan pada akhirnya, ledakan populasi di berbagai belahan dunia memaksa produksi pangan harus terus berkembang setiap tahun untuk mengejar ketertinggalan.“Kita tidak sanggup memproduksi pangan sebanyak kita mengonsumsinya. Itu sebabnya cadangan pangan terus menurun. Suplai pangan sangat terbatas di seuruh dunia dan cadangan pangan berada di level sangat rendah, sehingga tak bisa mengantisipasi jika sesuatu terjadi di tahun berikutnya,” ungkap Abdolreza Abbassian, ahli ekonomi di FAO kepada the Guardian baru-baru ini.Tahun 2012, diharapkan menjadi tahun keenam di sebelas tahun terakhir dimana masyarakat global mengonsumsi pangan lebih dari kemampuan ketersediaannya. Ketidakberimbangan ini telah menyebabkan cadangan pangan banyak negara berkurang secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2012-012-18.json
|
Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita
|
Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Kendati demikian, para ahli mengatakan bahwa situasi terkini belum mencapai level krisis di tahun 2008 atau 2011. Pertumbuhan komoditi gandum, padi dan gula masih baik sejauh ini. Namun jika cuaca ekstrem kembali terjadi tahun depan, hal itu bisa menekan produksi pangan dan harga pangan ke arah yang berbahaya.Pada akhirnya, laporan PBB ini menggarisbawahi bahwa 870 juta orang di dunia masih kekurangan gizi, sementara 1,4 juta orang lain mengalami obesitas dan penyakit terkait. Hal ini meninggalkan tanda tanya besar, apakah pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan nutrisi yang lebih baik. [SEP]
|
[0.6666666865348816, 0.3333333432674408, 0.0]
|
2012-048-04.json
|
Orangutan Ternyata Secerdas Profesor
|
Orangutan Ternyata Secerdas Profesor | [CLS] Orangutan memiliki kecerdasan rekayasa bak seorang insinyur teknik. Kecerdasan ini dibuktikan orangutan saat membangun sarang.Tim peneliti yang dipimpin oleh peneliti dari University of Manchester merekam kecerdasan lewat proyek riset di Sumatera. Tim mengikuti orangutan dan mengobservasi sarang yang dibangunnya.Hasil studi yang dipublikasikan di jurnal PNAS baru-baru ini menunjukkan bahwa orangutan memilih cabang tebal sebagai penyangga dan ranting tipis sebagai matras atau alas.Roland Ennons dari University of Manchester mengungkapkan bahwa perilaku pemilihan cabang dan ranting menunjukkan kemampuan rekayasa atau teknik orangutan. “Mereka menunjukkan kemampuan rekayasa yang besar dalam cara membangun sarang,” kata Ennons seperti dikutip BBC, Senin (16/4/2012).Orangutan mengumpulkan dan menyusun cabang-cabang tebal dan fleksibel untuk dijadikan rangka sarang. Selanjutnya, ranting yang berdaun ditambahkan sehingga sarang menjadi lebih nyaman.Adam van Casteren, pemimpin studi yang juga kandidat PhD, membutuhkan waktu setahun untuk menyelesaikan penelitiannya. Ia dan rekannya, Julia Myatt dari London Royal Vereinary College, merekam perilaku orangutan membangun sarang. Orangutan bisa menyelesaikan pembangunan sarang dalam 5-6 menit.Begitu orangutan bangun dan meninggalkan sarang, Van Casteren naik ke sarang yang bisa berketinggian 30 meter dan mengukurnya. “Saya membongkar setiap sarang dan membawanya ke tenda untuk melakukan pengujian,” kata Van Casteren.Tes mekanik yang dilakukan menunjukkan bahwa orangutan memilih ranting berdasarkan karakteristik strukturnya. “Orangutan jantan bisa punya berat hingga 80 kg dan sarangnya bisa sangat tinggi. Jadi butuh struktur yang kuat,” jelas Van Casteren.Pemilihan yang dilakukan orangutan menunjukkan bahwa orangutan tak cuma melihat ranting sebagai ranting belaka, tetapi sebagai material bangunan.Sumber: BBC News [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2021-003-14.json
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | [CLS] Untuk memulihkan kembali ekosistem di pesisir Pantai Teluk Ambon, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku, menggandeng sejumlah komunitas pecinta lingkungan di daerahnya melakukan penanaman mangrove.Kegiatan bernama IJTI Go To Green ini dipusatkan di Pesisir Pantai Lateri, Kecamatan Baguala, Sabtu (18/12/2021), melibatkan antara lain Moluccas Coastal Care (MCC), The Mulung Community, Perekayasa (Inovator) Ahli Madya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2LD-LIPI) Daniel Pelasula, Pelajar dari SMA Negeri 5 Ambon, Mahasiswa Jurnalistik IAIN Ambon, Pemerintah Negeri Halong, Kelurahan Lateri, Aparat Polresta Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, serta masyarakat sekitar. Jenis mangrove yang ditanami yakni Sonneratia sp.Said Hatala, Ketua panitia kegiatan mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu cara agar setiap orang peduli terhadap lingkungan sekitar. Sisi lain, untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mengasah kepedulian terhadap daerah pesisir di Pulau Ambon.“Program tanam mangrove ini sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sekaligus membudayakan gemar menanam, dan memelihara pohon sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, khususnya pada ekosistem mangrove dan hutan pantai,” ujarnya.Tanam mangrove ini juga, sebagai upaya penanggulangan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan pada ekosistem mangrove dan hutan pantai. Kemudian upaya pencegahan bahaya intrusi air laut, gelombang abrasi, adaptasi mitigasi tsunami, meningkatkan serapan karbon, meningkatkan estetika kawasan mangrove hutan pantai, dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui ekowisata mangrove hutan pantai.“Kemudian, upaya meningkatkan produktivitas lahan pada ekosistem mangrove hutan pantai, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” jelasnya.baca : Bersih Laut, Cara Kaka Slank, Ridho dan EcoNusa Menata Ekosistem di Maluku
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2021-003-14.json
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Ia menyebutkan program Presiden Jokowi dengan menanam mangrove telah menegaskan komitmen pemerintah mengatasi perubahan iklim lewat rehabilitasi hutan bakau atau mangrove. Pemerintah berencana memperbaiki 34 ribu hektare hutan bakau hingga akhir tahun ini.“Jokowi menyampaikan hutan bakau 4-5 kali lebih baik dari hutan tropis dalam urusan menyimpan karbon. Dengan begitu, hutan bakau jadi salah satu solusi Indonesia dalam menekan emisi karbon penyebab perubahan iklim,” katanya.Komitmen ini sudah disampaikan Jokowi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76. Dimana, Indonesia akan menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan teknologi hijau.“Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, sekitar 3.36 juta hektar atau 20 persen dari luasan mangrove dunia. Sehingga, penting memelihara, merawat dan merehabilitasi mangrove rusak,” kutip Said.Dalam siaran pernya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan hutan mangrove mampu menyimpan karbon (carbon sinks) sebanyak empat sampai lima kali lebih banyak daripada hutan tropis daratan, terutama kandungan dalam tanah (coverground).Untuk percepatan pencapaian nationally determined contribution (NDC) Indonesia, mangrove memberikan kontribusi besar dalam penyerapan emisi karbon.Christ Belseran, Sekretaris IJTI Pengurus Daerah Maluku mengatakan, pelaksanaan penanaman mangrove ini merupakan bagian dari program kerja, dimana IJTI untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim.baca juga : Pesan Presiden: Rawat Mangrove buat Jaga Pesisir, Ekonomi Masyarakat sampai Serap Emisi Karbon Alami DegradasiPerekayasa Ahli Madya P2LD-LIPI, Daniel Pelasula mengungkap, beberapa riset yang dilakukan para peneliti pada 1998, kawasan hutan mangrove di Teluk Ambon seluas 49 hektare. Namun di 2008 berkurang menjadi 33 hektare. Kondisi ini lantaran kepentingan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2021-003-14.json
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | “Karena pembangunan sehingga terjadi degradasi ekosistem di pesisir laut,” ungkapnya.Dia mengatakan, sudah 40 tahun lebih mereka melakukan riset terhadap Teluk Ambon. Ada tiga ekosistem yang lengkap di Teluk Ambon, diantaranya mangrove, lamun dan terumbu karang, namun mengalami degradasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada kurun 1970-1990, katanya, Perum Perikanan menyuplai industri perikanan yang besar di Ambon.Salah satu penunjang perikanan terbesar adalah Teluk Ambon bagian dalam, karena menyuplai ikan umpan kepada nelayan untuk melakukan penangkapan di Laut Banda. Dalam perkembangnya, ikan umpan semakin berkurang, dan banyak dicari di laut Pelita Jaya, Kabupaten Seram Bagian Barat.Kenapa ikan umpan berkurang, bahkan nelayan juga berkurang, karena pembangunan restoran yang tidak ramah lingkungan, bahkan tanpa memikirkan hak-hak masyarakat sekitar. Jadi, kata dia, salah satu penyebab rusaknya ekosistem mangrove, karang dan lamun adalah degradasi akibat pembangunan restoran.“Kenapa alami degradasi, pertama soal alih fungsi lahan. Banyak bangunan-bangunan yang mengkonversi lahan menjadi pemukiman. Dan itu diizinkan oleh instansi-instansi. Dulu banyak nelayan mengambil ikan umpan di Teluk Ambon, kini berpindah ke lokasi lain,” ungkapnya.Kemudian yang kedua, pembukaan lahan atas. Data terakhir yang diambil di tahun 2012, katanya, pembukaan lahan atas itu sekitar 700 hektare. Sekarang sudah 2.000 hektare. Jika semua lahan atas terbuka, proses sedimentasi akan masuk ke laut.baca juga : Mangrove Terakhir Ternate Dibabat, Burung dan Ikan Lenyap, Rumah Warga Kebanjiran Meski begitu, mangrove dan terumbu karang kini terjaga lantaran adanya rehabilitasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat seperti, pegiat lingkungan, LSM maupun instansi pemerintah.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2021-003-14.json
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Saat ini kawasan mangrove sudah meningkat sekitar 39 hektare, termasuk yang baru ditanami. Dengan begitu, katanya, hutan mangrove bisa dijadikan sebagai Kebun Raya Mangrove Teluk Ambon dan Race Area. Atau bisa juga kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam.“Bisa saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Rumah-rumah kopi akan tumbuh di situ, tidak ada lagi sampah laut. Artinya kesadaran masyarakat akan timbul karena sudah ada area yang bagus,” katanya.Dia berharap Teluk Ambon bisa menjadi model pembangunan berkelanjutan Mangrove pentingTeria Sahuteru, Koordinator Moluccas Coastal Care (MCC) mengatakan, jika Teluk Ambon terus ditanami mangrove, maka Maluku sudah menciptakan sesuatu yang baik bagi Indonesia.“Peran mangrove ini sangat penting, dan ini menjadi konsen kita di MCC. Pemerintah harus punya aksi di tahun 2022 akan datang, supaya memperbanyak penanam mangrove,” pintanya.Sisi lain, kata Teria, meski menanam mangrove yang banyak namun tidak memperhatikan masalah sampah, yang berdampak buruk terhadap ekosistem pesisir.Dia mengatakan, di beberapa daerah lain mangrove dijadikan sebagai ekowisata dan berbagai hal baik lainnya. Karena itu kesadaran masyarakat untuk menanam dan melestarikan mangrove penting dilakukan.“Mangrove ini salah satu fungsi terbesarnya adalah meminimalisir terjadi pengikisan pesisir pantai atau abrasi,” katanya.baca juga : Islam dan Gerakan Rehabilitasi Hutan Mangrove Limbah KapalMarthen Haulussy, Penerima Kalpataru mengungkap, banyak sampah dan limbah kapal berserakan di Teluk Ambon. Ihwal sampah, kata dia, dari teluk luar ke Teluk Ambon sudah puluhan ton, dan hingga kini mereka tidak tahu cara mengelolanya seperti apa. Bahkan, Dinas Persampahan dan Lingkungan Hidup belum mampu mengelolanya.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2021-003-14.json
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove
|
Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Dia mengatakan, banyak tanaman mangrove yang mati dan rusak. Hal ini, bukan lantaran bibit dan cara tanamnya yang buruk, tetapi dampak dari pembuangan minyak dari kapal yang berlabuh di Teluk Ambon. Minyak mengendap dalam tanah sehingga banyak mangrove yang ditanam tidak tumbuh.“Dampaknya dari endapan kapal. Sehingga negatif terhadap tanaman mangrove dan lainnya,” ungkapnya.Sisi lain, dia mengatakan, mangrove ini selain sebagai mitigasi bencana alam, seperti menahan ombak laut, tsunami, juga dapat meredahkan tekanan angin.“Mangrove itu penghasil oksigen cukup tinggi. Dia menyerap karbondioksida, dan itu dari keras batangnya,” katanya.Sekarang ini pemanasan global, jadi upaya pencegahan sejak dini sudah harus dilakukan. Untuk itu masyarakat jangan lagi melakukan penabangan kepada berbagai tanaman, termasuk bakau. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-001-16.json
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1]
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | [CLS] Presiden Joko Widodo menyambangi lokasi Ibu Kota Negara [IKN] di Sepaku, Penajam Paser Utara [PPU] dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa [17 Desember 2019]. Pada kesempatan itu, Jokowi menunjukkan titik lokasi inti yang akan menjadi Pusat Pemerintahan Negara Indonesia. Jokowi menegaskan, pertengahan 2020, pembangunan mega proyek IKN akan mulai dilaksanakan.“Sudah diputuskan, luasan yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota sebesar 256 ribu hektar. Kawasan intinya 56 ribu hektar dan kawasan pemerintahnya 5.600 hektar. Istana ada di mana belum tahu, nanti arsitek yang menentukan setelah desain gagasan diputuskan. Kita perkirakan pertengahan 2020 pembangunan infrastruktur sudah dimulai,” terang Jokowi.Presiden juga menuturkan, kondisi geografis ibu kota baru berupa bukit-bukit dan menghadap ke teluk, akan memiliki akses jalan tol ke kota-kota di sekitarnya. Kawasan ini juga akan sangat hijau.“Saya sudah perintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat kebun bibit pada lahan kurang lebih 100 hektar. Dengan begitu, kawasan tersebut akan sangat hijau, penuh oksigen, tak ada polusi, dan tak ada limbah. Di dalamnya banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, atau naik transportasi umum yang bebas emisi,” terangnya.Terkait desain Ibu Kota Negara, Presiden mengatakan, gagasan “Nagara Rimba Nusa” telah terpilih. “Gagasannya tidak hanya baik, tapi juga punya pembeda dengan negara-negara lain. Juga mempertimbangkan lingkungan sekitar, seperti habitat bekantan, satwa dilindungi, yang menghuni hutan sekitar Teluk Balikpapan.”Baca: Kajian Sebut Lahan Ibu Kota Negara Banyak di Konsesi, Untungkan Siapa?
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-001-16.json
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1]
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Meski digadang bakal menjadi kawasan ibu kota hijau, namun pembangunan proyek ini mendatangkan sejumlah wacana tidak sedap. Tersiar kabar, ada tukar guling pembangunan IKN dengan elite politik. Tidak hanya itu saja, pembangunan ibu kota juga dinilai akan mendatangkan sejumlah bencana dan kerusakan lingkungan, serta mengancam keberlangsungan nasib masyarakat adat.Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, yang terdiri Jatam, Jatam Kaltim, Walhi, Walhi Kaltim, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan dan Trend Asia, mempublikasikan laporan hasil penelitian tentang bisnis elite politik yang meraup keuntungan dari mega proyek ibu kota baru itu.Puluhan nama disebut dalam laporan tersebut. Ada Sukanto Tanoto, Hashim Djojohadikusumo, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono bersama istrinya Rita Indriawati. Ada pula nama Rheza Herwindo yang merupakan anak Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI. Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, bendahara umum Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, dan banyak lagi.Temuan penting lain, terdapat nama-nama para purnawirawan jenderal kepolisian maupun militer di berbagai perusahaan yang berada di kawasan IKN. Seperti Irjen Pol [Purn] Dody Sumantyawan Hadidojo Soedaryo, Mayjen [Purn] A Ibrahim Saleh dan lain-lain.Baca: Resmi, Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan proyek IKN adalah bukti penindasan, tidak ada kajian komprehensif dan referendum yang melibatkan masyarakat lokal. Namun, lebih pada pemanfaatan mencari keuntungan untuk elite politik dan pengusaha sebagai tukar guling dan kompensasi. “Tiga bulan kami melakukan riset, hasilnya IKN ini untuk siapa. Dugaan kami, IKN akan memberi keuntungan besar untuk pebisnis dan tokoh politik,” katanya.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-001-16.json
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1]
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Luas keseluruhan IKN mencapai 256 ribu hektar. Pada kajian laporan disebutkan luas IKN dapat dikategorikan melalui tiga ring: ring satu pusat pemerintahan, ring dua lokasi inti, dan ring tiga seluruh cakupan IKN dan cadangan.Terdapat 26 [dua puluh enam] desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 [dua puluh tiga] desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, 15 [lima belas] desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, serta 8 [delapan] desa dan kelurahan di Kecamatan Muara JawaDari penelusuran Koalisi, kawasan yang akan diproyeksikan sebagai IKN tersebut, bukanlah ruang kosong. Terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batubara di wilayah IKN, seluas 180.000 hektar, yang setara tiga kali luas DKI Jakarta. Itu juga belum termasuk 7 proyek properti di Kota Balikpapan.“Kebijakan ini sangat menguntungkan para oligarki ekstraktif tambang dan pemilik lahan skala luas. Selain tukar guling dan kompensasi politik, biaya pembangunan yang digelontorkan negara mencapai 446 triliun Rupiah. Sumber pembiayaan tidak hanya dari pihak swasta tapi juga penjualan aset negara,” ungkap Rupang.Baca: Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia ProyekSelain elite politik nasional, muncul beberapa nama politisi lokal yang diduga menjadi bagian proyek IKN. Ada nama Redy Asmara, pemegang saham di PT. Kutai Permata Nusantara yang juga Ketua Nasdem Balikpapan. Ada pula Direktur PT. Adas Abadi, Quraish Ismail, kader PKB Kutai Kartanegara dan Direktur PT. Payogan Kutai Sejahtera [PKS], Ahmad Muabarak.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-001-16.json
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1]
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Dikonfirmasi melalui telepon, Ahmad Mubarak yang pernah tercatat sebagai politisi PAN Kaltim membantah adanya kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, PT. PKS murni bisnis batubara yang berada pada koordinat inti IKN. “Tidak ada istilah tukar guling atau kompensasi politik, ini murni bisnis. Saham perusahaan diperjualbelikan, kami tangan keempat yang membeli dan kebetulan berada di wilayah IKN,” katanya, Senin [23/12/2019].Dijelaskan Mubarak, PT. PKS hingga saat ini belum mendapat persetujuan pemanfaatan lahan bersama [PPLB] di titik koordinat yang akan ditambang. Sehingga, pihaknya belum mendapat keuntungan apapun. “Masih mengurus PPLB, jika terbit segera beroperasi,” sebutnya.Politisi yang kini bergabung bersama Pastai Nasdem Kukar dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu itu mengungkapkan, sejak dulu nasib PT. PKS tidak pernah berada dalam kepemilikan tetap. Mubarak mengatakan, saham dibeli take over dari pemilik perusahaan lama, tanpa menyadari lokasinya di wilayah IKN. Namun, dia membenarkan jika lokasinya di Kabupaten PPU.“Kami mendapatkan perusahaan awal 2018, waktu itu belum ditetapkan pemindahan ibu kota,” jelasnya.Selain tiga nama di atas, ada pula Dayang Kartini, pemilik saham PT. Lembuswana Perkasa. Dayang Kartini merupakan ibunda mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari yang harus berurusan dengan KPK lantaran terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi. Kaltim punya masalah besarAkademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik [Fisipol] Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, mengatakan pembangunan IKN merupakan mega proyek yang dibagi-bagi. Logika bisnis sangat terlihat jelas dalam penentuan Kalimantan Timur [Kaltim] sebagai IKN. “Presiden sendiri sudah menyatakan bagi-bagi proyek tak terelakkan. Istilahnya bisa apa saja, tetapi aroma bisnis sangat kental ketimbang logika sebagai simbol nation,” katanya.
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2019-001-16.json
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1]
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Pada laporan Koalisi, lanjut dia, penyajian data sangat jelas dan akurat. Data investigasi itu menunjukkan jelas ada bagian dari politik akomodasi pasca-pemilu. “Tidak ada yang sepenuhnya baru dari proyek IKN ini, laporan itu menunjukkan dengan jelas pihak yang diuntungkan adalah lingkar elit di sekitar Jokowi. Ditambah eks-rival yang sebenarnya juga menjalin hubungan dengan oligarki Jakarta yang sama,” ungkapnya.Bahkan, kata dia, Prabowo dan Hasyim menjadi kubu terkuat lantaran perusahaan mereka berada di wilayah inti IKN. Sri juga menyinggung perusahaan tambang milik ibunda mantan Bupati Kukar di wilayah IKN. Menurutnya, masuknya nama Dayang Kartini merupakan bagian dari lingkar elite lama. “Kaltim belum terbebas dari lingkar elite raja-raja daerah. Tapi berapa persentasenya, tidak bisa dibanding dengan oligarki raksasa dari Jakarta,” jelasnya.Menurut pandangan Sri, IKN merupakan kebijakan yang sangat tergesa. Tidak mempertimbangkan rinci pokok-pokok undang-undang kebijakan publik. Mulai dari partisipasi masyarakat lokal [Kaltim] ataupun nasional, juga daya dukung lingkungan yang krisis sebelum ditetapkan sebagai ibu kota. Dari sisi UU No 12 Tahun 2011, jelas disebutkan bahwa kebijakan publik wajib menyertakan partisipasi masyarakat di setiap tahapan. Ada 4 tahapan yang harus dilewati, mulai dari prolegnas, naskan akademik, RUU, hingga ditetapkan menjadi UU [dalam hal ini UU Ibu Kota Negara].“Saat ini, penentuan ibu kota baru melalui Penetapan Presiden dengan hanya meminta izin lisan ke DPR. Dari sini belum sah dipandang sebagai kebijakan publik. Apalagi IKN akan menjadi simbol bangsa, milik segenap masyarakat Indonesia,” katanya.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-001-16.json
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1]
|
Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Sri menegaskan, seharusnya ada mekanisme penggalangan partisipasi masyarakat. Tujuannya, untuk mengetahui apakan IKN disetujui sebagian besar masyarakat Indonesia atau tidak. Di atas itu semua, masyarakat lokal yang akan menjadi penyangga utama, menanggung dampak terbesar.Penyangga utama wajib dimintai pendapat, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi transparan akan nasib mereka kedepan. Termasuk, apapun dampak yang akan mereka tanggung.“Masyarakat di wilayah IKN, belum apa-apa sudah kebingungan akan nasibnya, tanpa mereka mendapatkan kejelasan informasi apa-apa yang akan mereka hadapi ketika tempat tinggalnya menjadi Ibu Kota Negara Indonesia,” tegasnya. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-008-13.json
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi?
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | [CLS] Seorang nelayan berinisilal YP (37), warga RT 06/RW 03, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Nelayan ini kembali ditangkap saat menangkap ikan menggunakan bom.Padahal, pelaku sebelumnya pernah ditangkap tahun 2016 dengan kasus yang sama dan menjalani hukuman selama setahun penjara.“Kali ini YP ditangkap karena menangkap ikan menggunakan bom ikan di Tanjung Lay, Perairan Semau Selatan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang,” kata Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT, AKP Andy, SIK saat mendampingi Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Pol. Andreas Herry Susi Darto, SIK dalam konferensi pers, Selasa (24/11/2020).Selain menangkap YP, polisi juga mengamankan barang bukti berupa puluhan ekor ikan salam dan ikan gargahing, beberapa botol berisi dan bensin, korek gas, jaring dan peralatan selam.“Tersangka diduga melanggar pasal 84 ayat (1), jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.45/2009 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1,2 miliar,” ungkap Andy.baca : Destructive Fishing Masih Marak Terjadi di NTT, Kenapa? Selain itu, Polairud Polda NTT telah melimpahkan berkas perkara kasus lain yaitu nelayan berinisial YH (39) ke Kejati NTT. Nelayan YH ditangkap pada Senin (26/10/2020) di wilayah perairan Tablolong, Kabupaten Kupang.“Saat dilakukan pemeriksaan, nelayan ini tidak memiliki izin menangkap ikan dan surat persetujuan berlayar dari syabandar sehingga langsung diamankan. Nelayan ini sering ditegur aparat karena selama berlayar tidak pernah mau membawa dokumen tersebut,” ucapnya. Masih MarakAktivitas pengeboman ikan dan penggunaan potassium yang merusak itu tidak hanya terjadi di pantai utara dan selatan Pulau Flores, tetapi juga perairan Laut Sawu.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-008-13.json
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi?
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Hampir setiap tahun Polair Polda NTT menangkap nelayan pelaku ilegal fishing dan perikanan merusak di pantai utara Pulau Flores termasuk di perairan Kabupaten Sikka. Tetapi aksi pengeboman ikan pun masih tetap ada.Penasihat Maumere Diver Community (MDC) Yohanes Saleh saat berbincang dengan Mongabay Indonesia, Minggu (22/11/2020) membeberkan pengeboman ikan dan penggunaan potassium memang masih marak terjadi di perairan pantai utara Flores Kabupaten Sikka, terbukti dengan ditemukan karang yang rusak dan mati. Padahal perairan itu merupakan spot snorkeling dan diving.“Di kedalaman 5 sampai 7 meter dekat pesisir pantai, kita masih sering menemukan banyak karang yang hancur dan mati akibat penggunaan potasium dan bom dalam menangkap ikan. Harus ada patroli rutin dari aparat pemerintah di kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere,” katanya.baca juga : Pengebom Ikan Ditangkap di Flores Timur. Diduga Ada Jaringan Terorganisir Hanz sapaan akrabnya meminta agar ada penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) serta Peraturan Desa (Perdes) yang melarang aktifitas penangkapan ikan dalam radius tertentu.Kondisi serupa juga terjadi di perairan pantai selatan Kabupaten Sikka. Penyelam senior Vinsen Parera saat ditanyai Mongabay, Minggu (22/11/2020) mengakui, beberapa spot penyelaman di pantai selatan terumbu karangnya mengalami kerusakan.Aktivitas perikanan merusak masih terjadi, katanya, karena jarangnya patroli pengawasan oleh aparat. Padahal pantai selatan Flores biasa ditemukan hewan laut seperti penyu, pari manta, hiu paus dan lumba-lumba serta terkadang ikan Napoleon dan ikan lainnya yang unik.“Penyelaman pada kedalaman 5 sampai 8 meter saja sudah bisa melihat pari manta dan penyu. Wisatawan asing paling senang berjumpa dengan hewan laut yang unik dan pari manta sehingga sayang sekali apabila aktifitas pengeboman ikan masih marak dilakukan,” ujarnya.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-008-13.json
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi?
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Vinsen berharap pemerintah menindak tegas pelaku pengeboman ikan serta mencari pamasok bahan baku pengeboman ikan. Ia menegaskan apabila aksi pengrusakan terumbu karang terus berlanjut, keindahan alam bawah laut Teluk Maumere dan pantai selatan pun perlahan hilang.perlu dibaca : Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? Hukuman RinganDosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Yohanes Don Bosco R.Minggo SPi. Msi. menyebutkan ekosistem terumbu karang merupakan sumberdaya wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap kerusakan, terutama karena aktivitas manusia di sekitarnya.Rickson sapaan akrabnya menjelaskan aktivitas yang merusak seperti kegiatan penangkapan ikan yang merusak, penambangan karang untuk koleksi atau bahan bangunan, dan pemanen biota karang yang merusak karang.“Kerusakan karang juga diakibatkan oleh pembangnan di wilayah pesisir yang menyebabkan degradasi lingkungan, peningkatan suhu perairan dan keasaman perairan, bencana alam, pemangsaan alami oleh predator karang serta perubahan salinitas akibat banjir air tawar,” tuturnya.Oleh karena itu, tandas Rickson, pemanfaatannya harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Dia katakan apabila terumbu karang mengalami kematian, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat pulih kembali.Dia menjelaskan, di Kabupaten Sikka, pada umumnya penyebab kerusakan karang akibat aktifitas destructive fishing seperti penggunaan bom, racun dan penggunaan alat tangkap yang dioperasikan di lingkungan terumbu karang seperti, alat tangkap bottom gillnet, bubu, hand line dan speargun.baca juga : Dua Pelaku Bom Ikan di Flotim Kembali Divonis Setahun Penjara. Kenapa Hukumannya Ringan?
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-008-13.json
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi?
|
Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Rickson menyebutkan hukuman terhadap pelaku pengeboman ikan masih sangat ringan berkisar antara satu tahun hingga dua tahun penjara, sehingga tidak ada efek jera. Terbukti pelaku pengeboman ikan akan kembali beraksi setelah bebas dari penjara.Dia menegaskan, pelaku pengeboman ikan harus dijatuhi hukuman yang sangat berat sebab dampak yang ditimbulkan menyebabkan bukan saja kerusakan lingkungan tetapi membuat banyak orang kehilangan pendapatan.“Akibat aksi pengeboman dan penggunaan potasium membuat terumbu karang rusak. Ikan sulit ditangkap dan wisatawan yang akan melakukan diving dan snorkling pun tidak datang ke sebuah wilayah sehingga membuat banyak orang kehilangan pendapatan,” ungkapnya.Dia melihat belum ada tindakan yang tegas dari aparat pemerintah dan kalau dibiarkan, maka akan sangat merugikan semua pihak. Untuk itu, dia sangat berharap keterlibatan semua pihak melakukan penyadartahuan kepada masyarakat sehingga kedepannya tidak ada kegiatan yang dapat merusak lingkungan perairan.“Pemberian pemahaman kepada masyarakat memang sangat membutuhkan waktu yang lama, untuk itu perlu adanya sinergitas setiap stakeholder yang memiliki tugas dalam pengelolaan sumberdaya karang untuk melakukan pengawasan yang ketat bagi setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan di Kabupaten Sikka,” tegasnya. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-060-12.json
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | [CLS] Kala banyak negara sudah mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi, pemerintah Indonesia, justru makin masif merencanakan pertambangan maupun pembangunan PLTU batubara. Padahal, penggunaan batu bara sangat merusak lingkungan dan manusia.Lauri Myllyvirta, aktivis Greenpeace International mengatakan, penggunaan batubara menyebabkan 60 ribu orang Indonesia meninggal tiap tahun. “Ini karena polusi batubara menyebabkan kanker paru, stroke, penyakit pernafasan dan persoalan lain terkait pencemaran udara,” katanya di Jakarta, Minggu ( 23/2/14).Lelaki yang fokus pada kajian pencemaran udara itu mengatakan, membangun puluhan pembangkit batubara dan pertambangannya mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia merasakan dampak buruk pencemaran udara beracun. “Polusi batubara sangat berbahaya bagi manusia. Batubara mengeluarkan partikel PM 2,5 yang sangat mudah masuk ke tubuh manusia melalui udara yang dihirup. Ini menyebabkan risiko kanker lebih tinggi,” ujar Myllyvirta.Indonesia tidak mempunyai aturan khusus menangani pencemaran udara akibat pertambangan. Begitupun standardisasi PM 2,5. Indonesia juga tidak pernah memantau bahaya polusi PLTU. “Indonesia membangun banyak PLTU juga banyak eksplorasi tambang batubara. Orang di dekat PLTU maupun lokasi tambang sangat dirugikan. Mereka akan menghirup udara dari batubara itu.”Saat ini, beberapa negara justru berkomitmen mengurangi penggunaan batubara. China, misal, menargetkan pengurangan penggunaan batubara mulai 2017 sebesar 30%. Mereka mulai mengembangkan sumber energi terbarukan karena pencemaran udara sangat parah pernah melanda China tahun 2008.“Dua tahun terakhir China berusaha mengembangkan energi angin, solar panel dan berbagai sumber energi terbarukan lain. Indonesia, sangat tergantung batubara sebagai komoditas utama ekspor. Saatnya berpindah menggunakan energi terbarukan.”
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-060-12.json
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Bruce Buckheit, mantan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (EPA US), berpendapat senada. Dia mengatakan, tahun 1960-an, udara di AS begitu kotor karena banyak pembangkit listrik tenaga batubara tak menggunakan teknologi untuk mengurangi pencemaran udara seperti scrubber. Keadaan ini, mendorong pemerintah AS mengeluarkan peraturan kualitas udara bersih tahun 1970 hingga menyebabkan ratusan perusahaan batubara ditindak hukum bahkan berhenti beroperasi.“Amerika dan Inggris pernah mengalami pencemaran udara sangat buruk akibat pembangkit listrik batubara. Hal serupa terjadi di China baru-baru ini.”Kini Buckheit aktif dalam gerakan penegakan aturan udara bersih (clean air act). Menurut dia, PM 2,5 dalam batubara sangat berbahaya. Walaupun ada alat untuk mengurangi di udara, tapi tak menjadi jawaban. Ia juga mencemari air. “PM 2,5, merkuri dari penggunaan batubara jika mencemari air akan sangat merugikan masyarakat. Peraturan di Indonesia mengenai emisi partikel halus seperti PM 2,5 sangat lemah.”Sementara itu, Donna Lisenby, Koordinator Kampanye batubara Global Waterkeeper Alliance, mengatakan, pencemaran tambang batubara terjadi mulai kegiatan penambangan, pengangkutan hingga pembangunan PLTU. “Pencemaran batubara berakibat langsung pada pencemaran air. Limbah yang ditahan tidak dibuang ke udara, akan terbuang ke tanah atau air. Ini mengakibatkan pencemaran di hulu dan hilir sungai,” katanya.Pencemaran di tanah dan air akan berakibat buruk bagi pertanian. Lahan gambut yang berfungsi sebagai penjernih air bisa rusak. Tak pelak, ketahanan pangan bisa hancur.Bahkan, katanya, dari 26 persen bayi lahir di sekitar tambang batubara berpotensi cacat. “Di Indonesia belum ada penelitian mengenai ini. Bentuk ikan dan katak di sungai sudah tercemar limbah batubara juga mengalami perubahan.”
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2014-060-12.json
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Aktivis 350.org dari Renuka Saroha, menjabarkan kondisi di India. Menurut dia, penggunaan batubara pada pembangkit listrik di India menyebabkan persoalan sangat serius bagi lingkungan hidup. Batubara awal dari kematian manusia, lingkungan dan kebudayaan. “Budaya rusak ketika eksplorasi tambang batubara dilakukan karena memaksa orang yang tinggal di lokasi itu pindah.”India, mengimpor batubara dari Indonesia dalam jumlah sangat besar bukan untuk ketersediaan listrik, atau pembangunan mensejahterakan rakyat. Namun, hanya menguntungkan politisi dan pengusaha, sedang masyarakat malah rugi.Dia mencontohkan, PLTU Tata Mudra, yang menghasilkan listrik 4.000 megawatt. Batubara diimpor dari Indonesia dengan pengeluarkan US$4,140 juta, dan kerugian US$112 juta per tahun. “Ini tidak memberikan keuntungan sama sekali. Sudah saatnya pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan,” kata Saroha.Ki Bagus Hadi Kusuma dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pun angkat bicara. Dia mengatakan, Indonesia harus segera menghentikan ekspor batubara. Sebab, dampak lingkungan dan sosial jauh lebih tinggi dibandingkan keuntungan.Menurut dia, produksi 400 ton per tahun harus dikurangi secara drastis jika ingin menyelamatkan pertanian, sungai dan hutan juga kesehatan warga di sekitar tambang. “Sebanyak 44 persen dari daratan Indonesia dikapling untuk pertambangan atau migas.”Perizinan batubara, katanya, terbilang sangat mudah. Keadaan ini, terlihat dari statistik izin eksplorasi batubara sebanyak 40,21 persen dari keseluruhan izin tambang di Indonesia.Batubara konsumsi dalam negeri hanya berkisar 20-25 persen. Mayoritas, 70-77 persen itu diekspor. “Jika pemerintah masih memaksakan memprioritaskan batubara sebagai ekspor, dalam 10-20 tahun mendatang perekonomian Indonesia kolaps,” ucap Bagus.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-060-12.json
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya
|
Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Hingga 2020, pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan batubara pembangkit listrik hingga 64%. Sedang energi terbarukan sangat kecil. Gas 17 persen, gheotermal 12 persen, minyak satu persen dan hydro enam persen.Pius Ginting, Manajer Kampanye Energi dan Tambang Walhi Nasional mengatakan, rencana investasi besar-besaran rel kereta api di Kalimantan dan Sumatera, akan bertentangan dengan target penurunan emisi pemerintah. Ia juga mengancam pencapaian target penggunaan energi terbarukan sebanyak 25 persen tahun 2025. “Pemerintah harus menghentikan PLTU batubara besar di Jawa-Sumatera.” [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-046-19.json
|
Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan
|
Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | [CLS] Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akhirnya merespon desakan sejumlah aktivis lingkungan untuk menghentikan eksploitasi lumba lumba untuk pertunjukan yang belakangan makin marak. Pada Rabu sore, 12 February 2012, Zulkifli memutuskan menyita dua lumba lumba yang milik Akame Dolphin Bay Restaurant di Denpasar Bali.“Lumba lumba ini perlu tempat yang layak. Saya merasa tempat di sini kurang cocok. Apalagi menggunakan kolam plastik seperti ini. Jadi kami dengan pemilik tempat ini sudah sepakat, untuk sementara kami akan lakukan observasi, lumba lumba ini akan direhabilitasi dulu di pusat rehabilitasi di karimun jawa,” tegas Zulkifli kepada wartawan saat hendak melakukan penyitaan di Akame Dolphin Bay Restaurant.Akame Dolphin Bay Restaurant merupakan restoran apung yang berada di antara hutan bakau, tidak jauh dari pintu masuk Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Restoran apung yang didominasi bahan kayu ini berbentuk menyerupai kapal besar. Di bagian tengahnya, terdapat sebuah kolam besar berukuran 13 x 10 meter, dengan kedalaman 2,5 meter.Di dalam kolam berbahan dasar plastik itulah, dua ekor lumba yang memiliki panjang sekitar 1,7 meter ditempatkan. Atraksi dua lumba lumba inilah yang menjadi daya tarik utama dari fasilitas baru Akame Restaurant yang baru ada sejak empat bulan lalu itu.Zulkifli menegaskan bahwa secara hukum, keberadaan dua lumba lumba tersebut adalah legal. Pasalnya, pengelola restoran memiliki izin pertunjukan keliling atas nama Wersut Seguni Indonesia (WSI). Namun ia menilai tempat yang digunakan kurang cocok untuk kedua lumba lumba tersebut.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2013-046-19.json
|
Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan
|
Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | Selain itu, adanya desakan dari sejumlah aktivis dan pecinta hewan, terutama dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN), diakui telah membuat langkah penyitaan dilakukan.”Memang menurut ketentuan, atraksi lumba-lumba ini aturannya boleh dikembangkan oleh lembaga konservasi dengan persyaratan ketat. Dengan ketentuan yang sangat ketat,” tegasnya.Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 juga secara jelas mengizinkan lembaga lembaga konservasi pemilik izin untuk melakukan sirkus keliling. Ketentuan itu pula yang menyebabkan banyak lokasi di Indonesia yang memiliki atraksi lumba lumba, selain tiga lembaga konservasi yakni WSI, Taman Safari Indonesia dan Taman Impian Jaya Ancol.“Peraturan pemerintah inilah rencananya kami revisi segera. Karena ternyata banyak protes dari para aktivis lingkungan. Masalah ini menjadi perhatian dunia. Jadi aturan itu akan direvisi segera. Kalau bisa besok langsung kita revisi,” Zulkifli menegaskan.Zulkifli menegaskan bahwa kedua lumba lumba koleksi Akame itu akan segera dipindahkan ke Karimun Jawa. “Tentu saja perlu waktu untuk memindahkannnya, dan jelas perlu kehati-hatian,” ia menambahkan. Anehnya, hanya berselang beberapa menit setelah Zulkifli meninggalkan tempat, rombongan wisatawan asing yang didominasi wisatawan Asia, kembali memadati restoran apung tersebut guna menyaksikan pertunjukan lumba lumba seperti biasanya.Ade Kusmana, pemilik Akame Dolphin Bay Restaurant, mengaku kecewa dengan langkah Menteri Kehutanan. Pasalnya, ia merasa ia telah memenuhi semua aturan legal dan lumba lumba koleksinya juga dalam kondisi baik baik saja. Ia juga menyesali penyitaan yang hanya dilatarbelakangi desakan lembaga swadaya masyarakat. “Kalau mau merevisi aturan, ya seharusnya aturannya dulu direvisi. Baru melakukan langkah langkah seperti ini. Kalau seperti ini kan berarti tidak ada dasar hukumnya,” keluh dia. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-085-01.json
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | [CLS] Penyebaran virus novel corona yang bermula diketahui dari Wuhan, Tiongkok, kini sudah mencapai 13 negara di dunia. Negara tetangga terdekat dari Indonesia yang sudah terkonfirmasi ada dugaan sebaran virus tersebut, adalah Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut kini sudah memperketat lalu lintas barang dan manusi dari dan ke luar negeri.Indonesia yang sampai saat ini masih dinyatakan aman dari virus tersebut, tak mau berdiam diri. Dengan berbagai cara, Pemerintah berupaya melakukan pencegahan masuknya virus ganas yang sudah menelan korban jiwa itu. Di antara yang dilakukan, adalah dengan mengendalikan arus lalu lintas barang dan orang pada sektor kelautan dan perikanan.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkoordinasi untuk menyiapkan langkah antisipasi masuknya virus berbahaya tersebut dengan mengeluarkan surat edaran. Surat tersebut meminta semua karantina ikan yang ada di bawah KKP untuk bersiaga dan waspada sesuai prosedur Kementerian Kesehatan RI.Tak hanya itu, bentuk lain upaya pencegahan masuknya virus corona ke Indonesia yang dilakukan KKP, adalah dengan lebih berhati-hati dalam memberikan izin impor produk laut yang diajukan pelaku usaha dari Tiongkok. Cara itu, diyakini bisa ikut mengendalikan lalu lintas produk olahan ikan dari Negeri Tirai Bambu itu yang saat ini sedang menjadi sumber penyebaran virus.“Nantinya upaya preventif melalui produk impor akan dikoordinasikan dengan Kemenperin,” ucap Edhy dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapsiagaan dan Antisipasi Masuknya Novel Coronavirus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (28/1/2020).baca : Virus Corona, Mewabah di Wuhan Menyebar Cepat ke Penjuru Dunia
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2020-085-01.json
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Diketahui, selain Tiongkok yang menjadi sumber sebaran virus, virus corona juga sudah mencapai ke Jepang, Prancis, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Nepal, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Kehadiran virus tersebut sangat menakutkan, karena bisa menimbulkan pneumonia berat yang mematikan kepada penderita.Bagi KKP, ancaman virus tersebut memang pantas untuk diantisipasi sejak dini. Terlebih, karena Tiongkok selama ini tercatat menjadi negara utama untuk tujuan ekspor dan juga menjadi salah satu negara importir produk perikanan untuk Indoenesia. PengendalianUntuk mengantisipasinya, KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) meminta konfirmasi dari otoritas kompeten Tiongkok (General Administration of Customs of the People’s Republic of China/GACC) terkait langkah pencegahan yang dilakukan negara tersebut pada produk hasil perikanan yang akan diekspor ke luar Tiongkok.Kemudian, meminta kepada GACC untuk memastikan produk yang akan dikirim sudah melalui hasil uji coba dan dinyatakan aman dari virus corona. Lalu, meminta GACC untuk menginformasikan peta dan data penyebaran virus corona pada produk perikanan di seluruh Tiongkok, terutama yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei dan radius 20 kilometer di sekitarnya.baca juga : Waspada, Ada Penyakit Zoonosis di Sekitar Kita Kepala BKIPM Rina dalam keterangan resmi pada Selasa, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan kerja (Satker) di exit/entry point, baik itu yang ada di bandara, pelabuhan, maupun pos lintas batas negara (PLBN). Surat edaran tersebut, di dalamnya berisi imbauan kewaspadaan terhadap penyakit pneumonia.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-085-01.json
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Dalam surat edaran tertanggal 24 Januari 2020 itu, Rina meminta kepada semua Satker BKIPM untuk bisa berkoordinasi dengan unsur seperti Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Karantina Pertanian, Keamanan Bandara/Pelabuhan (CIQS), Otoritas Penerbangan dan Pelayaran, dan perusahaan penerbangan/pelayaran setempat.“Itu untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit corona virus. Koordinasi dilakukan juga lintas kementerian dengan Kemenkes, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan,” jelas dia.Selain berkoordinasi di dalam negeri, Rina menyebut kalau pihaknya juga meningkatkan kewaspadaan dalam pemeriksaan, khususnya terhadap penerbangan/pelayaran yang berasal/terkoneksi langsung dengan Tiongkok dan juga negara lain yang diduga sudah terpapar virus tersebut.Kemudian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Rina memastikan bahwa seluruh petugas BKIPM akan menaati rambu-rambu upaya pencegahan yang sudah diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu WHO advice for international travel trade in relation to the outbreak of pneumonia caused by a new corona virus in China.Untuk produk perikanan yang didatangkan dari luar Indonesia, Rina menjamin bahwa seluruh daftar produk dari negara terpapar sudah dinyatakan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, BKIPM akan segera melakukan pengujian terhadap ikan dan kemungkinan sudah terpapar oleh virus corona.“Apabila telah dipastikan ikan sebagai media pembawa virus corona, BKIPM akan menghentikan sementara impor ikan dari negara-negara yang dicurigai terkena wabah,” tegas dia.Saat ini, uji virus corona tengah didiskusikan oleh Balai Besar Penelitian Veteriner (Balitvet) Kementan RI pada produk pertanian. Sementara, pada produk perikanan uji virus tersebut didiskusikan oleh Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) dengan berkoordinasi bersama Lembaga Eijkman dan juga laboratorium terkait lainnya. Uji Sampel
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2020-085-01.json
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Adapun, reputasi Lembaga Eijkman selama ini dikenal sebagai lembaga penelitian yang fokus untuk meneliti penyakit-penyakit menular dan juga yang bisa menginfeksi manusia (zoonosis). Bagi KKP, pelibatan lembaga tersebut diharapkan bisa memperkuat benteng pertahanan lalu lintas barang dan manusia pada sektor kelautan dan perikanan.Dari hasil koordinasi yang dilakukan tersebut, pengujian virus corona pada sampel produk pertanian atau perikanan masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Tetapi, itu akan memerlukan tahapan persiapan teknis yang baik hingga bisa mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.“Sejauh ini apabila diperlukan maka untuk produk perikanan, uji virus corona diusulkan melalui sampel lendir ikan karena sebagai indikator kontaminasi,” ungkap dia.Selain melibatkan balai uji, upaya pencegahan masuknya virus corona pada produk perikanan juga melibatkan ahli virologi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Profesor R Warsito. Dia diketahui sudah meneliti virus corona sejak 1989 pada Michigan State University, Amerika Serikat.Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Warsito, BKIPM mendapatkan fakta bahwa hingga saat ini belum ada studi yang menguatkan infeksi virus corona pada ikan dan juga bersifat zoonosis. Oleh itu, virus corona yang menyerang pada manusia kemungkinan besar berasal dari virus corona yang menjangkiti mamalia dan sudah mengalami mutasi.Menurut Rina, hal tersebut senada dengan rilis terbaru penelitian tentang 2019-nCov oleh ahli dari Jerman yang mengemukakan adanya kedekatan kekerabatan antara Wuhan virus corona (2019-nCov) dengan virus corona pada kelelawar.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2020-085-01.json
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada
|
Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Saat KKP sedang fokus melaksanakan upaya pencegahan virus corona pada produk perikanan, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar, Bali, yakni dr I Made Bagiada sudah berbagi informasi tentang ancaman virus corona pada ikan melalui sosial media. Tulisan tersebut berjudul “Wapada” Corona Virus Penyebab Pneumonia Berat Ditularkan Lewat Ikan.“Tetapi, kemudian dia sudah memberikan klarifikasi bahwa data riil ikan yang terpapar virus corona belum ada sampai saat ini,” tuturnya. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-013-20.json
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | [CLS] Memasuki puncak musim angin barat [Desember-Februari], gelombang dan cuaca ekstrim menghantam pesisir timur Pulau Bangka. Periode ini, ganasnya ombak membuat sebagian besar nelayan takut melaut.Namun berkat mangrove yang masih terjaga, masyarakat pesisir timur di Kabupaten Bangka Tengah tidak harus jauh melaut.“Kami tidak perlu bertaruh nyawa saat cuaca ekstrim begini. Di sekitar mangrove, kami bisa mencari udang, kepiting, atau teritip,” kata Darmawan [40], generasi kelima warga Dusun Tanah Merah, Desa Baskara Bakti, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kepada Mongabay Indonesia, Senin [01/01/2023].Desa Baskara Bakti yang luasnya 634 hektar, memiliki tiga dusun. Dusun Baskara Bakti dan Dusun Kedimpal dihuni keturunan Suku Laut Sekak, serta Dusun Tanah Merah yang mayoritas Suku Melayu.Menurut Juli [83], orang pertama yang menetap dan berkebun kelapa di sekitar Pantai Tanah Merah, sebelum menjadi sebuah dusun pada 2006, dulunya Tanah Merah merupakan “kelekak linsum”.“Masyarakat yang tinggal di kelekak linsum, berasal dari sebuah kampung di sekitar Sungai Lempuyang yang bermuara ke pesisir timur Pulau Bangka. Saat ini menjadi pembatas antara Desa Baskara Bakti dan Desa Jelutung,” lanjutnya.Seiiring waktu, masyarakat kampung menyebar dan meninggalkan Sungai Lempuyang. Mereka membuat kelekak [salah satunya kelekak linsum] di sejumlah wilayah yang saat ini menjadi sebuah desa. Sebut saja Desa Jelutung, Desa Belilik, Desa Cambai, dan Desa Air Mesu, yang semuanya berada di Kabupaten Bangka Tengah.“Sebelum Suku Laut menetap di sekitar Dusun Baskara Bakti dan Kedimpal, kami lebih dulu menetap di sekitar Dusun Tanah Merah. Selain melaut, masyarakat di sini juga berkebun cengkih, lada, durian, kelapa, serta padi darat,” lanjut Juli.Baca: Kelekak, “Rumah Terakhir” Kukang Bangka yang Terancam Punah
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-013-20.json
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Dulu, masyarakat di Dusun Tanah Merah juga rutin mengadakan sedekah kampung setiap bulan Muharram disertai larangan melaut tiga hari. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi dari ketua adat, atau terkena sakit.“Tapi acara itu sudah hilang sejak tahun 90-an, karena tidak ada regenerasi ketua adat. Meski begitu, masyarakat di sini masih memegang teguh nilai-nilai menjaga laut, besar harapan sedekah kampung kembali dihidupkan,” ujarnya.Hingga saat ini, masyarakat dari sekitar Sungai Lempuyang masih terhubung dengan mangrove dan laut.“Nelayan ada yang dari Jelutung, Belilik, Cambai, Air Mesu, dan lainnya. Terkadang ada yang masih satu keluarga, hanya beda desa. Kami kompak untuk menjaga mangrove dan laut,” lanjut Juli.Baca: Durian dan Manggis yang Begitu Menggoda di Kelekak Suku Jerieng Perubahan luasanBerdasarkan penelusuran Mongabay Indonesia, dibandingkan wilayah Dusun Baskara Bakti hingga Pantai Sampur [Desa Kebintik] yang sudah tersentuh penambangan timah, kondisi mangrove dari pesisir Dusun Tanah Merah [Sungai Lempuyang] hingga Sungai Kurau, masih relatif baik.Merujuk jurnal Akuatik Sumberdaya Perairan Universitas Bangka Belitung, berjudul “Perubahan Luasan Mangrove Pesisir Timur Kabupaten Bangka Tengah Menggunakan Citra Satelit ASTER” oleh Navisa Savira, Agus Hartoko, dan Wahyu Adi, luasan mangrove di wilayah tersebut mencapai 964,4 hektar [2017].Namun, luasan mangrove ini jauh berkurang. Pada 2002 [1.104,3 hektar], 2014 [928,17 hektar], dan 2017 menjadi 964,4 hektar. Adapun jenis mangrove yang mendominasi di 5 stasiun penelitian [Tanah Merah, Belilik, Kurau Timur, Kurau Barat dan Penyak], yakni Rhizophora apiculata [bakau], Soneratia alba [perepat], Avicennia lannata [api-api], Avicennia marina [api-api putih], dan Nypah frutican [nipah].
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2023-013-20.json
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Dalam jurnal yang sama, berdasarkan penelitian Haba [2013], penurunan luasan mangrove di Bangka Belitung berkaitan dengan penebangan [industri arang] dan tambang laut.“Akibatnya, populasi kepiting, rajungan, dan hewan hewan yang habitatnya di mangrove berkurang. Padahal kepiting dan rajungan merupakan komoditas utama nelayan lokal. Laju perusakan tidak seimbang dengan gerakan reboisasi hutan dan lahan,” tulis jurnal terbitan 2018 ini.Baca: Sedekah Gunung, Menjaga Keharmonisan Manusia dan Alam di Pulau Bangka Saat ini, kawasan mangrove di Sungai Lempuyang dan Sungai Kurau, menjadi harapan bagi ribuan masyarakat desa di sekitar pesisir timur Kabupaten Bangka Tengah.“Di pesisir timur, cuma mangrove ini yang bagus. Kalau dari depan Baskara Bakti, Tanjung Gunung, Batu Belubang, Sampur hingga Sungailiat, sudah rusak karena banyak penambangan timah,” kata Anjol [38], warga Desa Jelutung yang melaut di sekitar Sungai Lempuyang.Tahun 2021 lalu, sekelompok penambang dengan satu kapal isap berniat memasuki muara Sungai Lempuyang, namun masyarakat menolak.“Kami sudah sepakat untuk menjaga mangrove dan laut di sekitar Sungai Lempuyang hingga Sungai Kurau. Berkaca dari kampung lain, hilangnya mangrove membuat hidup susah,” kata Anjol.Baca: Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka Harus dijagaBerdasarkan kompilasi data Walhi Kepulauan Bangka Belitung, dalam Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, di pesisir timur Pulau Bangka terdapat 229.000 hektar zona pertambangan, budidaya [46.122,5 hektar], industri maritim [47,1 hektar], pelabuhan [4.892,5 hektar], dan wisata [16.200,5 hektar].Menurut Jessix Amundian, Direktur Walhi Kepulauan Bangka Belitung, semua aktivitas tersebut dapat mengancam kelestarian ekosistem mangrove, khususnya di pesisir timur Pulau Bangka.“Jika keliling Bangka, mangrove di pesisir barat [Selat Bangka] lebih baik dan rapat,” katanya.
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2023-013-20.json
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka
|
Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Pada 2021, tercatat 10 kasus kecelakaan laut, sebanyak 10 orang meninggal dan 3 luka-luka. Tahun 2022, terjadi 7 kasus kecelakaan laut [7 meninggal dan 13 luka-luka] akibat cuaca ekstrim.“Sebagian besar korban adalah nelayan yang terpaksa melaut saat cuaca ekstrim seperti sekarang,” kata Jessix.Krisis iklim global, yang diperparah aktivitas penambangan serta industri merusak, membuat masyarakat pesisir timur Pulau Bangka rentan terhadap berbagai bencana ekologi.“Mangrove tidak hanya berperan sebagai mitigasi krisis iklim dan bencana, tetapi juga menyelamatkan nyawa dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir timur Pulau Bangka,” tegas Jessix. [SEP]
|
[0.5, 0.0, 0.5]
|
2017-078-07.json
|
Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga
|
Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | [CLS] Obrolan lima orang di sebuah gubuk kayu berdinding papan seketika hening. Mencekam. Mereka harus mengatur napas pelan-pelan agar tak menarik perhatian. Seekor harimau dari hutan Suaka Margasatwa Kerumutan Riau, mendekat bahkan hingga berjarak tiga meter di belakang gubuk.Bukan sekadar melintas, anak harimau yang diperkirakan berumur dua tahunan itu justru bermain-main. Duduk santai dan sekali-sekali bergerak berlangsung sekitar 10 menit.“Kami semua takut. Kami diam tapi sempat merekam. Kami mengintip lewat celah dinding papan,” kata Muly Hutomo, Kepala Bidang Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau Wilayah I kepada Mongabay, Senin (20/2/17).Muly pada Selasa (7/2/17) yang berada dalam gubuk hanya bisa pasrah. Dia khawatir jika anak harimau itu ditemani sang induk mungkin ke sisi lain gubuk. Waktu itu sudah sore, sekitar pukul 17.00. Mereka hanya berdiam di gubuk sampai si belang kembali ke hutan.“Seperti jinak. Hanya duduk-duduk. Padahal, beberapa meter dari harimau ada beberapa ayam. Ayam ndak diganggu,” katanya.Kejadian serupa juga dialami Man (40) pagi hari di hari sama. Gubuknya sekitar satu kilometer dari Muly. Saat itu anak harimau juga “bermain” di pekarangan gubuk.Saking takut dan kalut, Man meminta anak harimau tak mengganggunya berladang dan mempersilakan memakan ayam atau anjing peliharaan.“Saya kalut, saya bilang, ambil ajalah kalau mau anjing atau ayam tu, jangan ganggu kami. (Harimau) ndak melakukan gerakan apa-apa, hanya duduk aja,” ujar Muly, menceritakan apa laporan Man.Pertemuan manusia dan harimau Sumatrea makin sering. Bahkan keesokan hari, hanya beberapa jam setelah Muly dan tim BBKSDA pergi ke lokasi lain melanjutkan monitoring dan patroli, harimau kembali muncul di dekat gubuk.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2017-078-07.json
|
Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga
|
Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Sekitar pukul 11 siang, saat seorang ibu mencuci pakaian di parit dekat gubuk, induk harimau muncul dari balik rimbunan hutan di seberang parit. Ibu sangat ketakutan lantaran jarak hanya sekitar tiga meter atau selebar parit. Keduanya sempat diam dan saling menatap. Beberapa orang bapak di gubuk dan melihat kejadian mendekat hati-hati.“(Ibu) pasti ketakutan. Tapi gelagap harimau tidak melakukan apa-apa. Bapak-bapak juga datang sekitar 10 orang. (Mereka) berhadap-hadapan, setelah itu harimau menghilang ke hutan. Kejadian itu berlangsung beberapa menit. Ada sekitar lima menit,” ucap Muly.Menurut dia, harimau sering muncul karena makin aktivitas manusia makin meningkat di wilayah habitat satwa ini. Muly menemukan ada penebangan kayu di areal pemanfaatan lain (APL) dan pembuatan jalan baru. Jalan ini, katanya, langsung berbatasan dengan parit dan Hutan Kerumutan. Juga ada empat gubuk tepat di perbatasan hutan.“Di hutan ini kami menemukan sekitar tiga. Kami jumpai fisik dan jejak kaki, dua anak, satu induk,” katanya.Hutan gambut Kerumutan seluas 1,3 juta hektar adalah habitat penting satwa dilindungi termasuk harimau Sumatera, harimau dahan, beruang madu dan lain-lain. Kawasan ini terus tertekan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan akasia.Bahkan akhir Januari hingga Februari pekan kedua lalu, baik kepolisian maupun BBKSDA telah membakar puluhan gubuk yang ditinggal lari para pembalak. Satu pembalak ditangkap. Ratusan kubik kayu jenis meranti disita. Kebakaran hutan juga terpantau di sini. Penyelundupan trenggiling gagalSementara itu, pada 12 Februari, Polres Bengkalis, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 89 trenggiling (Manis javanica). Puluhan satwa terancam punah ini berasal dari hutan di Sumatera Selatan, akan diselundupkan ke Malaysia melalui pelabuhan rakyat di Bengkalis. Empat orang jadi tersangka.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2017-078-07.json
|
Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga
|
Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Dua hari setelah penangkapan, BBKSDA Riau melepasliarkan 80 dari 89 trenggiling ke Taman Nasional Zamrud. Sembilan mati karena pengangkutan dari Sumsel ke Bengkalis dan dalam perjalanan ke Zamrud, Siak, Riau.Kepada Mongabay, Kepala Seksi Wilayah IV BBKSDA Riau, Zanir mengatakan, lepasliar di Zamrud karena hutan konservasi masih alami dan habitat asli trenggiling.Kini empat tersangka ditahan di Polres Bengkalis untuk keterangan dan pengembangan kasus. Para tersangka dijerat UU Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem karena memperdagangkan satwa dilindungi.Kejadian ini hanya berselang satu pekan menjelang peringatan Hari Trenggiling sedunia pada Sabtu (18/2/17). Trenggiling merupakan binatang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia.Di Afrika, satwa ini dimakan, di Tiongkok, daging diyakini memiliki efek penyembuhan dan sebagai makanan mewah. Tahun 2015, Indonesia menyita lima ton metrik trenggiling beku, 77 kilogram sisik dan 96 trenggiling hidup dari Sumatera dengan tujuan Tiongkok. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2022-052-16.json
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | [CLS] Populasi penguin Afrika (Spheniscus demersus) menurun drastis selama satu abad terakhir. Para ahli mengatakan mereka bisa punah dalam beberapa dekade mendatang, karena kini hanya 2% populasi yang tersisa dari 98% populasi di awal abad ke-20. Setali dengan itu kualitas lingkungan global menurun hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mengancam kehidupan.Penguin Afrika adalah penguin tropis. Hewan ini bisa tumbuh mencapai 20 centimeter dengan berat antara 4,4 dan 11 pon. Penguin Afrika termasuk paling mungil di antara spesies penguin lainnya. Ciri khasnya yaitu memiliki kelenjar merah muda di atas mata mereka. Kelenjar itu membantu tubuh penguin untuk mengatasi suhu tinggi.Dalam biologicaldiversity, disebutkan bahwa penguin ini memiliki garis hitam dan pola bintik-bintik hitam unik di dadanya. Titik-titik itu berbeda pada tiap penguin, seperti sidik jari pada manusia.Ukuran penguin jantan lebih besar daripada betina. Begitu pula dengan paruh si jantan lebih besar sebagai senjata berburu sekaligus pemikat betina saat masa kawin tiba.Di musim berbiak, penguin Afrika biasanya ditemukan dalam jarak 40 kilometer dari pantai. Mereka bergerombol datang ke darat lalu berpencar ke berbagai pesisir untuk beristirahat. Jika selepas mencari makan, bulu mereka terlihat dilapisi lapisan lilin yang membuatnya tidak basah kuyup.Meski lihai dalam berburu, tapi mereka adalah hewan setia. Sebab penguin Afrika merupakan hewan monogami, hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya.baca : Setan Ini Memusnahkan Populasi Penguin di Sebuah Pulau di Australia Penguin berkembang bertelur di antara daratan Hollams Bird Island, Namibia ke Bird Island, hingga Algoa Bay, Afrika Selatan. Di alam liar, umur mereka rata-rata 20 tahun.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-052-16.json
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Nasib mereka kini berada di tubir kepunahan. Populasi penguin Afrika mengalami penurunan paling cepat pada abad ke 21 terakhir ini. Direktur riset di The South African Coastal Birds Conservation Foundation (SANCCOB), Dr. Katta (Katrin) Ludynia, membenarkan, hal itu. Menurutnya, kali ini penguin Afrika telah turun signifikan di sepanjang wilayah pantai. Dalam catatan, International Union for Conservation of Nature’s (IUCN) mereka terdaftar sebagai hewan terancam punah.“(Dulu) ada jutaan penguin di wilayah Pantai Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Namun, data 2021 menunjukkan bahwa kita hanya memiliki 10 ribu pasangan penguin yang tersisa,” ujarnya seperti ditulis africanews, 31 Maret 2022 lalu.Padahal, menurut Dr. Ludynia, ada sekitar 20.000 pasangan penguin pada 20 tahun lalu. Kini, populasi mereka terus menciut. Diduga penyebab utama penurunan populasi penguin Afrika adalah kurangnya ikan di laut. Kata Ludynia, situasi ini disebabkan oleh penangkapan ikan sarden dan ikan teri yang berlebihan. Kehilangan pakan utama berarti awal kematian.Di sisi lain, ikan sarden dan teri jadi industri perikanan yang tengah dikembangkan di Afrika Selatan. Dan penguin Afrika seolah berada diantara dilema antara ekonomi dan konservasi.Ludynia juga mengungkapkan bahwa perubahan iklim, kebocoran bahan bakar, polusi suara bawah laut yang disebabkan padatnya lalu lintas laut menjadi faktor kepunahan lebih cepat bagi penguin tropis itu.baca juga : Hiu, Penyu dan Penguin Sering Berenang Membentuk Lingkaran. Apa Sebabnya? Jalan tengahDitengah kekhawatiran akan kepunah penguin Afrika, tumbuh gerakan sosial. Diinisiasi Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB), yayasan yang berdikasi pada penyelamatan satwa itu menghimpun banyak orang untuk menjadi relawan. Mereka dibina dan diedukasi ragam informasi tentang penguin.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2022-052-16.json
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Di bidang konservasi, Yayan SANCCOB juga punya tempat rehabilitasi penguin. Punya tugas menyelamatkan penguin sedianya jika terjerat jaring atau tertangkap perahu nelayan. Lalu mereka akan melepasliarkan kembali ke alam.Manajer rehabilitasi SANCCOB, Romy Klusener mengatakan kegiatan yang mereka kerjakan sudah berlangsung selama beberapa tahun. Sekalipun berat, melalui kegiatan itu mereka punya secuil keyakinan bahwa laju kepunahan bisa diperlambat.Apalagi , Klusener miris melihat telur-telur penguin bersarang di tempat tidak aman. Padahal butuh lubang untuk menyimpan telur. Lubang itu melindungi penguin dari pemangsa dan sinar Matahari.Setelah menetas, anak penguin tetap tinggal di lubang itu sampai usia 3 minggu. Kemudian, anak penguin belajar mencari makan keluar tetapi kembali lagi ke sarang tempatnya ditetaskan.baca juga : Mengenal 10 Burung Terbesar, Tertinggi, dan Sayap Terlebar di Dunia Bulan Mei hingga Agustus adalah waktu untuk menaruh telur. Biasanya, mereka memilih pasir yang mengandung guano atau pasir yang terakumulasi dengan kotoran burung laut itu digunakan penguin Afrika untuk membangun sarang, bertelur hingga membesarkan anak mereka.Akan tetapi, keberadaan guano dibutuhkan sebagai bahan dasar pupuk sehingga acapkali diambil berskala industri. Akibatnya, penguin dipaksa untuk membangun sarang di tempat terbuka, yang lebih rentan berdampak cuaca dan predator.SANCCOB merekomendasikan, salah satu cara untuk melindungi penguin adalah dengan menempatkan sarang buatan untuk koloni mereka. Sarang ini diberi tutup untuk memberikan perlindungan dari predator dan cuaca ekstrem.Ide serupa juga mendorong Pemerintah Afrika Selatan, sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati penguin Afrika, menyoroti perlunya pengembangan desain sarang yang paling cocok untuk pilihan habitat. Sejauh ini belum ada tindaklanjut pembuatan habitat baru untuk penguin.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-052-16.json
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi
|
Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Peneliti Penguin Afrika, Lauren Waller, tengah merancang sarang buatan dalam berbagai bentuk dan bahan konstruksi di Namibia. Katanya, sarang yang dibuat mesti meniru lubang alami. Beberapa bahan, seperti fiberglass, dinilai cocok menciptakan lingkungan yang kering dan hangat di dalam sarang.baca juga : Dari Luar Angkasa, 1,5 Juta Penguin Adélie Terpantau di Antartika Sarang buatan dapat meningkatkan keberhasilan pengembangbiakan penguin Afrika. Tetapi harus ditimbang dampak kerugiannya yaitu pertumbuhan ektoparasit yang bisa jadi penyakit bagi penguin. Agaknya, penguin memilih bersarang di atas guano, adalah untuk membunuh parasit secara alami.“Oleh karena itu penting untuk mengetahui jenis dan karakteristik sarang mana yang memiliki ektoparasit paling rentan,” tulis Lauren dalam The Conversation.Sementara laporan 2019 dirilis panel ahli Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memperingatkan, laju kepunahan ragam hayati telah berdampak terhadap keberlangsungan hidup seluruh makhluk di Bumi, termasuk manusia. Setidaknya, 15.000 hasil kajian ilmiah menjadi dasar laporan ini. Dan barangkali penguin Afrika, salah satunya. Sumber : africanews.com, dailysabah.com, biologicaldiversity.org dan theconversation.com [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2018-048-13.json
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | [CLS] Penanganan masalah Sungai Citarum dikebut. Program-program rekaya fisik getol dilakukan meski kondisi sungai terbesar di Jawa Barat itu tak kunjung membaik. Triliunan Rupiah sudah dikucurkan dalam 30 tahun terakhir, guna memulihkan sungai sepanjang 297 kilometer ini.Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. Juga, lembaga donor seperti Asian Develoloment Bank (ADB) yang bersedia memberi pinjaman untuk Citarum.Proyek besar terakhir yang dicanangkan adalah Integrated Citarum Water Resorces Management Investment Program yang didanai oleh pinjaman ADB sebesar US$ 500 juta atau setara 6 triliun Rupiah. Pelaksanaan efektifnya mulai 2008 di bawah skema multitranch selama 15 tahun.Program ini tidak diketahui masih berjalan atau tidak, terlebih setelah bergulirnya program baru yaitu Citarum Harum yang didukung Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Pastinya, sejauh mana keberhasilan program besar itu, belum diketahui pasti, karena sampai hari ini Sungai Citarum masih didera ribuan ton limbah industri dan limbah rumah tangga.Melihat kembali persoalan Citarum, memang cukup pelik dan multidimensi. Membahas berbagai permasalahnya tentu saja harus diimbangi solusi dengan kualitas setara. Alasan ini yang membuat program Citarum Harum yang diresmikan Presiden Jokowi Febuari 2018 lalu, dinilai berbeda karena memakai skema terintegritas.Baca: Menanti Sungai Citarum Pulih, Akankah Terwujud? Meski penanganan Citarum tidak lagi parsial dan sudah ada kata sepakat perihal itegritas, namun faktanya, peta jalan atau roadmap pengendaliannya belum jelas. Ini terkait mekanisme akan seperti apa dan bagaimana Citarum kedepan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-048-13.json
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Akhirnya, beberapa proyek strategis yang menyoal Citarum kembali digulirkan. Tujuannya sama; memperbaiki kualitas Citarum, mengendalikan banjir, mengatasi persoalan lingkungan di DAS Citarum, dan menyediakan pasokan air baku.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaharan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang berwenang terhadap badan sungai melakukan langkah struktural. Seperti, melakukan normalisasi Sungai Citarum hulu (2017-2019) dengan anggaran Rp78 miliar, pembangunan floodway Cisangkuy paket I dan II (2015-2019) Rp311 miliar dan Rp 320 miliar.Normalisasi juga dilakukan di beberapa anak sungai Citarum seperti Sungai Cimande dengan anggaran Rp93,15 miliar, Sungai Cikijing Rp92,56 miliar, dan Sungai Cikeruh Rp53,31 miliar yang ditargetkan rampung pada 2018. Pembangunan Embung Gedebage di Kota Bandung dengan biaya Rp85,48 miliar juga ditargetkan di tahun yang sama. Kemudian, yang sedang berjalan sekarang Kolam Retensi sebagai pengendali banjir di Bandung Selatan. Dengan dana Rp203,83 miliar, nantinya, kolam tersebut diproyeksikan menampung limpasan Sungai Citarum di daerah Dayeuhkolot dan Baleendah sekitar 1 meter dan mengurangi luas genangan dari semula 342 hektar menjadi 41 hektar.Kolam retensi yang berada persis di sisi Sungai Citarum ini memiliki luas 8,7 hektar dengan kapasitas tampung 220 ribu meter kubik. Dilengkapi juga 3 unit pompa pengendali banjir berkapasitas 3,5 meter kubik/detik dan 1 unit pompa harian berkapasitas 1,5 meter kubik/detik.Sekitar 30 kilometer dari Kolam Retensi Cieuteung, BBWS Citarum tengah melakukan pembangunan terowongan atau tunnel di Curug Jompong yang rencananya rampung pada 2019 mendatang. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp352 miliar, untuk panjang terowongan sepanjang 2×230 meter yang berfungsi mempercepat laju arus Sungai Citarum. Tidak realistis
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-048-13.json
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Terkait banjir Citarum, warga di Baleendah dan Dayeuhkolot, sepertinya, sudah lelah bencana ini. Asep warga Baleendah menuturkan, rekayasa fisik Citarum tidak menyelesaikan persoalan, malah memindahkan persoalan ke wilayah lain. “Dulu sudah. Rekayasa sungai berupa pelurusan pada bagian yang berkelok,” gumam Asep.Geolog T. Bacthiar berpendapat, wacana pembangunan terowongan Curug Jompong hanya akan mengulang kegagalan yang sudah. Sedimen sungai akibat erosi di hulu akan terbawa aliran sungai dan menjadi masalah pada Waduk Saguling. Limpahan material yang dibawa aliran sungai bakal membuat volume sedimentasi di Waduk Saguling menjadi lebih tinggi. Jika tidak siap dengan konsekuensi gangguan operasional pembangkit listrik, maka pemerintah disarankan mengkaji kembali proyek tersebut.“Kalau tidak siap, berarti jangan lakukan itu. Kalau masih butuh energi dari Saguling, tidak perlu bikin terowongan yang dianggap solusi banjir. Padahal keliru sebetulnya,” ujar dia. Bila diasumsikan, skenario kerugian ekonomi seandainya Citarum terus menerus mengalami degradasi adalah senilai US$ 3 miliar/tahun dari energi listrik yang dihasilkan 3 waduk di Citarum yaitu 1.400 MW yang setara 16 juta ton/tahun BBM atau 5 miliar kwh/tahun listrik. Belum lagi kerugian bila air Citarum tidak lagi mengairi sawah seluas 420.000 hektar. Asumsi itu di luar kerugian dari sektor-sektor lain seperti perikanan, air baku, infrastruktur, dan lainnya.Selama ini pun, kerugian negara pada Sungai Citarum tidak ketahui. Begitupun program-program yang dicanangkan. Ketimbang melakukan proyek yang minim kajian, Bachtiar menyarankan untuk mengentaskan perkara banjir di Citarum dengan merevitalisasi kali-kali maupun danau penampungan air yang telah mati sepanjang DAS Citarum. Langkah restorasi tersebut dianggap lebih ramah lingkungan.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2018-048-13.json
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan
|
Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Walaupun revitalisasi Citarum bukan hanya harus dilihat dari sisi ekologisnya saja, tetapi juga dari dimensi lain yang berkaitan. “Namun, setidaknya itu lebih bijaksana. Memperbaiki Citarum sekarang itu harus memperbaiki hutan, tidak ada jalan lain,” tandas Bachtiar. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2015-044-01.json
|
Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar
|
Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | [CLS] Upaya penyelundupan 455 ekor trenggiling mati dengan berat 1.390 kilogram melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya tujuan Singapura berhasil digagalkan. Petugas Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, menyita barang bukti tersebut yang dikemas dalam 43 kotak dan disamarkan bersama ikan segar.Iwan Hermawan, Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, menuturkan tertangkapnya pelaku berinisial KWP, asal Sidoarjo, Jawa Timur, berawal dari kecurigaan petugas dan PT. JAS selaku cargo handling, mengenai ekspor barang yang tidak sesuai dengan pemberitahuan alias dokumen pelengkap pabean.“Informasi dokumen ekspor menyebutkan barang itu sebagai ikan segar. Setelah diperiksa, isinya trenggiling mati yang sudah tidak ada kulitnya. Ada dua karton berisi ikan segar, sedangkan 41 karton merupakan trenggiling. Modusnya, diatas paket tersebut dilapisi ikan segar sebagai kamuflase,” kata Iwan.Petugas masih menelusuri dari mana trenggiling yang akan diekspor ke Singapura berasal. Meski, berdasarkan informasi dari Bea Cukai Jakarta yang juga pernah menggagalkan penyelundupan trenggiling, satwa ini diperoleh dari di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. “Tersangka belum mengaku dari mana asal barang tersebut. Ia hanya mengaku menerima titipan dari orang yang mengirimkan. Hingga di sini mata rantai putus.”Iwan menambahkan, trenggiling termasuk komoditi yang laku di pasar mancanegara, seperti Singapura, Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Dari penyidikan petugas, nilai jual dagingnya seberat 1,3 ton akan mencapai 3,4 miliar rupiah. Atau, 2,5 juta rupiah per kilogram.“Biasanya dijual ke pasar Singapura sebagai bahan kosmetik, bahan makanan restoran, hingga bahan obat-obatan tradisional. Belum lagi sisiknya, yang menurut informasi dapat digunakan untuk precursor bahan pembuat sabu.”
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2015-044-01.json
|
Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar
|
Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | Atas perbuatan yang dikategorikan menyerahkan pemberitahuan pabean palsu atau dipalsukan, dan barang tidak sesuai dengan pemberitahuan, pelaku terancam pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun. Atau, denda paling sedikit 100 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah.”Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Kelas IIA Sidoarjo. Sedangkan barang bukti akan dimusnahkan, dan dilakukan penyisihan sebagian untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Sidoarjo demi kepentingan pembuktian,” tandas Iwan.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rahmad Subagyo menambahkan, trenggiling merupakan satwa dilindung di Indonesia dan dunia, karena termasuk apendik 1 atau sangat langka. Penyelidikan yang dilakukan masih menelusuri jaringan maupun asal satwa itu didapat. “Penyidikan masih dilakukan, sambil kami informasikan ke BKSDA Jatim dan Balai Karantina guna penanganan lebih lanjut,” ujar Rahmad.Trenggiling (Manis javanica) merupakan satwa yang tubuhnya dilindungi sisik. Di Indonesia, populasinya tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Meski telah dilindungi, namun perburuan terus terjadi. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-054-15.json
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | [CLS] Hingga kini, pemerintah Bali belum memutuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2019-2039. Rencana reklamasi dan penambangan pasir masih jadi perdebatan.Belum usai soal rencana reklamasi di Teluk Benoa oleh PT TWBI, kini ada reklamasi pengembangan bandara dan pelabuhan laut. Bahkan perluasan Pelindo di Pelabuhan Benoa sudah berdampak pada kerusakan hutan mangrove sekitarnya.Dalam draft terakhir Ranperda RZWP3K yang diterima Mongabay Indonesia per 9 Mei 2019 ini, ada pengalokasian perluasan kedua proyek pusat itu. RZWP3K berfungsi sebagai instrumen penataan ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di wilayah perairan, dan dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir. Karena itu RZWP3K posisinya sangat strategis, terlebih pengembangan pesisir di Bali jadi incaran investor.baca : Aktivis Khawatirkan Hilangnya Kawasan Konservasi Pesisir Bali RZWP3K juga berfungsi untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Bagaimana memadukan dua kepentingan itu?Peningkatan aksesibilitas, dukungan prasarana dan sarana dalam RZWP3K, dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan, daya dukung atau kapasitas pelabuhan angkutan laut dan penyeberangan yang telah ada. Strateginya dengan pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai secara bertahap. Pemprov Bali juga berencana membangun bandara baru di Kabupaten Buleleng untuk peningkatan aksesibilitas wilayah pesisir Bali Utara.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-054-15.json
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Rincian rencana alokasi ruang dalam RZWP3K memuat kawasan, zona, dan subzona beserta kodenya, lokasi, luas, titik koordinat dan nomor lembar peta. Kawasan pemanfaatan umum terdiri atas zona pariwisata, zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan, zona pendaratan pesawat, zona bandar udara, zona pergaraman, zona hutan mangrove, zona pertambangan dan energi, zona militer dan daerah larangan, dan zona pemanfaatan lainnya.Zona Hutan Mangrove (pasal 19) meliputi pantai berhutan mangrove di Desa Pejarakan dan Desa Sumberkima, Kabupaten Buleleng. Zona ini dapat diperuntukkan bagi wisata alam. Subzona pasir laut meliputi perairan lepas pantai Kuta, Badung dan subzona pembangkit listrik meliputi perairan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng.Kawasan Konservasi meliputi Taman Nasional Bali Barat, Tahura Ngurah Rai di perairan Teluk Benoa, Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan Kawasan Konservasi Maritim (KKM).baca juga : Empat Rencana Proyek Besar Mengancam Pesisir Bali Selatan Pasal 46 menyebutkan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.Pasal 47, setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin pengelolaan untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-054-15.json
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Izin pengelolaan diterbitkan oleh Gubernur setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional. Setiap orang dan atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran laut, wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.Misalnya melakukan rehabilitasi atau membayar biaya rehabilitasi kepada negara. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. Di antaranya peringatan tertulis, penghentian sementara, sampai pencabutan izin.perlu dibaca : Areal Tahura Mangrove Rusak Karena Reklamasi Pelindo, Bagaimana Penegakan Hukumnya? [Bagian 2] Catatan kritisPermana Yudiarso dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BSPL) Denpasar memaparkan sejumlah isu krusial pembahasan Ranperda RZWP3K. Di antaranya, pertama, belum ada kepastian secara geospasial mengenai batas wilayah perairan masyarakat hukum adat (MHA). Pemprov Bali mengatur MHA melalui Perda No.5/2019, yang mendasari pentingnya melibatkan MHA dalam proses penyusunan RZWP3K.Kedua, reklamasi yang belum sesuai prosedur sehingga merusak ekosistem perairan. Isu reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Benoa dan perluasan runway/fasilitas bandara Ngurah Rai sisi barat.“Harus dipahami bahwa perluasan fasilitas publik tersebut merupakan salah satu kebutuhan pengembangan agar dapat menampung pergerakan orang dan barang yang masuk dan keluar,” ingatnya.Perluasan Pelabuhan Benoa dengan teknik reklamasi telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sementara pelaksanaan reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-054-15.json
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Dalam proses reklamasi yang sudah dilakukan di Bandara Ngurah Rai, pencegahan dampak kegiatan yang berisiko merusak lingkungan wajib mendapatkan penanganan dan menjadi syarat dalam perizinan yang ada. Perluasan pelabuhan Benoa menurutnya telah diawasi secara ketat oleh Menteri Perhubungan (pelaksanaan reklamasi pelabuhan) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pengawas lingkungan hidup). Terutama proses pengurugan yang berpotensi mencemari perairan sekitar dan berdampak terhadap aktivitas pariwisata di sekitarnya.Salah satu isu yang menguat dalam perluasan bandara adalah Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Zona Lindung (L3) yang berada di sisi barat lokasi reklamasi. Zona L3 merupakan kawasan lindung yang diatur dalam Perpres No.51/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kaawasan Strategis Nasional Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Pengawasan dimulai dari pada tahap pengambilan sumber material dan pelaksanaan reklamasi.perlu dibaca : Ini Alasan Kenapa Pelindo Wajib Buka Dokumen Reklamasi Perluasan Pelabuhan Benoa Penambangan pasir laut pada Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Bali menjadi salah satu sorotan publik. Terdapat rencana alokasi ruang untuk penambangan pasir laut di Kabupaten Badung. Secara teknis, Anggota Pokja RZWP3K Provinsi Bali yaitu Dinas Tenaga Kerja dan ESDM mengusulkan adanya alokasi ruang di perairan untuk penambangan pasir laut. Alokasi ruang pengambilan pasir laut dicadangkan untuk mengisi kebutuhan program perlindungan garis pantai/abrasi di Bali, terutama pada wilayah pantai sebagai lokasi tujuan wisata yang abrasi.
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2019-054-15.json
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Pencegahan dampak penambangan pasir laut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33/2002 tentang zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut. Dalam Dokumen Antara RZWP3K, rencana alokasi ruang penambangan pasir laut berjarak ≥ 2,1 mil laut dan pada kedalaman ≥ 20-40 meter, seluas 938 Hektar. Namun dalam dokumen ini tidak disebutkan peruntukan tambang pasir laut ini untuk kegiatan apa dan pada waktu kapan. “Hal ini harus diperjelas dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah sehingga tidak menimbulkan pertanyaan banyak pihak,” catat Permana.Walhi Bali dalam beberapa kali diskusi dan dalam aksi ForBALI mendorong kesadaran publik untuk memberi perhatian pada rencana reklamasi perluasan bandara di zona konservasi dan dampak penambangan pasir.Made Iwan Dewantama dari Conservation International (CI) Indonesia yang ikut dalam pembahasan menyebut Perda RZWP3K yang sangat penting ini harus disusun terutama dalam akurasi penggunaan peta dasar dan peta tematik. Ini membutuhkan koordinasi yang intensif dengan para pihak yang memiliki data (wali data) juga terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang sudah ada.Fakta, data dan informasi ini menurutnya harus dikemas dan dianalisis untuk disajikan sebagai referensi penentuan alokasi, arahan pemanfaatan kawasan perairan Bali yang mampu mengatur semua kepentingan para pihak. “Contoh sederhana, bagaimana RZWP3K Bali mampu memberikan solusi atas konflik pemanfaatan perairan oleh nelayan dengan alur laut kapal besar (tanker) yang sering merusak jaring nelayan,” katanya. Penyusunan RZWP3K Bali juga menurutnya menghadapi tantangan dalam mengakomodasi rencana-rencana pemanfaatan wilayah perairan yang dilakukan oleh BUMN. Seperti PT. Angkasa Pura yang akan memperluas Bandara Internsional I Gusti Ngurah Rai dengan melakukan reklamasi hingga seluas 119 ha dan di antaranya masuk kawasan konservasi L3 seluas 12,15 ha.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-054-15.json
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali
|
Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | “Banyaknya kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan wilayah perairan Bali membuat penyusunan RZWP3K Bali menjadi molor dari waktu yang direncanakan,” catat Iwan. Ia berharap proses penyusunan partisipatif dan membangun safe guard yang kuat hingga 20 tahun ke depan sehingga Perda itu tidak bisa disusun secara asal-asalan.Sementara Jaya Ratha dari Coral Reef Alliance yang juga hadir dalam diskusi terfokus menekankan kepastian kawasan konservasi perairan karena perencanaan telah berlangsung lama seperti Bali Marine Protection Area Network dari 2011. Ketika itu hambatannya, kebijakan yang digunakan sebagai payung hukum yakni RZWP3K. Ada saling tarik kepentingan untuk pemanfaatan kawasan yang diusulkan sebagai daerah konservasi.Ia berharap perencanaan dalam RZWP3K tidak hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu tapi memperhatikan kesesuaian ruang berdasarkan sains yang kuat. “Pengakuan terhadap hak pengelolaan bersama dengan masyarakat melalui co-management untuk mengurangi tekanan terhadap daerah-daerah terumbu karang,” harapnya. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-017-15.json
|
Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK
|
Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | [CLS] Sejak dilaporkan ke Polda Jawa Barat (Jabar) 23 Januari 2013, , penyidikan kasus pertambangan yang menyeret Perhutani dan 12 perusahaan tambang di Bogor, belum ada perkembangan berarti. Walhi sudah menerima lima berkas surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SPPHP), tetapi penanganan kasus masih jalan di tempat. Langkah lanjutan, Walhi pun akan melaporkan kasus ini ke KPK.Munhur Satyahaprabu, Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional, mengatakan, pelaporan ke KPK karena kerugian negara atas dugaan pelanggaran praktik KSO sangat besar. Walhi Jabar merilis angka kerugian mencapai Rp78,59 miliar. “Kami akan laporkan ke KPK dalam waktu dekat,” katanya dalam diskusi di Bandung, Kamis (5/9/13).Untuk penanganan di Polda Jabar, dia meminta polisi transparan.“Kami minta ke Polda kendala dimana. Keterbukaan informasi penanganan kasus ini penting.” Menurut dia, perlu komitmen Polda dalam menuntaskan kasus ini agar tak dipetieskan. “Jika itu terjadi, membuktikan Polda tak punya kapasitas mengungkap kasus ini. Ini akan jadi preseden buruk. Mengungkap kasus gamblang susah, apalagi kasus korporasi,” ucap Munhur.Munhur menyarankan, Polda segera memeriksa direksi Perum Perhutani, Dewan Pengawas, Badan Lingkungan Hidup dan kepala daerah. “Semua harus dipanggil. Ini akan menentukan apakah kasus ini merupakan tindakan korupsi penyalahguaan wewenang atau penggelapan anggaran negara.”Pendekatan hukum, katanya, seharusnya menggunakan multi legal enforcement dan multidoor. Jangan hanya menggunakan UU No. 41 tentang Kehutanan. “Polisi juga tak bisa sendirian, harus menggandeng pihak lain seperti LSM dan akademisi untuk mengungkap kasus ini.”Wahyu Widianto, Koordinator bidang Advokasi Walhi Jabar mengatakan, SP2HP terakhir diterima Juli dengan isi tak ada perkembangan apapun. “Polda mengatakan perlu keterangan para ahli. Sampai detik ini belum ada tindak lanjut lagi.”
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-017-15.json
|
Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK
|
Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Perhutani, menganggap kawasan pertambangan merupakan hutan produksi perbatas. Saat Walhi Jabar investigasi ke lapangan, menemukan hal berbeda.“Kawasan itu hutan campuran memiliki tingkat kemiringan cukup terjal hampir 45 derajat. Menurut kami itu hutan lindung. Kalau hutan produksi harusnya jenis tumbuhan homogen, ketika kami ke sana tumbuhan sangat heterogen. Istilah hutan produksi terbatas juga tak ada dalam UU.”Di dalam perjanjian KSO itu, yang menjadi landasan hukum PP nomor 30 tahun 2003, Permenhut nomor 50 tahun 2006 dan keputusan-keputusan direksi. Tak ada izin dari Menteri Kehutanan.“Dalam Permenhut nomor 50 itu memang ada pasal enam menyebutkan reklamasi dan rehabilitasi bisa di kawasan hutan yang mengandung bahan galian. Ini yang menjadi multitafsir. Kalau kita balik lagi ke UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 dijelaskan tidak ada kegiatan tambang dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan,” kata Wahyu.Achmad Sjarmidi, Pakar Kehutanan ITB, mengatakan, kerugian negara, sebenarnya masih sangat besar. Sebab, Walhi Jabar belum menghitung kerugian masyarakat sekitar.“Kita jangan terpaku pada angka kerugian negara. Karena kerugian masyarakat sangat tinggi. Berapa penyakit yang ditimbulkan dari pertambangan itu, berapa banyak air yang kotor harus dihitung. Masyarakat sudah tak bisa mengambil air bersih lagi. Air harus beli. Ini menunjukkan penurunan kualitas lingkungan,” katanya.Dia mengatakan, sejak dimintai pendapat Walhi Januari lalu, sudah melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini. “Itu praktik bukan reklamasi dan rehabilitasi, tapi eksploitasi. Di surat perjanjian tercantum kalimat untuk reklamasi dan rehabilitasi, perlu dilakukan pengambilan galian. Itu kan kedok, ada pemahaman yang aneh. Masa mau rehabilitasi dengan menggali tambang?” kata Sjarmidi.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-017-15.json
|
Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK
|
Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Menurut dia, Perhutani menggunakan kata reklamasi untuk menghindari tanggung jawab. “Rehabilitasi itu seharusnya mendekati ke kondisi semula. Harusnya pakai istilah restorasi, bukan rehabilitasi dan reklamasi. Fakta-fakta yang dikumpulkan Walhi Jabar sudah gamblang mengatakan ada pelanggarakan dalam praktik KSO Perhutani itu.” “Jika sampai detik ini polisi masih kesulitan, itu hal yang sangat aneh.”Menurut pengakuan warga, banyak sumber mata air tercemar. Tak hanya merugikan masyarakat yang tinggal di sana, juga satwa liar di hutan seperti burung dan monyet. Beberapa perusahaan yang mengolah hasil tambang di lokasi hutan menyebabkan Sungai Cibolang tercemar. Padahal, sungai itu sumber mata air utama warga Dusun Rengganis dan Desa Cintamanik, Cigudeg Bogor.“Dulu saat awal beroperasi PT Indoloma Perkasa, banyak monyet mati karena minum air sungai yang tercemari pertambangan. Ada juga air terjun yang dulu tinggi tujuh meter, sekarang hanya tersisa setinggi mata kaki,” kata Bayu Kurnia, warga Desa Cintamanik, Cigudeg Bogor.Bayu mengatakan, mencuatnya kasus pertambangan berkedok KSO oleh Perhutani ini berawal dari sengketa tanah antara warga dan Perhutani. Luas lahan warga yang diklaim seluas 2.800 hektar tahun 2004. “Kasus itu sempat dibawa ke Komnas HAM. Setelah dokumen-dokumen dipelajari Walhi, ternyata ada praktik pelanggaran KSO.”Dedi Mizwar, Wakil Gubernur Jabar yang hadir dalam acara itu mengatakan akan mendorong penyelesaian kasus ini. “Mari bersama-sama mendorong penyelesaian kasus ini. Penegakan hukum harus jelas. Saya siap berkomitmen mendorong penyelesaian kasus ini.” [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2016-033-18.json
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | [CLS] Hampir tujuh dasawarsa lalu Indonesia merdeka, terbebas dari belenggu tangan penjajah. Tentu setiap dari kita memiliki penafsiran akan hal itu. Terlepas dari suka cita kemerdekan, tapi nyatanya kita masih lupa akan problematika yang menerpa negeri ini.Tengok saja, bagaimana persoalan lingkungan dan satwa endemik Indonesia kian terdegradasi dan terancam dari tanah yang dijuluki jamrud katulistiwa.Akhir pekan lalu, satwa dilindungi jenis Elang Ular Bido (Spilornis cheela), pemiliknya Dede Suherlan (55) warga asal Pasirmalang, Lembang, Bandung Barat menyerahkan kepada Pusat Konservasi Elang Kamojang, Garut, Jawa Barat.Pemiliki elang ras Jawa –Bali ini, Dede berujar, kepemilikan elang tersebut berawal ketika ukuran elang masih kecil. Itupun kata dia, didapat dari penjual yang nenawarkan hewan dilindungi tersebut kepada anaknya.Dia menuturkan, awalnya dia tidak mengetahui hewan yang baru dibelinya merupakan satwa pemuncak rantai makanan. Ketika sudah dipelihara, kata dia, baru nampak terlihat dari besarnya ukuran dan motif bulu elang muncul.“Waktu itu masih kecil mau saya langsung dilepasin, tapi takut malah nantinya diburu orang. Jadi saya putuskan untuk dipelihara dulu sampai gede,”ujar Dede disela-sela acara Pameran Foto Elang tahun 2016 oleh komunitas pemotret burung Eloner Indonesia, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (27/08/2016) lalu.“Saya tahu itu (elang) dilindungi, takut memeliharanya karena ada aturannya makanya saya serahkan hari ini. Awalnya saya mau lepasin langsung, Lalu saya ketemu dengan pemoto elang, kata mereka tidak boleh memelihara elang karena dilarang harus dilepaskan. Terus saya diajak kesini untuk diserahkan ke pusat konservasi elang ,” pungkas dia.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2016-033-18.json
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Ketua konservasi Elang Kamojang, Zaini Rakhman memperkirakan usia elang tersebut berumur kurang dari 1 tahun. Pihaknya, akan segera melakukan proses karantina untuk mengetahui kondisi elang. Setelah itu direhabilitasi untuk memulihkan sifat alamiahnya sampai akhirnya dilepasliarkan kembali.Zaini mengungkapkan banyak sekali kasus penjualan yang memperdagangkan anakan elang. Itu dapat menurunkan populasi di alam sebab elang agak lama dalam berbiak. Dia menyebutkan, elang yang ada di penakaran ditambah dengan hasil penyerahan dari warga tersebut genap berjumlah 48 ekor. Tetapi , baru 15 ekor saja yang berhasil dilepaskanliarkan ke habitat semula.“Elang bido ini katanya didapatkan di kawasan Lembang Bandung. Karena kawasan jelajah elang ini cukup luas, maka salah satu upaya pelepasliaran idealnya adalah di tempat semula ditemukan. Tapi kami belum tahu apakah Lembang ini kawasan jelajahnya atau daerah persebarannya. Nanti akan kami cek terlebih dahulu,” papar dia.Zaini menpresentasikan penurunan populasi elang disebabkan 40 persen rusaknya habitat dan 50 persen perdagangan satwa mencapai lebih dari. Dia menuturkan dalam kurun waktu 1 tahun hampir 40 ekor elang hilang dari habitat aslinya.Indonesia sendiri memiliki 75 spesies elang dan diantara kondisinya sekarang ada beberapa masuk ke dalam kategori konservasi kritis, genting, sangat jarang hingga kurang terperhatikan.“Tentu kondisi ini miris sekali, ada jenis elang ular yang kategorinya sangat jarang dan hanya hidup pulau Mentawai. Perlu ada upaya serius dari semua pihak untuk mempertahankan agar tidak punah,” kata Zaini.Elang berperan secara ekologis sebagai puncak rantai makanan dalam ekosistem. Jika salah satu dari rantai makan terputus maka akan berpengaruh besar terhadap keseimbangan lingkungan.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2016-033-18.json
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | “Untuk melepasliarkan 1 ekor elang saja ke alam, kami susahnya minta ampun. Perlu tenaga serta usaha keras dengan dana yang tidak sedikit. Jika kondisi sebaliknya malah elang terus diburu dan diperjualbelikan dan habitatnya dirusak. Mesti bagaimana lagi upaya pelestariannya? Mari kita sama – sama melindungi satwa langka ini,” imbuh dia.Visualisasi KonservasiPameran foto elang 2016, kata penggagas pameran, Amri A Zaenur menjelaskan ingin mengedukasi masyarakat lewat fotografi untuk pelestarian satwa dilindungi khususnya elang.“Sebetulnya kami terbentuk dari hobi yang sama yaitu memotret. Cuma kami ingin sesuatu yang beda sebagai objeknya. Karena sebagian dari kami kagum akan sosok burung garuda, ya kami mencoba memotret kegagahan burung elang,” kata Amri yang juga sebagai Pembina Komunitas Elanor Indonesia.Dia memaparkan, Komunitas yang terbentuk 2 tahun lalu kini telah menjelejahi sebagian besar kawasan Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Elanor Indonesia dalam perjalanannya juga sudah mengabadikan lebih dari 20 spesies termasuk elang Afrika yang bermigrasi ke Indonesia lewat jepretan kamera.Amri mengatakan kadang perlu waktu dua minggu lebih untuk mendapatkan satwa predator tersebut. Menelusuri hutan hingga berada di tengah hutan untuk mencari keberadaan elang.Ketika Mongabay menanyakan perlihal kondisi habitat elang di alam bebas, Amri menjawab kebanyakan dalam kondisi rusak. Dikatakan Amri, kondisi tersebut karena tidak adanya burung – burung di dalam hutan.“Dari Indikator tersebut jelas bisa dikatakan ada salah satu rantai makanan terputus dan bisa disimpulkan bahwa hutan tersebut dalam kondisi tidak sehat,” ucap dia.Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memburu burung – burung kecil di hutan, sebab dapat berdampak pada keseimbangan ekologi hutan.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2016-033-18.json
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang
|
Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Pameran yang menampilkan 32 foto elang, kata dia, hendaknya menjadi bahan refleksi dari kemerdekaan Indonesia. Dia berharap dengan digelarnya pameran tersebut dapat menyadarkan masyarakat supaya lebih peduli dan mesyukuri alam yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada bangsa kita agar dimerdekakan seperti halnya kita merdeka. [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2019-076-06.json
|
Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang
|
Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | [CLS] Sepanjang Selasa (19/02/2019) malam, telah terjadi fenomena bulan yang cukup menarik, yang disebut super snow moon.Berbeda dengan supermoon yang terlihat sebelumnya, yaitu pada 21 Januari 2019 lalu, supermoon kali ini mungkin yang terbesar dan terterang di tahun 2019. Ini terjadi karena Bulan berada pada jarak terdekatnya dengan perigee (titik terdekat bulan ke Bumi dalam orbit bulanannya), yaitu 356.761 kilometer.Itu berarti 15% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya.baca : Supermoon, Saat Bulan Tampak Lebih Besar dari Biasanya Ukuran supermoon ini, sebetulnya jika dilihat tanpa menggunakan teropong, tampak sama saja dengan supermoon yang lainya, atau bahkan bulan-bulan purnama lainnya.Supermoon berikutnya dipastikan akan kembali menghiasi langit pada 21 Maret mendatang. Bedanya, jarak bulan dengan perigee mencapai 360.000 kilometer.Menurut National Aeronautics and Space Administration (NASA) Amerika, istilah ‘bulan salju’ adalah nama bersejarah yang diberikan pada bulan purnama kedua di musim dingin oleh suku-suku asli Amerika, karena salju turun sepanjang tahun ini. Hujan salju lebat juga merupakan alasan untuk nama alternatifnya – bulan kelaparan, karena kurangnya ketersediaan makanan.Beberapa nama lainnya adalah bulan es dan bulan badai. Ini dikuatkan dengan terjadinya banyak badai salju di banyak daerah Amerika beberapa waktu menjelang terjadinya super snow moon ini.baca juga : Fenomena Tiga Supermoon Ternyata Berpengaruh Kepada Aktivitas Satwa Laut. Seperti Apa? Hadi Saputra, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Bogor mengatakan dinamakan super snow moon karena warnanya yang putih seperti salju jika dilihat dari bumi. Dan ini berbeda dengan purnama lainnya yang berwarna agak kekuningan. Warna ini tergantung dari jarak dan kecerahan langit waktu terjadinya supermoon ini
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-076-06.json
|
Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang
|
Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | Seperti pada purnama yang lainnya pula, super snow moon juga berpengaruh kepada pasang surutnya air laut. Sehingga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat yang ditinggal di kawasan pesisir waspada, karena fenomena ini berpotensi mempengaruhi pasang maksimum air laut di pesisir utara Jakarta, pesisir utara Jawa Barat, pesisir utara Jawa Tengah, pesisir utara Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Barat.Pasang maksimum dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar-muat di Pelabuhan.menarik dibaca : Foto : Begini Uniknya Micro Blood Moon Terlama yang Terjadi Seabad Sekali [SEP]
|
[0.0, 0.5, 0.5]
|
2016-093-14.json
|
Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung
|
Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | [CLS] Inilah salah satu burung yang paling dikenal oleh publik. Di Indonesia, burung sejenis jalak berwarna hitam berkilau dengan piala kuning di kepalanya ini umum dijumpai di hutan dataran rendah Sumatera dan Kalimantan, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya hingga ke Nusa Tenggara. Burung ini digemari karena mampu menirukan suara manusia.Tiong emas (dalam bahasa Inggris disebut Common Hill Myna atau Talking Myna) tersebar dari India timur, China selatan, Indochina, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Hutan di Pulau Jawa dan Bali dulu juga memiliki jenis ini dalam jumlah besar, namun kini penangkapan dan kerusakan hutan menyebabkan tiong emas sulit ditemui di alam. Menurut penelitian Feare (1999) spesies ini namun telah diperkenalkan dan berhasil ditangkarkan di daerah lain, terutama Florida, Hawaii, Jepang, hingga Puerto Ric0.Konvensi internasional perdagangan jenis terancam punah (CITES) mencatat burung bernama latin Gracula religiosa ini marak diperdagangkan dalam jumlah besar di pasar domestik maupun internasional. “Salah satu anak jenis tiong emas yang banyak diburu di Indonesia yaitu tiong emas dari Nias yang dikenal oleh masyarakat dengan nama beo nias,” ujar Jihad, Bird Conservation Officer Burung Indonesia.Jika tiong emas mampu menirukan suara manusia, rahasianya terletak pada syrinx yang dimiliki burung ini. Syrinx ini menyerupai tenggorokan manusia. Pada dinding syrinx terdapat tonjolan tulang rawan yang disebut labium eksternal. Salah satu labium eksternal tersebut bekerja mirip pita suara manusia dan bertanggung jawab dalam menyuplai energi penghasil suara.Hasilnya, tiong emas mampu menghasilkan serangkaian nada-nada suara yang berbeda seperti suara peluit, jeritan, degukan, bahkan ratapan yang mengalun merdu dan terkadang terdengar seperti suara manusia. Setiap individu tiong emas memiliki tiga hingga 13 tipe suara.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2016-093-14.json
|
Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung
|
Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | Uniknya, populasi tiong emas yang berjarak 14-15 km tidak memiliki tipe suara yang mirip satu sama lain, artinya dalam rentang jarak tersebut populasi tiong emas tidak dapat saling menirukan suara panggilan yang diciptakan tetangganya.Berbeda dengan srigunting batu (Dicrurus paradiseus) yang kerap menirukan suara jenis burung lain, tiong emas tidak melakukannya. Namun di penangkaran, tiong emas memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mempelajari dan menirukan suara, terutama suara manusia.Di alam, musim kawin tiong emas sedikit bervariasi, tetapi kebanyakan berkembang biak pada bulan April-Juli. Sepasang monogami mencari lubang kecil di pohon di tepi hutan. Pasangan burung ini mengisi lubang dengan ranting, daun, dan bulu. Betinanya menghasilkan rata-rata 2 telur yang berwarna biru dengan bercak kecoklatan.Umumnya tiong emas hidup di daerah perbukitan antara 300 hingga 2.000 m dpl. Burung ini memilih habitat yang memiliki curah hujan dan kelembaban tinggi, termasuk ekosistem hutan hujan tropis. Di beberapa tempat, dilaporkan burung ini juga dapat hidup di tepi hutan, area perkebunan budidaya seperti kopi dan daerah kebun-hutan lainnya.“Kemampuan tiong emas yang mengagumkan ini menyebabkan banyak manusia memburunya. Mereka berlomba-lomba memiliki burung ini untuk dirinya sendiri,” ujar Jihad.Selain kerusakan habitat yang menurunkan populasi tiong emas di alam, penangkapan dan perburuan untuk diperdagangkan hingga ke pasar internasional tersebut menyebabkan populasinya cenderung menurun di seluruh rentang persebarannya.Dalam artikel kerjasama antara Mongabay-Indonesia dan Burung Indonesia bulan Januari 2016 ini, Anda bisa mengunduh kalender digital untuk gadget atau komputer anda. Silakan klik tautan ini dan simpan dalam perangkat anda. [SEP]
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2019-015-17.json
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | [CLS] Hamparan sawit tampak di kebun warga. Tak jauh dari tanaman sawit itu, ada sawi, kangkung, kacang panjang, mentimun sampai semangka. Berbagai sayur mayur juga terlihat di sela-sela tanaman sawit baru tanam. Warga Desa Telaga Dua, Sintang, ini tumpang sari tanaman sawit muda dengan beragam macam sayur. Warga juga ada yang menanam karet, buah-buahan macam semangka, padi maupun jagung. Zuleha, petani Desa Telaga, mengatakan, mendapatkan bagian kerja memupuk tanaman sawit. Untuk menanam sawit sampai menyediakan pupuk, katanya, dikerjakan sang suami.Sedang bertani sayur mayur atau tumpang sari di sela sawit muda dilakukan para perempuan desa, termasuk Suleha. Usai memberi pupuk sawit, katanya, para perempuan beralih merawat sayur mayur.“Memupuk tidak setiap hari, jadi kita biasa berkebun sayur. Ada sawi, kangkung dan kacang panjang, kita tanam. Biasa juga menanam semangka juga, kita tumpang sarikan dengan sawit yang masih berumur muda. Kalau sawit sudah besar kita tak bisa lagi tumpang sari,” katanya, tampak baru pulang dari kebun sawit yang tak jauh dari rumah. Ahmad Zaini, Kepala Desa Telaga Dua saat saya temui menceritakan sekitar 158 keluarga di Desa Telaga Dua berkebun sawit.Desa Telaga Dua, katanya, punya empat dusun. Rata-rata warga tanam sawit di tanah milik sendiri, dengan kisaran dua sampai empat hektar.Warga desa ini, kata Zaini, mayoritas transmigrasi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketika datang sudah disiapkan lahan oleh pemerintah seluas dua hektar untuk masing-masing keluarga.Ada juga, katanya, warga yang menanam sawit sampai tujuh atau delapan hektar. “Hanya satu atau dua keluarga.”Dari satu hektar lahan, katanya, produksi sawit warga sekitar dua sampai tiga ton tandan buah segar, tergantung proses pemeliharaan dan suplai pupuk.
|
[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
|
2019-015-17.json
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Petani kita kan masih bergantung kepada pupuk dan modal untuk membeli pupuk cukup besar, jadi biasa produktivitas sawit tergantung sama ketersediaan pupuk di petani sawit,” katanya.Perihal pengelolaan lahan, menurut Zaini, petani sawit di desa hanya memanfaatkan lahan milik mereka dan jarang membuka lahan untuk sawit. Kondisi ini, katanya, karena ketersediaan lahan juga minim.“Masyarakat berpandangan, tidak harus membuka lahan besar untuk meningkatkan produktivitas sawit. Kami juga tak berani membuka lahan ke kawasan hutan, kita hanya memanfaatkan lahan milik pribadi,” katanya.Ketua Kelompok Tani Tuan Telaga, Yohanes Ajet mengatakan, gabungan kelompok tani (gapoktan) di desa ini terdiri dari sembilan kelompok dengan berbagai komoditas, beranggotakan 240 orang. Saat ini, fokus gapoktan adalah mencari pasar sawit. Mereka tengah proses kemitraan dengan salah satu perusahaan sawit.Saat ini, telah terukur 279,58 hektar dari 158 petani sawit swadaya di dalam Gapoktan Telaga Dua.“Petani di desa ini mayoritas menanam sawit. Jika ada sisa tanah (milik pribadi-red) ditanami karet, jagung dan padi. Ada juga semangka tapi tidak banyak.”Lahan basah di desa ini, katanya, memang mereka kelola khusus untuk menanam padi. “Dari dulu begitu. Tidak terlalu luas,” kata Muhammad Nurofiq, petani swadaya Desa Telaga Dua.Perihal tumpang sari, katanya, memang di lahan sawit baru tanam dan masih umur di bawah lima tahun karena masih ada sisa lahan di sela-sela jarak tanam. Mayoritas tumpang-sari, katanya, untuk sayur mayur dan semangka.“Jadi, kalau kita disebut petani sawit saja tidak pas, karena memanfaatkan lahan juga menanam berbagai jenis tanaman holtikultura dan palawija,” katanya.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-015-17.json
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Dia bersyukur, petani Desa Telaga Dua, sekitar 80% sudah memiliki surat tanda daftar budidaya (STD-B). Surat ini untuk pendataan petani sawit menuju pembenahan tata kelola. “Yang lain masih mengurus administrasi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang, terus kita dorong juga.” Berbagai masalah Ahmad Zaini mengatakan, warga mulai menanam sawit tahun 2013. Sebelumnya, mereka pernah bekerja di perusahaan perkebunan sawit, PT Bonti Permai Jaya, sebagai pekerja kasar. “Pada tahun 2012, mereka berhenti dan mulai menanam sawit di kebun sendiri,” kata Zaini.Walau warga sudah memiliki pengalaman tanam sawit tetapi mereka masih mengalami berbagai kendala ketika mulai berkebun, baik dalam proses pembibitan, penanaman, suplai pupuk, pemeliharaan sampai proses panen.“Ketika awal menanam kami membeli bibit sembarangan, hingga waktu ditanam banyak yang mati,” katanya.Begitu juga pemeliharaan, katanya, masih pakai metode sederhana kalau ada hama atau penyakit baru diobati. “Tidak diantisipasi jauh-jauh hari. Ini tentu berpengaruh pada hasil panen kebun sawit kami,” ucap Zaini.Muhammad Nurofiq, petani swadaya Desa Telaga Dua mengatakan, warga juga kesulitan akses pupuk. Warga, katanya, biasa mencari alternatif pupuk lain, berupa tangkos dan pupuk kandang.“Pupuk selalu jadi masalah bagi petani sawit. Sawit butuh suplai pupuk memadai. Kalau kita pesan pupuk yang banyak dan rutin, berpengaruh biaya besar. Akses pupuk sulit, jadi kita menyiasati dengan membeli pupuk kandang dan tangkos,” katanya.Selain soal pupuk, kata Nurofiq, petani juga hadapi harga di tengkulak yang fluktuatif. Pemasaran sawit petani, katanya, masih bergantung tengkulak dengan harga tak menentu.
|
[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
|
2019-015-17.json
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Kadang turun, kadang naik. Warga tak tahu kenapa harga naik dan turun. Tengkulak mematok harga, masyarakat mau tidak mau harus menjual,” katanya, seraya. Pada September lalu, harga sawit per kilogram di tengkulak Rp800. Padahal, kata Nurofiq, harga Dinas Perkebunan Sintang untuk sawit berumur tujuh tahun Rp1.184,72 perkilogram.Dia berharap ada angin segar dari rencana kemitraan Gapoktan Tuah Telaga, dan perusahaan sawit. Gapoktan Tuah menunggu proses kemitraan dengan harapan petani bisa mendapatkan harga layak ataupun sesuai keputusan pemerintah.Saat ini, gapoktan di Desa Telaga Dua ini bersama WWF Indonesia sedang merancang kerja sama dengan PT Sintang Agro Mandiri (SAM) di Kecamatan Binjai Hulu. Dengan kemitraan, perusahaan akan membeli buah sawit petani.“Ini agar petani sawit swadaya di desa tak lagi bergantung harga tengkulak.”Sunadi, Ketua Koperasi Plasma Maju Jaya mengatakan, selalu menyediakan suplai pupuk di Desa Telaga Dua. Ketersediaan pupuk di koperasi, katanya, bergantung yang diberikan PT Bonti.“Kalau pupuk kita punya Koperasi Plasma Maju Jaya yang berafiliasi dengan PT Bonti. Cara kerjanya, pupuk datang dari koperasi itu menyesuaikan pesanan petani. Ketika pupuk datang, kita sering kekurangan karena pesanan harus dibagi dengan setok pupuk dari koperasi.”Awal berdiri koperasi, katanya, inisiasi PT. Bonti dan berlanjut sampai sekarang. Jadi, mereka pun tak bisa mengatasi masalah kekurangan pupuk karena tergantung pasokan yang masuk dari perusahaan.“Jadi, koperasi ini berisikan pupuk dan alat-alat yang berkaitan dengan pengelolaan kebun sawit, termasuk alat untuk memanen. Nah, perihal suplai pupuk kita memang masih bergantung [pasokan dari PT Bonti].” Menuju sawit berkelanjutan
|
[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
|
2019-015-17.json
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Desa Telaga Dua, berupaya menuju tata kelola sawit berkelanjutan. Mereka kini dalam dampingan WWF Indonesia. Ardhie Sulistio, SPO Smallholder dan MT Consultant WWF Indonesia mengatakan, selama pendampingan petani swadaya mereka mengamati kondisi petani swadaya berbeda dengan petani plasma. Petani plasma, katanya, dapat dukungan perusahaan.“Petani swadaya budidaya sawit tanpa kerjasama dengan pihak lain. Tak ada standard good agricultural practice diterapkan petani swadaya, selain berdasarkan kebiasaan masing-masing,” katanya.Belum lagi penggunaan bibit tak bersertifikasi, tak ada buku pedoman teknis berbudi daya sawit, tidak ada rekomendasi pupuk, menghilangkan sampai mengabaikan aspek-aspek keselamatan kerja.“Kondisi ini, sering menciptakan anggapan, petani swadaya tidak mampu melakukan praktik budidaya lestari,” katanya.Tantangan lain, petani sawit swadaya dalam memenuhi aspek-aspek berkelanjutan, katanya, soal biaya. “Siapakah yang akan mendanai petani sawit swadaya ini, tentu petani sendiri. Permasalahan biaya, sertifikasi tidak murah.”Dia contohkan, beberapa hal dalam memenuhi aspek berkelanjutan, seperti pemasangan amaran, pemakaian alat pelindung diri (APD), mengurangi penggunaan pestisida dan beralih ke pengendalian hayati. Juga perlu biaya besar dalam pembuatan gudang, lokasi penanganan limbah B3, tempat penyimpanan, pencucian alat pekakas pertanian, pembuatan rekomendasi pupuk ke pihak terkait, pengelolaan areal konservasi, bahkan pembayaran audit sertifikasi.Meskipun begitu, petani terus berupaya memperbaiki tata kelola. Petani Desa telaga Dua, tidak ada lagi membuka lahan dengan cara bakar. Mereka sudah tahu dampak buruk pembakaran lahan, seperti yang tertulis dalam buku pedoman teknis bududaya sawit.Buka lahan tanpa bakar ini, katanya, didukung ada jasa sewa alat berat di desa itu. Hingga petani memilih pakai jasa sewa ini.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-015-17.json
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Dengan penggunaan alat berat dalam membuka lahan, masyarakat sejak tahun kemarin sudah tak lagi membuka dengan membakar. Penggunaan alat ini memang efektif.”WWF Indonesia juga mengintensifilkasi lahan dan tekankan perawatan serta cara kelola yang baik dalam berkebun untuk menaikkan produksi, bukan dengan membuka lahan baru. Petani, katanya, mulai pakai pupuk secukupnya tetapi ketersediaan pupuk masih terbatas.“Pada kasus ini mungkin bisa jadi pekerjaan rumah penyuluh pertanian setempat. Perlu juga ada pemberdayaan pengelolaan pupuk yang murah bagi petani namun efektif bagi perkebunan dan tanah garapan,” katanya.Ardhie mengatakan, petani Desa Telaga Dua, tak ada membuka kebun di lahan gambut. Petani sawit desa ini, katanya, memahami berkebun di lahan gambut memerlukan modal besar, terutama biaya perawatan tinggi.Petani juga memahami lahan tempat mereka berkebun. “Hasil pengukuran disampaikan langsung ke petani, areal mana masuk kawasan hutan, agar petani tak ada merambah ke kawasan hutan,” kata Ardhie, yang sudah setahun lebih mendampingi petani sawit swadaya di Desa Telaga Dua ini.Guna mendampingi petani mengelola sawit bertanggung jawab, WWF Indonesia program hulu landscape melakukan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas petani di Desa Telaga Dua. Pelatihan itu, antara lain, pertama, praktik tata kelola terbaik (best management practices), praktik agrikultur yang baik (good agriculture practices) maupun budidaya sawit.Kedua, pelatihan pendidikan kelembagaan yang melibatkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang. Ketiga, pembuatan demontration plot (demplot).
|
[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
|
2019-015-17.json
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang
|
Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Kita juga pendidikan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.” Para petani desa ini juga menyiapkan diri menuju standar sawit berkelanjutan, dengan target mendapatkan sertifikat, baik Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). “Sisanya, kita membagikan berbagai buku pedoman dan referensi kepada petani juga alat pelindung diri bagi petani,” katanya. Gunarni, Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang, mengatakan, dalam mendorong sawit berkelanjutan perlu menyelesaikan beberapa tahapan.Dia menyebutkan tahapan sedang dikerjakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang saat ini, menyelesaikan pendataan STD-B.Saat ini, dinas baru mendata sekitar 2.000–3.000 hektar lahan sawit petani yang sudah punya STD-B.Data STD-B, katanya, jadi fokus utama membahas sawit swadaya berkelanjutan di Sintang. Gunardi bilang, STD-B bisa untuk petani sawit mempermudah penjualan produksi ke pabrik kelapa sawit (PKS) di sekitar mereka.“Petani sawit swadaya selalu berisiko terhadap harga. Masalahnya, rantai harga di tengkulak. Kalau sudah bermitra dengan pabrik akan membeli dengan harga dari pemerintah,” katanya.Harga TBS pemerintah, katanya, berubah sebulan sekali. “Harga TBS hanya berlaku bagi petani yang bermitra dengan perusahaan dan petani mandiri yang sudah diakui [emda,” kata Gunardi.Saat ini, katanya, di Sintang, sudah ada delapan pabrik pengolahan sawit tersebar pada 14 kecamatan yang ada perkebunan sawit.Soal ketersediaan pupuk di kalangan petani swadaya, kata Gunardi, perlu ada perhitungan jelas kebutuhan petani, termasuk penggunaan pestisida di kebun sawit.“Ini perlu kita bahas, kebutuhan pupuk di kebun sawit selama ini hanya berdasarkan pengalaman. Belum ada hitung-hitungan. Ini yang sedang kita dorong, kita nanti bisa melihat efektivitas dan efisiensinya.”
|
[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.