filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
---|---|---|---|
2019-074-10.json
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | “Kami percaya, masyarakat punya pola ketangguhan, seperti apa? Mangrove. Mereka punya mangrove kok di Selat Sunda, kemudian ekspansi jadi pariwisata,” katanya seraya bilang pemerintah salah kaprah dalam mengartikulasikan kerentanan. “Bahkan punya kecenderungan menambah kerentanan itu sendiri.”Untuk itu, selain membangun mitigasi, pemerintah perlu mengembalikan kedaulatan sejati bagi masyarakat pesisir yakni hak penuh mengelola wilayah mereka.Baca juga:Gempa dan Tsunami Palu-Donggala, Ratusan Orang Tewas, Infrastruktur Rusak ParahSementara, Eko Teguh Paripurno, pakar bencana dari Pusat Studi Manajemen Bencana (PMSB), Magister Manajemen Bencana Universitas Negeri “Veteran” Yogyakarta menilai, pemerintah perlu memperbaiki masterplan sesuai konteks karakter bahaya, perubahan kapasitas dan kerentanan yang berkembang termasuk di Sulawesi Tengah, terutama Palu dan sekitar.“Masterplan kemarin, seharusnya sudah sesuai kajian waktu itu. Tentu sudah ilmiah, karena bersandar pada kajian lembaga saat itu,” kata Eko.Diskusi masterplan, katanya, menarik karena sering berurusan dengan pengelolaan, kesesuaian, dengan rencana tata ruang dan tata wilayah serta rencana penanggulangan bencana.Sebagai payung hukum, katanya, cukup dengan keputusan gubernur, atau peraturan daerah provinsi.Soal anggaran Rp16,7 triliun, dia bilang relatif. Terpenting, harus mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai. “Masterplan perlu dipertimbangkan tak hanya infrastruktur, juga sosial dan budaya, serta ekonomi.”PSMB, katanya, konsisten merekomendasikan dan mendorong pendekatan sosial budaya dalam menyelesaikan pengurangan risiko. “Tata ruang, masterplan dan lain-lain, dipastikan setelah kajian risiko jelas dan zonasi ditentukan,” katanya.Sukmandaru Prihatmoko, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menjelaskan, tsunami Selat Sunda lalu merupakan tsunami vulkanik. Ia disebabkan aktivitas vulkanik yang berkaitan dengan letusan gunung.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-074-10.json
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami di Selat Sunda lalu, katanya, memang cukup rumit karena letusan gunung tak langsung jadi penyebab tetapi dampak longsorannya. Potensi kejadian pun kecil.“Kebetulan, muncul di Krakatau,” katanya.Tsunami tanpa didahului gempa, katanya, sekitar 10% dari kejadian selama ini.Potensi kejadian berulangpun kecil. Namun, Sukmandaru mengingatkan, kewaspadaan tetap harus jadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat di pesisir.Potensi letusan gunung, katanya, masih ada. Meski tak akan sebesar letusan induk Krakatau pada 1883 yang menewaskan lebih 36.000 jiwa.“Kalau berdasarkan gejala yang kita amati sekarang tak akan sebesar ibunya karena tinggi sudah menurun dari 338 meter jadi 100 meter.”Meskipun begitu, kesiapsiagaan perlu. Citra satelit menunjukkan ada rekahan berpotensi jadi jalur longsor baru. Mitigasi wajib.Selama ini, dalam amatan dia, banyak standar prosedur operasi dan teori mitigasi namun belum terimplementasi dengan baik. “Saya selalu bilang, mitigasi tidak boleh berhenti.”Mitigasi perlu sejak dini. Di hulu mitigasi dengan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap semua potensi bencana. Selanjutnya, tata ruang sesuai potensi bencana.“Kalau sudah tau rawan bencana perlu bikin perlakuan khusus, misal, di Selat Sunda, sudah tahu itu rawan bencana hindari proyek bangunan besar. Seandainya harus dengan kaidah yang harus dipatuhi misal kode bangunan tertentu,” katanya.Serupa dikatakan Andang Bachtiar, dikenal dengan sebutan geolog merdeka. “Tidak ada kata terlambat untuk mitigasi,” katanya.Soal pengaktifan kembali masterplan, katanya, pemerintah harus fokus membuat daftar area yang perlu mitigasi, misal sebelah barat Kota Padang, untuk potensi bencana di megatrust Mentawai dan Selat Sunda.BNPB, katanya, juga harus merujuk pada penelitian dan kajian terbaru seperti potensi bencana di sepanjang sesar Lembang dan Cimandiri, yang masuk rawan bencana, namun padat penduduk dan infrastruktur.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-074-10.json
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Kajian dan riset-riset ini, katanya, mesti jadi landasan penyusunan mitigasi. Dia bersyukur, pandangan ini sudah terlihat pada Doni Monardo, Kepala BNPB yang baru dilantik Presiden Joko Widodo awal Januari 2019.Meski sempat tertunda beberapa hari, presiden akhirnya melantik Doni menjadi Kelapa BNPB menggantikan Willem Rampangilei. Sebelumnya, Doni adalah Sekjen Dewan Ketahanan Nasional dan Panglima Kodam III Siliwangi.Jabatan Kepala BNPB, sangat krusial. Ia jabatan setingkat menteri hingga pemberhentian dan pengangkatan kewenangan presiden.BNPB, katanya, sangat strategis karena memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, baik pra, tanggap darurat dan pascabencana. Hal itu, katanya, diatur dalam UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hutan pantai Bagaimana pandangan Doni Munardo dalam penanggulangan bencana? Dalam kunjungan ke Pandeglang setelah dilantik, Doni mengusulkan hutan pantai sebagai salah satu upaya mitigasi dalam mengurangi risiko bahaya tsunami masa depan.Doni melihat, hutan pantai juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di sepanjang pantai yang masuk zona merah bahaya gempa bumi dan tsunami.Dia contohkan, beberapa jenis pohon dapat ditemui di beberapa tempat dan berfungsi sebagai penahan alami dari hantaman tsunami. Beberapa jenis pohon dapat ditanam dan cocok di pinggir pantai seperti pule, ketapang, mahoni, waru, beringin dan kelapa.“Ini tujuan kita mengurangi bencana. Sejak sekarang kita siapkan. Kawasan di zona merah Selat Sunda ini sudah harus mempersiapkan diri.”Pandangan ini dibenarkan Abdul Muhari, pakar tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hutan pantai, katanya, dapat mengurangi laju energi tsunami dan menahan koral besar.Abdul mengatakan, karakter tsunami di kawasan ini membawa koral hingga 10 ton ke darat. Pohon-pohon berdiameter besar dapat menahan laju koral.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-074-10.json
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Doni memberikan arahan, penanaman pohon diserahkan kepada pemerintah kabupaten, termasuk melibatkan Dinas Kehutanan provinsi. Penanaman, katanya, memperhatikan juga berapa panjang pantai, dan setiap wilayah tentu ada lapisan.“Kita minta bupati menyusun rencana dan mengajukan ke BNPB. Kebutuhan apa yang dapat kita usulkan ke Kementerian Keuangan,” kata Doni.Sehubungan mitigasi dan adaptasi wilayah rawan gempa dan tsunami, kata Doni, beberapa upaya dapat dilakukan semua pihak, seperti kesiapsiagaan masyarakat.Dia bilang, sosialisasi terus diberikan ke semua lapisan masyarakat oleh semua komponen, termasuk para ulama.Doni menekankan, ada latihan yang menyentuh sampai tingkat rukun warga di kawasan zona merah. Dia juga sebutkan, soal aturan, seperti peraturan daerah terhadap seluruh pengelola hotel agar memperhatikan konstruksi.Dia mengunjungi pantai yang memiliki shelter tsunami. Sayangnya, pembangunan shelter belum sempurna karena masalah administrasi. Dia berharap, shelter untuk kepentingan kebencanaan.“Dengan memperkuat upaya mitigasi, menyiapkan rute evakuasi, dan tata ruang berbasis risiko bencana,” katanya yang mengunjungi kawasan ditemani para ahli geologi dan vulkanologi. ***Nurjanah, warga yang tinggal kurang 100 meter dari Pantai Carita, hidup bersama empat orang keluarga. Dia, suami, seorang anak, dan ibunya. Mereka bergantung hidup dari warung kecil yang menyediakan jajanan, seperti mie instan, kelapa muda, makanan ringan, dan lain-lain.Malam minggu sebelum tsunami menggulung kawasan Selat Sunda, keluarga Nurjanah berharap ‘panen’ karena pengunjung ramai. Bencana datang, hingga isi warung mereka gunakan untuk keperluan mengungsi.Pedagang lain, Saripah, pendatang di Kampung Cipondo, sebuah desa antara Carita dan Tanjung Lesung, bersama suami membuka warung makan kecil di tepi pantai.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-074-10.json
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
|
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Dia menjual ikan bakar, dan berbagai olahan seafood lain. Rencana mereka sehari sebelum malam Natal, akan panen keramba. Tsunami menggulung keramba. Habis tak bersisa.“Nggak jadi panen,” kata Saripah.Saya meninggalkan Pandeglang, sore hari ketiga pasca tsunami. Pekerjaan rumah masih banyak, antara lain, pemulihan ekonomi warga seperti Nurjanah dan Saripah dan kepastian mitigasi bagi 3,8 juta warga Indonesia yang tinggal di daerah rawan tsunami. (Habis) Keterangan foto utama: Desa Teluk, Banten, pasca tsunami. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia [SEP]
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | [CLS] Ekosistem laut benar-benar terancam dengan kehadiran sampah plastik yang kita buang sepanjang waktu. Sampah yang berasal dari darat itu, kemudian masuk ke perairan laut dibawa oleh sungai, manusia, dan juga aktivitas industri yang ada di sekitar kawasan pesisir. Jika tidak dihentikan, World Economic Forum (WEF,2016) menyebut pada 2050 populasi ikan akan terus menyusut dan berbanding terbalik dengan plastik yang jumlahnya melebihi ikan.Sementara, di sisi yang lain, Indonesia juga berperan besar dalam pengendalian sampah plastik yang ada di laut. Menurut Jenna R Jambeck dalam bukunya “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean”, Indonesia adalah negara kedua di dunia yang menyumbang sampah plastik terbesar ke lautan.Masih menurut WEF, hanya 14 persen dari total sampah plastik dunia yang bisa dan sudah dilakukan daur ulang. Sementara, Bank Dunia (2016) menyebutkan, sebanyak 400 ribu ton sampah plastik diperkirakan masuk ke perairan Indonesia setiap tahun.Sayangnya, hingga saat ini belum ada regulasi untuk pembatasan plastik dalam kehidupan keseharian. Itu berbeda dengan 60 negara di dunia yang saat ini sudah berkomitmen untuk melepaskan dari ketergantungan plastik melaui peraturan pembatasan penggunaannya.Sedangkan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa kawasan perairan Timur Indonesia menjadi salah satu kawasan paling banyak mengandung mikro plastik. Dari penelitian, sepertiga sampel ikan yang ditangkap di sana, ternyata mengandung mikro plastik.baca : Air Laut Indonesia Sudah Terpapar Mikroplastik dengan Jumlah Tinggi, Seperti Apa?
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Dalam setiap kantong plastik, Chris Tyree dan Dan Morrison pernah mengungkap dalam bukunya “Invisible: The Plastic Inside Us”, terdapat sedikitnya 84 ribu mikroplastik. Tak hanya itu, keduanya juga mengungkap fakta mengejutkan, di dalam air keran di seluruh dunia, ternyata selama ini mengandung mikro plastik.Merujuk pada fakta-fakta tersebut, penanganan sampah plastik secara terpadu dan komprehensif, wajib dilakukan Indonesia sejak sekarang. Hal itu, dilakukan langsung di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang menggulirkan rencana aksi nasional (RAN) penanganan sampah plastik sejak 2017.Sementara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tak kalah gesit untuk ikut bergerak memulai penanganan sampah plastik melalui kampanye, penyuluhan, sosialisasi, dan pembentukan kelompok Pandu Laut Nusantara yang di dalamnya terdapat sejumlah figur penting dari berbagai profesi di Indonesia. Kelompok tersebut, sudah bergerak dan memulai kampanye ‘Gerakan Menghadap Laut’ di seluruh Indonesia. Menghadap LautPada Minggu (19/8/2018), gerakan “Menghadap Laut” dikampanyekan di 76 lokasi pantai yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kampanye itu sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia ke-73. Dengan lebih dari 20 ribu relawan, gerakan tersebut membersihkan kawasan pesisir dengan melibatkan masyarakat sekitar dan juga pejabat dari Pemerintah setempat.Sementara, sebagai pembina utama Pandu Laut Nusantara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung memimpin gerakan tersebut di Bitung, Sulawesi Utara. Untuk Jakarta, gerakan dipusatkan di Pantai Ancol Timur serta Kepulauan Seribu.baca juga : Ratusan Orang di Bitung ‘Menghadap Laut’ Bersama Menteri Susi. Ada Apa?
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Susi mengatakan, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia, dan sampah plastik sangat berbahaya jika tetap dibiarkan ada. Untuk itu, gerakan ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi 70 persen sampah plastik di lautan pada 2025.“Gerakan menghadap laut menunjukkan kepedulian masyarakat pada laut Indonesia, aksi ini menjadi salah satu gerakan penting dalam menunjang target Bangsa sebagai Poros Maritim Dunia,” tuturnya.Diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik. Sedangkan, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan diketahui jumlahnya mencapai 10 miliar lembar setiap tahunnya. Itu sama dengan 85 ribu ton kantong plastik.Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Bustar Maitar mengungkapkan, Indonesia harus bisa merdeka dari sampah plastik, dan sehingga Pemerintah harus lebih serius dalam melarang penggunaan plastik sekali pakai. Karenanya, kegiatan gerakan di 76 lokasi, menjadi bentuk keinginan rakyat untuk terbebas dari sampah plastik dan ingin merawat laut secara utuh.Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira menerangkan, permasalahan sampah di Jakarta masih terus terjadi hingga saat ini, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan sistem pengumpulan sampah yang tidak terpilah dari rumah tangga. Kondisi itu, membuat sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).“Oleh karena itu, pada saat aksi bersih-bersih pantai dan laut ini, sampah yang terkumpul dipilah dan masing-masing sampah akan dikelola oleh pihak-pihak seperti bank sampah, kelompok masyarakat daur ulang,” jelasnya.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Di luar itu, Tiza berharap, kegiatan “Menghadap Laut” bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pencegahan lebih baik dari pengelolaan. Menurutnya, kalau barang sudah menjadi sampah apalagi menjadi polusi, sulit dilakukan penanganan. Oleh karena itu, masyarakat harus bergerak bersama untuk menggunakan barang-barang yang dapat dipakai ulang, dibandingkan plastik sekali pakai.Tiza menyebut, Gerakan Menghadap Laut juga dijadikan salah satu cara untuk mengetahui dari mana bocornya sampah yang berakhir di lautan, dan seperti apa jenis-jenis sampahnya. Dia berjanji akan melakukan identifikasi sampah apa saja yang dari konsumsi darat bisa sampai bocor ke laut.“Jumlah sampah yang terkumpul di tiap tempat berbeda-beda. Sampah tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk kemudian dikelola secara tepat,” pungkasnya.baca juga : Darurat: Penanganan Sampah Plastik di Laut Pantai Pasir Jambak PadangAksi “Menghadap Laut” juga dilakukan di kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (19/8/2018) yang diikuti ratusan peserta yang berasal dari berbagai instansi. Kegiatan dipusatkan di kawasan Muaro Padang dan kawasan Perairan Mandeh, Tarusan, Pesisir selatan. Selain itu ada juga kegiatan bersih-bersih pantai secara swadaya oleh masyarakat di Pantai Pasir Jambak tepatnya di Jambak Sea Turtle Camp.Di kawasan Muaro Padang peserta aksi yang terdiri atas pegawai Balai Pengelolaan Submer daya Perairan dan Laut (BPSPL) Padang, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi/kota, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi pemerintahan lainnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian membersihkan kawasan perairan sungai dengan menggunakan perahu dan sebagian lagi membersihkan kawasan pinggir sungai.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Kepala BPSPL Padang, Muhammad Yusuf yang mengikuti kegiatan ini mengatakan dipilihnya kawasan Muaro Padang karena berdasarkan hasil pantauan, kawasan ini termasuk lokasi yang tingkat sampahnya cukup tinggi dibanding tempat lain dan merupakan gerbang masuk menuju laut.“Kita berharap kawasan ini bersih dari sampah karena sungai ini muaranya ke laut juga sehingga perlu dibersihkan dari hulunya,” sebutnya.baca juga : Miris.. Video Pari Manta Makan Sampah Plastik Ini Viral Peserta kegiatan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke Batang Arau yang bermuara ke laut. “Semoga kedepan akan ada kegiatan rutin bersih-bersih pantai dan sungai disini, dengan melibatkan masyarakat disini,” ujarnya.Ia menambahkan dari dulu kota Padang terkenal sebagai kota bersih namun ada beberapa sungai yang masih kotor, “Harapan kita masyarakat kota padang dapat menjaga kebersihan baik itu dirumahnya, lingkungan masing-masing dan di pinggir pantai,” pungkasnya.Di titik kedua, kawasan perairan Mandeh yang sering dijuluki Raja Ampatnya Sumatera, sekitar 50 penyelam membersihkan jaring nelayan yang banyak tersangkut di bangkai kapal MV. Boelangan Nederland di perairan Mandeh hingga membersihkan sampah di Pulau Setan lanjut ke Sungai Gemuruh.Para penyelam yang terdiri dari Diving Universitas Bung Hatta (UBH), Tabuik Diving Club, Andespin Dive, BPSPL Padang, DKP Pemprov Sumbar, Universitas Negeri Padang Diving Club, dan putra/putri maritim Sumbar berhasil mengumpulkan lima karung sampah plastik berupa botol air kemasan dan plastik makanan ringan. Sampah tersebut dikumpulkan ke tempat sampah TPI Carocok Tarusan. Menariknya aksi yang dimulai sejak pagi hingga sore ini juga diikuti oleh para wisatawan yang sedang berlibur di Pulau Setan.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Di Pantai Pasir jambak tepatnya di Sea Turtle Camp kegiatan bersih-bersih pantai menghadap ke laut dihadiri oleh sekitar 800 peserta yang terdiri dari mahasiswa Politeknik ATI Padang, Siswa SMP 42 Padang, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Gegana Brimobda Sumbar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Padang dan anggota dewan dari DPR RI dan DPRD kota. Sebelum membersihkan pantai sepanjang 2 kilometer kegiatan bersih-bersih ini dimulai dengan pelepasan tukik.baca juga : Sejumlah Pihak Berkomitmen Mengurangi Sampah Plastik di Lautan. Seperti Apa? Pantai Gorontalo Gerakan bersih pantai dan laut “Menghadap ke Laut” juga dilakukan di pantai Gorontalo, yang dipimpin oleh Sekda Pemprov Gorontolo Anis Makki dan melibatkan seluruh SKPD Pemprov, Muspida, pihak BUMN dan Perbankan, Pengusaha perikanan, Pengusaha Hotel dan Restoran, Pramuka, SMK Kemaritiman, TNI dan Polri yang berjumlah sekitar 2.000 orang.“Peserta kebanyakan dari masyarakat setempat, sekitar 500-an orang,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Gorontalo, Soetrisno yang dihubungi Mongabay Indonesia pada Senin (20/8/2018).Hasil pengumpulan sampah yang didominasi sampah plastik kemudian dikirimkan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Pada kesempatan itu juga dilakukan penanaman bibit pohon dan pembagian 60 unit kacamata renang atau google kepada anak-anak pesisir.“Juga ada sedekah ikan, pembagian gratis 400 kg ikan kepada masyarakat setempat dari pengusaha perikanan dan dari Baznas. Pembagian ikan ini karena saat ini lagi paceklik ikan disebabkan ombak besar,” tambah Soetrisno. Pantai Sanur Gerakan “Menghadap ke Laut” yang diikuti ratusan orang juga dilakukan di Bali yang dipusatkan di Pantai Mertasari, Sanur, Minggu (19/8/2018). Salah satu kegiatan yang baru diperkenalkan adalah memetakan sampah, sumber dan jenisnya.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Made Putri Karidewi dari WWF dan Marine Debris Guard Udayana memandu sekitar 30 anak muda memetakan dan menghitung jumlah sampah di pesisir dengan metode dari The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), lembaga penelitian Australia.Selain di Pantai Mertasari, kegiatan juga dilakukan di pesisir Sanur-Denpasar dan Les-Buleleng. Bali Selatan dan Utara. Di dua tempat ini, kegiatan memetakan sampah ini juga dilakukan, terutama bersama anak-anak dan remaja.Pantai Mertasari saat itu langitnya sedang dihiasi ratusan layang-layang ukuran besar. Mereka berkompetisi dalam Sanur Kite International Festival. Jadilah panen angin dan sampah di tempat yang sama oleh dua pihak berbeda.Menurut data panitia, 832 orang terlibat mulai dari memungut sampah, memilah, lalu menimbangnya. Sedikitnya 1,2 ton sampah didominasi plastik dikumpulkan sekitar 2 jam saja. Sampah terlihat mengambang di bibir pantai, peserta harus berbasah-basah menarik sampah dari laut. Sampah ukuran besar yang sangat beracun seperti styrofoam dan ban juga ditarik dari pesisir.menarik dibaca : Bali Pulau Surga atau Surga Sampah? Hutan mangrove yang berada di sekitar pantai juga turut dibersihkan. Sampah plastik yang sudah lama tertanam diambil karena menghambat pertumbuhan mangrove, bahkan mematikannya.Sampah yang terkumpul, dipilah menjadi 7 kelompok. Para relawan menimbang dan mencatat. Ini akan jadi bagian dari database sampah laut di Indonesia. Sampah terpilah diangkut tim Eco Bali dan DLH.Permana Yudiarso dari BPSPL Denpasar memandu kegiatan peserta bersama anak-anak muda relawan Earth Hour dan Marine Buddies WWF Indonesia. Penyanyi Titi DJ kemudian melanjutkan dengan mengajak seluruh peserta ke bibir pantai membentuk rangkaian rantai untuk aksi “Menghadap Laut”.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-030-13.json
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
|
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Titi DJ, salah satu duta Pandu Laut Nusantara memandu refleksi dan menggugah kesadaran melindungi laut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Angin berhembus dari arah laut menambah dingin sore jelang petang.Setelah itu, relawan Turtle Conservation and Education Center Serangan memandu warga untuk pelepasan 150 tukik jenis Lekang. Acara ini diikuti puluhan lembaga pemerintah dan swasta, sekolah, serta komunitas terlibat seperti WWF Indonesia, CTC, Conservation International Indonesia, BPSPL Denpasar, BKIPM, Loka Riset Perikanan Tuna, DKP Provinsi Bali, Indonesia Power Up, Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan (Himitekindo), Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (HIMAPALHI) STIBA Saraswati, dan lainnya.“Strateginya diubah, dari sebelumnya di tingkat lembaga pemerintah kini bersama komunitas anak-anak muda jadi lebih efektif,” ujar Permana. [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2020-087-07.json
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | [CLS] Kaktus (Cactaceae) biasa tumbuh dan hidup di permukaan kering dan panas. Namun di Kebun Raya Eka Karya Bali, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali yang dingin dan sering hujan ini, puluhan jenis kaktus bisa tumbuh subur.Siasatnya adalah melindungi para kaktus ini di sebuah bangunan rumah kaca untuk mengurangi kelembaban. Bangunan dibuat tinggi.Hal menarik dari Rumah Kaca Kaktus di Kebun Raya Eka Karya ini adalah keberadaan monumen peringatan bencana banjir dan longsor. Simbol yang kontras, kaktus yang tumbuh di daerah kering dan monumen longsor akibat banjir bandang. Sebuah refleksi dari kompleksitas cuaca di bumi ini.baca : Menikmati Tanaman ‘Berbicara’ di Kebun Raya Bedugul BaliDi bagian depan rumah kaktus inilah ada instalasi seni unik dari tumpukan bebatuan. Lima buah monumen batu seperti piramida terlihat dibangun dengan ukuran berbeda. Disusun dari bongkahan-bongkahan batu yang menerjang Kebun Raya Eka Karya Bali saat bencana longsor dan banjir melanda bebukitan sekitarnya.Sebuah papan bertuliskan Monumen Svaha Bumi. Untuk memperingati banjir bandang dan banjir yang melanda Kebun Raya Bali pada 27 Desember 2016 dan 9 Februari 2017. Svaha artinya semoga dikabulkan, dan Bhumi adalah alam ini.Monumen Svaha Bumi ini diletakkan di depan bangunan rumah kaca lokasi kebun kaktus, dan samping kebun anggrek. Bentuknya yang sederhana tapi unik dengan pesan mendalam membuat pengunjung berhenti di sudut depan rumah kaktus ini. Komang Suartana, salah satu pekerja mengingat kebun raya terkena longsoran Bukit Tapak di sebelah Barat areal kebun raya setelah hujan deras melanda. Setelah itu kebun raya ditutup sekitar dua hari untuk pembersihan dari lumpur dan bebatuan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-087-07.json
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Bencana banjir dan longsor kala itu diawali hujan deras selama 5 jam yang merusak 7 jembatan di dalam areal kebun raya, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara. Selain itu puluhan koleksi tanaman penting hanyut. Di antaranya 20 spesimen anggrek dari ekspedisi di Papua dan 6 spesimen eksplorasi di Bali.Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Kebun Raya Eka Karya Bali ini menyebut ada 80 marga, 302 spesies, dan 2733 spesimen anggrek di kebun raya paling ramai di Bali ini.baca juga : Inilah Kebun Raya Baru di Bali Kaktus LangkaSarini, pekerja kebun raya sedang bertugas di rumah kaktus nampak sedang menyirami tanaman di lahan kering ini. Ia menyebut penyiraman cukup seminggu sekali. Selain itu diberi pupuk dan merawatnya karena kerap terserang kutu dan jamur penyebab pembusukan. “Tanaman yang diserang kutu dan jamur terlihat bergetah yang tidak biasa,” jelasnya saat ditemui pada Senin (23/12/2019).Koleksi yang menurutnya langka adalah jenis kaktus gada, karena mirip dengan senjata Bima, salah satu tokoh pewayangan. Di papan namanya tertera Cleistocactus micropetalus oleh F. Ritter pada 1980.Kaktus ini hanya terlihat satu batang memanjang dengan tinggi sekitar 2 meter. Bentuknya mirip gada. Lebih kecil di bagian bawah, lalu agak membesar di bagian atasnya. Durinya penuh dan cukup panjang.perlu dibaca : Benarkah Kebun Raya Bogor Kebun Raya Tertua di Dunia? Walau Rumah Kaktus sudah dilindungi rumah kaca, pengunjung yang melakukan vandalisme atau perusakan dengan mencoret-coret permukaan kaktus masih terlihat. Terutama untuk kaktus yang durinya jarang. Permukaannya ditoreh untuk memajang namanya. Halnya vandalisme di tembok.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-087-07.json
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Catatan di laman Kebun Raya Bali Eka Karya menyebutkan kaktus sangat terkenal dengan ciri khasnya sebagai tumbuhan berduri. Kaktus (Cactaceae) merupakan tumbuhan sukulen terbesar di dunia yang terdiri dari lebih 2000 spesies dan 130 genus. Kaktus dapat ditemukan secara alami di Benua Amerika dan telah diintroduksi di beberapa tempat di dunia yang mempunyai iklim kering dan hangat.Kaktus adalah tanaman yang biasa tumbuh di daerah gurun yang panas. Dengan daun yang telah termodifikasi menjadi duri, kaktus dapat hidup di daerah yang kering. Namun kaktus ternyata juga mampu tumbuh dan berkembang di daerah dataran tinggi berhawa dingin seperti Kebun Raya Bali. Beberapa jenis di antaranya bahkan dapat mencapai tinggi lebih dari 5 meter.Di Kebun Raya Bali yang lebih dikenal bernama Kebun Raya Bedugul ini mempunyai koleksi kaktus yang terdiri dari lebih 60 jenis ditata dalam sebuah rumah kaca seluas 500 m2 untuk mencegah dari kelembaban yang berlebihan. Selain dari Bali, koleksi kaktus lainnya berasal dari Meksiko, Jerman, Selandia Baru dan Argentina. Spesies yang dinilai unik juga adalah koleksi Echinocactus grusonii, Cephalocereus senilis, Mammillaria durispina, Espostoa lanata, Opuntia sp. dan Cleistocactus micropetalum.Sebuah kaktus menjulang menggapai atap kaca tertinggi. Peluang tumbuhnya kini sudah dibatasi atap rumah kaca. Keragaman bentuk kaktus ini seperti keragaman koral di bawah laut.baca juga : Kebun Raya Mangrove akan Dibangun di Surabaya, Seperti Apa? Ada yang berbentuk bulat seperti pohon semangka penuh duri. Duri adalah daun pada kaktus untuk mengurangi penguapan. Sebuah keajaiban bagaimana alam ini bekerja dengan caranya yang khas. Ada juga yang menjulang seperti tebing, meliuk-liuk seperti padang lamun.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-087-07.json
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Kebun Raya Bedugul ini adalah tempat rekreasi yang tak pernah membosankan. Tiap tahun pasti diburu terutama musim liburan sekolah dan tahun baru. Ada sejumlah kebun dengan tema khusus, seperti kaktus, anggrek, tanaman obat, bambu, dan lainnya.Kebun Raya ini terletak di ketinggian 1250-1450 dpl, dengan luas 157,5 hektar. Suhu disiang hari antara 17º – 25º C dan malam hari 10º – 15º C, dengan kelembaban 70 – 90%. Cuaca kadang sulit diprediksi di sini, saat terik bisa jadi ada rintik hujan. Kebun Raya Pertama di Luar JawaDikutip dari laman Kebun Raya Eka Karya Bali, pengelolaan area Bedugul Botanical Garden ini berawal dari gagasan Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwiryo, Direktur Lembaga Pusat Penyelidikan Alam yang merangkap sebagai Kepala Kebun Raya Indonesia, dan I Made Taman, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam saat itu yang berkeinginan untuk mendirikan cabang Kebun Raya di luar Jawa, yakni Bali. Pendekatan kepada Pemda Bali dimulai tahun 1955, hingga akhirnya pada tahun 1958 pejabat yang berwenang di Bali secara resmi menawarkan kepada Lembaga Pusat Penyelidikan Alam untuk mendirikan Kebun Raya di Bali.Berdasarkan kesepakatan lokasi Kebun Raya ditetapkan seluas 50 ha yang meliputi areal hutan reboisasi Candikuning serta berbatasan langsung dengan Cagar Alam Batukau. Tepat pada tanggal 15 Juli 1959 Kebun Raya “Eka Karya” Bali diresmikan oleh Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwiryo, Direktur Lembaga Pusat Penyelidikan Alam sebagai realisasi SK Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Januari 1959.menarik dibaca : Mengoleksi Tumbuhan Pegunungan Jawa di Kebun Raya Baturraden
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-087-07.json
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
|
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Nama Eka Karya untuk Kebun Raya Bali diusulkan oleh I Made Taman. Eka berarti satu dan Karya berarti hasil kerja. Jadi Eka Karya dapat diartikan sebagai Kebun Raya pertama yang merupakan hasil kerja bangsa Indonesia sendiri setelah Indonesia merdeka. Kebun raya ini dikhususkan untuk mengoleksi Gymnospermae (tumbuhan berdaun jarum) dari seluruh dunia karena jenis-jenis ini dapat tumbuh dengan baik di dalam kebun raya.Koleksi pertama banyak didatangkan dari Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas, antara lain Araucaria bidwillii, Cupresus sempervirens dan Pinus masoniana. Jenis lainnya yang merupakan tumbuhan asli daerah ini antara lain Podocarpus imbricatus dan Casuarina junghuhniana.Kebun Raya Bedugul kemudian berkembang menjadi kawasan konservasi ex-situ tumbuhan pegunungan tropika kawasan timur Indonesia. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-008-02.json
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | [CLS] Konsep tentang kesejahteraan satwa, baik itu yang liar atau peliharaan, belum begitu populer di Indonesia. Kesejahteraan satwa, bahkan pada dasarnya sama dengan kesejahteraan manusia. Hal yang membedakannya adalah satwa tidak bisa mengungkapkannya secara verbal apa yang mereka rasakan.Secara global, terdapat lima prinsip dasar kesejahteraan satwa yang sudah diakui, yakni hewan bebas dari lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit; bebas berperilaku normal dan alami; serta bebas dari ketakutan dan penderitaan. Prinsip ini berlaku pada satwa liar maupun domestik; baik perliharaan maupun sebagai hewan produksi [sapi, kambing, ayam, atau babi yang diternak].“Kesejahteraan satwa mungkin belum begitu banyak yang sadar, karena lebih ke arah satwa liar. Namun inilah yang wajib dipenuhi,” kata Nur Purba Priambada, dokter hewan satwa liar dari Yayasan IAR Indonesia, pada Bincang Alam Mongabay Indonesia, 26 Januari 2023.Semestinya kata Purba, ketika satwa hidup di alam maka itu sudah cukup sejahtera. Namun, ada banyak hal yang membuatnya tereksploitasi, bermula dari ledakan populasi manusia memanfaatkan alam sebagai habitatnya dengan tidak bijak.Ketika permukiman manusia dimasuki hewan, terjadi interaksi negatif manusia dan satwa liar. Satwa tersebut kemudian disebut hama. Dengan demikian, mereka boleh diburu atau dieliminasi karena mengancam kehidupan manusia.“Juga, dianggap sebagai aset ekonomi tertentu karena dianggap lucu, imut, atau cantik sehingga beberapa orang menangkapnya untuk dijadikan peliharaan. Padahal, proses peliharaan sampai ke rumah itu panjang. Mulai dari diburu, dijerat, atau dipisahkan dari induknya dengan cara dibunuh,” kata Purba.Baca: Mengapa Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Indonesia Tinggi?
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-008-02.json
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Bahkan katanya, di pasar perdagangan ilegal ada satwa yang dipotong sayapnya, dipotong giginya dan lainnya, lalu ketika dipelihara mereka tidak sadar bahwa itu adalah satwa liar yang mempunyai kebutuhan khusus.Misalnya, burung butuh tempat bertengger, tidak hanya sangkar. Atau, satwa nokturnal yang harusnya tidur siang hari diajak bermain, juga diberi makanan sesuai standar manusia. Ketidakpahaman ini sering menyebabkan terjadinya penyiksaan.Pada beberapa kasus, banyak satwa dijadikan bahan hiburan atau konten media sosial, terutama orang yang punya pengaruh besar lalu dipertontonkan ke followers [pengikutnya]. Hal ini menciptakan tren di media sosial dan membuat orang lain menjadi Fomo [Fear of missing out] atau takut merasa tertinggal sehingga ikut-ikutan.Kondisi ini menciptakan terjadinya siklus satwa diburu, diperdagangkan, karena ada pasarnya, bernilai ekonomi dan pada akhirnya dieksploitasi.“Padahal tanpa harus diburu, mereka sudah terancam dengan habitatnya yang terganggu oleh berbagai aktivitas manusia,” ungkap Purba.Seperti diketahui, secara global perdagangan satwa liar berada diurutan kedua setelah narkotika, disusul perdagangan senjata dan emas. Di Indonesia, nilai perdagangan satwa liar pada 2008-2017 sekitar 7,8 miliar hingga 19 miliar US Dollar pertahun. Kerugian negara yang benar-benar bisa dihitung bisa mencapai Rp9 triliun pertahun, belum termasuk kerusakan ekologi, ekosistem, serta hilangnya keragaman hayati dan spesies tertentu.Baca: Meski Dilindungi, Hewan Berdarah Biru Ini Masih Diburu Langkah yang harus dilakukan
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-008-02.json
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Etheldreda E L T Wongkar, peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law [ICEL], yang juga menjadi pembicara Bincang Alam, mengatakan dari perspektif hukum merujuk UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sudah definisikan keadaan fisik dan juga mental hewan. Namun, undang-undang tersebut belum memiliki indikator atau ukuran jelas serta sanksi tegas terkait pelanggaran kesejahteraan hewan.Ini disebabkan norma yang abstrak. Misalnya, yang membatasi lingkup penerapan kesejahteraan hewan, untuk semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang, yang dapat merasakan sakit.Dari sini, katanya, kesejahteraan hewan bersifat dikotomis, tidak holistik. Artinya, di Indonesia konsep tentang kesejahteraan hewan tidak berlaku universal, tapi selektif sesuai mana yang dibutuhkan dan bermanfaat buat manusia.“Di level internasional juga belum ada rujukan. Tapi kita bisa merujuk pada World Animal Protection, yang telah memberikan indeks perlindungan hewan melalui skoring dan menilai sejauh apa negara memperhatikan kesejahteraan hewan,” ungkap Chenny, panggilannya.Berdasarkan indeks penilaian World Animal Protection, terdapat empat nilai kesejahteraan satwa. Pertama, pengakuan bahwa satwa memiliki perasaan dan emosi serta pelarangan adanya penderitaan. Kedua, terbentuk dan terlaksananya undang-undang yang mengatur kesejahteraan satwa.Ketiga, adanya lembaga pemerintahan yang berkomitmen melindungi satwa. Keempat, adanya dukungan pemerintah terhadap standar kesejahteraan satwa secara internasional yang terintegrasi dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-02.json
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
|
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Dari keempat penilaian tersebut, Indonesia hanya bisa memenuhi nilai pertama yang merujuk UU Nomor 18 tahun 2009, namun tidak ada mekanisme penegakan yang konkrit. Sementara nilai kedua, ketiga, dan keempat; Indonesia masih kurang sehingga secara garis besar negara kita memiliki rapor merah karena minimnya komitmen dan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan hewan.Baca juga: Umbut Rotan yang Enak Dimakan Solusinya, baik Etheldreda maupun Nur Purba Priambada, sepakat bahwa rekomendasi yang perlu dilakukan adalah perlunya “peremajaan” atau “update” undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.Ini dikarenakan, dari sisi penegakan hukum UU Nomor 5 Tahun 1990 banyak ketinggalan, meski secara teori bagus. Termasuk, celah memelihara satwa liar masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya melalui hasil penangkaran dan sebagainya.“Kalau dilihat dari kebijakan yang ada, sanksi yang ditetapkan berorientasi pada tujuan memaksimalkan konservasi tercapai dan perdagangan hewan berjalan lancar. Selain itu, perlindungannya masih fokus pada spesies tertentu yang langka dan ditentukan oleh manusia,” ujar Chenny.Menurutnya, sanksi adminsitratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan perizinan perlu dievaluasi lagi. Karena perlu efek jera, maka dari kacamata hukum perlu di-update lagi mana yang bisa dipidanakan dan yang cukup administratif.“Perlu pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud kesejahteraan satwa, sehingga terjadi pergeseran dan perubahan paradigma,” ungkapnya. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2014-056-03.json
|
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru
|
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru | [CLS] Kabut asap kebakaran lahan dan hutan yang menyelimuti langit Riau sejak dua bulan terakhir ini, telah menyebabkan banyak masyarakat yang menderita. Kabut asap juga telah menyebabkan polusi udara terburuk yang membuat ancaman kesehatan bagi ribuan anak-anak usia dini dan warga masyarakat lainnya dengan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).Belum kerugian ekonomi dan pergerakan sosial akibat ditundanya berbagai jadwal penerbangan dan berbagai aktivitas warga lainnya. Kabut asap tidak hanya sekali ini saja terjadi tetapi telah menjadi “bencana rutin” yang menghampiri dalam 17 tahun terakhir ini.Berusaha untuk mengedukasi berbagai kalangan masyarakat, sekelompok komunitas anak muda yang tergabung dalam aksi keprihatinan “Kami Rindu Langit Biru” menggagas pameran foto, tulisan dan karikatur yang ditujukan untuk menggugah kesadaran masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan untuk peduli dengan kondisi lingkungan hidup di Riau.“Kami ingin menyampaikan bahwa alam yang terbentang memberikan segala kelebihannya, saat ia menuju binasa maka saat itu kita menuju kehilangan segalanya. Bahkan oksigen yang awalnya kita anggap biasa dan selalu kita dapatkan, saat itu menjadi lebih dari permata, dan itu menyangkut nyawa. Kita berharap atas acara ini, semua masyarakat Riau semakin sadar pentingnya menjaga alam,” ujar Enje salah satu penggagas sekaligus ketua panitia acara ini.“Kami bicara lewat dunia fotografi, foto yang kami buat adalah salah satu cara menyampaikan pesan kepada masyarakat tanpa harus banyak mengeluarkan kata, namun langsung menunjukkan “kondisi real” sehingga mereka tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi,” demikian Domiyanto, salah seorang fotografer yang terlibat dalam acara ini menyebutkan alasan mengapa media foto yang dipilihnya
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2014-056-03.json
|
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru
|
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru | Acara ini sendiri akan dilakukan selama 9 hari dari tanggal 4-12 April 2014 bertempat di Atrium Rokan Mall SKA, Pekanbaru. Warga masyarakat yang tertarik untuk berpartisipasi menampilkan karya-karyanya, dipersilakan untuk langsung mengontak kepada panitia, tanpa dipungut bayaran. Demikian pula, masyarakat yang peduli juga dapat memberikan kontribusinya kepada panitia.Warga dapat mengirimkan foto dari kamera profesional maupun kamera poket atau HP, dengan ukuran minimal 4R. Untuk karikatur ataupun tulisan dapat dikirimkan lewat cetakan 10R atau print ukuran A4.Panitia “Kami Rindu Langit Biru” dapat dikontak di email ini: kesahasap[at]gmail.com [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2017-084-10.json
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | [CLS] Diperkirakan, tahun 2050, tiga perempat dari populasi manusia dunia akan menjadi penghuni lingkungan perkotaan. Urbanisasi yang cepat memang memiliki manfaat ekonomi, tapi jika kita mempertimbangkan bahwa kota-kota tersebut menggunakan 80% dari seluruh energi yang ada, dan bila sejumlah kota tersebut adalah penghasil terbesar dari gas rumah kaca dunia, maka kita harus memiliki visi pembangunan kota masa depan.Tulisan berjudul What Will the Cities of Tomorrow Look Like? di Niume.com ini menuturkan bahwa konsep kota masa depan bukanlah hal yang baru. Pengertian awal dari istilah itu dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan proyeksi imajinatif ideal tentang bagaimana rupa sebuah kota, terlepas dari analisis mendalam di masa itu. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah tersebut lebih sering digunakan sebagai tanggapan terhadap isu-isu urbanisasi yang cepat dan global.Kota masa depan sebagai sebuah konsep telah digunakan oleh berbagai kelompok untuk menandai hal berbeda, terutama direvitalisasi untuk memperkenalkan gagasan perubahan positif dan penyesuaian-penyesuaian kesalahan konsep masa lalu.Kota-kota saat ini menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding satu abad lalu. Di era sekarang, kota-kota perlu mengakomodasi lebih banyak orang karena pertumbuhan penduduk yang makin cepat, tren migrasi, dan meningkatnya mobilitas manusia. Sementara, pada saat yang sama kota-kota juga harus memberikan jaminan sosial, stabilitas dan kualitas hidup yang baik bagi semua. Dari sini muncul isu-isu lingkungan dan menjadi salah satu tantangan paling penting di kota-kota dunia saat ini.Kota Berkelanjutan, Cerdas, dan Tangguh
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2017-084-10.json
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Pendekatan holistik akan ide kota masa depan telah menjadi wacana bidang arsitektur dan diskusi publik luas. Kota, kini dianggap sebagai sistem atau jaringan entitas dengan dinamika sendiri dan sifat yang merespon lingkungan sekitar. Karena 80% dari emisi karbon berasal dari kota-kota, maka mengatasi masalah tersebut bisa dimulai dari kota.Mirip dengan kota ide masa depan, ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan rencana yang diusulkan untuk perubahan. Di antara yang paling populer tentu adalah kota yang sustainable, yang berfokus pada minimalisasi dampak lingkungan dan konsumsi energi yang minimum. Di sisi lain, kota cerdas atau Smart City, mengacu pada ide-ide dari sistem IT yang canggih dan penggunaan teknologi digital yang memberikan ruang konektivitas yang lebih baik, serta pelayanan publik yang responsif.Ide lain yang populer adalah salah satu kota tangguh mampu menahan guncangan lingkungan, ekonomi dan sosial. Semua ide-ide ini didasarkan pada pro-aktif sikap terhadap masa depan, menemukan cara terbaik untuk memperkenalkan langkah-langkah adaptif, dan koordinasi strategi pertumbuhan dengan perilaku ramah lingkungan. Ide populer lain adalah kota tangguh, kota yang yang mampu bertahan dari berbagai tantangan alam, ekonomi, dan sosial.Semua ide-ide tentang kota masa depan tersebut didasarkan pada semangat mencari cara terbaik untuk memperkenalkan langkah-langkah adaptif dan koordinasi startegi pertumbuhan dengan perilaku ramah lingkungan.Masdar City – Kota Zero – Karbon PertamaIde lain yang populer adalah kota ramah lingkungan yang punya tujuan akhir untuk mencapai zero-carbon dan menghilangkan semua limbah karbon. Mungkin contoh yang paling populer adalah Kota Masdar di Uni Emirat Arab.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2017-084-10.json
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Masdar City adalah gagasan dari Masdar, sebuah perusahaan energi terbarukan, dan hampir sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Abu Dhabi. Pembangunan kota benar-benar dimulai dari nol dan diharapkan selesai pada 2020 – 2025. Ide dari Masdar City adalah membangun model sustainable living, kota netral karbon, dan sepenuhnya didukung oleh energi hijau. Meskipun gagasan ini dipuji dan didukung oleh organisasi-organisasi lingkungan, sejauh ini Masdar City masih menjadi sebuah kota hantu. Namun, pembangunan Masdar City telah menginspirasi negara-negara lain untuk memperkenalkan eksperimen mereka yang serupa.China, negara penghasil karbon dioksida terbesar di dunia, juga mulai membangun kota mandiri yang ramah lingkungan. Tianjin, kota yang dibangun dari sebuah kawasan pembuangan limbah beracun, yang kini kota berteknologi tinggi, bebas emisi, adalah kota masa depan yang memukau. Namun, seperti juga proyek Masdar City di Abu Dhabi, Tianjin juga dikritik, dengan alasan bahwa lebih baik memperbaiki kota-kota yang sudah ada menjadi menjadi kota yang sustainable, ketimbang membangun kota-kota baru dari nol.Singapura adalah satu di antara yang terbaik dan paling inovatif sebagai contoh kota masa depan.Contoh kota sustainable Ketika kita berbicara tentang kota berkelanjutan, ada banyak contoh hebat dari seluruh dunia, di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai elemen telah berhasil memperkenalkan kebijakan jangka panjang ramah lingkungan. Misalnya, mengurangi emisi gas, mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, dan menciptakan lebih banyak ruang hijau. Singapura mungkin adalah contoh terdepan bagaimana upaya-upaya yang terus dijalankan, kota ini dapat memecahkan berbagai masalah pencemaran berat setelah negara ini menjalankan industrialisasi.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2017-084-10.json
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
|
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Singapura sekarang merupakan kota terhijau di Asia. Negara ini mewajibkan seluruh bangunan baru menjadi green building, dan memasukkanya dalam undang-undang. Salah satu tantangan terbesar kota berkelanjutan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengkoordinasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kota-kota lain yang berhasil melakukannya adalah Vancouver, Ibu Kota Skandinavia Stockholm, Oslo dan Helsinki, Curitiba di Brazil dan Freiburg, Jerman.Membawa alam Berbagai rencana membangun kota masa depan sangat bergantung pada kolaborasi antara kelompok-kelompok berbeda dan kepentingan atau prioritas berbeda pula. Kita telah melihat beberapa tahun terakhir, masyarakat lokal bekerja keras untuk menerapkan perubahan dengan menemukan cara-cara inovatif untuk membawa kembali alam ke perkotaan.Namun, tentu hal itu belum cukup. Kota-kota masa depan yang mengikuti ide-ide perubahan positif akan tergantung pada kolaborasi antara para arsitek, perencana kota, insinyur, bersama dengan ahli demografi, ekonom, politisi, investor, dan masyarakat. Isu lingkungan yang ada saat ini lebih berat dari sebelumnya, dan efek perubahan iklim sebagian besar mulai dirasakan di lingkungan perkotaan.Kesadaran lingkungan tidak cukup untuk memecahkan masalah. Cara kota diatur dan dialog terbuka antara pejabat dan spesialis akan memiliki dampak penting pada masa depan kota itu sendiri dan lingkungan global dalam jangka panjang. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-010-17.json
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | [CLS] Sulaiman [40] bergegas menuju kebun sawitnya, sekitar dua kilometer dari rumahnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.Temannya mengabarkan, ada alat berat yang menggali kebunnya.“Kebun sawit saya mau dibongkar,” ucapnya, Senin [31/10/2022].Galian itu membentuk parit yang tersambung ke kanal besar. Sejumlah pohon sawit yang buahnya baru dipanen sebanyak 200 kilogram itu roboh. Begitu juga beberapa pohon kecil yang baru ditanam, sebagai sisipan, rusak juga.“Padahal, hasil kebun ini yang membiayai sekolah anak-anak saya,” terangnya.Sulaiman meminta sang operator menghentikan kegiatan itu. Namun, seorang pengawas mendatanginya dan mengatakan bahwa lahan tersebut milik Junaidi.Sulaiman menjelaskan, kebunnya merupakan lahan usaha [LU 1] dari pemerintah yang diberikan untuk warga transmigran. Lahannya sudah bersertifikat.Namun, perobohan tetap dilakukan.“Saya hanya diam. Katanya, akan diberikan ganti rugi, tapi sampai sekarang tidak ada,” jelasnya.Hal yang sama dialami petani sawit Mekar Sari lain, Abdullah [70] dan Juhairiah [65], istrinya. Kebun mereka diserobot Junaidi, saat sawit mulai berbuah pasir.“Kebun ini harapan keluarga, bapak sekarang terbaring lumpuh,” terang Juhairiah, saat mendatangi pos pengaduan korban mafia tanah, yang dibangun warga bersama Walhi Jambi di RT 5 Desa Mekar Sari.Lahan LU 1 Juhairiah ditanami dengan sawit. Pada tahun 2010 lahan itu sudah diterbitkan sertifikat.“Sejak 2010, LU 1 kami sudah bersertifikat. Sekitar 150 batang sawit kami dirobohkan, diserobot cukung tanah,” terangnya.Di Mekar Sari, berdasarkan laporan posko pengaduan, Junaidi menguasai sekitar 308 hektar lahan milik 200 kk transmigran. Terdiri dari lahan usaha 1 seluas 108 hektar dan lahan usaha 2 seluas 200 hektar.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-010-17.json
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Sementara di Desa Tebing Tinggi, dari 150 KK warga transmigran sebanyak 42 KK menjadi korban, dengan luas lahan yang dikuasai Junaidi seluas 78 hektar. Semua lahan sudah ditanami sawit, sebagian telah berbuah.Penyerobotan lahan juga terjadi di beberapa desa seperti di Rawamekar [150 KK], di Desa Padang Kelapo, dan Kembang Sri. Kehilangan penghasilanHilangnya lahan, membuat sejumlah warga kehilangan mata pencaharian. Siswanto, warga Tebing Tinggi terpaksa bekerja sebagai buruh tebas di perusahaan sawit. Sehari kerja upahnya Rp107.000. Tapi, tidak setiap hari dia kerja, karena usinya tidak muda lagi.“Ini terpaksa dilakukan. Bila mengandalakan sawit di rumah hanya ada 335 batang, paling hanya 200 kilogram. Tidak cukup untuk kebutuhan,”katanya.Sudah 12 tahun, konflik lahan berlangsung. Warga transmigran sudah mengadukan ke Pemerintah Provinsi Jambi, mendatangi Dinas Transmigrasi Provinsi Jambi, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi, menghadap Gubernur, juga mengadu pada tim pansus penyelesian konflik lahan di DPRD Jambi. Hingga kini belum ada kepastian.Agustus 2022 lalu, perwakilan warga yang didampingi Walhi Jambi, mengadu ke Kementerian PDTT, ATR/BPN, hingga Kantor Staf Presiden.“Kami produk transmigrasi gagal. Kami hanya menuntut lahan negara yang diberikan kepada kami dikembalikan,” kata Sardi, warga Mekar Sari. Warga dipenjaraRahman [65], warga Kembang Sri menjadi korban akibat konflik ini. Tanahnya, seluas 2,5 hektar yang merupakan warisan orangtua, diserobot Junaidi untuk ditanam sawit. Berang melihat kejadian itu, dia merusak sawit tersebut.Akibat perbutannya, Rahman dilaporkan ke polisi dan harus “menginap” dua bulan sebagai tahanan. Putusan pengadilan menyatakan dia bersalah, harus menjalani hukuman pidana.Sebelum itu, Rahman melalui penasehat hukumnya Ramos Hutabarat yang juga mendampingi para korban penyerobotan lahan, mengatakan ada upaya damai yang ditawarkan Junaidi.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-010-17.json
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | “Syarat damai, Rahman harus menyerahkan tanahnya ke Junaidi. Klien kami jelas menolak, tanah itu jelas miliknya,” terang Ramos, Kamis [17/11/2021].Rahman melakukan perlawanan. Dia mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Batanghari. Upayanya membuahkan hasil. Pengadilan memenangkan gugatannya, menyatakan Rahman sebagai pemilik sah.Junaidi mengajukan banding, namun kalah. Hingga tingkat kasasi, Mahkama Agung memenangkan Rahman. Tak puas, Junaidi mengajukan Peninjauan Kembali [PK].“Kami melihat ada upaya kriminalisasi terhadap petani kecil seperti Pak Rahman yang menolak menyerahkan lahannya. Bahkan, Pak Rahman dituntut ganti rugi. Kami sangat menyayangkan kejadian ini,” ujar Ramos. Alex Sudirman, anggota tim penasehat hukum Junaidi, mengatakan ada kesalahan objek dalam perkata tersebut sehingga pihaknya melayangkan PK. Bahkan, pengajuan gugatan ganti rugi materil dua juta Rupiah dan in materil satu miliar Rupiah.“Pengrusakan tanaman sudah terbukti tindak pidananya di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Kami menggugat ganti rugi,” kata Alex, mewakili kliennya.Disinggung kasus penyerobotan lahan milik petani di Desa Mekar Sari dan Tebing Tinggi, Alex mengatakan harus ada bukti kepemilikan sah melalui pengadikan.“Silakan buktikan di pengadilan jika merasa sebagai pemilik sah,” jelasnya singkat, dikonfirmasi Kamis siang [03/11/2022].Konfirmasi kepada Junaidi melalui telepon pribadinya, kami lakukan. Namun, tidak tersambung, hingga tulisan ini diterbitkan. Sikap tegas negaraDirektur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah, menilai perlu adanya sikap tegas negara terhadap aksi para mafia tanah di Jambi.“Hari ini, tanah para transmigran yang diberikan negara diserobot mafia tanah. Kami sudah sampaikan ke Kementerian ATR/BPN hingga Kantor Staf Presiden. Jawabannya, pemerintah masih mendalami,” ujarnya, Jumat [23/09/2022]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-010-17.json
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Abdullah mengatakan, sengketa agraria petani kecil dengan mafia tanah maupun korporasi, tidak hanya terjadi di Kabupaten Batanghari. Di beberapa kabupaten juga belum ada titik terang.Menurut analisa Walhi Jambi, tidak ada masalah dengan dasar kepemilikan lahan para korban. Semua jelas, sesuai SK Penempatan disertai SK Pencadangan Tanah, peta LU 1 dan LU 2. Tidak ada tumpang tindih.Anehnya, kata Abdullah, tawaran dari pemerintah kabupaten adalah ganti rugi lahan dengan seekor sapi. Ini mengindikasikan, ada hal yang disembunyikan.“Sejarahnya jelas, ada tuan tanah yang mengambil kayu lebih dulu kemudian ingin memiliki lahan. Faktanya, itu lahan warga yang harus dikembalikan. Bila masalah ini tidak diselesaikan, akan kami arahkan ke ranah rukum dengan konsekuensi membongkar semua pihak yang terlibat,” tegasnya.Mengutip Antara tahun 2012, dengan judul “Ratusan Transmigran Tidak Dapat Lahan Garapan”, Nakir, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari, saat itu mengatakan tidak ada lagi lahan di UPT Tebing Jaya. Semua lahan telah dikuasi warga dan perusahaan.Sesuai SK Pencadangan, alokasi lahan untuk transmigrasi di UPT Tebing Jaya seluas 5.500 hektar. “Tidak ada alokasi untuk 639 kepala keluarga transmigran dan tempatan.”Pemerintah Kabupaten Batanghari pernah memberikan tawaran ganti rugi lahan dengan satu ekor sapi. Namun, hal ini dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat.“Sebagian warga menolak,” ujar Sardi. Perusahaan dibalik layar?Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit [SPKS], mengatakan kasus konflik lahan antara petani dengan pemilik modal atau perusahaan masih tinggi. Tidak hanya di Jambi, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia, meski kasus paling banyak di Sumatera.Selalu ada peran cukong dengan pemodal besar, dalam proses ini, walaupun lahan itu masuk tanah negara atau milik masyarakat.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-010-17.json
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
|
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | “Kemudian ditanami, dijadikan perkebunan agar tanah itu memiliki nilai ekonomi besar ketika mereka jual. Harganya tentu naik tiga sampai empat kali lipat,” jelasnya, Rabu [16/11/2022].Menurut Darto, ada pola penguasaan lahan dengan memanfaatkan cukong lokal. Tapi, dibalik itu semua ada perusahaan yang bermain.“Namun, untuk kasus petani di Mekar Sari perlu analisa,” lanjutnya.Dikatakan Darto, perdagangan minyak sawit ke pasar Eropa sudah diperketat. Tidak diizinkan menjual CPO yang diperoleh dari areal deforestasi, wilayah di taman nasional, atau lahan konflik. Aturan ini sudah disepakati perusahaan besar.Faktanya, masih ada perusahaan menolak pendekatan melacak sumber produk sawit yang di jual. “Ini menandakan, masih ada yang menampung minyak sawit dari lahan konflik.”Jika pemerintah ingin mewujudkan kemandirian petani sawit maka harus ada rencana besar. Jangan lagi ada perusahaan bekerja seperti petani, membangun lahan perkebunan, juga mengelola dan memanen sawit sendiri.Perusahaan fokus saja pada pengelolaan pabrik skala besar.“Kalau mau mandiri, setop saja HGU. Izin yang habis jangan diperpanjang. Kembalikan kepada masyarakat,” ujar Darto.Pemerintah juga harus lebih cepat merespon persoalan konflik pada petani.“Perlu ada tekanan dari pemerintah pusat ke daerah, untuk segera menyelesaikan sengketa lahan,” tegasnya. * Dedy Nurdin, jurnalis kilasjambi.com. Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2012-012-08.json
|
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai
|
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai | [CLS] PERBURUAN cendrawasih marak di Kampung Barawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Warga setempat tak tinggal diam. Mereka membentuk kelompok untuk menjaga burung surga ini tiap pagi dan sore hari.Marthen Mandenasi terpilih sebagai ketua. Kelompok ini dibentuk dengan nama Dorei Jaya, beranggotakan 15 orang. Dorei Jaya terbentuk sejak Februari 2012. Sebelum ini dibentuk, sudah ada kelompok lingkungan lain yang dikoordinir Marthen.Kelompok itu ada karena kekhawatiran atas cendrawasih di kawasan ini yang terus diburu. Pemerintah Yapen membiarkan perburuan terjadi. “Kalau tidak ada tindakan pencegahan, burung ini akan punah. Jadi, kami berusaha bentuk kelompok untuk jaga,” katanya kepada Mongabay, di Jayapura, Sabtu(20/10/2012).Pemburu, menembak mati burung menggunakan senapan angin. Cendrawasih mati, dibawa ke Kota Serui, lalu dijual secara ilegal. Warga yang biasa memburu cendrawasih dari Kampung Waindu dan Wadawas.Dorei Jaya, rutin bolak balik pagi sore berjalan kaki dari kampung ke beberapa pohon yang selalu dihinggapi cendrawasih. Jarak yang ditempuh dari kampung ke hutan cendrawasih sekitar lima kilo meter. “Sekitar 15 yang masuk kelompok ini komit jaga sekaligus lestarikan. Jadi, pagi dan sore jalan kaki ke lokasi cendrawasih sebelum aktivitas lain,” kata Yusak Reba, rekan Marthen.Sejak 2008, Dinas Pariwisata setempat membangun homestay di bawah beberapa pohon yang selalu didatangi cendrawasih. Kala itu, proyek pembangunan ditender CV.Armada Pasifik. Namun, sampai saat ini tak dialiri aliran listrik. Tiap malam gelap. Homestay itu dibiarkan ditumbuhi rerumputan tinggi. “Tidak ada lampu di homestay. Malam itu gelap. Jadi, masyarakat tidak bisa bermalam untuk jaga cendrawasih,” kata Yusak. Dinas Kehutanan juga membangun penginapan untuk menjaga cendrawasih. Namun, rumah itu tak dilengkapi fasilitasi listrik. Jadi, sampai saat ini tak berfungsi.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2012-012-08.json
|
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai
|
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai | Hingga kini, Pemerintah Yapen, tak memfasilitasi kelompok ini. Warga membentuk kelompok dan bergerak menjaga dan melestrarikan cendrawasih atas insisiatif sendiri. Dari komitmen itu, cendrawasih yang hampir punah mulai bertambah. Saat ini, ada sekitar 60 cendrawasih. Kicauannya sudah terdengar tiap pagi seperti dulu.Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Ana Bonay mengatakan, berupaya memberikan puluhan bibit pohon amponuai (beringin) yang menjadi tempat hinggapan cendrawasih. “Kami baru sumbang 10 pohon ke Barawai untuk ditanam. Fasilitas lain kami upayakan.” [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2022-061-12.json
|
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang?
|
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | [CLS] Suasana Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tampak tenang sore 6 Maret lalu. Warga ada yang tengah duduk di lopo (warung kopi). Ada yang istirahat di rumah maupun berada di ladang mereka.Ketenangan desa itu mendadak menegangkan ketika terdengar jeritan dan tangisan dari sebuah rumah. Tak berapa lama dari tempat lain juga terjadi hal sama. Makin banyak keluar rumah muntah-muntah. Ada yang digotong keluar rumah. Suasana makin mencekam. Warga panik karena jumlah mereka yang kesakitan makin bertambah.“Gas H2S, gas hidrogen sulfida geothermal bocor ada racun terhirup semua harus menjauh., ” teriak beberapa pemuda.Apa saja yang bisa mereka bawa untuk evakuasi mulai dari sepeda motor, mobil bak terbuka dan lain-lain. Sekitar 15 menit satu ambulans datang membawa warga yang muntah muntah dan sakit kepala ke rumah sakit terdekat.Sampai Minggu malam berdasarkan data dari Kepala Desa Sibanggor Julu, 58 orang dirawat di rumah sakit. Sebanyak 36 orang dirawat di RSUD Panyabungan, 22 orang di RS Permata Madina. Dari para korban itu, 12 anak-anak, dengan tiga bayi usia 10 bulan.Desa ini paling terdekat dengan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi yang dikelola PT Sorik Marapi Geothermal Power(SMGP). Baca juga: Kebocoran Gas Beracun di Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi, 5 Orang TewasUntuk mengetahui penyebab puluhan masyarakat diduga keracunan gas H2S ini aparat kepolisian bergerak melakukan penyelidikan.Tim identifikasi dari Polres Mandailing Natal sepanjang Senin hingga Rabu (6-8 Maret) sore olah tempat kejadian dan memasang police line. Di lokasi ini, ada uji coba sumur wilver 05 yang diduga mengeluarkan gas beracun hidrogen sulfida (H2S) hingga terjadi insiden di masyarakat.
|
[0.25, 0.5, 0.25]
|
2022-061-12.json
|
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang?
|
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, Kapolres Mandailing Natal ketika diwawancarai 7 Maret lalu mengatakan, tim sudah lakukan penyelidikan soal dugaan keracunan hidrogen sulfida dari pembangkit Sorik Marapi ini.Dari keterangan perusahaan, katanya, hari itu mereka mengetes sumur baru, willtest di whelferd AAE. Ketika sumur dibuka, tak ada kadar gas, namun laporan warga desa terpapar pas hingga mual-mual dan muntah. Manajer pun menyetop pengetesan.Dia meminta warga Sibanggor Julu menyerahkan masalah ini kepada aparat.Kasus keboroan gas di pembangkit panas bumi Sorik bukan pertama kali. Pada 25 Januari 2021 menyebabkan lima orang tewas terhirup gas beracun akibat kebocoran pipa proyek geothermal Sorik. Baca juga: Temuan ESDM soal Gas Beracun Sorik Marapi Kejadian yang terus berulang ini membuat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, marah. Saat diwawancarai 8 Maret dia mengatakan, sudah menyurati dan meminta pertanggungjawaban perusahaan soal kejadian keracunan itu.Dia memberikan peringatan agar tidak lagi terulang hal sama di kemudian hari. Jika terus terjadi, Edi akan melakukan proses hukum dan merekomendasikan supaya perusahaan ini segera ditutup karena membahayakan masyarakat sekitar.Sejak kejadian pertama, Pemerintah Sumatera Utara tidak lagi merekomendasikan perusahaan ini melanjutkan bisnis di Mandailing Natal. Dari kajian mereka, proyek ini akan membahayakan masyarakat karena ada satu pipa melewati pemukiman padat penduduk.“Kita juga peringatin agar tidak terjadi lagi. Jika surat itu diabaikan, tidak ditanggapi kita akan proses hukum. Ada jalurnya, akan direkomendasikan supaya perusahaan ditutup.”Edy bilang, memang mereka mengupayakan hal baik untuk menghasilkan energi terbarukan, tetapi terjadi kecerobohan hingga menyebabkan warga keracunan berulang. Dia meminta, pipa yang melewati pemukiman penduduk segera dipindahkan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-061-12.json
|
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang?
|
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal mengatakan, perlu mengkaji ulang perizinan perusahaan. Bukan untuk penolakan perusahaan, katanya, tetapi mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. “Bukan hanya kepentingan perusahaan, tetapi kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat.”Kasus ini, katanya, harus jadi pelajaran berharga terytama perusahaan.Terry Satria Indra, Kepala Teknik Panas Bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power saat diwawancarai mengatakan, ketika uji coba sumur seluruh tim sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai standar operasional.Atas kejadian itu, mereka pun meminta ahli dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, KESDM untuk menyelidiki. Terus berulang, sanksi tegasFatmata Juliansyah, Manajer Advokasi dan Kampanye Kawali Nasional mengatakan, kecelakaan ini bukan yang pertama, tetapi berulang.Awal tahun lalu, katanya, sudah memakan korban jiwa, dan sekarang terulang lagi korban sampai anak kecil.“Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi ke perusahaan. Jangan sampai kejadian serupa terus terulang dan hak-hak masyarakat malah terabaikan,” katanya.Pada 2021, perusahaan kena sanksi skors. Setelah beberapa waktu ada pertimbangan pemerintah hingga operasi lagi dan terulang lagi, warga keracunan.Karena sudah mengancam nyawa masyarakat, katanya, ada dasar pemerintah mencabut izin perusahaan.Soal kepentingan eksploitasi dan pemenuhan pasokan listrik, katanya, bisa diserahkan kepada pihak lain sesuai kriteria dan memiliki sistem keamanan lebih baik. Bisa juga, katanya, serahkan kepada BUMN agar pengawasan langsung di bawah pemerintah.Mereka menilai permasalahan berulang terjadi ini karena kelalaian perusahaan.Pemerintah, katanya, harus tegas menyelesaikan masalah ini, dan memberikan sanksi kepada perusahaan menimbulkan kerugian yang kerugian lingkungan, sosial bahkan kesehatan masyarakat. ******* [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-052-09.json
|
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia
|
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia | [CLS] Kasus penyelundupan bagian tubuh satwa dilindungi untuk digunakan sebagai obat tradisional kembali terjadi. Tanggal 3 Januari 2013 silam empat orang warga negara Cina tertangkap tangan membawa paruh burung enggang dan kulit trenggiling senilai lebih dari 1 miliar rupiah.Keempat warga negara Cina ini, seperti dilansir oleh merdeka.com akan berangkat menuju Hongkong dengan pesawat China Airlines dari Terminal 2D. “Penumpang berinisial LB kedapatan membawa 83 pcs paruh burung Enggang, WQ membawa 36 keping kulit trenggiling. Sedangkan LZ membawa 87 pcs paruh burung Enggang gading dan 80 keping kulit trenggiling. Tersangka terakhir YZ membawa 78 pcs paruh burung Enggang gading dan 73 keping kulit Trenggiling,” ujar Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Oza Olavia, Jumat 4 Januari 2012 silam kepada Merdeka.com.Total paruh enggang yang diselundupkan adalah 248 buah, dan kulit trenggiling berjumlah 189 buah. Kedua satwa ini merupakan satwa yang terancam dan dilindungi oleh Undang-Undang No.5 tahun 1990.Beberapa jenis satwa yang paling laris di pasaran gelap untuk dijadikan peliharaan adalah berbagai jenis burung langka dari Indonesia bagian timur, beberapa primata baik kecil maupun besar, serta beberapa jenis mamalia seperti beruang madu atau binturong.Sementara jenis satwa yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau diambil bagian tubuhnya umumnya adalah penyu, yang biasanya dibunuh untuk dijadikan pajangan dengan cangkang yang indah, atau telur penyu untuk dikonsumsi, atau bahkan daging penyu yang dipercaya memiliki khasiat tertentu oleh beberapa bangsa di Asia seperti Cina dan Jepang.Spesies lain yang juga rentan diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya adalah ular, yang umumnya dikuliti untuk digunakan sebagai material mentah dalam bisnis busana wanita untuk dijadikan dompet, tas dan sepatu.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-052-09.json
|
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia
|
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia | Indonesia memiliki 14 jenis burung enggang dari 57 jenis yang ada di dunia, dan kini terancam terus menyusut jumlahnya akibat deforestasi dan perburuan liar. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-049-04.json
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | [CLS] Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menetapkan tiga tersangka, dari 26 orang yang diamankan pada demo petani Ogan Ilir di Depan Mapolda, Selasa (29/1/13). Ketiga orang itu, Anwar Sadat, dan Dedek Chaniago, masing-masing direktur eksekutif dan staf Walhi Sumsel serta, Kamaludin, petani dari Serikat Petani Sriwijaya (SPS), Desa Sunur Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan, ke 23 orang yang lain sudah dibebaskan.Humas Mapolda Sumsel AKBP R Djarod Padakova dikutip dari Sindo, Rabu(30/1/13), mengatakan, dari hasil pemeriksaan penyidik, akhirnya ditetapkan tiga tersangka. Dedek Chaniago dan Anwar Sadat dijerat Pasal 160 KUHP karena penghasutan. Sedang Kamaludin terkena dijerat Pasal 351 KUHP karena dituduh menyerang petugas kepolisian hingga terluka.Saat ini, ketiga tersangka sudah dipindahkan dari ruang periksa Unit IV dan V Subdit 3 Ditreskrimun Polda Sumsel ke ruang tahanan Polda Sumsel. Menurut dia, surat penahanan sudah keluar. “Penetapan tersangka sudah berdasarkan prosedur hukum berlaku, baik dari keterangan saksi korban, saksi lain dan barang-bukti di TKP.”Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Walhi Sumsel mengatakan, Walhi tak akan tinggal diam, tim pembela akan mendampingi rekan-rekan mereka. “Kami akan bela sampai rekan-rekan kami dibebaskan.” Guna membela Anwar Sadat dan kawan-kawan, sebanyak 24 pengacara dari Jakarta, Palembang dan Jambi siap mendampingi.Selain lewat pembelaan hukum, Walhi juga menggalang dukungan masyarakat luas, lewat petisi bebaskan Anwar Sadat dkk di change.org. Sampai hari ini, penandatangan petisi sudah mendekati angka 1.000 orang.Tak hanya itu. Kamis (31/1/13), ribuan petani dari tiga kabupaten, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, akan aksi kembali. Saat ini, di DPRD Sumsel, ada sekitar 600 massa dan menyusul ratusan petani dari Musi Banyuasin, sekitar 15 truk.
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2013-049-04.json
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Hadi, juga koordinator aksi kepada Mongabay, mengatakan, demo susulan ini menuntut beberapa hal. Pertama, pembebasan Anwar Sadat, Dedek Chaniago dan Kamaludin. Kedua, pecat dan copot Kapolda Sumsel dan Kapolres Ogan Ilir karena penjahat kemanusiaan dan pelanggar HAM. Ketiga, kembalikan lahan petani Desa Betung Ogan Ilir, seluas 1.200 hektra yang sudah dirampas PTPN VII Cinta Manis. Keempat, hentikan keterlibatan polisi dan TNI dalam konflik agraria. Terakhir, setop kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis dan pejuang HAM.Di Jakarta, Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Rabu(30/1/13) mengatakan, Sumsel, salah satu daerah di Indonesia, yang penuh kekerasan aparat. Menurut dia, bukan hal baru dalam perjuangan para aktivis dikriminalisasi.Namun, dia curiga dengan fenomena di Indonesia, belakangan ini dengan begitu mudah aparat keamanan bertindak dan melakukan kekerasan terhadap aksi massa terutama dalam konflik agraria maupun sumber daya alam (SDA). “Pertanyaan? Sebenarnya sedang ada apa di balik semua ini?” katanya dalam jumpa pers gabungan Walhi, KontraS, Sawit Watch, YLBHI, AMAN, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Anti Utang (KAU), Elsam, HuMa dan Agra.Dia mempertanyakan, apakah kebrutalan aparat ini ada kaiatan dengan beberapa UU yang tengah dibahas, seperti RUU Keamanan Nasional, dan RUU Ormas. Belum lagi, saat ini masa mendekati pemilu. Bersama KontraS, siang itu, Abetnego terbang ke Sumsel.Abetnego juga heran, begitu banyak kekerasan aparat tanpa dasar hukum jelas. “Apa dasar hukum Polri lakukan tindakan itu. Ini yang tak ada penjelasan.”
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2013-049-04.json
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Tim Jakarta, hari yang sama bertemu Bareskrim Mabes Polri dan Komnas HAM. Sinung dari KontraS mengatakan, saat bertemu Bareskrim, diminta pelaku-pelaku pemukulan Sadat dan kawan-kawan harus diusut menggunakan kasus kriminal, tidak internal. “Kalau pakai aturan internal cuma dapat teguran, yang tak ada efek jera.” Tuntutan, bisa kepada Bareskrim Mabes Polri, karena memiliki kewenangan supervisi ke daerah.Zenzi Suhadi, Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, kepada Bareskrim bisa meminta Polri mengusut operasi PTPN VII di luar HGU.Hal lain yang perlu perhatian Mabes Polri, konflik ini bisa dimainkan manajemen. Ketika konflik, biaya operasional menjadi membengkak. “Ini yang harus ditekankan juga pada Bareskrim untuk penyelidikan terhadap kemungkinan-kemungkinan ini.”Solidaritas Walhi SumselGuna solidaritas bagi petani dan aktivis Walhi Sumsel yang ditangkap polisi, Rabu(30/1/13), di Jambi, sekitar 10 aktivis Walhi Jambi, Rabu (30/1), mengadakan aksi damai di Simpang Bank Indonesia, Telanaipura. Mereka mengecam tindakan aparat kepolisian terhadap petani dan aktivis.Aktivis Walhi Jambi aksi membentangkan spanduk dukungan untuk pembebasan aktivis Walhi dan warga Sumsel yang ditahan. Dalam pernyataan sikap Walhi Jambi, menyebutkan, bebaskan seluruh aktivis dan warga Sumsel kini ditahan, kembalikan tanah rakyat yang diambil paksa PTPN VII Cinta Manis. Mereka juga meminta aparat yang melakukan kekerasan, dan pelanggaran HAM harus ditindak tegas.Dari Pontianak, Walhi Kalimantan Barat (Kalbar) juga mengeluarkan pernyataan sikap terkait kekerasan dan penangkapan petani dan aktivis penggiat lingkungan hidup Sumsel ini.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2013-049-04.json
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka
|
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar mengatakan, perjuangan petani Indonesia dalam melindungi dan mempertahankan tanah serta wilayah kelola mereka dari perampasan dan penggunaan lain merupakan perjuangan sangat fundamental. “Ini perjuangan untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan di muka bumi ini.”Namun, realitas di negeri ini berbeda. Para penegak hukum justru lebih berpihak kepada pemilik modal. “Dimana-mana konflik perebutan lahan atau konflik agraria selalu memposisikan masyarakat petani sebagai korban untuk dikalahkan,” ujar dia.Mereka yang mempertahankan tanah-tanah dianggap salah, hingga layak dipukul, ditangkap, dikriminalisasi. Bahkan, ucap Anton, tidak sedikit harus dimatikan, agar perjuangan mempertahankan tanah leluhur lemah dan mudah diambil alih.Kasus sama menimpa perjuangan petani yang berkonflik dengan PTPN VII Cinta Manis ini. “Cara-cara kanibal ini, tidak malu masih digunakan aparat kepolisian dalam menangani konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat petani.”Anehnya, ini terjadi di tengah koar-koar perubahan dan komitmen pemerintah RI lebih menghormati HAM dan masyarakat adat di Indonesia. “Penanganan kasus seperti ini aib yang harus dipertanggungjawabkan.”Di Kalbar sendiri, katanya, konflik agraria sudah menjadi persoalan utama pemerintah daerah. Untuk itu, pola penanganan dan penyelesaian harus lebih baik. Banyak kasus di luar Kalbar, harus menjadi pelajaran pemerintah dan aparat kepolisian.“Kami mendesak pemerintah, khusus kapolda dan jajaran lebih meningkatkan kapasitas memahami historis kepemilikan tanah di Kalbar dan konflik-konflik agraria yang terjadi.”Kapasitas yang baik akan berkontribusi signifikan dalam mengamankan dan memediasi konflik agraria antara masyarakat petani dengan perusahaan. “Setidaknya aparat menjadi lebih obyektif dan malu berpihak kepada modal.” [SEP]
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2018-001-16.json
|
Sungai Kampar Meluap, Ribuan Ikan Mati
|
Sungai Kampar Meluap, Ribuan Ikan Mati | [CLS] Sekitar setengah bulan, Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Riau, terendam banjir. Sungai Kampar, meluap. Jalanan tenggelam. Sekitar 38 rumah warga terendam.Kebun dan lahan pertanian tenggelam. Ikan toman, baung, tapa, gabus dan banyak ikan kecil maupun besar mengapung, Ribuan ikan mati. Tiap pagi, sekitar 30 kilogram ikan mati dalam alat tangkap bubu. Busuk dan hancur tak dapat diolah. Udang pun mati.Meski begitu, nelayan desa tetap mencari ikan, menunggu matahari tinggi atau air sedikit surut untuk menyusuri Sungai Kampar. Pasang tiba lagi jelang sore dan tengah malam. Sangat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat.Sejak 19 Desember lalu, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai terus memungut ikan mati. Hari pertama mereka mengumpulkan sekitar 500 kilogram. Sebagian mengasapi dan mengasinkan ikan. Aebagian lagi tak mau ambil risiko mengkonsumsi ikan-ikan itu.Cari ikan, salah satu sumber ekonomi di sana selain memotong karet. Ujang Masni, petani dan nelayan Desa Pangkalan Terap, mengatakan, tidak biasa ikan mati dengan jumlah banyak. Banjir memang tahunan, biasa, hanya satu dua ikan mati. Meskipun terendam anak-anak tetap berangkat sekolah tiap pagi pakai sampan. Pukul 13.00, atau waktu pasang tiba, sekolah akan tenggelam. Air sungai keruh. Air bikin gatal kalau kena kulit. Perih di mata ketika cuci muka. Masyarakat tak berani pakai air ini. Mau tak mau pakai air hujan bahkan air galon untuk mandi.Ujang dan masyarakat sekitar belum menerima bantuan dari pemerintah selama banjir menggenangi pemukiman. Mereka terpaksa buat lantai tambahan dalam rumah untuk menghindari genangan air. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ada membagikan 300 kilogram beras dan 30 kotak mie instan.“Saya dapat satu kilogram beras dan tiga bungkus mie instan tadi pagi,” kata Anistra, nelayan desa. Itu pertama kali dia dapat bantuan sejak banjir menggenang November lalu.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-001-16.json
|
Sungai Kampar Meluap, Ribuan Ikan Mati
|
Sungai Kampar Meluap, Ribuan Ikan Mati | Selama banjir Anistra, tak dapat berbuat apa-apa. Dia utang di warung untuk keperluan sehari-hari. Anistra hidup dengan tujuh orang kelurga di rumah.Sudirman, Dewan Majelis Pusat Gambut Riau, yang tinggal bersebelahan dengan Desa Pangkalan Terap, meminta Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan segera mengidentifikasi penyebab ikan mati. “Kami tak mau efeknya pada masyarakat dan anak-anak.”Syamsul Anwar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan, menduga ikan mati karena limbah. Dia mengklaim tak ada limbah industri, meski diakui RAPP membuang limbah ke sungai. Dia bilang, sudah sesuai baku matu. RAPP, katanya, selalu memberi laporan dan DLH Pelalawan selalu menguji terlebih dahulu limbah buangan. Faktor lain, kata Syamsul, bisa jadi ikan mati karena kekurangan oksigen atau mikroorganisme dalam air. Kejadian serupa pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya bila sungai meluap saat banjir.“Makin banyak debit air dalam sungai sebenarnya lebih cepat dan mudah mengurai limbah yang dibuang ke sungai.”Syamsul terus meyakinkan, dugaan ikan itu datang dari Kuantan Singingi, Kampar atau Pariaman, bukan asli di Sungai Kampar. Dia merujuk hulu Sungai Kampar, dari daerah itu. Ditambah lagi, PLTA Koto Panjang, selama musim hujan beberapa kali menaikkan pintu air untuk mengurangi debit air.Untuk membuktikan dugaan ikan mati karena limbah industri atau rumah tangga, Syamsul menunggu hasil uji sampel Dinas Perikanan Pelalawan. Mereka juga akan menguji sampel air sungai. “Itu tidak selesai satu atau dua hari. Tunggulah hasilnya. Jangan bilang kami kerja tidak profesional.” Cerita Ujang Masni, Dinas Perikanan dan Kelautan Pelalawan datang ke desa itu, Rabu (26/12/18). Petugas hanya datang memfoto dan bertanya pada masyarakat, tetapi tak mengambil sampel air atau ikan mati. Setelah mereka pulang, menyusul Sapta, ditugasi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditemani petugas DLH Pelalawan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2018-001-16.json
|
Sungai Kampar Meluap, Ribuan Ikan Mati
|
Sungai Kampar Meluap, Ribuan Ikan Mati | Bedanya, Sapta membawa air sungai untuk sampel uji laboratorium. “Hasilnya, saya harus lapor atasan. Saya hanya ditugaskan cek lokasi dan mengambil air sungai untuk diuji,” katanya.Satu hari pasca peninjauan petugas, Ujang datang ke Pekanbaru, membawa beberapa ikan mati dan sebotol air sungai. Kata Ismail dan Udin, aktivis Jaringan Masyarakat Gambut Riau, yang mendampingi Ujang, sampel itu akan diserahkan pada Adhy Prayitno, peneliti di Pusat Studi Bencana Universitas Riau. Keterangan foto utama: Warga mengumpulkan ikan-ikan mati dari Sungai Kampar. Foto: dokumen warga [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2013-051-09.json
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut | [CLS] “Apa orang-orang itu? Mereka itu penakut. Dulu, mereka melarang-larang saya untuk mengumpulkan pemuda dan melakukan aksi pembakaran. Mereka mengatakan, nanti kita ditangkap polisi atau Saibi tidak mendapatkan bantuan pembangunan. Tapi sekarang? Merekalah yang mendapat uang dari perusahaan kayu. Mereka mendapatkan uang keamanan setiap bulan dengan mengancam-ngancam perusahaan kayu. Mereka mengambil keuntungan dari tindakan saya dan teman-teman saya.”Demikian ungkapan kekesalan seorang tokoh muda Siberut, pelopor gerakan menolak perusahaan kayu dikutip dari buku berjudul “Berebut Hutan Siberut” karya Darmanto dan Abidah B Setyowati.Terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan, kala pemilik modal ini akan masuk guna menebang kayu hutan Siberut. Muncul perlawanan warga. Berbagai masalahpun hadir. Ada yang marah, dan menolak. Ada yang memanfaatkan penolakan itu demi mendapatkan keuntungan.Buku ini dari bab ke bab menyajikan pergulatan sosial, konflik yang berlapis-lapis dan rumit. Tergambarkan bagaimana akses dan kontrol hutan diperebutkan oleh banyak aktor dengan beragam kepentingan, cara, dan tujuan yang saling bertaut, dan berbenturan. Hubungan antara manusia dan hutan di Siberut, bak hutan itu sendiri; lebat, penuh onak dan duri, serta terdiri dari bermacam ragam, tidak homogen.Siberut, dalam 10 tahun ini, kata Darmanto, banyak mengalami perubahan. Masyarakat di sana sudah mengerti politik, untung rugi dan lain-lain. “Buku ini berupaya mengetengahkan pergeseran cara pandang terhadap Siberut, dari masa kolonial, misionaris, masuknya perusahaan kayu, masuk komunitas adat sampai desentralisasi dan banyak lagi,” kata Darmanto, di Jakarta, dalam lauching buku Berebut Hutan Siberut, hasil kerja sama KPG dan Unesco ini, 8 Januari 2013.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2013-051-09.json
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut | Siberut bisa dikatakan pulau dengan banyak wajah. Bagi aktivis konservasi, Siberut adalah tautan imajinasi tentang bagaimana suatu masyarakat dapat hidup selaras dengan alam yang berlimpah keragaman hayati. Bagi negara, Siberut itu kawasan terpencil dan terbelakang, suatu wilayah berpenduduk sedikit keras kepala dan terasing. Bagi perusahaan kayu, Siberut adalah hutan berisi kayu gelondongan yang siap dibagi ke dalam zona konsesi.Bagi para turis, Siberut adalah eksotisme, ombak, dan pantai. Bagaimana orang Mentawai sendiri, melihat Siberut beserta hutan tropis dan segala sumber dayanya? Ia adalah tempat hidup, merajut makna, dan berproduksi. “Banyak tulisan berdasarkan pengalaman saya sendiri, dari hasil pergulatan pribadi saya memandang Siberut.”Pada launching itu, Suraya A Afiff sebagai Ketua Pusat Kajian Antropologi Univeritas Indonesia (UI) bersama Eko Baruto Waluyo, dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, hadir sebagai pembahas buku.Menurut Suraya, penulis dalam membahas buku ini ada keseriusan dan perjalanan panjang. Kekhasan penulis dalam melihat Siberut dan tidak terpengaruh agenda-agenda lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadikan buku ini menarik. “Ini buku dari lapangan dan melihat langsung perubahan-perubahan di sana dengan lebih jernih,” ujar dia.Dalam buku ini, memperlihatkan begitu banyak persoalan-persoalan di dalam masyarakat Siberut, praktik-praktik positif dengan melepas yang negatif atau mengkombinasi dan memperlihatkan dilema, maupun kontradiksi. “Tidak hitam putih.”Namun, dia mengkritik, dari bab ke bab dalam buku ini tokoh yang diketengahkan semua laki-laki. Seolah-olah, dunia di Siberut itu hanya laki-laki tak ada perempuan. “Seolah-olah seluruh wilayah terkait kehutanan itu laki-laki semua. Itu tidak.” “Cover foto juga dipilih laki-laki,” ucap Suraya, sambil tersenyum.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2013-051-09.json
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut | “Buku ini akan saya gunakan dalam kuliah. Saya jarang menggunakan buku berbahasa Indonesia, karena susah mencari buku (yang berisi bahasan) mengenai masyarakat adat.”Eko Baruto mengatakan, buku ini dari sisi etnografi luar biasa. Namun, mengenai cacatan hutan yang diperdebatkan malah sedikit. “Aspek teknis hutan malah dikesampingkan, hanya sedikit diulas. Padahal dari kekhasan ekologi, banyak sekali yang bisa dilakukan.” Eko mencontohkan, ada penelitian tentang ekosistem di Siberut, menemukan hutan primer 76 persen, hutan sekunder 6,5 persen dan lima persen rawa, yang bisa digunakan dalam buku ini.Suraya membela Darmanto. Menurut dia, hutan yang dimaksud dalam buku Darmanto dan Abidah ini dari sudut pandang hutan sebagai hasil proses konstruksi. Di buku ini diperlihatkan bagaimana konstruksi hutan dari masyarakat, yang sangat beda dengan pemerintah. “Saya paham mengapa dia (penulis) tidak memakai data hutan 75 persen. Karena (penulis) melihat konstruksi lain.”Darmanto membenarkan, jika hampir semua nara sumber laki-laki . “Kebudayaan Mentawai, sangat maskulin. Saya tidak adil terhadap sumber perempuan. Saya kurang memiliki kepekaan. Ke depan harus berhati-hati,” kata Darmanto.Mengenai makna hutan Siberut, dalam buku itu, sebenarnya sebuah perdebatan tersendiri. Ada defenisi formal tentang hutan. Namun, dia, sedikit menolak karena defenisi hutan selalu dari atas. Dalam buku ini Darmanto berusaha memprioritaskan pandangan-pandangan dari Siberut, defenisi hutan dari masyarakat.Darmanto di Siberut, sejak 2003, untuk meneliti peladangan tradisional orang Mentawai, di Lembah Rereiket. Dia juga bergabung di proyek kolaboratif, lewat iniatif Unesco menjadi Direktur Perkumpulan Siberut Hijau (Pasih).
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2013-051-09.json
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut
|
Buku Baru: Berebut Hutan Siberut | Sedang Abidah, pada pertengahan 2003, selama beberapa minggu ke Siberut. Di sana, dia mengumpulkan data lapangan untuk tesis di Universitas Hawaii tentang ekologi politik tata kelola hutan di Siberut. Nah, penasaran ingin tahu pergulatan dan perebutan hutan Siberut? Silakan lanjut membaca…. [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2016-072-17.json
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara | [CLS] Greenpeace meluncurkan investigasi bertajuk “Desa Terkepung Tambang Batubara: Kisah Investasi Banpu” pada Rabu (30/3/16). Banpu, perusahaan asal Thailand dianggap menimbulkan dampak buruk bagi perubahan bentang alam, mencemari air, menghancurkan lahan pertanian dan menyisakan lubang-lubang tambang raksasa. Investigasi ini kerjasama Greenpeace bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).Banpu di Indonesia memiliki saham 65% pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tiga anak perusahaan PT Kitadin, PT Indominco Mandiri, dan PT Jorong Barutama Greston. Tahun 2014, ITM produksi batubara 29,1 juta ton.Banpu kini merencanakan ekspansi PLTU batubara besar-besaran di Asia Tenggara. Otomatis, akan bersampak pada eksploitasi besar-besaran di Indonesia. Tahun ini, Banpu berusaha meningkatkan sumber pendanaan melalui penawaran saham pendana (initial public offering) di Bursa Efek Thailand. Pendaftaran IPO sejak akhir 2015.Studi kasus Greenpeace, masyarakat di Desa Kerta Buana Tenggarong Kalimantan Timur (Kaltim) terpapar dampak negatif batubara PT. Kitadin.Bondan Andriyanu, Jurukampanye Batubara Greenpeace Indonesia mengatakan, 50% atau 796 hektar desa berubah menjadi konsesi tambang. Sisi barat dan timur, tambang sudah tak beroperasi, menyisakan bekas lubang. Warga mengeluhkan banjir dan kekeringan. Semula desa itu wilayah transmigrasi kebanyakan dari Bali.“Warga mengeluh sejak 2003. Jika musim hujan banjir, kemarau warga terpaksa tak bisa menanam padi karena tak ada lagi air di saluran irigasi. Air irigasi, terjebak di lubang-lubang bekas tambang Kitadin membentuk danau buatan,” katanya.Kitadin membangun kanal dan saluran pembuangan air melewati desa. Ketika air meluap, otomatis rumah warga banjir.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2016-072-17.json
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara | Kondisi ini membuat siklus panen menjadi tak menentu. Semula menanam setahun dua kali hasil lebih 10 ton. Kini menanam setahun sekali, hasil empat ton. Lahan pertanian dan sawah tersisa hanya 80 hektar.Tak jauh dari Desa Kerta Buana, yakni Desa Bangun Rejo keadaan seperti desa tak bertuan. Awalnya desa itu dihuni 10.000 penduduk. Dari empat dusun, tersisa dua saja. Kitadin membeli lahan-lahan warga untuk tambang batubara.“Warga mereka tak ada pilihan. Tanah telanjur dijual, pindah ke tempat lain menjadi buruh. Dampak dirasakan kala Kitadin beroperasi,” katanya.Air tercemar. Warga terpaksa membeli air minum. “Kini mereka harus menggali sumur kedalaman 10-20 meter buat dapat air,” kata Bondan.Warga setempat, I Nyoman Derman pernah ditangkap 2003 dan penjara tiga bulan karena menolak pertambangan. Dia bersikukuh tak menjual lahan. Penangkapan membuat warga tak berani demonstrasi.Studi kasus juga di PT Indominco Mandiri, Kutai Kartanegara, Kaltim. Perusahaan beroperasi di hulu Sungai Santan, hingga kualitas air memburuk. “Ini berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Air berubah warna, banyak ikan mati, warga sekitar mengeluh sering gatal-gatal,” katanya.Sejak 2005, warga berhenti mengkonsumsi air Sungai Santan untuk minum dan memasak. Perusahaan langsung membuang limbah ke hulu sungai. Di sana ada tiga sungai sepanjang 13,4 km, Santan, Kare dan Pelakan.Warga, sangat tergantung ketiga sungai ini. Mereka memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, air bersih, tangkapan ikan dan irigasi lahan-lahan pertanian. Penolakan warga terus terjadi.”
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2016-072-17.json
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara | Warga mengirim surat keberatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, supaya tak menerbitkan izin lingkungan penambangan batubara di Sungai Santan. Gayung bersambut. Pada 11 Februari 2015, warga audiensi dengan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup dan meminta Komisi Penilai Amdal Pusat membatalkan rencana penambangan batubara di Santan. Akhirnya 24 November 2015, KLHK mengeluarkan surat menarik persetujuan pertambangan di sungai itu.Hal ini diikuti Gubernur Kaltim yang mengeluarkan surat penolakan rencana pengalihan atau relokasi Sungai Santan, Kare dan Pelakan.Meski begitu, kata Bondan, bukan berarti warga benar-benar aman. Saat ini, Indominco tengah merevisi Amdal.Dihubungi terpisah, Dirjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah mengungkapkan, Indominco pada 2014 pernah meraih peringkat biru penghargaan Proper. Pada 2015, penilaian pada perusahaan itu tak diumumkan.“Ada aduan masyarakat dan sedang di bawah kendali penegakan hukum.”Daerah lain yang diinvestigasi Greenpeace dan Jatam adalah Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pertambangan batubara PT Jurong Barutama Greston.“Sejauh mata memandang begitu banyak lubang-lubang bekas tambang beragam ukuran di ditinggalkan begitu saja setelah batubara dikeruk habis Jorong Barutama,” kata Bondan.Bahkan, ada lubang tambang selebar dua kilometer. Pada 2014, Greenpeace mengukur kadar PH air di lubang tambang yang menyerupai danau ini. Hasilnya, PH sangat asam 3,74. Di lubang tambang lain kadar PH berkisar antara 3,15-4,66. Juga ada kandungan mangan diatas rata-rata.“Air lubang tambang berwarna warni. Kadang biru, kadang hijau. Air mengalir ke sungai dan meracuni.”Bondan mengatakan, Banpu seharusnya tak lagi ekspansi bisnis batubara di Indonesia. Dia meminta Pemerintah Indonesia mengawasi ketat dan penegakan hukum tegas melindungi rakyat.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2016-072-17.json
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara | Arif Fiyanto, Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia menambahkan, hasil investigasi ini menunjukkan batubara meninggalkan jejak kerusakan lingkungan masif. Bukan hanya menghancurkan lingkungan hidup, juga mengancam masyarakat sekitar.“ Ini hanya sekelumit potret tambang batubara di Indonesia. Kita ingin publik tahu, Banpu sudah timbulkan masalah lingkungan. Ini harus dibereskan.”Mongabay mencoba konfirmasi lewat email kepada ITM, tetapi sampai berita ini turun belum mendapatkan tanggapan.Protes PLTU batubara BatangKesengsaraan warga tak hanya di lokasi produksi batubara seperti di desa-desa di Kaltim dan Kalsel, juga di tempat pemanfaatan batubara, seperti PLTU Batang, Jawa Tengah. Warga tak bisa memilih bertahan di lahan mereka, tetapi harus melepas kepada perusahaan demi pembangunan PLTU batubara di Batang.Pada Jumat (1/4/16), warga Batang aksi di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Kostum mereka cukup nyentrik, menyerupai hantu Jepang putih banyak coretan darah.“Kami akan terus menghantui Pemerintah Jepang agar membatalkan pembiayaan PLTU di Batang,” kata juru bicara aksi yang tergabung dalam Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang (SKWB), Hadi Priyanto.Beberapa waktu lalu SKWB juga aksi di Universitas Indonesia kala Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo bertandang. Tak ada respon.Beberapa peserta aksi teaterikal. Seng dibentangkan bertuliskan “Coal Kills Us.” Seorang perempuan berdiri tegak mematung membawa cangkul menggambarkan penderitaan warga Batang yang tak lagi bisa mengakses sawah. Pemagaran oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sejak 24 Maret 2016.“Pemerintah Jepang harus menghentikan proyek yang banyak korban ini. Tak hanya merusak lingkungan dan menghancurkan ekonomi masyarakat, juga merusak reputasi Jepang sebagai negara yang menghormati HAM.”
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2016-072-17.json
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara
|
Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara | Megaproyek PLTU batubara Batang, akan berdiri di lima desa, Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban (UKPWR). PLTU ini kerjasama pemerintah Indonesia dengan konsorsium BPI. BPI terdiri dari PT Adaro Energy (Indonesia), PT Itochu (Jepang), dan PT J-Power (Jepang). Proyek berkapasitas 2 x 1.000 Megawatt diklaim menjadi PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara. Luas lahan 226 hektar. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-051-15.json
|
Pengelolaan Hutan Gorontalo Makin Memprihatinkan
|
Pengelolaan Hutan Gorontalo Makin Memprihatinkan | [CLS] Diskusi pengelolaan hutan di Gorontalo. Foto: Christopel PainoPengelolaan hutan dan lingkungan di Gorontalo, dinilai makin mendorong laju deforestasi. Intensitas banjir dan tanah longsor tinggi tahun lalu makin memberikan bukti nyata. Pemerintah daerah pun dinilai membuat kebijakan tak tepat. Demikian benang merah diskusi awal tahun bertajuk “Refleksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gorontalo”, yang digelar di tepi Pantai Botutonuo, di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Kamis(10/1/ 2013).Diskusi terbuka dengan konsep alam terbuka itu dihadiri mahasiswa pencinta alam, aktivis perempuan, pegiat lingkungan, dan perwakilan media di Gorontalo. Peserta aktif memberikan sumbang pemikiran mengenai fenomena lingkungan di Gorontalo. Diskusi ini digelar oleh Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda), bekerja sama dengan Mongabay Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen Kota Gorontalo.“Lahirnya beberapa kebijakan alih fungsi hutan, baik oleh pemerintah pusat maupun didukung pemerintah daerah, seperti perkebunan sawit dan pertambangan, makin mempertegas ancaman eksistensi lingkungan dan masyarakat di sini,” kata Rahman Dako, koordinator Teluk Tomini Susclam (Sustainable Coastal Livelihoods and Management).Menurut dia, investasi perkebunan sawit dan pertambangan emas kini menjadi primadona pemerintah daerah di Gorontalo. Demi mengejar percepatan pertumbunan ekonomi dan pembangunan daerah, dua sektor ini seolah menjadi sinterklas. “Tahun 2012 adalah tahun sawit di Gorontalo. Seluruh kabupaten di Gorontalo dimasuki perusahaan sawit.”Senada diungkapkan Ahmad Bahsoan, ketua Japesda Gorontalo. Menurut dia, kebijakan alih fungsi hutan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone untuk pertambangan PT Gorontalo Mineral, anak perusahaan Bumi Resources milik keluarga Bakrie, salah satu dosa besar pemerintah. “Belum lagi perkebunan sawit yang sedang “genit-genitnya” mengincar hutan Gorontalo.”
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2013-051-15.json
|
Pengelolaan Hutan Gorontalo Makin Memprihatinkan
|
Pengelolaan Hutan Gorontalo Makin Memprihatinkan | Untuk perkebunan sawit, ucap Ahmad, banyak masyarakat menolak. Surat keputusan Menteri Kehutanan yang memberikan izin pelepasan kawasan kepada perusahaan sawit, menyebabkan konflik lewat penyerobotan dan perampasan tanah.“ Contoh, di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Hingga saat ini, tanah masyarakat dicaplok sepihak oleh perkebunan sawit. Ketika masyarakat melawan menuntut hak, mereka justru dihadapkan dengan moncong senjata aparat militer.”Selain dua sektor ini, kerusakan hutan tropis di Gorontalo, disebabkan degradasi wilayah pesisir akibat salah urus pemerintah, terutama di Kabupaten Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara. Terjadi kebijakan pengembangan usaha tambak yang salah satu mengakibatkan hilangnya 5.000 hektar konservasi hutan mangrove di Cagar Alam Tanjung Panjang.Rudy Adam, aktivis Japesda sekaligus panitia mengungkapkan, diskusi ini perlu didorong sampai pada pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah. “Agar pengambilan kebijakan tepat dan komprehensif hingga mampu menetralisir pengembangan sektor kehutanan, pesisir dan laut, perkebunan maupun pertambangan di Gorontalo.”Hingga kebijakan yang keluar, bisa konsisten, jelas , dan transparan kepada masyarakat luas dengan mengedepankan nilai-nilai konservasi dan keberlanjutan. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-029-12.json
|
Hartati Murdaya Bebas, Petani Buol Protes
|
Hartati Murdaya Bebas, Petani Buol Protes | [CLS] Direktur Utama perusahaan sawit PT. Hardaya Inti Plantations (HIP), Siti Hartati Murdaya, terpidana kasus penyuapan mantan Bupati Buol Amran Batalipu yang telah ditangkap KPK, dibebaskan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Masyarakat Buol, melalui Forum Petani Buol, mengaku kecewa dan mengecam pembebasan bersyarat itu.Sejak Senin, (1/9), para petani yang datang dari Kabupaten Buol menuju Kota Palu bergerak menemui perwakilan Komnas HAM dan kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Selain protes terhadap pembebasan Hartati Murdaya, para petani juga meluapkan kekecewaannya dengan meminta penyelesaian konflik antara Forum Petani Buol dengan perusahaan PT. Hardaya Inti Plantations.Sudarmin Paliba, Anggota Forum Petani Buol mengatakan, di daerah mereka bercokol dua perusahaan milik mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu, yakni PT. Hardaya Inti Plantations dan PT. Cipta Cakra Murdaya. Kehadiran Hartati dan perusahaannya dianggap telah membawa banyak masalah.“Perusahaannya telah mengambil sewenang-wenang tanah ulayat di Hulu Unone, Hulu Biau, dan Hulu Umbadudu. Di atas lahan tersebut, sebelumnya merupakan lahan pertanian, perkebunan produktif, dan bekas garapan orang tua dulu berupa Buni Agu Doumi atau semak-semak belukar. Di dalamnya ada tanaman tahunan serta Apayo Lripu, artinya kebun sagu milik negeri Buol di Dusun Marisa Doka dan Marisa Didi,” ungkap Sudarmin, Selasa (2/9), kepada sejumlah wartawan di Palu.Namun, katanya, sejak 1993 tanah tersebut diambil-alih secara paksa oleh PT. Hardaya Inti Plantations dengan menggunakan tangan aparat TNI, polisi, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa saat itu. Sekarang, lahan tersebut telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, perkantoran, camp dan bangunan pabrik.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-029-12.json
|
Hartati Murdaya Bebas, Petani Buol Protes
|
Hartati Murdaya Bebas, Petani Buol Protes | Perusahaan milik Hartati Murdaya juga katanya, telah melakukan penanaman kelapa sawit secara ilegal di luar HGU seluas kurang lebih 5.000 hektar dan telah berproduksi selama sepuluh tahun. Pada tanggal 4 November 2013, dalam pertemuan antara pemerintah Kabupaten Buol yang diwakili bupatinya, Amirudin Rauf, dan Forum Petani Buol, telah menetapkan bahwa lahan di luar hak huna usaha (HGU) PT. Hardaya Inti Plantations ditetapkan sebagai status quo dalam sebuah berita acara pertemuan yang turut ditanda-tangani DPRD Kabupaten, Kapolres Buol, Dandim 1305 Buol, serta para pihak lainnya.“Tapi, sampai sekarang, lahan tersebut masih aktif dikelola perusahaan PT. Hardaya Inti Plantations,” kata Sudarmin.Sudarmin menambahkan, berdasarkan surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan yang mereka terima, perusahaan milik Hartati Murdaya ini telah melakukan pencaplokan kawasan hutan berdasarkan telaah ulang secara digital terhadap peta bidang HGU. Dalam telaahnya, perusahaan telah mencaplok kawasan hutan seluas 1.108 hektar.Menurutnya, PT. Hardaya Inti Plantations dalam HGU dan di luar HGU telah melakukan tindak pidana perkebunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.Nur Alim, dari Agra Sulawesi Tengah yang ikut mendampingi petani Buol menambahkan, perusahaan sawit milik Hartati Murdaya ini telah mengakibatkan bencana ekologi, yaitu banjir di musim penghujan bagi desa-desa bagian hilir Buol. Serta, menghasilkan debu yang luar biasa jumlahnya di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan perusahaan itu.“Dampak sosialnya adalah konflik berkepanjangan antara petani dan perusahaan, dan juga telah mengadu domba antara petani dan buruh perusahaan sawit,” ujar Nur Alim.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-029-12.json
|
Hartati Murdaya Bebas, Petani Buol Protes
|
Hartati Murdaya Bebas, Petani Buol Protes | Menurutnya lagi, ketika mereka meminta izin HGU milik perusahaan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak diberikan sama sekali samapai sekarang. Padahal, dokumen tersebut merupakan dokumen yang wajib diketahui publik. Dengan demikian, menurutnya, ada indikasi kolaborasi kejahatan antara BPN dan perusahaan.“Selain itu, dalam hitungan kasar kami, kehadiran perusahaan milik Hartati Murdaya telah menyebabkan kerugian petani sebesar Rp 100 miliar lebih. Berdasarkan kenyataan tersebut, pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya telah melukai petani Buol,” tandasnya.Sebagaimana yang diketahui, Siti Hartati Murdaya divonis dua tahun delapan bulan penjara oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, 4 Februari 2013. Dia terbukti melakukan suap kepada mantan Bupati Buol Amran Batalipu sejumlah tiga miliar rupiah terkait izin usaha perkebunan kelapa sawit.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-008-12.json
|
Laporan: HSBC Diduga Terlibat Perusakan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi
|
Laporan: HSBC Diduga Terlibat Perusakan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi | [CLS] Dalam sebuah laporan yang baru saja diterbitkan oleh Environmental Investigation Agency (EIA) mengungkapkan aktivitas perbankan yang dilakukan oleh HSBC yang berkontribusi dalam perusakan hutan hujan tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia melalui program pinjaman yang mereka berikan kepada sejumlah perusahaan kelapa sawit yang merusak habitat alami spesies-spesies langka dan dilindungi.Laporan ini juga menyebutkan bahwa HSBC telah melanggar komitmen ‘green‘ mereka dengan menempatkan orangutan dan sejumlah spesies lainnya dalam bahaya.Pinjaman ini termasuk bantuan finansial senilai 200 juta dollar AS kepada Bumitama Agri, sebuah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Ketapang, Kalimantan Barat dan mengakibatkan sejumlah orangutan harus diselamatkan setelah habitat mereka dibuldoser oleh perusahaan ini. Empat individu orangutan yang berhasil diselamatkan bahkan nyaris tewas setelah mengalami kelaparan dan dua individu lainnya hilang.Dalam kasus lainnya, HSBC juga dituding telah memberikan bantuan senilai 470 juta dollar AS kepada Triputra Agro yang diduga telah membabat hutan di kawasan Lamandau, yang menjadi rumah bagi sejumlah owa dan spesies-spesies terancam lainnya. Ironisnya, HSBC sendiri memiliki komitmen internal dalam perusahaan mereka untuk tidak memberikan pinjaman kepada aktivitas yang terkait dengan penghancuran wilayah-wilayah yang bernilai konservasi tinggi.“Klien HSBC yang berjumlah 60 juta orang di seluruh dunia akan kaget melihat kenyataan bahwa perusahaan dengan kredibilitas setinggi itu dan dengan merk yang terpercaya ternyata mengambil keuntungan dari deforestasi dalam skala besar, meski banyak peroyek mereka sudah membangun pencitraan perusahaan yang berkelanjutan,” ungkap juru bicara EIA Jago Wadley dalam pernyataannya,
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-008-12.json
|
Laporan: HSBC Diduga Terlibat Perusakan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi
|
Laporan: HSBC Diduga Terlibat Perusakan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi | Namun, hal ini disanggah oleh pihak HSBC. “Kami adalah salah satu bank yang memperkenalkan kebijakan kehutanan, dimana dinyatakan bahwa kami tidak akan mendanai alihfungsi hutan dengan nilai konservasi tinggi untuk perkebunan,” ungkap perwakilan perusahaan tersebut yang tidak disebutkan identitasnya, seperti dilansir oleh IBTimes UK. “Dalam kasus kelapa sawit kami memiliki preferensi terhadap klien-klien yang melakukan sertifikasi dibawah skema RSPO.”RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah lembaga yang mengatur proses produksi perusahaan-perusahaan kelapa sawit di dunia agar melakukan produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dimana HSBC menjadi salah satu anggota Dewan Eksekutifnya. Sementara, RSPO sendiri kini banyak menerima protes dari lembaga-lembaga konservasi lingkungan karena dianggap tidak bergigi dan diilai sebagai sekedar upaya ‘greenwash’ atau pencitraan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di dunia agar dinilai ramah lingkungan.“HSBC memang telah mengadopsi prinsip-prinsip ramah lingkungan, namun mereka menyerahkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada pihak lain. Terlalu mudah bagi mereka untuk menyerahkan tanggung jawab kepada RSPO. Yang menjadi kekhawatiran kami adalah ini merupakan industri dimana mereka hanya berupaya memastikan bahwa produksi kelapa sawit terus berjalan,” ungkap Paul Newman dari EIA.Tak terima dinilai sebagai macan ompong, pihak RSPO pun menyanggah melalui juru bicara mereka. “Keanggotaan dan sertifikasi tidak sekedar komitmen kepada publik, namun hal ini dibuktikan dengan proses audit tahunan secara independen, serta serifikasi pihak ketiga terhadap prinsip-prinsip dan kriteris yang dietapkan RSPO. Setiap anggota yang tidak patuh terhadap peraturan ini akan menerima konsekuensi penilaian dari publik dan tekanan publik.”
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2013-008-12.json
|
Laporan: HSBC Diduga Terlibat Perusakan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi
|
Laporan: HSBC Diduga Terlibat Perusakan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi | Untuk membaca lebih lengkap laporan yang dirilis oleh EIA, silakan klik di link ini: http://www.eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Banking-on-Extinction-FINAL-lo-res.pdf [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-012-19.json
|
Pemerintah Sumsel Wacanakan Legalisasi Tambang Batubara Ilegal. Mengapa?
|
Pemerintah Sumsel Wacanakan Legalisasi Tambang Batubara Ilegal. Mengapa? | [CLS] Pernyataan Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel] Herman Deru yang menginginkan legalisasi penambangan batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim, dinilai sejumlah pegiat lingkungan bukan langkah tepat. Mengapa?Dikutip dari Kompas.com, Herman Deru menyatakan dirinya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] tengah mendorong legalisasi tambang batubara rakyat di Kabupaten Muara Enim. Ditargetkan, keputusan itu rampung akhir 2020.Tujuannya, agar pertambangan tersebut dapat berjalan lebih aman dan memiliki standar keselamatan. Dengan begitu, peristiwa kecelakaan yang menewaskan 11 orang akibat longsornya lokasi penambangan pada 21 Oktober 2020 lalu, tidak terulang lagi.“Dalam prosesnya nanti, akan ada sebuah badan usaha, baik itu BUMN atau BUMD yang mengkoordinir aktivitas para penambang tersebut, sehingga semua dapat berjalan secara lebih aman dan memiliki standar keselamatan yang jelas,” kata Herman kepada wartawan yang dikutip Kompas, Jumat [6/11/2020].Baca: 11 Pekerja Tewas Tertimbun di Tambang Batubara Ilegal, Tidak Jauh dari PLTU Sumsel 8 Pius Ginting, Direktur Eksekutif AEER [Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat], menilai keputusan Herman Deru tersebut bukan langkah yang tepat.“Mengapa? Sebab industri batubara menimbulkan berbagai persoalan. Mulai kerusakan lingkungan, kesehatan dari penambangan, gangguan transportasi, hingga pemakaiannya. Masyarakat di Kabupaten Muara Enim memasuki ekonomi tambang batubara walau tak aman, karena tidak tersedia lapangan kerja yang layak dan aman,” kata Pius kepada Mongabay Indonesia, Sabtu [07/11/2020].Selain itu, pelegalan dan perluasan tambang batubara mengakibatkan ketimpangan lahan. Dan warga yang tidak punya lahan, terdorong ke pekerjaan tidak aman. PLTU dan tambang batubara tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja karena menggunakan alat berat berkapasitas besar.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2020-012-19.json
|
Pemerintah Sumsel Wacanakan Legalisasi Tambang Batubara Ilegal. Mengapa?
|
Pemerintah Sumsel Wacanakan Legalisasi Tambang Batubara Ilegal. Mengapa? | “Jadi, seiring pemanasan global, sebaiknya dilakukan moratorium perluasan tambang batubara dan pendirian PLTU. Bukan sebaliknya,” katanya.Pemerintah Sumsel seharusnya mencari atau mendatangkan investor energi terbarukan. “Sebab, bila tetap memperluas penggunaan batubara, industri yang punya konsumen sadar lingkungan ke depan berpotensi menjauhi Sumsel. Contohnya, aliansi perusahaan sekarang membentuk Powering Post Coal,” paparnya.Baca: Lamban Ganti Rugi Lahan, Penyebab Maraknya Penambangan Batubara Liar di Muara Enim? Energi terbarukanDr. Rabin Ibnu Zainal, Direktur PINUS [Pilar Nusantara] Sumsel, sebuah lembaga yang melakukan pemantauan terhadap batubara, menyatakan penjelasan Herman Deru tersebut belum jelas untuk kepentingan rakyat.“Jika disimak pernyataan tersebut, sepertinya Pemerintah Sumsel mau membuat semacam BUMD dan akan mengajukan IUP di wilayah tersebut. Hanya mekanisme BUMD ke penambang rakyat masih belum jelas, apakah akan di sub-kan atau menjadi pekerja kontrak BUMD tersebut,” kata Rabin kepada Mongabay Indonesia, Minggu [08/11/2020].Rabin juga menilai keinginan Herman Deru tersebut terkesan tidak selaras dengan target Sumsel, yang tercantum pada RPJPD [Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah] Sumsel 2005-2025 yang visinya “Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025.Point pertama dari misinya yakni, “Meningkatkan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan berkelanjutan. Batubara bukan energi berkelanjutan,” terangnya.Baca: “Napas yang Terbunuh”, Kesedihan akibat Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim Seperti diberitakan Mongabay Indonesia sebelumnya, pada 2019 lalu, Sumsel menjadi daerah percontohan energi terbarukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2020-012-19.json
|
Pemerintah Sumsel Wacanakan Legalisasi Tambang Batubara Ilegal. Mengapa?
|
Pemerintah Sumsel Wacanakan Legalisasi Tambang Batubara Ilegal. Mengapa? | “[Indonesia] sejatinya kaya sumber energi terbarukan. Sumatera Selatan, patut dicontoh karena berhasil memanfaatkan matahari dan limbah sekam padi jadi pembangkit listrik,” kata Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa saat Kaji Banding PLTS dan PLTBm Sekam Padi di Palembang.Ada tiga pengelolaan sumber energi terbarukan di Sumsel. Pertama, PT. Buyung Poetra Sembada, yang mengelola sawah sekitar 200 hektar di Kabupaten Ogan Ilir [OI], menjadi pelopor pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa [PLTBm] sekam padi di Indonesia.Kedua, pembangkit listrik tenaga surya [PLTSa] Jakabaring. PLTSa ini mulai beroperasi guna memenuhi kebutuhan listrik di kawasan fasilitas olahraga Jakabaring Sport City Palembang saat Asian Games 2018. PLTSa Jakabaring yang memiliki kapasitas 2 MW merupakan PLTSa terbesar di Sumatera.Ketiga, sejak 2013 Pemerintah Sumsel sudah memiliki pembangkit tenaga gas alam [PLTG] compressed natural gas di Ogan Ilir berkapasitas 3x 18 MW.Baca juga: Kala Sumsel jadi Daerah Percontohan Pengembangan Energi Terbarukan Ancaman pandemi virusConie Sema, pegiat Teater Potlot, teater yang beberapa tahun terakhir mengusung isu ekologi menyatakan, “Keinginan Pemerintah Sumsel untuk melegalkan pertambangan batubara rakyat guna menyelamatkan jiwa para penambang, merupakan pilihan kurang tepat.”Sebab, pertambangan batubara yang masif justru lebih banyak berdampak pada kesehatan dan jiwa manusia. “Pertambangan batubara merupakan salah satu pemicu perubahan iklim global.”Seperti diketahui, rusaknya bentang alam seperti terbukanya hutan, serta perubahan iklim global, diyakini sebagai penyebabnya banyak penyakit baru atau serangan wabah virus mematikan.“Memperluas penambangan batubara sama saja kita membuka peluang kemungkinan hadirnya pandemi virus baru. Seharusnya, Pemerintah Sumsel fokus pada pengembangan energi terbarukan yang bersih,” ujarnya. [SEP]
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2014-015-02.json
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta | [CLS] Pandangan pemerintah yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Hukum dan HAM dinilai normatif dan mengabaikan fakta di lapangan. Pemerintah juga coba membantah kriminalisasi masyarakat sekitar dan di dalam hutan dengan dalih ada pasal pengecualian. Padahal gugatan judicial review UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) ini muncul gara-gara sejak terbit hanya menyasar warga. Pasal pengecualian jerat hukum bagi masyarakat yang turun menurun berladang di kawasan hutan, tak pernah menjadi pertimbangan hakim.Andi Muttaqien, koordinator Tim Advokasi Anti Mafia Hutan, mengatakan, baik pemerintah maupun pemohon melihat kriminalisasi petani, masyarakat lokal dan adat harus dihindari.Sayangnya, dalil pengecualian dalam Pasal 11 ayat 4 seakan tak berfungsi dan tak terefleksi dalam pasal-pasal pemidanaan. Sejak UU P3H ada, sudah beberapa masyarakat yang tidak di dalam kawasan hutan terjerat, seperti empat warga Semende Agung di Bengkulu. Pengadilan memutus petani ini hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar!“Di Bengkulu ini jelas-jelas masyarakat adat berladang tradisional yang dikecualikan UU ini, tapi juga kena. Pengecualian ini tidak terejawantahkan dalam pasal-pasal pemidanaan, jadi percuma,” katanya usai sidang gugatan UU P3H dengan agenda mendengarkan pandangan Presiden dan DPR di Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/11/14). DPR tak hadir dalam sidang ini.Edo Rakhman, dari Walhi Nasional mengatakan, hak masyarakat terancam dengan UU ini. Dengan UU P3H, seakan pemerintah berupaya menghilangkan sekaligus tidak mengakui masyarakat adat.“Pemerintah tidak ingin ada komunitas adat hidup di kawasan hutan. Dengan UU ini masyarakat bisa setiap saat dikriminalisasi dan ditangkap. Karena mereka tinggal dan beraktivitas di kawasan hutan. Hidup memanfaatkan kawasan hutan.”
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-015-02.json
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta | Pemerintah mengatakan, UU ini bisa mencegah kebakaran hutan. Menurut kami, sama sekali tidak masuk akal. “Ada UU ini kebakaran hutan makin menjadi, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Jawaban mereka sangat normatif. Tidak melihat fakta di lapangan. Tidak melihat komunitas adat sangat bergantung dan hidup dari hutan.”UU P3H, katanya, tidak memberikan manfaat berarti. UU ini, katanya, tak mampu menindak perusahaan yang nyata-nyata membakar hutan. Masyarakat terus menjadi korban.“Mereka tidak menyebut perusahaan, padahal perusahaan yang menebang di luar konsesi tidak dipidana. Masyarakat dijadikan sasaran.”Saat penyampaian pandangan dari Presiden itu, diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah membacakan lebih dari 20 halaman pandangan terkait gugatan warga dan organisasi masyarakat sipil terhadap UU P3H dan UU Kehutanan.Dalam pandangan itu, Sony Partono, dirjen PHKA KLH dan Hut mengatakan, harus melihat landasan filosofis pembentukan UU P3H dan UU Kehutanan. “UU Kehutanan karena memandang hutan anugerah Tuhan yang tak ternilai. Harus dikelola dengan akhlak mulia demi pembangunan nasional berkesinambungan. Hutan harus dijaga. Negara sebagai pengelola bukan pemilik, tetapi membuat regulasi mengatur kejahatan kehutanan yang tertuang dalam UU.”Landasan filosofis UU P3H, karena perusakan hutan terus terjadi. Pemanfaatan hutan harus terencana dan bertanggung jawab. UU Kehutanan, katanya, belum efektif menindak kejahatan kehutanan. “UU P3H hadir. Tanpa bermaksud menyingkirkan masyarakat adat.”
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-015-02.json
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta | Mengenai gugatan pemohon untuk frasa “dalam kawasan hutan telah ditetapkan, ditunjuk, ataupun sedang diproses penetapan oleh pemerintah.” Frasa ini dianggap tidak memberikan kepastian hukum, karena menyamakan status hutan tetap dengan yang baru sebatas penunjukan. Menurut Sony, kawasan hutan sudah penetapan atau baru sebatas penunjukan tetap berlaku secara UU. “Kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan sebelum ada putusan MK 45 tetap memiliki kekuatan hukum. Jadi ini tidak bertentangan,” katanya.Terkait hak-hak masyarakat adat, katanya, pemerintah mengakui sesuai putusan MK 35. Masyarakat adat diakui sepanjang ada pengakuan dari pemerintah daerah. Masyarakat yang sudah lama tinggal di sekitar atau dalam kawasan hutan, mendapat pengecualian.Namun, katanya, dalam pelaksanaan hukum, pemerintah merujuk pasal 27 UUD 1945, bahwa semua warga memiliki kedudukan sama dalam hukum termasuk norma dalam UU P3H. “Semua pihak tanpa terkecuali bisa saja dijerat dengan UU ini. Termasuk masyarakat adat.”“Masyarakat tetap kita akomodir. Sepanjang diakui hak-hak oleh pemerintah daerah. Bedakan antara masyarakat asli dengan pendatang. Ini yang kita lindungi, masyarakat asli, yang bisa dibuktikan jelas asal-usul bukan dari daerah lain.”Sony mengatakan, UU P3H untuk menyasar kejahatan hutan korporasi. Dalam UU Kehutanan, pasal bisa menjerat korporasi dan perorangan. “UU P3H justru fokus korporasi. Kita prioritaskan ditangani,” katanya kepada wartawan usai sidang.Meskipun begitu, dia mengakui kalau belum ada satupun korporasi terjerat UU ini.Sebaliknya, lebih setahun ini, UU ini telah menjerat belasan warga biasa. Entah memang tak tahu atau apa, Sony membantah. Dia mengatakan, belum ada warga terjerat UU P3H. “Belum ada masyarakat adat kena. UU P3H belum kita perkenalkan. Pemilik modal yang kita sasar. Bukan masyarakat .”
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2014-015-02.json
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta
|
Sidang Gugatan UU P3H, Pemerintah Dinilai Abai Fakta | Menurut dia, UU P3H akan menjerat pelaku perorangan setelah diteliti kemungkinan ada keterkaitan dengan korporasi. “Bisa jadi, perorangan melakukan kerusakan hutan, didanai korporasi.”Pemerintah berharap, MK menolak seluruh gugatan ini.Sidang lanjutan pekan depan penggugat akan menghadirkan saksi warga dan ahli. “Kami akan hadirkan ahli hukum pidana, masyarakat adat, antropologi hukum, sampai administrasi peradilan,” kata Andi. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-010-20.json
|
Apakah Ada Kunang-kunang Laut?
|
Apakah Ada Kunang-kunang Laut? | [CLS] Malam hari, ketika melewati jembatan panjang di Pulau Papan yang terkenal di Taman Nasional Kepulauan Togean, Tania melihat titik-titik menyala dan bergerak di permukaan air laut. Titik menyala itu terlihat mencolok, karena bercahaya dan berkerlap-kerlip.Perempuan lulusan biologi dari Universitas Negeri Gorontalo itu bertanya, apakah itu sejenis hewan laut atau bukan.“Itu adalah kunang-kunang laut,” jawab seorang penduduk lokal, yang mengikutinya dari belakang.Sehari sebelumnya, pertengahan Januari 2023, ketika menaiki perahu tanpa cadik di malam hari, Tania juga melihat pemandangan serupa. Hewan-hewan kecil itu menyala hingga meninggalkan buritan perahu. Tubuh mereka seperti memiliki lampu.“Cahanya kebiruan,” terangnya.Baca: Gemerlap Kunang-kunang, Pesona Wisata Malam Rammang-Rammang Benarkah ada kunang-kunang di laut?Di Toba City, Taman Nasional Ise Shima, Jepang, melihat kunang-kunang laut merupakan tujuan utama. Masyarakat di sana menyebutnya umi hotaru, yang berarti kunang-kunang laut [sea fireflies].Dalam berbagai publikasi ilmiah, kunang-kunang laut juga disebut ostracoda. Dilansir dari science.org, terdapat 150 spesies kunang-kunang luat. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya yang banyak dikenal karena cahanya, yaitu Vargula hilgendorfii dan Cypridina hilgendorfii.Sebuah publikasi ilmiah menyebut bahwa ostracoda, terutama untuk jenis Vargula hilgendorfii mampu menghasilkan cahaya terangnya karena mengeluarkan oksidasi luciferin dan luciferase; senyawa imidazopyrazine, oksigen molekuler yang dikatalisis oleh luciferase. Mekanisme dari enzim inilah yang membuat cahaya keluar, seperti berwarna biru di laut pada malam hari.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2023-010-20.json
|
Apakah Ada Kunang-kunang Laut?
|
Apakah Ada Kunang-kunang Laut? | Bagi para peneliti, ostracoda termasuk hewan yang aneh. Ukuran tubuhnya sangat kecil bahkan tidak lebih besar dari biji wijen. Jika di darat kunang-kunang termasuk jenis serangga, maka kunang-kunang laut ini masuk kelompok krustasea dan memiliki cangkang seperti jenis kerang-kerangan, mirip udang atau kepiting. Seringkali, tidak memiliki insang.Baca juga: Meski Dilindungi, Hewan Berdarah Biru Ini Masih Diburu Perilaku unikSeperti banyak makhluk laut lain, sejumlah ostracoda memanfaatkan bioluminesensi untuk menghindari predasi [serangan predator] dan juga menarik pasangan. Hal inilah yang menarik perhatian para peneliti yang dipimpin Nicholai Hensley dari Universitas California Santa Barbara, dengan judul risetnya “Phenotypic evolution shaped by current enzyme function in the bioluminescent courtship signals of sea fireflies” yang diterbitkan di jurnal The Royal Society [2019].Penelitian tersebut mempelajari perilaku kawin kunang-kunang laut dan menemukan bahwa evolusi salah satu aspek dalam fenotipe [penampilan fisik dan perilaku], yaitu durasi pancaran cahayanya [saat kawin] dibentuk oleh fungsi biokimia.Ternyata, cahaya-cahaya itu keluar karena merupakan pertanda terdapat ancaman dan juga merupakan isyarat untuk menarik pasangannya, hingga membentuk cahaya yang berputar.Beberapa hal yang ditemukan peneliti adalah produksi cahaya dari bioluminesensi yang terinduksi pada 38 spesies. Mereka menemukan perbedaan antara spesies dalam reaksi biokimianya. Kemudian untuk 16 spesies yang telah diteliti, menunjukkan bahwa perbedaan dalam reaksi biokimia berkorelasi non-linier dengan durasi signal atau masa pacaran dari kunang-kunang laut.“Hubungan ini menunjukkan, perubahan pada fungsi dan penggunaan enzim [yang menghasilkan cahaya] telah membentuk evolusi tampilan masa kawin, tetapi mereka secara berbeda berkontribusi pada perubahan fenotipik ini,” tulis para peneliti.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-010-20.json
|
Apakah Ada Kunang-kunang Laut?
|
Apakah Ada Kunang-kunang Laut? | Bagi peneliti, perilaku kawin kunang-kunang laut beragam dan patut diperhatikan.“Dengan mempelajari bagaimana perbedaan perilaku kawin antara spesies, dapat membantu kita memahami bagaimana keanekaragaman dihasilkan pada berbagai tingkat biologis,” tulis peneliti. [SEP]
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2012-047-12.json
|
Temuan Studi: Sawit Penyebab Utama Kerusakan Lahan Gambut Kalimantan
|
Temuan Studi: Sawit Penyebab Utama Kerusakan Lahan Gambut Kalimantan | [CLS] PARA pengembang di Kalimantan, Indonesia, meningkatkan konversi di lahan gambut untuk perkebunan sawit. Kondisi ini mendorong perusakan hutan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Demikian laporan sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences. Penelitian ini menyimpulkan, dengan melihat tren saat ini, hampir semua hutan tak lindung di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akan hilang pada 2020.Penelitian, yang dipimpin oleh Kim Carlson dari Yale dan Stanford University, berdasarkan pada survei sosial ekonomi yang komprehensif, citra satelit resolusi tinggi dan pemetaan karbon dari Ketapang. Di mana daerah ini merupakan rumah bagi beberapa hutan dengan keanekaragaman hayati di planet ini termasuk Taman nasional Gunung Palung.Carlson dan rekan-rekannya menemukan, pada 1994-2001, untuk konversi, para pengembang fokus di hutan dataran rendah, lalu fokus lahan gambut. Pada 2008, hampir 70 persen dari perkebunan baru ada di lahan gambut,hingga memacu emisi karbon dioksida yang cukup besar. Penelian-penelitian menunjukkan sampai 90 persen emisi dari perkebunan sawit berada di lahan gambut tahun 2020.Temuan ini tepat waktu karena industri minyak sawit Malaysia dan Indonesia saat ini tersangkut kasus dengan US Environmental Protection Agency (EPA)—yang menganggap emisi karbon untuk produksi minyak sawit terlalu tinggi. Dalam kesimpulan EPA, sawit berbasis biodiesel tidak akan cukup mengurangi emisi dibanding bahan bakar konvensional. EPA mengasumsikan, sembilan persen minyak sawit dari Malaysia dan 13 persen dari Indonesia diproduksi di lahan gambut. Studi baru menunjukkan, pengembangan sawit di masa depan mungkin terkonsentrasi di lahan gambut. Ini meningkatkan jejak karbon dari sawit, hingga mematahkan protes kalangan industri ini.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2012-047-12.json
|
Temuan Studi: Sawit Penyebab Utama Kerusakan Lahan Gambut Kalimantan
|
Temuan Studi: Sawit Penyebab Utama Kerusakan Lahan Gambut Kalimantan | Temuan-temuan ini juga signifikan karena Indonesia telah berjanji melindungi lahan gambut melalui komitmen mengurangi emisi gas rumah hijau. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun lalu menetapkan penghentian konsesi baru di lahan gambut. Tindakan awal, dengan melarang konversi lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter atau 10 kaki. “ “Mencegah pembentukan minyak sawit di lahan gambut akan menjadi penting bagi setiap strategi pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Carlson dalam sebuah pernyataan.Keseluruhan temuan riset, menyebutkan, sebagian perkebunan sawit di Ketapang dikembangkan di lahan gambut sampai 2011. Untuk mengendalikan emisi dari ekspansi sawit, para penulis berpendapat, Ketapang perlu melindungi kayu dan hutan yang ditebangi serta mencegah kebakaran lahan pertanian. Meski begitu, menurut penelitian, konversi 280.000 hektare dari satu juta hektare tanah masyarakat tahun 2020 hampir tak terelakkan. Kasus yang paling mungkin adalah 35 persen dari seluruh lahan masyarakat akan dibuka sawit dalam tahun 2020.“Sayangnya perlindungan hutan dan lahan gambut tidak secara otomatis menghasilkan manfaat bagi masyarakat setempat,” kata anggota tim peneliti, Lisa Curran, profesor antropologi di Universitas Stanford. “Untuk menjadi benar-benar berkelanjutan, perusahaan sawit tidak hanya harus melindungi hutan dan cadangan karbon, tetapi harus memastikan setiap tanah yang diperoleh dari petani kecil dan penduduk memenuhi kriteria untuk persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, serta kompensasi yang adil dan transparan.”Carlson menambahkan, penelitian penting menggabungkan dampak perluasan perkebunan sawit dan konversi hutan terhadap masyarakat lokal. “Awalnya kami memutuskan memasukkan orang dalam penilaian kami,” kata Carlson. “Penduduk setempat dan tanah mereka sering terlupakan dalam pembahasan tentang hutan.” [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2019-046-06.json
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh | [CLS] Hukum adat merupakan perangkat penting dari kepercayaan, tradisi yang menyuburkan nilai-nilai dan praktek bijak masa lampau. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2 menyatakan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Panglima Laot merupakan salah satu institusi hukum adat tertua, memperoleh legitimasi UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyusul Qanun Nomor 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Nomor 10/2008 tentang Lembaga Adat.Hukum adat laot Aceh mengatur berbagai hal terkait aktivitas di sektor kelautan. Mulai dari penerapan batasan wilayah, hari pantang melaut, pelestarian lingkungan, pelaksanaan ritual, relasi sosial dan ketentuan lain.Panglima Laot, memiliki tugas menegakkan aturan adat laot dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Sanksi dapat berupa penyitaan hasil tangkapan hingga membayar denda dan pelarangan melaut untuk jangka waktu tertentu.Panglima Laot dianggap sebagai salah satu sistem adat yang paling lestari di Nusantara. Sejumlah publikasi menyebutkan bagaimana peran penting Panglima Laot hingga kini.Sayang, tidak cukup banyak rujukan yang mengurai tantangannya. Bahasan mengenai Panglima Laot berkisar pada keagungan sejarah, muatan hukum tata kelola sumber daya sistem tersebut semata. Padahal, terlepas dari peran penting Panglima Laot, tersingkap sejumlah tantangan. Melacak Asal Mula Panglima LaotPanglima laot bermula pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Islam Aceh (1607-1636). Kala itu, Panglima Laot bertugas memobilisasi masyarakat pesisir untuk berperang serta memungut biaya cukai pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-046-06.json
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh | Pada masa setelah kemerdekaan diraih, tugas dan peran Panglima Laot beralih sebagai pemimpin adat dan mengatur kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur wilayah penangkapan, penambatan perahu dan penyelesaian konflik.Seiring waktu, Panglima Laot mengalami perubahan. Secara tradisional masyarakat Aceh hanya mengenal Panglima Laok Lhok atau wilayah pesisir pantai, dimana nelayan berdomisili dan melakukan usaha penangkapan ikan. Lhok merujuk pada satu desa pantai, beberapa desa (kemukiman) satu kecamatan atau satu kepulauan. Panglima Laot Kabupaten kemudian terbentuk saat musyawarah Panglima Laot se-Aceh di Kota Langsa tahun 1982. Struktur baru tersebut dimaksudkan memudahkan koordinasi dan penyelesaian sengketa antar Lhok.Pada tahun 2000, lewat pertemuan Panglima Laot di Kota Sabang dan Banda Aceh, Panglima Laot Provinsi juga dibentuk. Panglima Laot, Tantangan dan Perannya dalam Konteks Kekinian Namun, nyatanya, di beberapa wilayah (Lhok) pelaksanaan hukum adat dan peran Panglima Laot tidak berjalan seperti seharusnya. Pengetahuan mengenai hukum adat laot kian tergerus, khususnya di generasi yang lebih muda. Tanggung jawab yang diemban Panglima Laot tidak disokong kapasitas yang setara.Dahulu, posisi Panglima Laot dipegang oleh figur yang memiliki karisma, wawasan dan pengetahuan mumpuni di bidang kelautan. Belakangan ini Panglima Laot tidak lagi selalu dijabat pemimpin representatif.Dengan kapasitas yang tidak memadai, tidak mudah bagi Panglima Laot untuk menjalankan fungsi sebagaimana diharapkan. Akibatnya, berbagai pelanggaran atas hukum adat, misalnya penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang destruktif, lumrah terjadi.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-046-06.json
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh | Secara kelembagaan, Panglima Laot tidak mendapatkan akses yang cukup untuk membangun kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dari sisi pembiayaan. Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk Pemangku Adat Panglima Laot maupun pengelolaan lembaga, dari Lhok sampai Kabupaten.Umumnya kebutuhan operasional Panglima Laot mengandalkan pungutan bersumber dari nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan musiman. Tidak jarang bahkan biaya harus dipenuhi sendiri oleh Panglima Laot sendiri. Tentu saja tidak mudah bagi sebagian Panglima laot yang juga hidup dalam keterbatasan. Akibatnya, jabatan Panglima Laot tidak menarik bagi mereka yang berkecukupan.Tantangan lain berkaitan dengan ketidakjelasan batasan wilayah tangkapan dan kelola antar lhok maupun batas antara wilayah adat dan batas administratif pemerintah. Saat ini nelayan dinilai bebas menangkap ikan di mana saja di seluruh perairan Aceh. Sementara dari konteks penyelesaian sengketa, nelayan tersebut akan berhadapan dengan Panglima Laot setempat di wilayah sengketa terjadi. Mencermati sejumlah tantangan tersebut, dibutuhkan upaya serius memperkuat kelembagaan Panglima Laot dan mengembalikan peran dan fungsinya sebagai bagian dari struktur adat untuk memimpin pelaksanaan hukum adat laut.Selain itu, butuh kejelasan peran dan fungsi Panglima Laot Kabupaten dan Provinsi dalam koordinasi lembaga adat laot dan pemerintah. Penguatan kelembagaan juga berkaitan dengan internalisasi Qanun Nomor 9/2008 tentang Pembinaaan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10/2008 tentang Lembaga Adat kepada Nelayan.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-046-06.json
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh
|
Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh | Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan ekonomi kelembagaan dan aparatur Panglima Laot mutlak dibutuhkan, agar Panglima Laot dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Guna mendukung pengawasan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan dibutuhkan kerjasama antara Panglima Laot dengan Pemerintah terkait kejelasan batas wilayah dan pembagian peran dalam fungsi pengawasan terhadap pelarangan berbagai aktivitas yang merusak.Sejatinya, kebijakan dan program kelautan-perikanan berkelanjutan harus turut mengungkit kapasitas Panglima Laot, nelayan dan masyarakat pesisir. Panglima Laot semestinya ditempatkan sebagai mitra Pemerintah, tidak saja pada aspek pengawasan, namun dalam ranah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara keseluruhan.Demikian, pengakuan Panglima Laot seyogyanya dilekatkan juga dengan kebijakan pendanaan.Tanpa upaya sunggguh-sungguh memperkuat Panglima Laot, sulit mengharapkan institusi ini memberi andil atas tata kelola laut. Bukan mustahil, kelak hanya ada sebagai formalitas semata! * Ina Nisrina (Senior Coordinator Aceh) dan Suryani Amin (Knowledge Management Coordinator) pada Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Isi artikel ini merupakan tanggung jawab penulis [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2014-033-14.json
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau | [CLS] Sekitar tahun 2007, pasca reformasi, masyarakat sekitar kota Surabaya membalak secara liar hutan mangrove di kawasan pantai timur Surabaya (Pamurbaya), Jawa Timur. Pembalakan itu bahkan sampai merusak sekitar 10 hektar hutan bakau di sepanjang bibir pantai dan muara Kali Saridamen, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Wonorejo, serta di pesisir utara Surabaya. Bahkan, sekitar 100 ribu pohon yang berfungsi untuk menangkal abrasi air laut itu sudah dipotong berkeping-keping.Melihat kondisi itu, Lulut Sri Yuliani, merasa sedih. Sebagai seorang pendidik, dia tahu hutan bakau berfungsi penting menjadi sabuk pelindung pesisir dan pemukiman masyarakat dari paparan ombak dan tsunami.Kerusakan mangrove itu membuat mantan guru bahasa jawa itu berpikir bagaimana menyelamatkan dan melestarikan kembali hutan mangrove yang dulu rimbun dan asri.Lulut bersama masyarakat memulai gerakan penyelamatan mangrove dengan menanam kembali kawasan yang gundul dengan mangrove sejenis. Namun upayanya itu diakui tidak dapat secara langsung memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, serta mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif menyelamatkan lingkungan.Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan mangrove secara kurang tepat, menjadikan Lulut harus mencari cara lain untuk mengubah paradigma masyarakat yang keliru.Gerakan penyelamatan mangrove juga dilakukan dengan mengajak masyarakat menjaga aliran sungai yang terhubung dengan hutan mangrove, seperti mengajak untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, mengurangi pemakaian sabun detergen dan menggantinya dengan sabun yang lebih ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis tanpa harus merusak lingkungan atau ekosistem hutan mangrove.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2014-033-14.json
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau | “Kami mengajak masyarakat untuk ikut menangkal ombak dengan menanami kembali hutan mangrove yang rusak, juga memberdayakan masyarakat dengan menggunakan ragam hayati di sekitar sungai tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya,” kata Lulut kepada Mongabay.Pemberdayaan masyarakat dengan menjaga dan melestarikan mangrove, namun tetap dapat memperoleh manfaat dari mangrove, merupakan cara mengajak masyarakat mengubah pola pikir untuk menjaga lingkungan disekitarnya. Tanpa mengubah pola pikir, mustahil bagi dirinya untuk dapat menjaga hutan mangrove yang rawan dirusak kembali.“Target kita bukan luasannya hutan mangrove yang diselamatkan, tapi justru target manusianya. Kalau satu orang mengerjakan sepuluh hektar, tapi kalau hanya berpangku pada satu orang saja maka nanti tambahnya hanya sepuluh hektar. Tapi kalau SDM-nya dibangun, maka perbaikan di Indonesia bahkan dunia akan lebih cepat. Percuma kalau kita menanam tapi kemudian oleh orang lain dirusak,” paparnya.Melalui mangrove atau dalam bahasa latin rhizophora, dia mengenalkan batik mangrove, yaitu dengan mangrove sebagai pewarna alami batik yang ramah terhadap lingkungan. Lewat batik mangrove pula, Lulut berhasil memberdayakan banyak orang untuk terlibat dalam upaya konservasi dan pelestarian lingkungan, khususnya hutan mangrove, seperti di wilayah Kecamatan Wonorejo, Gununganyar, Keputih dan sekitarnya.“Kita buat produk yang concern ke konservasi, baik di mangrove maupun di hutan pegunungan, jadi kita memang concern ke lingkungan. Dengan membangun lingkungan kita mau menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa sejahtera, melalui kepedulian dengan lingkungan. Selain itu apa yang kita lakukan aman tidak perlu konflik,” ujar penerima penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan pada 2011 itu.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2014-033-14.json
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau | Meninggalkan profesi semula sebagai seorang pendidik, Lulut merintis pembuatan batik mangrove, yang didesain khusus sesuai semangat perjuangan yang dibawanya. Dengan mendirikan Batik SeRu atau seni Batik Mangrove Rungkut Surabaya, dan juga Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Griya Karya Tiara Kusuma yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk-produk mangrove yang dihasilkan oleh warga setempat, Lulut ingin mangrove menjadi ikon baru Kota Surabaya yang dikenal masyarakat luas.“Batik ini satu-satunya batik ikon lingkungan, kita harap ini menjadi unggulan dari daerah dan memunculkan banyak orang untuk melakukan hal yang sama, tapi tidak menjiplak,” kata Ketua Forum Peduli Lingkungan (FPL) Kecamatan Rungkut di tahun 2007 itu.Saat ini motif batik di tempatnya telah ada sebanyak 2.017 pakem, yang dari pakem itu diharapkan akan muncul ribuan desain batik bertema lingkungan. Dengan menggunakan sistem manajemen lima jari-jari, Lulut berharap bahwa batik yang dibuat tidak sekedar untuk dijual, melainkan juga untuk konservasi lingkungan.“Batik mangrove bukan sekedar bikin batik terus dijual, tapi harus untuk limgkungan, untuk konservasi. Karena semua penjualannya untuk konservasi, semua labanya untuk pengembangan riset, pemberdayaan masyarakat, dan untuk konservasi,” tandasnya.Setiap orang yang bergabung dengan Komunitas Batik SeRu miliknya, diwajibkan menanam mangrove. Hal ini untuk membuktikan kecintaan orang tersebut pada lingkungan. Batik yang terjual dilengkapi dengan sertifikat, yang hanya dikeluarkan satu desain untuk satu pembeli. Dengan membeli batiknya, pembeli juga ikut menanam satu pohon mangrove.“Kalau orang mengaku, tapi tidak mampu menunjukkan sertifikasi batik mangrove, dan tidak bisa menunjukkan berapa laba yang diberikan untuk konservasi, pengembangan, dan riset, maka itu palsu,” kata Lulut.
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2014-033-14.json
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau | “Orang yang mengerjakan batik mangrove ini harus cinta lingkungan, kalau dia tidak cinta maka dia akan merusak. Makanya batik mangrove tidak menggunakan bahan kimia. Kalau bahannya kimia, itu bisa memicu kanker kulit,” terangnya.Pemberdayaan MasyarakatSelain Batik Mangrove, pemanfaatan mangrove beserta produk yang dihasilkan juga dapat dijadikan modal dasar pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan mangrove mulai dari daun, batang, akar, hingga buahnya menjadi produk yang dapat mendatangkan nilai ekonomis.Mangrove sendiri kata Isroi Yati, salah satu kader lingkungan anggota Komunitas batik SeRu, dapat dimanfaatkan menjadi beraneka macam produk, seperti produk makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pengganti bahan bakar, serta pewarna dan motif batik.Butuh waktu 15 tahun untuk memberdayakan masyarakat di Pamurbaya yaitu 3 tahun jadikan pengusaha, 3 tahun selanjutnya pembinaan kampung unggulan, 3 kemudian kawasan unggulan, 3 tahun sesudahnya menjadi unggulan daerah setempat.“Bisa untuk makanan, bisa juga untuk minuman. Bisa dibuat kue, stik, bakery (roti), tempe. Bisa juga dibuat untuk sabun, pembersih lantai. Limbahnya dipakai untuk pewarna batik. Ampasnya bisa untuk pengganti bahan bakar, atau briket. Semua itu bisa dijual,” kata Isroi, kader lingkungan asal Kedung Asri, Surabaya.Isroi mengaku awalnya tidak mengetahui manfaat mangrove. Namun dengan adanya informasi dan pemberian pengetahuan dari Lulut serta kader lingkungan lainnya, dirinya semakin mengetahui manfaat mangrove dan serta olahan yang dapat dibuat dari produk mangrove.“Seperti sirup mangrove itu selain rasanya yang manis seperti madu, juga mengandung banyak vitamin C yang berguna untuk nutrisi kulit. Saya pernah panas dalam parah, tenggorokan sakit, setelah minum sirup mangrove alhamdulillah sembuh dalam 2 hari,” katanya.
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2014-033-14.json
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau
|
Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau | Daun dan ragi dari mangrove juga dapat digunakan untuk membuat tempe, yang hasilnya berbeda dari tempe pada umumnya. Selain rasa yang berbeda, tempe dari mangrove diyakini kaya akan vitamin serta nutrisi dari produk hasil laut.“Kalau tempe, gurihnya itu lebih nyes, karena disitu ada kandungan garam, vitamin dari hewan laut seperti ikan dan udang. Jadi lebih gurih dan lebih awet,” tambahnya.Lulut menambahkan, pemberdayaan masyarakat melalui mangrove ini diyakini akan dapat memperbaiki ekosistem hutan mangrove yang banyak rusak akibat perbuatan manusia. Selain memberdayakan masyarakat, kesadaran untuk ikut menjaga lingkungan dalam hal ini ekositem hutan mangrove, akan dapat menularkan gerakan peduli pelestarian lingkungan di daerah-daerah lain.“Ini kami sosialisasikan pula ke luar Surabaya, seperti Malang, Pasuruan, Jember, Mojokerto, Madura, bahkan juga di luar pulau seperti Kalimantan. Harapannya mangrove kita terjaga dan lestari, sementara masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat secara ekonomis dari gerakan peduli lingkungan ini,” pungkas Lulut yang mentargetkan 25 tahun kedepan kerusakan ekosistem hutam mangrove sudah tidak ada lagi. [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2018-029-19.json
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses?
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses? | [CLS] Perayaan Hari Maritim Nasional, tiga hari lalu, 21 Agustus 2018, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi sejauh mana fokus Porom Maritim yang dibawa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah berjalan. Dalam empat tahun terakhir, Poros Maritim menjadi tumpuan masyarakat pesisir untuk mengembangkan dirinya.Tetapi, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) memberi penilaian khusus untuk kinerja Poros Maritim dan menyimpulkan bahwa periode kepemimpinan Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Jalla, dianggap gagal mensejahterakan masyarakat pesisir Indonesia.Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta, Selasa (21/8/2018) mengatakan, dalam melaksanakan poros maritim dunia, ada lima pilar yang selalu menjadi pijakan Indonesia dalam bekerja. Kelimanya, adalah (1) membangun kembali budaya maritim Indonesia, (2) menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, dan (3) memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.Kemudian, Susan menyebutkan, pilar berikutnya atau keempat yang menjadi pijakan, adalah penerapan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.“Untuk terakhir atau kelima, yaitu membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” tutur dia.baca : KNTI : Poros Maritim, Masih Belum Jelas Hingga Sekarang
|
[0.0, 0.5, 0.5]
|
2018-029-19.json
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses?
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses? | Menurut Susan, pilar yang menjadi pijakan dalam melaksanakan pembangunan poros maritim dunia di Indonesia, sudah berjalan sejak Jokowi memimpin Negeri ini empat tahun lalu. Tetapi, selama itu pula, Indonesia hanya dijadikan sebagai sub narasi One Belt One Road (OBOR) Tiongkok. Kinerja tersebut, menjelaskan bahwa kepemimpinan Jokowi gagal mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.“Indonesia harus melayani kepentingan ekonomi-politik Pemerintah Tiongkok. Di sisi lain, Pemerintah juga semakin memperlihatkan keberpihakannya kepada investor,” ungkapnya.Bukti bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi lebih banyak berpihak ke investor, Susan mengungkapkan, banyak proyek yang dilaksanakan dengan dalih untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kenyataannya, proyek-proyek tersebut hanya sebagai pembungkus saja untuk memuluskan jalan keberpihakan kepada para pemilik modal.Adapun, proyek-proyek yang dibangun dengan dalih untuk meningkatkan daya saing Indonesia, di antaranya proyek reklamasi, proyek destinasi wisata baru, konsesi tambang di pesisir, serta berbagai proyek lainnya yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir. Di saat yang sama, kesejahteraan masyarakat pesisir justru berjalan di tempat dan itu menjadi kabar buruk bagi masyarakat pesisir.baca juga : Begini Kampanye Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Wujudkan Indonesia Negara MaritimSusan menambahkan, selama empat tahun Jokowi memimpin Indonesia, sebanyak 38 wilayah pesisir di Indonesia sudah menjalani proses reklamasi. Proyek yanga sudah berjalan itu, pada kenyataannya memunculkan permasalahan karena ada lebih dari 700 ribu keluarga nelayan yang terdampak dan terpaksa kehilangan wilayah tangkapan ikan.
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2018-029-19.json
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses?
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses? | Selain proyek reklamasi, Susan menyebutkan, masyarakat pesisir di Indonesia juga menderita oleh proyek pertambangan pesisir dan proyek pariwisata pesisir serta pulau-pulau kecil yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah melalui proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Untuk proyek tambang, sebanyak 32 ribu keluarga nelayan menjadi terdampak.“Sementara itu, proyek pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang merampas ruang hidup, menjadi ancaman setidaknya bagi satu juta keluarga nelayan di Indonesia. Kesimpulannya, setelah empat tahun poros maritim, masyarakat pesisir di Indonesia tak lebih sejahtera. Sebaliknya, mereka semakin kehilangan ruang hidup akibat kebijakan pembangunan,” tandasnya.menarik dibaca : Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir? Labuan BajoSalah satu contoh kebijakan yang sudah merugikan masyarakat pesisir, adalah Peraturan Presiden No.32/2018 tertanggal 5 April 2018 tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Perpres tersebut menjadi yang ketiga setelah BOP Danau Toba di Sumatera Utara, dan BOP Borobudur Jawa Tengah.Tak cukup disitu, Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA Parid Ridwanuddin memastikan, Presiden masih akan menerbitkan Perpres yang sama untuk BOP Wakatobi dan BOP Bromo Tengger Semeru. Khusus untuk BOP yang ada di wilayah pesisir, dia menyebut bahwa pembentukan BOP menjadi catatan negatif karena itu sama saja dengan merampas ruang hidup masyarakat yang ada di kawasan pesisir.Parid mengatakan, di dalam Perpres 32/2018 Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3, disebutkan bahwa BOP Kawasan Labuan Bajo Flores akan menguasai wilayah paling sedikit hingga mencapai 400 hektar, yang diantaranya meliputi Desa Gorontalo seluas 83 hektar dan Desa Nggorang seluas 83 hektar. Keduanya terletak di kecamatan Komodo.baca : Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Ditetapkan Presiden, Apa yang Harus Dibenahi?
|
[0.5, 0.5, 0.0]
|
2018-029-19.json
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses?
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses? | Adapun, total kawasan di bawah kontrol dan penguasaan BOP tersebar di 6 kabupaten, di Nusa Tenggara Timur, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, dan Flores Timur. Dalam catatan KIARA, kawasan Pariwisata di bawah kontrol dan penguasaan BOP tak hanya terletak di kawasan daratan, tetapi juga masuk di kawasan pesisir.“Hal ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat pesisir di enam kabupaten yang dijadikan kawasan BOP Labuan Bajo Flores,” jelasnya.Menurut Parid, pembentukan BOP Labuan Bajo Flores merupakan cara baru perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya di NTT. Kesimpulan itu muncul, karena di dalam Perpres 32/ 2018, Pasal 23 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa BOP Kawasan Labuan Bajo Flores memiliki wewenang untuk menyewakan dan atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga, serta menerima uang pembayaran sewa dan atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.baca juga : Marta Muslin: Turisme Labuan Bajo Harus Buat Warga Lokal Sejahtera Sementara, Direktur Eksekutif WALHI NTT Umbu Wulang Tana Amahu Paranggi menuturkan, akibat proyek BOP yang sudah digulirkan dan diperkuat dengan Perpres, tak sedikit masyarakat pesisir yang tak bisa lagi mengakses laut untuk menangkap ikan. Hal itu terjadi, karena masyarakat sudah dilarang memasuki BOP Labuan Bajo Flores yang menjadi kawasan pariwisata.“Setidaknya ada 1.719 nelayan yang tinggal di kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo yang terancam ruang hidupnya,” ungkapnya.Paranggi menyebutkan, akibat proyek pariwisata di NTT, seorang warga di Kabupaten Sumba Barat bernama Poro Duka harus meregang nyawa. Dia menjadi korban dari proyek yang didesain bukan untuk membangun kehidupan masyarakat pesisi. Akan tetapi, proyek seperti itu disediakan untuk memberi kemudahan para investor dalam mencari rupiah.
|
[0.0, 0.5, 0.5]
|
2018-029-19.json
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses?
|
Apakah Pembangunan Poros Maritim Sudah Sukses? | Dari data KIARA, diketahui jumlah masyarakat pesisir di enam kabupaten sangat banyak. Di Kabupaten Manggarai Barat, jumlahnya mencapai 1.026 rumah tangga Perikanan (RTP), Kabupaten Manggarai sebanyak 841 RTP, Kabupaten Ngada sebanyak 917 RTP, Kabupaten Ende sebanyak 2.010 RTP, Kabupaten Sikka sebanyak 1.493 RTP, dan Kabupaten Flores Timur sebanyak 3.047 RTP.“Total rumah tangga nelayan yang akan terdampak proyek pariwisata ini sebanyak 9.334 keluarga,” tegas dia.Tak hanya soal pembangunan fisik, Paranggi kemudian mengkritik pendanaan proyek-proyek seperti itu. Khusus untuk proyek BOP seperti di Labuan Bajo Flores, pendanaan terpaksa dilakukan dengan cara berhutang kepada lembaga-lembaga donor internasional seperti Bank Dunia.“Setelah Proyek KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, dan KSPN Mandalika, kini Proyek KSPN Labuan Bajo Flores akan didanai oleh utang dari World Bank. Pemerintah harus segera menghentikan proyek ini demi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir yang lebih berdaulat di atas tanahnya sendiri,” pungkasnya. [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2013-050-01.json
|
Penelitian: Populasi Kera Hitam Sulawesi Stabil Satu Dekade Terakhir
|
Penelitian: Populasi Kera Hitam Sulawesi Stabil Satu Dekade Terakhir | [CLS] Sejak era 1970an populasi kera hitam Sulawesi (Macaca nigra) yang terancam punah semakin menyusut jumlahnya. Namun sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh University of Washington di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kera hitam ini, kini semakin stabil dalam satu dekade terakhir. Temuan ini dimuat dalam edisi Januari jurnal American Journal of Primatology.“Limabelas tahun silam populasi kera hitam Sulawesi ini nampaknya akan terus mengalami penyusutan populasi dan akan musnah,” ungkap Randal Kyes, penulis utama dari University of Washington. Namun bukan berarti bahwa semuanya kini sudah beres dan kita tidak perlu lagi khawatir tentang keberlangsungan satwa ini, tetapi bagaimanapun, kondisi saat ini merupakan sebuah berita bagus dibanding kondisi selama 30 tahun sebelumnya di cagar alam.”Sejak tahun 1997, Kyes dan mitra peneliti dari Indonesia telah melakukan sebuah studi tentang kera hitam ini di Cagar Alam Tangkoko di Sulawesi Utara. Penelitian ini berlangsung sejak tahun 1999, dan proses pengumpulan data dilakukan hingga tahun 2011 silam.Dari hasil penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa tingkat kepadatan kelompok kera hitam telah meningkat dari 3,6 kelompok per kilometer persegi di tahun 1999 menjadi 3,9 kelompok di tahun 2005 dan menjadi 4,3 kelompok di tahun 2011. Mereka juga menemukan adanya peningkatan secara bertahap dalam jumlah individu per kilometer persegi, yaitu sekitar 32,4 ekor di tahun 1999, menjadi 53,8 kilometer persegi di tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 61,5 ekor di tahun 2011.Dari hasil perhitungan ini, jumlah populasi kera hitam kini kembali ke nyaris 20 tahun silam, dimana di tahun 1994 dilaporkan bahwa jumlah kelompok per kilometer persegi adalah 3,9 kelompok dan jumlah individu mencapai 68,7 ekor. Sementara, penelitian di tahun 1978 menunjukkan bahwa kondisi populasi kera hitam di masa itu adalah 10 grup per kilometer persegi dengan jumlah populasi 300 ekor.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2013-050-01.json
|
Penelitian: Populasi Kera Hitam Sulawesi Stabil Satu Dekade Terakhir
|
Penelitian: Populasi Kera Hitam Sulawesi Stabil Satu Dekade Terakhir | “Kami menemukan bahwa penurunan jumlah populasi kera hitam kini melambat,” ungkap Kyes. “Kira-kira sekitar 10 tahun silam hal ini mulai berubah. Kami melihat kondisi populasi mulai menuju ke keadaan yang seimbang, namun tanpa adanya kerja keras dari masyarakat lokal dan lembaga pelestarian internasional yang bekerja keras di kawasan cagar alam ini, maka kera ini bisa kembali terancam punah.”Perburuan dan hilangnya habitat menjadi penyebab utama musnahnya populasi kera hitam di beberapa dekade sebelumnya. Seperti kita ketahui, masyarakat di MInahasa memiliki budaya untuk mengonsumsi berbagai jenis satwa, hal ini pun terjadi dengan kera hitam yang seringkali menjadi menu istimewa di meja makan. Kendati para peneliti tidak mempelajari hal ini terlalu dalam di penelitian ini, para peneliti memberikan arahan kepada anak-anak yang tinggal di sekitar Cagar Alam Tangkoko untuk tidak melakukan perburuan dan menjebak satwa. Selain penelitian, para ahli juga memberikan kursus lapangan kepada para mahasiswa dan warga sekitar tentang biologi konservasi dan ilmu kesehatan.Mereka menyatakan bahwa upaya ini sungguh membantu. Mereka tidak melarang secara langsung untuk tidak memakan kera, namun mereka mengingatkan bahwa tidak akan banyak kera hitam yang akan tersisa di masa depan. Para ahli juga mengajarkan anak-anak ini agar meminta orang tua mereka mengonsumsi makanan lain selain kera dan satwa dilindungi lainnya.Penelitian yang didanai oleh Woodland Park Zoo di Seattle Amerika Serikat ini juga melibatkan peneliti Indonesia seperti Entang Iskandar dari Pusat Penelitian Primata Institut Pertanian Bogor, dan Jane Onibala, Umar Paputungan serta Sylvia Laatung dari UNiversitas Sam Ratulangi, Manado, ada juga Falk Huettmann dari University of Alaska-Fairbanks.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2013-050-01.json
|
Penelitian: Populasi Kera Hitam Sulawesi Stabil Satu Dekade Terakhir
|
Penelitian: Populasi Kera Hitam Sulawesi Stabil Satu Dekade Terakhir | CITATION: Randall C. Kyes, Entang Iskandar, Jane Onibala, Umar Paputungan, Sylvia Laatung, Falk Huettmann. Long-Term Population Survey of the Sulawesi Black Macaques (Macaca nigra) at Tangkoko Nature Reserve, North Sulawesi, Indonesia. American Journal of Primatology, 2013; 75 (1): 88 DOI: 10.1002/ajp.22088 [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2019-071-07.json
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional?
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional? | [CLS] Masa depan sektor perikanan tangkap dikhawatirkan akan terpuruk jika tidak dilakukan koreksi dan penanganan yang benar dari sekarang. Kekhawatiran itu muncul, karena Indonesia saat ini terlibat dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN dengan enam negara mitra ekonomi dan juga tiga negara Asia Timur, yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.Kerja sama yang melibatkan sembilan negara tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, dikenal dengan nama Regional Comprehensive Economie Partnership (RCEP) dan pada akhir Februari lalu baru saja melangsungkan perundingan di Nusa Dua, Bali, Indonesia.Susan menjelaskan, sebagai wadah kerja sama ekonomi dan perdagangan, RCEP diarahkan untuk menjadi pasar perdagangan bebas terbesar di dunia. Untuk itu, dalam setiap perundingan yang dilaksanakan, isu yang diangkat tidak hanya mencakup perdagangan barang dan jasa saja. Melainkan juga, perlindungan investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa.“Dan juga tentang e-commerce, government procurement, serta perlindungan hak kekayaan intelektual,” tutur dia, di Jakarta, akhir pekan lalu.baca : Sudah Tepatkah Kebijakan Pemerintah di Sektor Kelautan dan Perikanan? Di antara bahasan-bahasan tersebut, Susan menyebutkan, RCEP menginisiasi negara-negara yang terlibat kerja sama untuk melaksanakan liberalisasi jasa perikanan tangkap. Melalui kerja sama tersebut, negara-negara yang terlibat akan bisa melakukan penangkapan ikan di perairan negara-negara tersebut. Termasuk, perairan Indonesia yang akan menjadi wilayah tangkapan ikan bagi sembilan negara tersebut.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-071-07.json
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional?
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional? | Menurut Susan, kerangka kerja sama yang dibuat dalam RCEP tersebut jelas akan berdampak buruk pada sektor perikanan tangkap nasional dan sekaligus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan adanya kebebasan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, itu akan mengancam keberlangsungan hidup jutaan nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada sumber daya perikanan.“Nelayan tradisional harus bersaing dengan kapal-kapal besar penangkap ikan negara-negara RCEP. Selain itu, kebijakan tersebut akan berdampak pada eksploitasi sumber daya alam perikanan Indonesia,” katanya.Dengan kata lain, Susan melihat bahwa perundingan RCEP yang sudah dilaksanakan tidak akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan delapan juta nelayan tradisional di Indonesia. Di sisi lain, perundingan itu, justru menjadi ancaman sangat serius bagi kedaulatan Negara dan juga masyarakat pesisir dan Indonesia. Ancaman InvestasiDengan melaksanakan liberalisasi jasa perikanan tangkap, Susan menyebut bahwa jalan investor untuk menancapkan bisnisnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di sektor pariwisata bahari akan semakin mudah. Terlebih, saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat mendorong investasi di bidang pariwisata yang dibalut dalam nama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 10 lokasi.“Dari 10 lokasi tersebut, tujuh kawasan itu berada pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka adalah Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kuta Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, Wakatobi, dan Kepulauan Seribu,” paparnya.Susan menambahkan, kuatnya dorongan Pemerintah Indonesia dalam menggenjot investasi pada sektor pariwisata, karena Negara sangat berharap sektor tersebut bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Untuk 2019 saja, Pemerintah menargetkan pemasukan devisa dari sektor pariwisata hingga mencapai Rp280 triliun.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-071-07.json
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional?
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional? | baca juga : Jepang Bisa Lemahkan Indonesia di Pasar Perikanan Global? Upaya keras yang sedang dilakukan Pemerintah itu, bagi Susan semakin menegaskan bahwa Negara tidak memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat pesisir. Hal itu terbukti, karena dari KSPN, ruang hidup masyarakat pesisir sudah dirampas. Dia kemudian mencontohkan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, menghadapi kenyataan sedang mendapat ancaman kriminalisasi karena KSPN.“Ada 312 kepala keluarga yang berkonflik dengan sebuah perusahaan pariwisata dan terancam dikriminalisasi,” tuturnya.Selain di pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah DKI Jakarta, Susan menambahkan, ancaman serupa juga kini dirasakan masyarakat yang tinggal di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Di sana, lebih dari 300 KK terusir dari kawasan pesisir dan kehilangan wilayah tangkapan tradisional mereka saat bekerja sebagai nelayan skala kecil.Melalui RCEP, Susan menegaskan, investasi pariwisata semakin diperkuat dan untuk kepentingan itu Pemerintah akan banyak melakukan deregulasi menyesuaikan dengan kepentingan investasi. Dengan kata lain, sampai kapanpun masyarakat pesisir tetap akan menjadi korban. Untuk itu, atas nama KIARA, dia meminta Pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan RCEP karena tidak akan memberikan apa-apa bagi masyarakat pesisir di Indonesia.“Perundingan RCEP karena tak memiliki dampak baik bagi kehidupan masyarakat pesisir,” pungkasnya.Sebelumnya, kritikan juga dikampanyekan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada Januari lalu. Saat itu, KNTI mengkritik kebijakan Pemerintah Indonesia tentang kebijakan jalinan kerja sama dengan Norwegia untuk bidang perdagangan pada sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama yang ditandatangani resmi oleh kedua negara pada Minggu (16/12/2018) itu, menjadi ancaman serius bagi nelayan tradisional di Indonesia.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-071-07.json
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional?
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional? | Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata menyatakan, dengan kerja sama tersebut, Norwegia bisa mengekspor produk kelautan dan perikanan mulai 2019 hingga mencapai lebih dari 80 persen. Tak hanya itu, dari kerja sama tersebut, Norwegia bebas mengekspor produknya dengan tanpa dikenakan biaya bea masuk.baca : Nelayan Indonesia Terancam Semakin Terpuruk karena Norwegia? Kehidupan NelayanMarthin menjelaskan, dengan memberikan kebebasan biaya bea masuk, itu sama saja dengan membiarkan nelayan akan terpuruk karena produknya tidak bisa bersaing dengan produk dari Norwegia. Kondisi itu, tidak boleh dibiarkan, karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.Tentang perjanjian tersebut, Marthin menerangkan bahwa itu bisa terjadi berkat forum European Free trade association (EFTA) yang di dalamnya terdapat Norwegia sebagai salah satu anggota. Lewat forum tersebut, negosiasi untuk membebaskan biaya bea masuk ke Indonesia, telah diperjuangkan oleh Norwegia sejak delapan tahun lalu.“Negosiasi di antara kedua negara tersebut dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi dari masyarakat sipil, ataupun organisasi nelayan di Indonesia,” ucapnya.Secara khusus, perjanjian yang terjalin antara EFTA dengan Indonesia, menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan perdagangan bebas di sektor perdagangan, khususnya untuk perikanan. Perjanjian tersebut, menguntungkan bagi Norwegia, tapi di sisi lain justru itu memberi kerugian bagi Indonesia. Kondisi itu, akan semakin terasa jika perjanjian dagang untuk 2019 sudah berjalan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-071-07.json
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional?
|
Kerja Sama Internasional Ancam Kehidupan Nelayan Tradisional? | Mengenai keuntungan yang diraih Norwegia melalui perjanjian dagang tersebut, menurut Marthin, tidak lain karena negara tersebut bisa mengamankan kepentingan posisi ekonomi mereka dalam perdagangan internasional. Kondisi itu, secara langsung akan menguntungkan perusahaan-perusahaan perikanan laut yang selama ini biasa mengekspor ke Indonesia ataupun negara lain.“Perjanjian perdagangan ini hanya akan meningkatkan dan membuka pasar ekspor untuk perusahaan Norwegia. Sementara perjanjian itu akan menjadikan hal sebaliknya bagi situasi perikanan Indonesia,” tandasnya. Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice Rahmat Maulana, membeberkan fakta bahwa perjanjian yang telah dijalin antara EFTA dengan Indonesia hanya akan menyebabkan Indonesia dibanjiri ikan impor dari Norwegia. Kondisi itu, pada akhirnya akan menyebabkan 2,7 juta jiwa nelayan akan terancam keberlangsungan kehidupannya karena produk yang mereka hasilkan tidak bisa lagi bersaing.“Nelayan yang menggantungkan kehidupan pada laut, akan semakin terpuruk di tengah ketidakpastian usaha perikanan,” tuturnya.Menurut Rahmat, ancaman yang kini sedang mengintai profesi nelayan, khususnya nelayan skala kecil itu, bertentangan dengan Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pada Pasal 12 UU tersebut, disebutkan bahwa Negara wajib melakukan pengendalian terhadap impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.Selain poin di atas, Rahmat menyebutkan, dalam UU No.18/2012 tentang Pangan juga ditegaskan bahwa impor pangan hanya boleh dilakukan apabila produksi pangan di dalam negeri sudah tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Penegasan dari UU tersebut, menjelaskan bahwa impor pangan tidak bisa sembarangan dilakukan. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-008-20.json
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan | [CLS] Sumaji Pandu Alam (57) menatap bibit sawit di halaman rumahnya, untuk replanting tahun depan. Ini jenis bibit marihat yang ditanam dengan jarak 9×9 meter. Tajuknya lebih kecil dibanding sawit umumnya yang bisa mencapai 7-8 meter.Sumaji merupakan petani sawit mandiri dan sudah bermitra dengan perusahaan sawit di Tulang Bawang, Lampung. Mengenai konsep plasma, dia menerima pendapataan tiap akhir bulan, dari koperasi dan perusahaan.Melalui skema Kebun Plasma KUD Krida Sejahtera bersama perusahaan, harga tandan buah segar (TBS) terbilang tinggi. Berbeda dengan hasil sawit swadaya yang harganya lebih murah. Alasannya, rendamen minyak lebih sedikit hingga perawatan yang belum maksimal.“Bedanya Rp300-400 per kg TBS,” kata Sumaji, di Desa Krida Sejahtera, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin (24 Oktober 2022).Sejak bekerja sama dengan plasma PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) tahun 1994, dia mendapatkan hasil normal pada 2004.Sumaji tidak tahu persis sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Baginya, pemasukan ke rekening tiap bulan, itu saja.Sumaji yang merupakan tokoh desa, menjelaskan ada 36 kampung di Tulang Bawang dan Mesuji bermitra plasma dengan perusahaan. Luasnya mencapai 17.000 hektar.“Kami menguasakan dana itu ke koperasi unit desa. Infonya sekarang belum cair, untuk penebangan, beli bibit, dan penanaman. Untuk harga sawit swadaya, pernah Mei 2022, dapat Rp300 per kg kemudian naik lagi menjadi Rp1.200 per kg.” Bagi mitra atau plasma perusahaan, dalam lima tahun pertama saat replanting, petani tidak boleh menananam secara tumpang sari. Biasanya, petani bisa menanam jagung atau singkong di antara sawit di tiga tahun awal.Tapi sekarang saat plasma, petani bisa mengakali dengan merawat hewan ternak di sekitar sawit.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-20.json
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan | Ini dilakukan Restu Widodo (47), yang mengangon kambing dan sapi di kebun sawit. Dia bersama istrinya menjadi plasma mitra PT. SIP. “Istri lagi mengembala sore ini,” katanya, ditemui di rumahnya, Minggu (23 Oktober 2022) lalu.Handoyo, Koordinator Ketua Kelompok Tani (K3T) Kampung Tri Tunggal Jaya, KUD Krida Sejahtera, menuturkan setelah mendapat sertifikai RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), petani mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar.Petani berhati-hati menggunakan pestisida. Kebun sawit yang berbatasan dengan hutan lindung, yang masih ada satwa liar, ketika sudah RSPO, tidak boleh diburu.“Petani tidak boleh membunuh hama ular menggunakan pestisida kimia. Harus menjaga keanekaragaman hayati, apalagi yang berdekatan hutan Register 45.”Handoyo sedikit tahu ISPO yang diajukan melalui koperasi desa dengan perusahaan. Pada 2020, perusahaan mitra dan koperasi sudah mendapat IPSO yang berlaku hingga 2025. Ihwan Mulyanto, Koordinator Ketua Kelompok Tani Desa Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang, menyebutkan sudah ada aturan dari perusahaan tentang konsep sawit berkelanjutan.“Petani terbantu dengan perawatan jalan, juga tenaga kerja,” katanya.Sudarsono, K3T Desa Panca Tritunggal Jaya, Kecamatan Gedung Aji Lama, Tulang Bawang, Lampung menuturkan, dirinya diminta mengisi kuesioner dari lembaga independen untuk audit ISPO.Dia mendukung ISPO dari plasma sawit. Baginya, ketika petani sawit yang bermitra dengan perusahaan terus berkelanjutan, maka pendapatan petani bisa pula berkelanjutan sehingga membuat petani sejahtera.“Yang jelas, kami sesuai persyaratan. Misal soal lingkungan, tidak pakai herbisida. Tidak membahayakan mikroorganisme,” katanya.“Kalau ekspor lancar, petani juga senang,” tambahnya.Meski sudah mendapat ISPO sejak 2020, dia menilai petani masih belum terlibat dalam penentuan harga TBS di provinsi.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.