Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2019-015-17.json	Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang	Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang \| Menurut dia, soal sawit berkelanjutan di Sintang, ada tiga aspek perlu jadi perhatian, yakni, aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Ketiga aspek itu, katanya, perlu sinergii.“Keberlanjutan dari sisi ekonomi, kita perlu melihat bagaimana hasil sawit ini berdampak pada pendapatan. Perlu dorong mereka melihat cara kerja untuk mendapatkan ISPO atau RSPO dan kerja sama dengan perusahaan,” katanya.Aspek sosial, katanya, perlu perhatian dalam pemberdayaan kelompok tani di desa, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personal petani dalam berkebun sawit.Untuk berkelanjutan dari sisi lingkungan, kata Gunardi, mengenai tata kelola sawit dari cara kelola lahan, penggunaan pupuk herbisida sesuai kebutuhan, penggunaan insektisida segala macam fungsi pupuk. “Bahkan, itu harus seminimal mungkin penggunaannya.”Pemkab Sintang menyatakan keseriusan membehani tata kelola sawit mandiri atau swadaya. Dia akui bukan pekerjaan mudah. Kini, Dinas Pertanian dan Perkebunan sedang pelatihan pendataan penggunaan data spasial tingkat desa.“Output-nya peta, kita ajarkan masyarakat menggunakan GPS dan menentukan titik koordinat. Ini untuk penguatan data yang kita. Warga bisa mempercepat pengumpulan [data].”Sektor perkebunan di Sintang berkontribusi terhadap 22% produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Sintang. Kebun sawit di Sintang, dikelola 48 perusahaan dengan luas tanam 180.000 hektar, dan sawit swadaya sekitar 6.000 hektar.Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengatakan, pembenahan petani swadaya jadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah daerah, katanya, mendorong petani peroleh ISPO maupun RSPO.“Pendataan sudah mulai dari tingkat desa. Data potensi petani mandiri itu belum pasti, perlu pendataan dan melibatkan semua kepala desa. Kalau sudah ada data, enak pembinaannya,” kata Jarot.	[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
2019-015-17.json	Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang	Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang \| Dia sadari, membangun sawit mandiri berkelanjutan bukan tugas mudah dan sebentar serta perlu sinergitas antar pihak, baik perusahaan sawit, lembaga swadaya masyarakat, petani, koperasi dan pemerintah.Bupati berharap, kabupaten yang dia pimpin bisa jadi contoh terbaik penerapan petani sawit swadaya berkelanjutan di Indonesia.“Perlu kita rancang serius. Saat ini, pemerintah terus kerja-kerja mendorong sawit berkelanjutan di Sintang dengan memperhatikan kesejahteraan petani dan lingkungan.” * Firdaus Darkatni adalah wartawan Pontianak Post. Liputan ini mendapatkan dukungan dari Mongabay Indonesia. Keterangan foto utama: Kebun sawit mandiri atau swadaya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sekitar 6.000 hektar, salah satu di Desa Telaga Dua, Kecamatan Binjai Hulu. Warga tanam tak hanya sawit, ada sayur mayur, buah-buahan, karet, sampai pagi dan jagung. Foto: Firdaus Darkatni/ Pontianak Post [SEP]	[0.0, 0.5, 0.5]
2015-025-06.json	Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah	Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah \| [CLS] Kala peninjauan langsung kebakaran hutan dan lahan di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah—yang dicapai lewat jalan darat dari Kalimantan Selatan–, Presiden Joko Widodo, kembali menegaskan soal menjaga gambut tetap basah lewat pembuatan sekat kanal. Gambut tetap basah ini guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, seperti yang kini terjadi. Solusi serupa ditegaskan berulang kali kala dia meninjau lokasi kebakaran, sejak di Sungai Tohor, Pulau Meranti, Riau, November 2014Pembuatan sekat kanal, katanya, akan mengatasi ribuan hektar kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kalteng.Di Kalteng, Presiden datang ke Desa Jabiren, Pulang Pisau. Dia didampingi Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Juga Kapolri Jendral Badrodin Haiti, Kepala BNPB Wilem Rampangilei.Siti Nurbaya, Menteri LHK mengatakan, kala rapat di tengah kepungan kabut asap itu, Presiden menegaskan mencegah kebakaran terulang satu-satunya cara dengan menjaga ekosistem gambut. Untuk lahan yang sedang terbakar dan terus meluas, Presiden meminta secepatnya diambil langkah. Kini, kebakaran hutan dan lahan di Kalteng diperkirakan mencapai 24.664 hektar.“Presiden menegaskan untuk secepat-cepatnya memadamkan api dengan pembasahan (gambut). Prinsipnya, rewetting ini merupakan bagian dari langkah tata kelola ekosistem gambut,” katanya, dalam keterangan tertulis.Presiden juga memerintahkan Menteri Siti untuk mewajibkan perusahaan membuat embung-embung di dalam konsesi mereka. Tujuannya, kala terjadi kebakaran, perusahaan bisa cepat memadamkan api karena air tersedia.Noorhadi Karben, warga Desa Mantangi Hulu di Kapuas, tak terlalu yakin dengan solusi tawaran Jokowi. Desa itu bagian eks proyek era Presiden Soeharto yang membuka hutan besar-besaran di lahan gambut.	[1.0, 0.0, 0.0]
2015-025-06.json	Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah	Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah \| Karben menilai, pembuatan sekat kanal tidak berdampak besar bagi pengurangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Meskipun sekat kanal, air tetap mengering hingga mempercepat kebakaran kebun sawit di area kanal.Stephanus Alexander, akademisi dari Universitas Palangkaraya mengatakan, sekat kanal hanya upaya mempertahankan air permukaan tersedia di lahan gambut. Bila kemarau lebih intensif, seperti saat ini, air permukaan cepat menghilang ke dalam tanah. “Lahan gambut menjadi cepat kering dan api mudah terjadi.” Cegah kebakaran pakai akuifer? Alexander menawarkan pemanfaatan akuifer untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalteng.Akuifer adalah formasi geologi di dalam tanah yang mengandung air. Formasi ini signifikan mampu mengalirkan air dalam kondisi alaminya. Saat kemarau, air di formasi tak pernah mengalami penurunan volume.“Air inilah yang bisa kita manfaatkan memadamkan api,” kata Anjelina Vuspitasari, mahasiswi yang membuat penelitian soal ini.Syamsul Hadi, Ketua Komisi C DPRD Kalteng mengungkapkan rencana pembuatan sumur-sumur bor di sekitar lahan gambut yang berpotensi terbakar sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kalteng. Rencana ini diungkapkan saat rapat dengar pendapat bersama Gerakan Anti Asap Kalimantan Tengah dan BPBD (8/9/15). “Penelitian akademisi kami jadikan rujukan.” [SEP]	[0.0, 0.0, 1.0]
2023-007-17.json	Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor	Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor \| [CLS] Nama Ignatius Iking sudah tak asing di telinga masyarakat Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Selain sebagai petani, ia juga penyuluh pertanian swadaya.Mantan Ketua Gapoktan Wa Wua, Desa Langir, Kecamatan Kangae, ini sejatinya petani jagung. Dia sukses mengajak kelompok tani Sint Louis Mery de Monfort, yang anggotanya perempuan, menanam jagung tiga kali setahun.Prestasi ini membuat Iking dinobatkan sebagai pelaku pembangunan ketahanan pangan. Atas prakarsa dan prestasinya mendukung ketahanan pangan tingkat nasional, dia bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012.“Sudah empat hari saya lakukan fermentasi kulit pisang guna dijadikan pupuk cair organik,” terangnya kepada Mongabay Indonesia, pertengahan Januari 2023.Untuk kulit pisang 1 kg dibutuhkan air 1 liter, sementara daun kelor 1 kg airnya sebanyak 16 liter. Dia juga menggunakan EM-4 sebagai mikroorganisme, dengan molase sebagai sumber energi yang mempercepat proses fermentasi.Butuh 3-4 hari mengubah kulit pisang sebagai pupuk cari, sementara daun kelor butuh dua minggu.“Sebanyak 6 kg kulit pisang dicampur 6 liter air menghasilkan 5 liter pupuk cair. Ampas fermentasi dijemur kering dan disimpan, lalu dicampur tanah menjadi kompos,” ujarnya.Baca: Resahnya Petani Jagung di Sikka dengan Ulat Grayak Atasi kelangkaan pupukKelangkaan pupuk kimia sering dialami petani di Kabupaten Sikka, termasuk petani jagung yang terdaftar di kelompok tani maupun tidak. Kondisi tersebut, secara tidak langsung memaksa Iking membuat pupuk organik cair, sejak Agustus 2022.Pupuk cair organik ini diuji coba di lahan jagungnya. Setelah berhasil, dia mengajarkan kepada empat kelompok tani.Di lahan jagung satu hektar miliknya, bila menggunakan pupuk kulit pisang menghasilkan 4 ton jagung ubinan. Bila menggunakan pupuk daun kelor menghasilkan 6 ton jagung ubinan kering.	[0.0, 0.0, 1.0]
2023-007-17.json	Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor	Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor \| “Daun kelor ada campuran gula, beras dan EM 4. Saya berencana minta akademisi untuk melakukan kajian,” tuturnya.Iking menggunakan botol plastik bekas air mineral untuk menyimpan pupuk-pupuk cair organik produksinya. Botol-botol ini dipilih di jalan atau dibeli dari pemulung.Baca: Inilah Momala, Jagung Lokal Berwarna Ungu dari Gorontalo Untuk semua tanamanUntuk tanaman jagung, seminggu sekali diberikan pupuk cair dengan cara menyiramkan ke tanah, bagian akar tanaman. Butuh 6 kali pemupukan hingga jagung berbunga lalu berhenti.Penyuluh Pertanian Swadaya Berprestasi tingkat Nasional tahun 2015 ini menerangkan, sudah ada yang memberikan testimoni terkait pupuk cairnya. Ada dari petani buah naga yang ukurannya lebih besar dan ketimun yang lebih cepat berbunga dan buahnya besar.“Pupuk cair ini bisa digunakan untuk semua tanaman umur pendek maupun panjang dengan takaran sama. Untuk lahan jagung seperempat hektar butuh 16 liter pupuk cair hingga berbunga,” ujarnya.Iking menjual produknya kepada petani seharga Rp20 ribu per liter.“Masa kadaluarsa tergantung penyimpanan. Bila aroma khasnya masih ada berarti masih layak, sampai dua tahun,” terangnya.Baca juga: Rahasia Jagung Manis, Rasa Manisnya Berkurang Jika Terlalu Lama Disimpan Maria Nona Kesna, Kepala Desa Paubekor, Kecamatan Koting, mengaku membeli enam botol pupuk cair organik tersebut dan dipergunakan untuk lahan jagungnya seluas satu hektar. Setelah dipupuk seminggu dua kali, jagungnya tampak lebih subur.“Bila panen saya undang Pak Iking untuk sosialisasi ke petani di desa saya,” ungkapnya. [SEP]	[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
2019-035-09.json	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan \| [CLS] Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong pergantian alat penangkapan ikan (API) milik nelayan tradisional terus dijalankan dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun ini saja, sejak awal Januari hingga sekarang, sudah ada 102 kapal ikan milik nelayan tradisional Indonesia yang mengganti API yang merusak lingkungan ke API yang ramah lingkungan.Kabar tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agus Suherman di Jakarta, awal pekan ini. Seluruh nelayan yang menjadi pemilik kapal, mau mengganti API tanpa ada paksaaan dari Pemerintah atau pihak lain.Proses yang sudah dilaksanakan oleh para pemilik kapal, kata Agus, menjadi bagian dari komitmen Negara untuk mendorong semua pihak ikut mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk itu, dia berharap kapal-kapal lain yang belum mengganti API yang ramah lingkungan, bisa segera mengikuti jejak 102 kapal tersebut.“Upaya tersebut dilakukan dengan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan Indonesia yang beroperasi menggunakan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan dan merusak,” ungkapnya.Agus menjelaskan, dalam proses pergantian API milik 102 kapal, pihaknya menggantinya dari alat tangkap merusak lingkungan seperti trawl ke alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring gillnet atau pancing rawai. Dalam proses pengawasan tersebut, Pemerintah melibatkan sejumlah jenis kapal pengawas perikanan (KP) di beberapa lokasi.Kapal-kapal pengawas tersebut, menurut Agus, ada yang berlayar di perairan Lampung Timur (Lampung), Banten, Karawang (Jawa Barat), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Belawan dan Sibolga (Sumatera Utara), Batam (Kepulauan Riau), Bangka Belitung, Derawan (Kalimantan Timur), Bone (Sulawesi Selatan), dan Bitung (Sulawesi Utara).	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2019-035-09.json	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan \| baca : Polemik Alat Tangkap Ikan, Negara Diragukan untuk Jaga Laut Lestari? Ramah LingkunganSeluruh kapal pengawas tersebut, dalam prosesnya kemudian melakukan pemantauan kapal-kapal yang sedang berlayar di perairan yang sedang dilewati. Kapal-kapal milik nelayan tersebut kemudian diberhentikan dan diperiksa API yang mereka pakai untuk menangkap ikan. Kemudian, jika ditemukan ada API yang tidak ramah lingkungan, maka pemilik kapal diberikan pemahaman tentang dampak buruk dari penggunaan API tersebut.“Hasilnya, kapal-kapal tersebut kemudian secara sukarela mengganti API yang ramah lingkungan dan sesuai ketentuan,” jelasnya.Penyadartahuan tentang bahaya penggunaan API tidak ramah lingkungan, menurut Agus, juga dilakukan kepada nakhoda kapal yang sedang mengemudikan kapal milik nelayan. Setelah pemberitahuan, akhirnya ada kapal yang dengan sukarela untuk langsung mengganti API dan menyerahkan API lama kepada petugas dari kapal pengawas yang sedang beroperasi.Proses pergantian API lama ke API yang baru, dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh petugas KP dan juga pemilik kapal. Selain itu, pemilik kapal juga kemudian melengkapi dokumen administrasi yang disyaratkan untuk proses pergantian API. Selanjutnya, pemilik kapal bisa meneruskan aktivitas menangkap ikan.Agus melanjutkan, apa yang sudah dilakukan kapal pengawas menjadi bagian dari upaya Negara melalui KKP untuk melaksanakan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan Indonesia dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada mereka untuk melaksanakan pergantian API yang sebelumnya tidak ramah lingkungan menjadi API yang ramah terhadap lingkungan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-035-09.json	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan \| Menurut Agus, iktikad baik Negara untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan (sustainability) perlu didukung oleh banyak pihak, terutama para pemegang kepentingan pada sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, upaya yang sedang dilakukan tersebut menjadi bagian dari penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.Dalam Permen tersebut, diatur tentang API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan apa bila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota lautan mengakibatkan kehancuran habitat biota laut, serta membahayakan keselamatan penggunanya. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).baca juga : Pembagian Alat Tangkap Ikan Berkejaran dengan Waktu, Seperti Apa? API HantuTentang API, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga memiliki perhatian yang sama besarnya. Bekerja sama dengan lembaga pangan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Kemenkomar menyusun regulasi pengelolaan alat tangkap yang telah ditinggalkan oleh nelayan di tengah laut atau biasa disebut sebagai alat tangkap hantu (ghost gear).Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenkomar Basilio Dias Araujo mengatakan, Pemerintah Indonesia mau berkomitmen untuk mengelola alat tangkap hantu, karena itu juga bersinggungan langsung dengan komitmen Negara untuk membersihkan sampah dari lautan. Alat tangkap sampah atau lost or otherwise discarded fishing gear (ALDFG) biasanya dibuat dari material plastik.“Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen pada 2025 dan ALDFG adalah salah satunya,” ucapnya di Jakarta, dua pekan lalu.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-035-09.json	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan \| Basilio menjelaskan, sebagai alat tangkap yang sudah tidak dipakai dan terbuat dari material plastik, keberadaannya otomatis menjadi sampah di laut. Tak hanya itu, keberadaan ALDFG di perairan Indonesia juga jumlahnya tidak sedikit dan selain itu juga materialnya yang terbuat dari plastik bisa menyebabkan munculnya dampak negatif di laut.Menurut Basilio, keberadan ALDFG di lautan memberikan dampak yang sangat luas kepada ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan masyarakat pesisir. Selain itu, ALDFG juga bisa menjerat spesies target maupun non-target (ghost fishing) dan membunuh hewan-hewan laut, termasuk ke dalamnya adalah spesies yang dilindungi.“Dan (juga) spesies ikan yang bernilai komersial tinggi,” tambahnya.Khusus untuk ALDFG yang jatuh sampai ke dasar laut, Basilio menyebutkan kalau itu akan membahayakan terumbu karang dan merusak kawasan dasar laut. Di sisi lain, ALDFG yang mengambang di permukaan laut, juga tak kalah berbahayanya karena bisa membahayakan manusia dan kapal-kapal yang sedang berlayar. Selain itu, ALDFG yang terbawa arus juga bisa mengotori kawasan pesisir dengan material sampah plastik.perlu dibaca : Susi : Cantrang Itu, Sekali Tangkap Bisa Buang Banyak Sumber Daya Ikan Mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari ALDFG, Basilio berharap kalau rencana pengelolaan ALDFG bisa mendukung implementasi rencana aksi mengenai penanganan sampah laut ditingkat nasional maupun regional. Untuk itu, dalam melaksanakan penanganan ALDFG, perlu dilaukan secara sistematis, terukur, dan terintegrasi.Secara teknis, Basilio menyebutkan, Pemerintah RI yang diwakili oleh KKP, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), FAO, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan menyusun draf petunjuk penanganan ALDFG berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh berbagai negara.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-035-09.json	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan	Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan \| “Dari situ, kemudian akan dijadikan bahan masukan ke FAO atau sumber rujukan bagi negara lain,” ungkapnya.Sementara, Kepala Subdit Restorasi KKP Sapta Putra Ginting menambahkan, KKP sebelumnya sudah membuat proyek percontohan untuk menangani ALDFG bekerja sama dengan Global Gear Initiative. Proyek tersebut sudah dimulai sejak 2017 dan dilaksanakan di Sadang, Jawa Tengah dengan fokus pada penelitian untuk pemanfaaatan ALDFG melalui skema ekonomi sirkular (circular economy). [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2013-009-09.json	Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor	Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor \| [CLS] Setelah kehadiran Harrison Ford yang sempat membuat “kehebohan” dengan sejumlah pejabat tinggi kehutanan di Indonesia akibat proses pembuatan film Years of Living Dangerously di Riau dan Jakarta, kini trailer atau potongan film tersebut sudah bisa dinikmati di situs Youtube.Film yang berkisah tentang perubahan iklim yang dituturkan dengan pendekatan dokumenter ini oleh sejumlah pekerja film di Amerika Serikat ini mencoba menyoroti berbagai dampak yang dialami oleh manusia akibat pemanasan global yang kini semakin memburuk. Film ini dibintangi oleh sejumlah nama besar, seperti Harrison Ford (aktor utama di film Indiana Jones), Jessica Alba (aktris), Matt Damon (Elysium), America Ferrera (bintang serial TV Ugly Betty), Michael C. Hall (pemeran Dexter dalam serial berjudul sama), hingga Arnold Schwarzenegger (aktor dan mantan Gubernur California) serta sejumlah pakar dan jurnalis.Salah satu Produser Eksekutif film ini adalah James Cameron, yang selama ini kita kenal dengan karya-karya filmnya yang luar biasa dan memenangi banyak penghargaan, salah satu yang paling fenomenal adalah Titanic dan Avatar.Film yang akan dibuat dalam bentuk serial TV sebanyak 8 seri ini, akan memperlihatkan berbagai fenomena alam yang terkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global di berbagai belahan dunia, serta bagaimana sejumlah perusahaan, masyarakat dan pemerintah berupaya untuk mencari solusi terhadap salah satu ancaman terbesar yang kini dialami oleh umat manusia ini.Di Indonesia sendiri proses pengambilan film ini dilakukan di Propinsi Riau antara 6 hingga 12 September 2013 silam. Aktor pemeran utama di film Indiana Jones ini bahkan sempat membuat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kesal karena pertanyaannya dinilai mencecar sang menteri terkait deforestasi yang terjadi di sejumlah taman nasional di Sumatera. Ford juga sempat bertemu dengan Presiden Yudhoyono.	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-009-09.json	Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor	Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor \| Film yang diproduksi oleh Showtime ini rencananya akan diputar jaringan televsi berbayar Fox di seluruh dunia pada bulan April 2014 mendatang. [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-083-05.json	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya..	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. \| [CLS] Kebeperpihakan kepada masyarakat pesisir terus diupayakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini. Tujuannya, agar masyarakat pesisir bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya lebih bagus lagi. Salah satu upayanya, adalah dengan diberikan kebebasan dari kewajiban memiliki Surat Laik Operasi (SLO) bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.Kebebasan dari SLO tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Eko Djalmo Asmadi, pada Kamis (03/02/2017), tujuannya memang untuk menggenjot produktivitas pemilik usaha skala kecil di wilayah pesisir. Yang dimaksud, adalah nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.Eko mengungkapkan, kebebasan dari SLO tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan sudah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 19 Januari 2017 dan Menteri Hukum dan HAM pada 23 Januari 2017.Eko mengatakan SLO adalah salah satu perangkat yang digunakan oleh Pengawas Perikanan untuk memeriksa kepatuhan kapal-kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan. Melalui penerbitan SLO, kapal-kapal perikanan akan diketahui kepatuhan mengenai persyaratan administrasi maupun kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, Eko berharap, para nelayan dan pembudi daya ikan dengan skala kecil di seluruh Indonesia bisa meningkatkan kapasitas produksinya tanpa khawatir biaya produksinya akan membengkak. Dengan demikian, berikutnya, mereka bisa merasakan hasil positif dari peningkatan produksi tersebut.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-083-05.json	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya..	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. \| “Kewajiban memiliki SLO kapal perikanan dikecualikan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, namun nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang dibebaskan adalah mereka yang hanya memiliki satu unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar sepuluh gros ton saja,” jelas dia.Lebih rinci Eko memaparkan, dalam Permen tersebut juga dijelaskan tentang kategori nelayan kecil yang diartikan sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.“Yang masuk kategori nelayan kecil itu, sesuai Permen, bisa yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan juga menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gros ton,” sebut dia.Sedangkan pembudidaya ikan sesuai dengan Permen tersebut, adalah yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.Penerbitan Izin BaruSelain nelayan dan pembudidaya ikan berskala kecil, KKP memastikan, pemilik kapal di atas 10 GT wajib membuat SLO. Selain itu, ada juga kewajiban untuk membuat izin baru untuk operasional kapal-kapal yang akan melakukan penangkapan ikan.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, untuk satu izin baru, idealnya waktu yang dibutuhkan minimal 30 hari atau sebulan.Proses yang lebih lama tersebut, menjadi bagian dari proses due dilligence yang dilaksanakan KKP.Proses tersebut, kata Zulficar, menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Datar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.“Dengan due dilligence, maka kita bisa memastikan (investor) asing tidak dapat masuk dalam perikanan tangkap Indonesia lagi,” ucap dia.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-083-05.json	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya..	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. \| Adapun, kata Zulficar, penerbitan izin yang dilakukan melalui proses due dilligence itu mencakup izin untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI).“Karena proses yang komprehensif, tidak heran waktunya juga tidak sebentar. Ini harus dimaklumi oleh semua pemilik kapal. Kita inginnya cepat juga, tapi kan demi kebaikan bersama juga,” tutur dia.Karena due dilligence memerlukan waktu yang tidak sebentar, Zulficar mengatakan, seluruh proses penerbitan izin baru tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus. Tapi, proses akan dilakukan untuk pemohon izin baru yang sudah melengkapi syarat administrasi yang ditetapkan.“Sudah dua tahap kita lakukan. Dua tahap tersebut sudah kita berikan izinnya. Sekarang sedang masuk tahap ketiga,” jelas dia.“Kita pastikan izin-izin ini kita akan selesaikan. Due dilligence memakan waktu karena adanya proses kelengkapan. Kita mempercepat, memastikan, agar kapal melaut sesuai dengan proses yang ada,” tambah dia.Kewajiban Sertifakasi HAMSelain izin operasional, Indonesia juga sudah resmi memberlakukan kewajiban bagi para pemilik usaha dan kapal untuk melakukan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan. Tujuannya, agar profesi pekerja industri perikanan diakui sebagai profesi legal dan dilindungi.Untuk mendorong para pelaku industri melakuan sertifikasi, KKP menerbitkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.(baca : Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM)	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-083-05.json	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya..	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. \| Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan, dua peraturan yang diterbitkan itu, melengkapi Permen No.35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Peraturan perintis itu, diterbitkan bertepatan dengan hari HAM se-dunia 2015 yang jatuh pada 10 Desember 2015.“Dengan diterbitkannya Permen, kita ingin para pekerja perikanan diakui keberadaannya. Mereka tidak lagi dianggap sebelah mata. Mereka harus diberi perlindungan penuh seperti para pekerja di industri lain,” ungkap dia.(baca : Mulai Hari Ini, Nelayan dan ABK Peroleh Perlindungan HAM)Menurut Susi, para pekerja di industri perikanan sejauh ini masih belum mendapatkan hak yang layak. Bahkan, tidak sedikit di antaranya justru mendapatkan perlakuan tidak pantas dengan dibebani jam kerja yang sangat panjang.“Ada banyak ribuan orang yang bekerja di industri ini, dari hari ke hari tanpa jaminan yang layak. Dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Di laut, mereka juga harus menghadapi resiko kematian dan luka. Itu semua untuk mendapatkan tangkapan ikan,” tutur dia.Salah satu fakta paling memilukan, kata Susi, adalah terungkapnya jaringan industri perikanan yang beroperasi di Indonesia Timur, khususnya di Benjina dan Ambon (Maluku). Di sana, para pekerja perikanan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun materi.“Kita tidak mau apa yang terjadi di Benjina akan terulang lagi. Para pekerja perlu pengakuan secara hukum dan HAM. Mereka juga sama seperti pekerja di industri lain di dunia ini,” sebut dia.(baca : Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina)Dengan adanya peraturan sertifikasi, Susi mengharapkan semua pelaku industri perikanan bisa mulai menata dirinya secara perlahan. Dengan demikian, para pekerja akan mendapatkan perlindungan penuh secara hukum maupun HAM.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-083-05.json	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya..	Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. \| Adapun, menurut Susi, perlindungan yang mendesak untuk diberikan kepada para pekerja perikanan, adalah pemberian asuransi. Menurutnya, bekerja di tengah laut itu harus menanggung resiko sangat tinggi dan penghasilan yang tidak menentu.(baca : Kenapa Masih Ada Nelayan yang Belum Tahu tentang Perlindungan Asuransi?) [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-062-08.json	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen \| [CLS] “Lali opo lali hakim e Susilowati, Lalu opo lali sidange wis pitung sasi. Lali opo lali dupeh kuwoso mutusno kedaluwarso. Abot semen opo abot sego. Yen ora panen mesti sengsoro. (Lupa apa lupa itu hakim Susilowati, lupa apa lupa sidangnya sudah tujuh bulan. Lupa apa lupa punya kuasa memutuskan kadaluarsa. Berat ke semen atau berat ke nasi. Kalau tidak panen pasti sengsara.”Petikan kalimat tersebut dinyanyikan puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang datang pada Senin, (27/04/2015) di halaman Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim yang menolak gugatan warga Rembang terkait ijin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan kawasan karst oleh PT. Semen Indonesia (SI) yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah.Joko Prianto sebagai salah satu penggugat kepada Mongabay mengatakan mereka masih sangat solid dan bersemangat berjuang menolak tambang semen di wilayahnya, karena tambang jelas mengancam kehidupan kami mereka sebagai petani dan kehilangan sumber mata air pegunungan Kendeng.“Jika ditambang, kami akan kehilangan jatidiri sebagai petani dan perlu diingat bahwa pertanian terbukti bisa menghidupi kami,” kata Joko Prianto.Mereka bersama Walhi sebagai kuasa hukumnya, secara resmi mengajukan banding atas putusan sidang yang tidak pro lingkungan dan tidak mencerminkan keadilan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2015-062-08.json	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen \| Joko menambahkan, fakta persidangan menujukkan bagaimana intimdasi terhadap warga yang menolak pabrik semen terjadi. Terjadi pula menipulasi data oleh para penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan tidak benarnya prinsip-prinsip Amdal seperti yang dijelaskan oleh Prof. Suryo Adi Wibowo dari Institut Pertanian Bogor pada sidang kesaksian ahli. Mereka juga meragukan kesaksian ahli UGM yang diajukan oleh PT. SI, yang ternyata kedua saksi tersebut belum pernah melakukan penelitian di Rembang.“Keterangan-keterangan penting dalam persidangan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, apalagi majelis hakim diketuai oleh seorang hakim lingkungan. Namun PTUN Semarang menggambarkan dengan jelas bagaimana hal substantial dikalahkan oleh majelis hakim dengan dalih telah kedaluarsa,” tambah Joko.Putusan hakim juga belum masuk pada hal-hal substansial yang telah dipaparkan dalam persidangan dan pengajuan banding warga merupakan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan.Sementara itu, Abetnego selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI kepada Mongabay menyesalkan putusan PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan Walhi dan warga sama sekali tidak pernah mengetahui adanya ijin lingkungan PT. SI tersebut.Dan upaya banding Walhi dan warga ditempuh karena putusan hakim terkesan mencari aman dan belum memeriksa pokok perkara tentang apakah pertambangan di kawasan fungsi karst merusak atau tidak.Walhi menduga bahwa putusan pengadilan itu menjadi jalan untuk meloloskan industri ekstraktif yang akan merusak pegunungan Kendeng dan akan mengancam keberadaan wilayah karst di tempat lain di Pulau Jawa.Walhi mengapresiasi adanya hakim bersertifikasi lingkungan tetapi fakta selama ini menujukkan bahwa pengadilan masih menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi pelaku perusak lingkungan, untuk itu tidak cukup mendidik hakim bersertifikat lingkungan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2015-062-08.json	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen \| “Negara harus serius memfasilitasi terbentuknya peradilan lingkungan yang khusus menyelesaikan perkara-perkara lingkungan hidup,” tamhah Abetnego.Sementara itu, salah satu kuasa hukum warga dari Walhi, Muhnur Satyahaprabu mengatakan upaya banding menjadi salah satu cara selain mengajak masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan.“Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam tim advokasi peduli lingkungan yakni LBH Semarang, Walhi, JMPPK, Elsam, Pilinet, KontraS, HuMA, YLBHI dan Jatam terus berupaya melakukan kampanye penyelamatan lingkungan atas ancaman industri pertambangan di Pulau Jawa. Aktifitas pertambangan jelas mengubah rona lingkungan dan masyarakat yang akan terkena dampaknya,” kata Muhnur.Izin lingkungan di atas kawasan karst jelas bertentangan dengan UU diatasnya karena penambangan tersebut membahayakan kelestarian lingkungan hidup dan akan mengancam pertanian, pangan dan akan mengancam pertanian, pangan dan sumber air masyarakat sekitar.“Putusan PTUN selain menyalahi prinsip kahati-hatian (precautionary principle) dan juga telah menyalahi prinsip partisipasi yang helas diatur dalam undang-undang,” kata Muhnur.Adapun dalam akta permohonan banding, Muhnur dan perwakilan warga menghadap dan telah diterima oleh Ilham Hamir selaku panitera PTUN Semarang. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-042-08.json	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat \| [CLS] Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mengevaluasi perizinan penebangan kayu lewat izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR) secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan karena penebangan kayu tinggi bahkan sudah masuk kawasan hutan.Nikson Nababan, Bupati Taput mengatakan, mereka yang mengantongi IPKR tidak memperhitungkan dampak negatif. Akibatnya, kabupaten ini sering terjadi longsor dan banjir.Dia mengatakan, hasil evaluasi bersama Dinas Kehutanan, menemukan terjadi kerusakan hutan cukup parah akibat penebangan liar dan menyalahi aturan.Dari laporan, ditemukan sejumlah penerima IPKR, menggunakan untuk menebang dan membeli kayu yang diduga tidak sesuai aturan.Mereka, katanya, sudah turun ke lapangan setelah laporan terkait penebangan kayu di daerah penyangga resapan air. Benar saja, penebangan massif bahkan kayu di pinggir lereng gunung juga ditebang. “Ini mampu merusak resapan air dan sangat rawan longsor karena daerah penyangga dibabat habis.”Kabupaten Taput salah satu daerah perbukitan dan rawan longsor. Topografi kawasan memiliki kemiringan cukup tajam.Awalnya, Pemerintah Taput bersama Dinas Kehutanan membuat aturan soal izin penebangan kayu melalui IPKR guna mencegah penebangan berdampak buruk bagi daerah itu. Dengan ada izin Dinas Kehutanan bisa mengawasi. Di luar dugaan, banyak penyalahgunaan hingga harus evaluasi total.Kebijakan ke depan dibuat lebih ketat. Para pemilik IPKR wajib melakukan penghijauan kembali. “Jika ada yang tidak melakukan, kemungkinan besar izin dicabut dan dilarang beroperasi lagi.”Alboin Siregar, Kadis Kehutanan Taput, mengatakan, hutan konservasi ada delapan, empat suaka margasatwa, satu taman buru, satu taman hutan raya, enam taman wisata dan satu cagar alam laut.Pengawasan hutan, katanya, terus dilakukan dan menindak hukum para pelanggar.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-042-08.json	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat \| Data Walhi Sumut, laju deforestasi selama 13 tahun, cukup luas. Hutan lindung dan konservasi 1.797.079 hektar. Dari angka itu, luas perlu direhabilitasi 888.805 hektar (49,5%). Untuk hutan produksi, 2.251.854 hektar, perlu direhabilitasi 1.339.981 (59,5%). Jadi, keseluruhan, dari 4.048.933 hektar kawasan hutan, harus rehabilitasi 2.228.786 hektar (55,3%). [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2012-032-17.json	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan \| [CLS] Para peneliti di ARC Pusat Penelitian Bidang Studi Terumbu Karang atau Centre of Excellence for Coral Reef Studies (CoECRS) baru-baru ini dalam sebuah laporan yang dimuat dalam Nature Climate Change menemukan bahwa beberapa jenis ikan tidak rentan dengan meningkatnya kandungan karbondioksida dan keasaman air laut, seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.“Selama ini seluruh dunia khawatir terkait temuan bahwa anak-anak ikan adalah mahluk yang sangat rentan dengan meningkatnya keasaman di laut, seiring dengan banyaknya emisi karbon akibat aktivitas manusia yang mempengaruhi lautan,” ungkap Dr Gabi Miller dari CoECRS dan Universitas James Cook.“Hasil penelitian kami dengan sejumlah ikan anemon menunjukkan bahwa anak-anak mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang kami prediksikan akan muncul di laut di tahun 2100. Induk ikan membiasakan anak-anak ini dan membesarkan mereka di air dengan keasaman lebih tinggi.”“Aktivitas manusia diperkirakan akan meningkatkan keasaman air laut antara 0.3 hingga 0.4 hingga akhir abad ini, berdasar analisis emisi karbon kami,” ungkap peneliti lain, Prof. Philip Munday.“Dalam penelitian sebelumnya dan penelitian kami sendiri, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemampuan bertahan anak-anak ikan anemon akan terpengaruh secara serius saat anak ikan tersebut terkena dampak peningkatan karbondioksida dan keasaman pada level tersebut,” tambahnya.“Namun saat kami bawa kedua induk ikan dan anak-anak ini di dalam air yang lebih asam kami menemukan bahwa, mereka setidaknya bisa mentolerir perubahan kadar keasaman tersebut,” tambah Dr. Miller. “Namun apakah dampak ini bertahan hingga akhir hidup mereka, masih harus dilihat lebih lanjut,” tambahnya.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2012-032-17.json	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan \| Bagaimana induk ikan bisa melampaui dan beradaptasi dengan tingkat keasaman air ini, masih merupakan sebuah misteri, ungkap Prof. Munday. “Interval waktu yang tersedia terlalu pendek untuk memungkinkan terjadinya sebuah adaptasi genetik dalam pemikiran yang normal. Namun, ini adalah sebuah efek keberadaan induk yang sangat penting, yang kami butuhkan untuk mengatasi kerentanan jumlah ikan dunia akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.”Berdasar dari bukti kepunahan-kepinahan yang terjadi sebelumnya, para peneliti sejak lama mengkhawatirkan bahwa pelepasan karbon dalam jumlah besar ke laut akan menyebabkan malapetaka bagi kehidupan di laut, terutama untuk spesies yang bergantung pada kalsium untuk membentuk tulang dan cangkang mereka. Penelitian baru lainnya menyebutkan bahwa kadar karbon (CO2) yang tinggi akan menyebabkan sistem saraf dari beberapa mahluk laut tidak berfungsi.Kenaikan tingkat keasaman di laut terkait aktivitas manusia yang melepas karbon ke perairan diperkirakan antara 0.1 pH unit dalam 50 tahun terakhir, dianggap jauh lebih tinggi dibanding kenaikan tingkat keasaman yang pernah menyebabkan punahnya beberapa spesies di lautan, yang telah mengeliminasi sekitar 70 hingga 90% spesies lautan. “Apa yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah, beberapa spesies setidaknya memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dibanding yang kita bayangkan. Dan ini bisa memberi kesempatan kepada manusia untuk mengontrol kadar emis karbon mereka di lautan,” sambung Prof Munday.Namun Dr Miller memperingatkan bahwa ikan anemon sangat kuat akibat bentukan alam, dan mungkin tidak seperti kebanyakan ikan yang ada di laut. “Mereka yang pasti bukan ikan yang lemah, karena mereka memiliki kemampuan cukup besar untuk mengatasi kondisi berubah kok,” katanya. “Kita perlu memperluas penelitian untuk jenis ikan lain, terutama mereka yang diandalkan manusia sebagai makanan.”	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2012-032-17.json	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan \| Kedua ilmuwan memperingatkan bahwa dampak besar pada pengasaman laut akan cenderung pada karang sendiri, dan terumbu karang yang mereka bentuk, yang pada gilirannya menyediakan habitat untuk ikan kecil seperti ikan anemon. Nasib terumbu karang dunia di bawah rezim emisi karbon buangan manusia masih sangat tidak pasti, mereka mengingatkan. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2012-035-19.json	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan \| [CLS] WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan mengerahkan seluruh daya secara nasional guna mengembangkan sikap dan tindakan politik “memblejeti” para perusak lingkungan. Targetnya, menghentikan keterlibatan perusak lingkungan di dalam lembaga negara.“Indonesia tidak boleh dipimpin dan dikendalikan oleh perusak lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan, Kamis (21/6/12).Walhi menilai, aktor-aktor yang selama ini dinilai sebagai perusak lingkungan, justru banyak bercokol di lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif. “Isu lingkungan hidup pun dibajak untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan mereka, baik secara ekonomi maupun politik.” Jadi, isu lingkungan bukan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat.Abet mengatakan, dua tahun lalu, Oktober 2010, Walhi bersama dengan 15 pimpinan organisasi masyarakat sipil lintas sektor mendeklarasikan gerakan dan kampanye “Pulihkan Indonesia Utamakan Keselamatan Rakyat”.Ini diperkuat lagi sebagai tag line kampanye Walhi pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ke 11 di Kota Balik Papan pada April 2012, yang telah melahirkan mandat organisasi kepada kepengurusan periode 2012-2016.Beberapa hal yang bisa digaris bawahi di sini antara lain, memperluas akses dan kontrol rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendorong prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas.Mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh dalam penyusunan rencana ruang hidup, mendorong kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan ekologi. Serta mendorong pemerintah menyelesaikan berbagai kasus tenurial melalui pendekatan hukum yang berlaku di wilayah setempat.Mengapa perlu dikuatkan? “Sebab, praktik pengerukan sumber daya alam tanpa batas untuk kepentingan segelintir elit kuasa dan kuasa modal tanpa mengedepankan kepentingan nasional,” ucap Abet.	[0.0, 1.0, 0.0]
2012-035-19.json	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan \| Menurut dia, merusak lingkungan dengan penuh kesadaran terus berlanjut. Salah satu tercermin dalam design Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Ini sebuah ironi dari negara yang rentan terhadap bencana.”Kebijakan ini, seperti kedelai dungu yang terus mengulangi kesalahan. Lalu, mengikuti kesalahan yang pernah negara-negara maju yang telah sukses membawa bumi ke bencana Iklim yang hampir tak tertanggulangi.“Model pembangunan hari ini telah gagal memberikan keselamatan bagi warga bumi karena pendekatan ekstraksi sumberdaya alam yang berlebihan khusus di negara berkembang seperti Indonesia.”Pembangunan ke depan, selayaknya mempertimbangkan keselamatan dan keberlanjutan jasa layanan alam. “Berlandaskan kepentingan nasional, melindungi rakyat Indonesia khusus kaum buruh, tani, perempuan dan suku bangsa minoritas lain.”“Mengarusutamakan keberlanjutan lingkungan berarti mengarusutamakan keselamatan rakyat.” [SEP]	[0.0, 0.0, 1.0]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| [CLS] Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah kasus yang dialami para petani Pakel Banyuwangi, Jawa Timur ini. Konflik lahan berlarut, warga berupaya terus berjuang mempertahankan ruang hidup dari perkebunan skala besar, PT Bumi Sari, kini harus berhadapan dengan hukum. Tiga orang petani, Mulyadi, Suwarno dan Untung jadi tersangka. Ketiga kena tuduh menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.Solidaritas mengalir. Sebuah petisi desakan “Cabut HGU PT Bumi Sari, Bebaskan 3 Petani Pakel, Banyuwangi dan Wujudkan Keadilan Agraria,” di Change.org, sudah ditandatangani 21.986 orang sampai Minggu (12/2/23), sore.Ceritanya, lima warga Pakel, Mulyadi, Suwarno, Untung, Ponari, dan Hariri (sopir) hendak bertolak ke Desa Aliyan menghadiri rapat Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi menggunakan mobil desa, 3 Februari sekitar pukul 18.30 WIB.Di tengah perjalanan di Cawang, Rogojampi Selatan, sekitar pukul 19.30-an, mobil yang ditumpangi tiba-tiba harus mengurangi kecepatan karena mobil berwarna hitam di depan tiba-tiba berhenti.Mobil hitam itu diduga sengaja membuat kemacetan agar mobil yang ditumpangi berhenti. Di belakang mobil yang ditumpangi warga Pakel itu ada dua mobil hitam dan putih mendekat hingga posisi terhimpit.Tiba-tiba, mereka didatangi enam orang tak dikenal yang diduga intel. Keenam orang itu meminta penumpang mobil desa itu turun.Mulyadi, Suwarno dan Untung, digiring masuk ke satu mobil yang mencegatnya. Hariri yang sebelumnya membawa mobil desa diminta mengendarai mobil itu dikawal empat orang.Ponari, juga ikut dalam rombongan mobil desa bersama keempat warga yang diculik ditinggal begitu saja di tempat kejadian.Penangkapan keempat warga Pakel itu cenderung seperti penculikan karena tak profesional dan tak sesuai prosedur.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Saat ini, Mulyadi, Suwarno dan Untung, ditahan di Polda Jawa Timur. Sementara Hariri, sopir mobil desa sudah kembali ke Pakel.Penangkapan ini diduga terkait ketiga warga Pakel pada Januari 2023 mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Jawa Timur.Wahyu Eka Setiawan, Direktur Walhi Jawa Timur menilai, sejak awal kasus ini, institusi Polri, khusus Polda Jawa Timur, menunjukkan ketidakprofesionalannya. Mereka menuntut Polda Jatim segera membebaskan ketiga pejuang Pakel Banyuwangi yang ditahan itu.Walhi Jawa Timur mendesak ATR BPN, Komnas HAM dan lembaga terkait serius membela hak asasi manusia terutama mereka yang tengah berjuang untuk tanahnya. Pada Januari 2022, warga Pakel juga melaporkan kasus mereka ke Komnas HAM.Sebelumnya, Mulyadi, Suwarno, dan Untung ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Mereka bertiga dituduh menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Melalui surat Nomor: S. Pgl/174/RES. 1.24/2023/Ditreskrum tertanggal 16 Januari, Polda Jawa Timur memanggil tiga warga Pakel Banyuwangi untuk datang ke Polda Jawa Timur, 19 Januari 2023. Baca juga: Konflik Lahan, Petani Banyuwangi Lapor Mabes Polri Surat baru diterima warga pada keesokan harinya, 20 Januari 2023.Namun, katanya, dalam surat itu ditemukan kecacatan, tidak ada penjelasan kapan dan dimana peristiwa penyiaran kebohongan itu terjadi.“Penerapan Pasal Undang-undang Nomor 1/1946 sudah tidak bisa dipakai karena Indonesia memiliki UU Hukum Pidana,” kata Ahmad Sofian, pakar pidana menanggapi penetapan tersangka ketiga warga Pakel dalam diskusi daring publik ‘Kriminalisasi Petani dan Konflik Agraria Pakel, Banyuwangi dalam Pusaran Sengkuni’ akhir Januari lalu.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Menurut dia, Pasal 14 itu baru bisa diterapkan kalau timbul keonaran karena berita bohong. “Harus di cek, itu benar berita bohong atau tidak. Kalau beritanya benar dan bisa dibuktikan di pengadilan, tidak bisa dipidana dengan pasal ini meskipun timbul keonaran. Sementara alat bukti dalam pasal ini berupa saksi, surat, selebaran atau dokumen yang disebarluaskan.”Herlambang P Wiratrama, pakar hukum Universitas Gajah Mada pun menanggapi kasus ini. Kasus yang terjadi di Pakel ini, katanya, bukanlah hal baru, hanya mengulang kisah kegagalan dalam penyelesaian konflik agraria.“Politik hukum agraria kita memang tidak sungguh-sungguh diupayakan untuk selesai, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus perampasan hak tanah rakyat yang terjadi di masa penguasaan orde baru,” katanya.Dia bilang, hampir semua kasus yang berkaitan dengan konflik perampasan tanah di masa lalu terkena kriminalisasi. Kondisi ini, berhubungan dengan hukum dan penegakan hukumnya.“Mereka hanya berhasil memenjarakan petani, tetapi tidak mengubah upaya penyelesaian konflik agraria yang mendasar,” katanya.Kriminalisasi yang menimpa petani ini, katanya, sebagai gambaran tanah untuk obyek agraria (Tora) yang gagal diupayakan negara.“Kriminalisasi petani ini hanya mengulang kisah gagal negara memahami bagaimana seharusnya konflik agraria diselesaikan secara hukum yang berkeadilan.”Dengan penangkapan petani Pakel oleh aparat ini, katanya, hanya akan menambah korban ketidakadilan agraria.Kriminalisasi ini, katanya, harus dihentikan karena bentuk pelanggaran hak asasi manusia.Sepanjang 2020-2023, ada 14 warga Pakel menjadi korban karena perjuangan mereka mempertahankan hak tanahnya.Sebelumnya, pada 14 Januari 2022, Polresta Banyuwangi memasuki lahan yang warga duduki kembali. Kekerasan pun terjadi terhadap warga dan tim solidaritas perjuangan, yakni, Wulan, Har, Fauzi, dan Esa.	[0.5, 0.5, 0.0]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Jauh hari sebelum itu, data Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (Tekad Garuda) menyebutkan, pada November 2021, ada 11 warga Pakel yang mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, dua jadi tersangka.Juni 2021, warga Pakel dan tim pendamping hukum mengadukan kasus ini dan audensi dengan Kantor Staf Presiden. Tak ada respon berarti, bahkan pada Desember 2021, dua warga Pakel kembali mendapatkan surat panggilan dari kepolisian.Pada 26 Oktober 2022, warga Pakel menyampaikan kasus yang menimpa mereka kepada Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN di KATR/BPN, Jakarta.Menurut Tekad Garuda, dalam pertemuan itu, KATR/BPN berjanji segera kunjungan ke Banyuwangi dan mengupayakan berbagai langkah penyelesaian. Atas rentetan kejadian itu, tim hukum warga Pakel yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (Tekad Garuda) menuntut beberapa hal.Pertama, mendesak Komnas HAM untuk investigasi, perlindungan hukum dan berbagai upaya-langkah strategis bagi warga Pakel. Juga, mendesak Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolresta Banyuwangi untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap warga Pakel.Kedua, mendesak Kementerian ATR/BPN mencabut HGU Bumi Sari. Ketiga, mendesak Kapolresta Banyuwangi mencabut status tersangka dua warga Pakel, atas nama Sagidin, dan Muhadin.Keempat, menurut Kapolda Jawa Timur mencabut status tersangka tiga warga Pakel: Mulyadi (kepala desa), Suwarno (kepala dusun), dan Untung (kepala dusun).Kelima, mendesak Kompolnas untuk evaluasi kinerja Polda Jawa Timur dan Polresta Banyuwangi atas kasus kriminalisasi yang menimpa warga Pakel.Tekad Garuda juga mendesak, kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolresta Banyuwangi mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan secara ilegal Bumi Sari.	[0.5, 0.5, 0.0]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Persoalan lahan ini berawal pada 1925, sekitar 2.956 warga mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Pakel, Licin, Banyuwangi kepada pemerintah kolonial Belanda.Data Walhi Jawa Timur menyebutkan, empat tahun kemudian, pada 11 Januari 1929, permohonan itu dikabulkan. Mereka dapat hak membuka kawasan hutan seluas 4.000 bahu (3.000 hektar) dari Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo.Walaupun mengantongi izin “Akta 1929”, warga Pakel kerap mengalami berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan dari Pemerintah kolonial Belanda dan Jepang.Pasca kemerdekaan, warga Pakel terus berjuang mendapatkan kepastian atas hak pembukaan hutan seperti yang tertuang dalam “Akta 1929”.Pada 1980-an, lahan kelolaan warga yang masuk “Akta 1929” ini masuk konsesi perusahaan perkebunan Bumi Sari. Konflik agraria pun terus terjadi hingga kini. Ajukan praperadilan dan galang dukunganJauhar Kurniawan, anggota Tekad Garuda mengatakan, tim hukum warga Pakel memilih menempuh upaya praperadilan.“Untuk mencari keadilan dan mewujudkan keadilan agraria di Jawa Timur, khusus kaum tani dan masyarakat marjinal, kami menempuh praperadilan.”Pada 30 Januari lalu, tim mendaftarkan kasus penetapan tersangka warga Pakel ini di PN Banyuwangi.Mulai 20 Januari 2023, katanya, Tekad Garuda juga berupaya memperluas dukungan dengan menggalang Surat Solidaritas dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil Indonesia.Sampai 30 Januari 2023, tercatat ada puluhan akademisi dan pakar hukum yang bergabung dalam Surat Solidaritas ini antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan beberapa akademisi kampus lain.Surat Solidaritas yang terkumpul akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo, Menteri ATR/BPN, Kapolri, Komnas HAM, dan Kompolnas.	[0.5, 0.5, 0.0]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| “Dalam surat itu, kami mendesak Presiden Jokowi dan seluruh institusi pemerintah terkait segera menyelesaikan kasus yang dialami warga Pakel,” kata Taufiqurochim, pengurus Tekad Garuda. *********** [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| [CLS] Ekosistem pesisir berperan sangat besar untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada di dalamnya. Keberlanjutan ekosistem pesisir akan sangat bergantung pada pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh manusia.Deputi Bidang Ilmu Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono mengatakan, LIPI sudah memantau ekosistem pesisir di seluruh Indonesia, termasuk ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang.“Ketiga ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang penting, yang tidak hanya memiliki fungsi ekologi, namun juga memiliki peran penting pada perekonomian masyarakat. Ketiganya dapat dijadikan sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.Namun, ketiga ekosistem tersebut itu tidak selamanya dalam kondisi baik dan kita harus terus memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia bagaimana melaksanakan monitoring terhadap tiga ekosistem yang perannya sangat besar itu.Oleh itu, pemantauan terhadap ketiga ekosistem tersebut harus terus dilakukan, agar data-data terkini bisa tetap didapat dan kemudian bisa dilakukan pemantauan secara berkala. Data-data ilmiah yang dimonitor, kemudian diolah dan disajikan agar bisa untuk memperkuat kebijakan yang sudah ada di Pemerintah.baca : Ekosistem Pesisir, Potensi Tersembunyi di Bawah Perairan Laut Direktur Konservai dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi menyatakan bahwa saat ini kondisi ekosistem pesisir sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan saja dari kebijakan, namun juga dari segala aktivitas yang sudah dilakukan oleh manusia.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Adapun, jenis potensi pesisir yang ada di Indonesia, mencakup sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, jasa lingkungan, keindahan alam, dan instalasi bawah air. Khusus untuk potensi pertama, itu mencakup ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain.Seluruh potensi pesisir tersebut ada dengan mengelilingi pulau-pulau di Nusantara, baik pulau besar maupun kecil. Tercatat, ada 16.671 pulau yang sudah masuk dalam data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sudah dilakukan pengukuran luas.“Khusus untuk pulau kecil, itu relatif beresiko tinggi terhadap banyak hal, seperti perubahan iklim. Sementara pulau besar relatif lebih kuat menghadapinya. Pulau kecil juga sangat bergantung pada pulau besar yang ada di sekitarnya,” jelas dia.Lebih detail, Andi menerangkan bahwa dari potensi pesisir yang ada, terdapat tiga ekosistem penting yang masuk dalam sumber daya hayati. Ketiganya adalah terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.baca juga : Susahnya Menjaga Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia Bisa Tetap Baik Status TerkiniSaat ini, luasan terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektare atau mencapai 14 persen dari total luasan terumbu karang di dunia. Sementara, luasan mangrove mencapai 3,4 juta ha dan padang lamun mencapai luasan 1,7 juta ha.Dari data yang dirilis Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013, luasan terumbu karang paling banyak ada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 717 yang meliputi Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, terutama yang ada di wilayah laut Provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.Sementara, untuk padang lamun luasannya paling banyak ada di WPP 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur, terutama wilayah perairan Laut Arafura yang mencakup Provinsi Papua dan Maluku.	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Sedangkan, untuk luasan mangrove paling banyak ada di WPP 718 dan 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.Sebagai bagian dari pengelolaan wilayah dan ekosistem pesisir, Pemerintah Indonesia sudah menetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam lima tahun mendatang, luas kawasan konservasi diharapkan bisa mencapai luasan 26,90 juta ha pada 20204 mendatang.“Saat ini luasnya baru mencapai 23,38 juta hektare,” tutur dia.baca juga : Indonesia Dapat Dana 20 Juta Euro untuk Pembentukan World Mangrove Center Namun demikian, selain target di atas, Pemerintah juga akan fokus untuk melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Saat ini, dari 197 kawasan konservasi laut yang ada, tercatat baru 6 kawasan yang sudah dikelola secara berkelanjutan.“Pemerintah ingin pada 2024 mendatang ada 20 kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Andi.Selain itu, agar ekosistem pesisir tetap berkelanjutan, Pemerintah juga menetapkan 20 spesies laut yang akan diberikan perlindungan hingga 2024 mendatang. Pemilihan 20 spesies tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan LIPI sebelumnya.Dari rekomendasi tersebut, sebanyak 308 spesies dari 7 taksa, yakni pisces, coral, mimi/xiphosura, crustacea, reptile-amfibi, teripang dan molusca, ditetapkan sebagai spesies biota perairan prioritas perlindungan.Namun, mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan yang tidak mutlak pada level genus, skala prioritas, isu yang paling krusial, termasuk indikator dan capaian, KKP menetapkan 20 jenis ikan prioritas yang akan dikelola selama 5 tahun ke depan.Adapun, 20 spesies yang akan menjadi target prioritas KKP adalah: perlu dibaca : Ancaman Eksploitasi Laut, 20 Jenis Ikan Terancam Punah di Indonesia Jadi Prioritas Konservasi Pengelolaan Laut	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Senior Natural Resources Management Specialist World Bank untuk Indonesia Sustainable Ocean Program (ISOP) Andre Rodriguez de Aquino meyakini bahwa kesehatan laut bisa dijaga melalui pendekatan ekonomi biru yang saat ini sudah bergaung di seluruh dunia.“Ini adalah pendekatan yang bagus, karena laut sangat membutuhkannya. Ini bisa berjalan dengan lintas sektoral. Intinya, laut mempersatukan kita semua,” ucap dia.Berbagai pendekatan itu di antaranya adalah rencana tata ruang laut, managemen zona laut yang terintegrasi, rencana induk pariwisata yang terintegrasi, dan juga integrasi aktivitas-aktivitas tambahan melalui kebijakan yang sudah ada dam kerangka kerja strategis.Perlunya dilakukan pengelolaan yang baik, karena laut Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah dan sudah menjadi sumber kehidupan dan penghidupan sejak lama. Bahkan, kekayaan sumber daya laut juga sudah ikut menopang ekonomi secara nasional.Andre menjelaskan, jika terumbu karang kondisinya sehat akan menyumbangkan nilai ekonomi tahunan secara nasional mencapai USD3,1 miliar, menyediakan lapangan pekerjaan untuk tujuh juta orang yang bisa bekerja pada perikanan tangkap dan budi daya, dan menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) secara nasional hingga 2,56 persen.perlu dibaca : Pentingnya Padang Lamun untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Sayangnya.. Secara keseluruhan, para peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI memberikan penjelasan tentang kondisi terkini tiga ekosistem utama di wilayah pesisir. I Wayan Eka Dharmawan yang menjelaskan tentang ekosistem mangrove, menyebutkan bahwa saat ini ada peningkatan pada rerata cakupan kanopi.Untuk wilayah Barat Indonesia, tingkat kerapatan tinggi berhasil terlihat dengan dominasi spesies Rhizophora sp. Spesies tersebut diketahui memiliki tingkat toleransi kerapatan yang antarpohon yang cukup tinggi. Data tersebut didapat dari hasil pemantauan selama 2015-2019.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Kemudian, Tri Aryono menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang menyebutkan bahwa dari data yang dirilis pada 2019, dari sebanyak 1153 lokasi terumbu karang, 390 terumbu karang masuk kategori buruk, 431 terumbu karang masuk kategori sedang, 258 terumbu karang masuk kategori baik, dan 74 terumbu karang masuk kategori sangat baik.Terakhir, Susi Rahmawati dan Udhi E. Hermawan memaparkan tentang kondisi terkini padang lamun. Dari hasil penelitian keduanya yang dilakukan pada 2018-2019, padang lamun di Indonesia umumnya memiliki komposisi multispesies, dengan tujuh hingga sembilan spesies lamun.Selain itu, padang lamun di perairan Indonesia memiliki kelimpahan yang relatif sedang dengan tutupan antara 30-40 persen. Lalu, ditemukan fakta juga bahwa padang lamun di bagian timur Indonesia lebih tinggi dalam persen tutupan dan kekayaan spesies daripada padang lamun di bagian barat Indonesia. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2014-052-11.json	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae \| [CLS] Siang itu, awal April 2014, cuaca panas terik. Setelah melewati jalanan rusak dan berdebu, saya tiba di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Jalanan lengang, sesekali terlihat anak-anak berseragam SMA melintas.Di sebuah rumah batu dengan halaman dipenuhi bunga dan pepohonan rimbun, saya menepikan kendaraan. Hari ini ada pertemuan dengan pengurus dan anggota Komunitas Swabina Petani Salassae (KSPS).KSPS bukanlah komunitas petani biasa. Hanya dalam dua tahun mereka sukses menerapkan pertanian organik di Desa Salassae. Puluhan petani di desa kini memutuskan meninggalkan bertani lama. Mereka beralih ke organik. Sebagian menikmati hasil, dan sebagian lagi proses penanaman.Armin Salassa, pendiri dan pengurus KSPS mengajak saya mengunjungi sawah dan kebun organik. Di kawasan persawahan, hamparan sawah seluas 30 are diolah organik.Kondisi sangat berbeda dengan tanaman non organik. Umur tanam sama, sekitar 75 hari, namun olahan organik lebih tinggi dan hijau.Armin mengatakan, hasil jauh berbeda, baik panen maupun rasa. Satu karung gabah beras organik berisi 75 kg beras. Karung ukuran sama, beras organik berkisar antara 95-114 kg setiap karung.Bertani organik, kata Amin, lebih hemat sekaligus menguntungkan. Penggunaan pupuk kimiawi di sawah seluas satu hektar biaya Rp1,5 juta, dengan bahan organik, berupa campuran gula dan berbagai macam buah-buahan hanya Rp80 ribu. Harga di pasaran bisa dua kali lipat dibanding beras biasa.Rasapun berbeda. Beras organik lebih enak. Mereka merasa enggan memakan nasi beras non-organik setelah itu.Senada dengan Awaluddin, penggagas KSPS sejak tiga tahun silam dan aktif mengembangkan pertanian organik Desa Salassae. Dia lulusan diploma Jurusan Olahraga di Universitas Negeri Makassar (UNM). Saat ini sebagai guru honorer di SD 244.“Setelah makan nasi beras organik, beras lain tak enak lagi. Perbedaan sangat jauh,” katanya.	[0.25, 0.0, 0.75]