filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
---|---|---|---|
2023-008-20.json
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan | Harga TBS di Oktober 2022 tingkat plasma Rp2.146 per kg. Berbeda dengan harga TBS sawit mandiri yang hanya Rp1.450-Rp1.500 per kg.“Petani diuntungkan kalau mitra, harga relaitf terkendali,” tambahnya.Produktivitas Kelapa Sawit di Lampung Tahun 2017-2021 (kg/ha)Sumber: BPS Lampung Harga lebih tinggiKabid Produksi Dinas Perkebunan Lampung, Elya Rusmaini, menuturkan pihaknya mendukung ISPO di Lampung. Petani yang bermitra dengan perusahaan dan memiliki kesepakatan, memiliki nilai TBS lebih tinggi dibanding freelance.“Kalau petani freelance tergantung pasar dan kualitas TBS,” tambahnya.Menurut dia, pihaknya mendorong ISPO bagi perusahaan maupun petani swadaya, namun Dinas Perkebunan tidak memfasilitasi dana pembuatan ISPO tersebut.“Petani swadaya bisa lewat mitra atau koperasi. ISPO ini standarisasi mutu kualitas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia sehingga (CPO) diakui dunia,” katanya.Menurutnya, ISPO tak lain sebagai standarisasi mutu, yang memiliki banyak indikator, misalnya minimalkan penggunaan pestisida.Saat ini, pupuk subsidi hanya untuk sektor perkebunan kopi, tebu, dan kakao. Sementara petani sawit tidak mendapat pupuk subsidi. Tentunya, hal ini bepengaruh terhadap pendapatan.“Efeknya ke petani, pupuk subsidi lebih murah. Tergantung ketersediaan dan dari petani. Sesuai harga jual juga,” tambahnya.Menurutnya, Pemda Lampung akan menyiapkan rencana aksi daerah (RAD) sawit berkelanjutan tahun 2023. Ronald E Butar-Butar, Leader ISPO Sucofindo menuturkan, Succofindo sebagai satu dari lembaga independen auditor membantu dalam hal ISPO sawit di Indonesia.Berdasarkan peraturan perusahaan dan pabrik pengolahan sawit, wajib ISPO sampai 2025 mendatang. Untuk itu, pihaknya menyiakan SDM auditor sawit.Auditor bertugas mengaudit perusahaan sawit, petani sekitar perusahaan, dinas perkebunan, lingkungan hidup, dana elemen, dan lainnya.
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2023-008-20.json
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan | “Mandatory (ISPO) bagi perusahan, pabrik kebun,” katanya, Kamis (3 November 2022).Selanjutnya, petani sawit swadaya tidak diwajibkan, namun diperbolehkan untuk mengajukan ISPO.Dalam penyelenggaran audit ISPO, pihaknya menggandeng dinas perkebunan dan dinas lingkungan hidup, lalu menanyakan legalitas lahan, keamanan kerja, best practice, dan sebagainya.Menurutnya, jika hal itu dipenuhi perusahaan, maka perusahaan bisa mendapat ISPO. Bagi yang tidak memenuhi, ada sanksi mulai administratif sampai penurunan kelola kebun sawit tipe, 4, 3, 2, 1 serta penutupan. Anggota DPRD Lampung, Syahlan Syukur menilai, tata kelola yang wajar, yang baik perlu dikaji ulang petani.“Misal, hasil panen belum berpihak pada petani, harga fluktuatif tajam, kadang tinggi dan rendah. Saat harga tinggi oke bagi petani, kalau turun tentu merugikan,” ujarnya.Dia menilai, pemeritah kabupaten perlu membuat regulasi untuk stabilisasi harga.“Perlu tata kelola yang baik. Keberpihakan belum maksimal pada petani. Misal, sawit masih bergantung penuh stakeholder, perusahaan besar,” tambahnya.Selanjutnya, saat produksi di Lampung turun sementara pemerintah pusat menyiapkan bantuan biaya untuk replanting, diharapkan petani sawit bisa menjangkau bantuan tersebut.“Kalau petani mau mengeluarkan biaya untuk replanting dengan harga seperti ini sepertinya sulit. Hasil penjualan komoditi ini tidak semua dipakai untuk hidup, sebagian untuk keberlanjutan sawit, seperti perawatan dan sebagainya,” tambahnya. Data Perusahaan Sawit ISPO di LampungData Perusahaan Sawit sedang proses ISPO di LampungSumber: Dinas Perkebunan Propinsi Lampung Jangan sampai ISPO disalahgunakan
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-20.json
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan | Meski banyak praktik dari usaha sawit yang mendapat ISPO, Irfan Trimursi Direktur Walhi Lampung menyampaikan, ISPO jangan sampai disalahgunakan. Misalnya, ada perusahaan yang gagal mendapat ISPO, namun hasil CPO ditebengkan ke perusahaan yang sudah mendapat ISPO. Hal ini jelas melanggar sawit konsep berkelanjutan.“Jangan ada pencucian crude palm oil (CPO),” tambah Ifran.Selain ISPO, ada pula No Deforestation, No Peat And No Explotation (NDPE). Produk sawit bukan berasal dari wilayah konversi hutan, bukan dari wilayah eksploitasi ekosistem gambut, dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Irfan menilai, pelanggaran HAM dalam perspektif luas adalah semisal tidak merampas lahan, tidak mencemari lingkungan, tenaga kerja sawit bukan dari ibu menyusui dan anak, dan sebagainya.“Kalau sawit ini secara ekonomi, 1-2 ha kecil sekali. Bisa makan saja syukur,” tambahnya.Walhi mencatat, total hak guna usaha (HGU) untuk sawit di Lampung mencapai 60 ribu hektar. Sumaji Pandu Alam, Ihwan Mulyanto, Sudarsono, dan Restu Widodo menjadi petani yang menikmati sedikit keuntungan dari HGU sawit. Mereka berharap sawit bisa menghidupi kebutuhan hidup keluarga hingga sejahtera. Jual beli kapling sawitTidak semua petani bisa mempertahankan kaplingan sawit plasma.Restu Widodo, menuturkan ada saja petani yang menjual kapling sawit dengan berbagai alasan seperti kebutuhan sekolah anak, kebutuhan hidup saat harga sawit rendah, sampai pada kebutuhan untuk anak mendapat pekerjaan.“Uangnya harus siap dulu, kalau mau ada yang jual bisa langsung dibeli,” katanya.Sistem jual beli kaplingan dengan memberikan nota perjanjian plasma dari petani dan perusahaan, kepada pembeli berikutnya. Dokumen itu sudah dinyatakan sah. Sementara, nomor rekening pembeli baru akan dicatat pihak koperasi.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-008-20.json
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan
|
Tekad Petani Mandiri di Lampung, Kelola Sawit Berkelanjutan | Fuad Abdulgani, Akademisi Universitas Lampung, menyampaikan 20 persen dari HGU perkebunan sawit harus dinikmati warga sekitar. Salah satunya, dengan menjadi plasma atau mitra perusahaan. Data Perkembangan Harga TBS di Lampung Tahun 2022 (Rupiah)(TBS umur tanaman 10-20 Tahun)Sumber : Dinas Perkebunan Lampung Dia mengingatkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dijelaskan bahwa setiap usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 ha atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki izin usaha perkebunan (IUP). Ditegaskan pula, ada kewajiban perusahaan besar swasta (PBS) untuk membangun kebun kemitraan pola plasma masyarakat, minimal 20 persen dari luas lahannya.Menurutnya, prinsip keadilan harus ada di kebun kemitraan pola plasma. Artinya, warga sekitar perusahaan yang harus menikmati hadirnya perusahaan sawit. Jangan sampai kaplingan sawit banyak dijual, sehingga kepemilikannya beralih ke orang lain yang bukan warga sekitar perusahaan sawit. Atau, ada warga sekitar plasma yang membeli banyak kaplingan sawit, sehingga terjadi ketimpangan sosial.Menurut Fuad, aturan dari pemerintah maupun stakeholder sudah baik, apakah itu ISPO maupun NDPE.“Implementasi di lapangan harus bagus,” pungkasnya. * Dian Wahyu Kusuma, jurnalis Lampung Post.Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak. [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2022-023-18.json
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera | [CLS] Pengelolaan kawasan konservasi perairan darat menjadi salah satu fokus yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Upaya tersebut berjalan, karena ada banyak sumber daya ikan (SDI) asli ekosistem tersebut yang harus diselamatkan segera.Salah satu yang menjadi target penyelamatan, adalah ikan Belida yang habitatnya ada di sungai Musi di pulau Sumatera. Ikan Bernama latin Chitala lopis itu, dikenal menjadi santapan favorit bagi warga yang tinggal di sekitar sungai tersebut sejak lama.Kelezatan ikan tersebut sudah tersohor di kalangan warga lokal yang tinggal di Palembang, umumnya di Sumatera Selatan. Saat diolah menjadi santapan, Belida menjadi bahan populer untuk pembuatan hidangan lokal Pempek.Popularitas Pempek yang terus meroket dan bahkan menyebar ke seluruh Indonesia, membuat hidangan tersebut semakin laris dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari hukum alam, tentu saja permintaan terhadap Belida juga meningkat cepat.Masalahnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendeteksi adanya ancaman kepunahan terhadap ikan tersebut karena eksploitasi yang terus meningkat di sungai Musi. Diperlukan banyak upaya agar tantangan melestarikan Belida dan ikan endemik lainnya di sungai tersebut bisa berjalan baik.Selain Belida, sungai Musi juga menjadi habitat untuk ikan endemik lainnya yang juga populer. Sebut saja, Nilem (Osteochilus vittatus), dan Baung (Mystus nemurus). Keberadaan ikan-ikan endemik di sungai Musi, membuat warga lokal banyak memanfaatkannya untuk dijadikan olahan kuliner.baca : Sudah Lima Tahun, Ikan Belida Tak Kunjung Dapat Selain Sumatera Selatan, Belida juga sangat populer di kalangan warga yang ada di Provinsi Riau, khususnya di sekitar sungai Kampar yang berlokasi di Kabupaten Kampar. Seperti di provinsi tetangganya, Belida juga diolah menjadi kuliner di Kampar.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-023-18.json
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera | Untuk itu, KKP merasa perlu juga melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan darat. Namun, tidak hanya dilakukan sendiri, KKP juga melibatkan pihak lain, seperti masyarakat adat lokal dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).Tetua adat di Kabupaten Kampar atau biasa disebut Ninik Mamak, juga sudah menyatakan komitmennya untuk ikut bersama dalam upaya meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan darat di sungai Kampar. Tujuannya, agar kelestarian Belida bisa terjaga dengan baik.Salah satu bentuk praktik konservasi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di Kampar, adalah Lubuk Larangan. Praktik tersebut menggunakan pendekatan kearifan lokal yang telah ada sejak lama dan bertahan hingga saat ini.Kepala Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, upaya yang dilakukan masyarakat di Kampar, patut diapresiasi karena sejalan dengan upaya KKP melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan darat berkelanjutan.“Itu merupakan salah satu implementasi kerja sama antara KKP dengan FAO melalui Proyek iFish,” ucap dia belum lama ini di Jakarta.Apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kampar, semakin memperkuat kerangka pengelolaan keanekaragaman hayati perairan darat melalui kolaborasi dengan para pihak. Cara tersebut diyakini akan bisa membantu upaya pelestarian alam di sepanjang sungai Kampar.Praktik Lubuk Larangan sendiri tidak lain adalah kegiatan menutup bagian dari sungai dan danau selama jangka waktu tertentu dari aktivitas perikanan dan itu merupakan salah satu konsep konservasi yang tumbuh dari kearifan masyarakat setempat.baca juga : Ikan Belida Makin Langka, Mengapa? Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan kalau keberadaan Belida di sungai Kampar, dan umumnya di pulau Sumatera harus bisa menjadi salah satu kekayaan SDI yang bisa dikenal oleh dunia.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-023-18.json
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera | Ikan tersebut menjadi gambaran penegas bahwa Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati tinggi dan Belida adalah SDI langka di dunia saat ini. Jika dikelola dan dilakukan konservasi dengan cara yang tepat, ikan tersebut diyakini akan bisa mencuri perhatian publik dunia.Rajendra menyebut, sebagai Presiden kelompok negara dua puluh (G20) yang akan melaksanakan konferensi tingkat tinggi pada akhir 2022 mendatang, Indonesia mendapatkan keuntungan dengan posisi yang strategis.“Itu bisa menjadi ajang untuk mengenalkan konservasi perairan darat pada dunia, salah satunya Ninik Mamak yang telah berkomitmen untuk menjaga Lubuk Larangan untuk generasi mendatang,” tutur dia.Dalam mengelola kawasan konservasi perairan darat di sungai Kampar, KKP bersama FAO menetapkan rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok terpimpin (FGD) sebelumnya. Rinciannya adalah:perlu dibaca : Belida Lopis, Ikan Asli Indonesia yang Dinyatakan Punah Pentingnya melaksanakan konservasi perairan darat diakui sendiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kampar Kamsol. Dia yakin kalau upaya tersebut bisa ikut mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, terutama di Riau.Selama ini, masyarakat Riau dan sekitarnya sangat bergantung pada hasil produksi perikanan yang ada di Kampar. Tak kurang dari 75 persen cakupan produksi tingkat provinsi dihasilkan dari daerah tersebut, dengan 60 persen jenis ikan yang diproduksi bernilai ekonomi tinggi.Ikan-ikan tersebut di antaranya adalah Belida, Baung, Emah (Tor), Hara atau Klabau (Osteochilus melanopleuora), Tapah (Wallago), dan Geso (Hemibagrus wyckii). Seluruh ikan tersebut habitatnya ada di air tawar, terutama sungai yang ada di sejumlah daerah di Riau.Kepala Adat Kampar Datuk Yusril mengungkapkan rasa syukurnya karena menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Kampar dengan nilai sangat tinggi. Dia berjanji, masyarakat yang dipimpinnya akan senantiasa menjaga SDI yang ada.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-023-18.json
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera | “Dengan menjaga kearifan lokal yang manfaatnya tak hanya untuk saat ini, tapi juga generasi mendatang,” ucap dia.baca juga : Memetakan Potensi Ikan Asli Indonesia untuk Kegiatan Ekonomi Endemik JambiSelain Belida, upaya melestarikan ikan endemik yang habitatnya ada di air tawar juga dilaksanakan di Provinsi Jambi. Perairan darat yang menjadi habitat tersebut adalah danau Sipin dan sungai Batanghari. Sementara, ikan endemiknya adalah Jelawat (Leptobarbus hoevenii).Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya KKP yang mengemban tugas tersebut, melaksanakan konservasi dengan menebar kembali (restocking) benih Jelawat ke dua ekosistem perairan darat tersebut.Khusus di Jambi, popularitas Jelawat memang tidak hanya dikenal karena rasa yang lezat, namun juga bernilai gizi yang tinggi. Itu kenapa, ikan tersebut banyak dicari untuk diolah menjadi beragam bentuk kuliner yang lezat dan sehat.Balai Perikanan Budi daya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi bertugas untuk melaksanakan restocking di danau Sipin dan sungai Batanghari. Upaya tersebut, tak hanya bertujuan untuk melestarikan SDI seperti Jelawat, namun juga bisa mewujudkan ketahanan pangan dari ikan.Kepala BPBAT Sungai Gelam Andy Artha Donny Oktopura menjelaskan bahwa Jambi adalah salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman jenis ikan lokal di Indonesia. Namun sangat disayangkan, menurut sejumlah penelitian populasinya kian menurun dari waktu ke waktu.Dengan fakta tersebut, pilihan untuk melestarikan dengan cara restocking akhirnya dilakukan, karena itu bisa membantu menyelamatkan SDI yang beragam di perairan darat Jambi. Selain Jelawat, ikan yang ditebar juga adalah Nilem, masing-masing sebanyak 77 ribu ekor.baca juga : Menyelamatkan Ikan Endemik Asli Indonesia dari Ancaman Kepunahan
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-023-18.json
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera | Beberapa waktu yang lalu, Pengajar Departemen Manajemen Sumber daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Sulistiono mengingatkan bahwa populasi ikan endemik akan terus terancam jika permintaan yang tinggi tidak diikuti dengan kegiatan konservasi.Menurut dia, dengan melaksanakan konservasi, maka ikan endemik bisa terus bertahan di perairan darat dan populasinya juga akan terus meningkat. Prinsip konservasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.“Dalam UU tersebut diatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik,” jelasnya.Selain dalam UU 31/2004, prinsip konservasi sudah dijelaskan dalam peraturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan. PP tersebut lebih detail mengatur tentang pengelolaan konservasi atau habitat ikan.“Dalam melaksanakan konservasi sumber daya ikan, prosesnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan,” terang dia.Itu berarti, pelaksanaan konservasi mencakup juga di dalamnya adalah pengembangan kawasan konservasi perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem. Dengan demikian, upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan SDI bisa berjalan seimbang.Selain mengatur tentang konservasi, Sulistiono menyebutkan, di dalam PP disebutkan juga aturan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.baca juga : Ikan Air Tawar Endemik Itu Berstatus Terancam Punah Alasan kenapa beberapa jenis ikan perlu diberikan tindakan konservasi, karena ikan-ikan endemik tersebut mengandung nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ekologi, nilai budaya, nilai religi, nilai estetika, dan adanya ancaman kepunahan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2022-023-18.json
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera
|
Menepis Ancaman Kepunahan Ikan Air Tawar di Sumatera | Dia merinci, tujuan dilaksanakan konservasi jenis ikan tertentu, di antaranya adalah: 1) menjaga atau meningkatkan produksi; 2) keseimbangan alam; 3) perbaikan genetika/spesies; 4) menggali manfaat potensial; 5) turisme; 6) pendidikan dan penelitian; 7) estetika; 8) endemik, dan etnik; 9) kesehatan lingkungan; serta 10) kelestarian keanekaragaman.Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Haryono juga pernah mengatakan bahwa penurunan yang terus terjadi pada populasi ikan endemik lokal, bisa terjadi karena hingga saat ini pengawasan terhadap ikan tersebut masih belum seaktif pengawasan ikan yang ada di perairan laut.Menurut pria yang fokus pada penelitiannya adalah tentang ikan di perairan tawar itu, ikan yang tumbuh di air tawar bisa ditemukan di habitat air yang mengalir (lotik) seperti sungai, dan air yang menggenang (lentik) seperti danau, waduk, dan rawa.“Perairan umum daratan air tawar ini terutama ada di pulau Kalimantan dan Sumatera,” ucap dia.Di Indonesia, Haryono menjelaskan, total luas perairan umum daratan mencapai 55 juta hektare. Dengan rincian, luas perairan sungai 11,95 juta ha, perairan danau/waduk 2,1 juta ha, dan perairan rawa 39,4 juta ha.Saat ini, total ada 4.782 spesies ikan asli Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah perairan. Dari jumlah tersebut, ikan air tawar sebanyak 1.248 spesies, ikan laut dengan 3.534 spesies, ikan endemik 130 spesies, introduksi 120 spesies, terancam punah 150 spesies, dan invasif sebanyak 13 spesies. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2019-018-07.json
|
Potensi Gempa Itu Ada dan Harus Diantisipasi
|
Potensi Gempa Itu Ada dan Harus Diantisipasi | [CLS] Peringatan pontensi gempa di Kota Surabaya dengan kekuatan maksimal magnitudo 6,5 yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] pada 2017, harus disikapi dengan kewaspadaan. Edukasi dan sosialisasi merupakan langkah antisipasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.“Kita sudah sosialisasi ke pelajar dan masyarakat yang terdampak. Bila dua sesar itu aktif, seluruh Surabaya terdampak, sehingga kita perlu ada pencegahan dan pendidikan gempa itu sendiri,” terang Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya, Kamis [03/10/2019].Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pengecekan kesiapan bangunan, baik rumah biasa maupun gedung bertingkat, memastikan apakah sudah memenuhi persyaratan tahan gempa atau belum.Menurut Whisnu, Pemerintah Kota Surabaya akan menjadikan kajian dan hasil penelitian tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember [ITS] Surabaya sebagai bahan evaluasi menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] tahun 2022. Perda saat ini belum memasukkan SNI Bangunan Tahan Gempa, meski pada persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan [IMB] sudah mengarah pada ketentuan yang disyaratkan.“Sambil evaluasi Perda RTRW, seluruh bangunan di sekitar, yang memang berada di sesar aktif akan dievaluasi IMB berikut standarisasinya,” jelasnya.Baca: Dapatkah Satwa Memprediksi Terjadinya Gempa? Pada seminar “SNI Bangunan Tahan Gempa dan Penelitian Gempa Kota Surabaya” yang digelar Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim [PSKBPI] ITS Surabaya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR], Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR, Lukman Hakim mengatakan, Standard Nasional Indonesia [SNI] merupakan syarat mutlak mendirikan sebuah bangunan, terutama mengantisipasi potensi gempa. Bangunan diharapkan tahan dan terhindar kerusakan saat terjadi gempa.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2019-018-07.json
|
Potensi Gempa Itu Ada dan Harus Diantisipasi
|
Potensi Gempa Itu Ada dan Harus Diantisipasi | “SNI kita sudah diakui, karena kita memperbaiki kondisi kegempaan maka konstanta satu wilayah berbeda-beda, baik itu mengenai pembagian wilayahnya, A, B, C, dan D. Semua bangunan di wilayah tertentu, harus update dengan SNI baru,” paparnya.Penghitungan mengenai massa bangunan dan percepatan gempa menjadi dasar penentuan kategori bangunan. Perubahan SNI yang memperhatikan hal-hal terperinci terkait daya tahan gempa, harus menjadi standar semua bangunan. SNI Bangunan Tahun Gempa nantinya akan jadi acuan penerbitan izin pemerintah daerah atas bangunan yang akan berdiri di suatu kawasan.“Semua bangunan harus berstandar nasional,” terangnya baru-baru ini.Baca: Banyak Satwa Laut Terdampar, Apakah Terpengaruh Gempa? Dua patahanDua patahan atau sesar aktif yang ada di Surabaya dan Waru dapat menimbulkan gempa sewaktu-waktu. Cara pandang masyarakat terhadap bencana harus diubah, dari responsif atau baru bertindak setelah bencana terjadi, menjadi antisipatif melalui mitigasi bencana.Amien Widodo, geologi dari Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim [PSKBPI] ITS Surabaya, menyebut dua sesar aktif yang berpotensi gempa tersebut tidak perlu membuat takut, namun tetap waspada. Edukasi penguatan bangunan tahan gempa harus diberikan kepada masyarakat, sambil melakukan penilaian bangunan yang telah ada selama ini.“Tinggal menyiapkan rumahnya, tanahnya, dan orangnya. Harus ada assessment terhadap bangunan sekolah, bangunan heritage, dan cagar budaya, karena dipakai banyak orang sehingga harus ada yang menilai. Kita menyarankan, Pemkot Surabaya melakukan penilaian dan memberikan contoh bagaimana cara menguatkan rumah warga,” terang Amien.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2019-018-07.json
|
Potensi Gempa Itu Ada dan Harus Diantisipasi
|
Potensi Gempa Itu Ada dan Harus Diantisipasi | Pengenalan bencana dan hidup harmoni dengan alam sekitar harus menjadi pedoman masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Kesadaran itu, merupakan salah satu cara meminimalkan risiko, termasuk gempa. Cara-cara menyelamatkan diri dan bertahan hidup menjadi modal menghindarkan jatuhnya banyak korban,” jelasnya.Baca: Surabaya, Wajah Kota Ramah Lingkungan di Indonesia Guru Besar Fakultas Teknik Sipil, ITS Surabaya, Prof. Priyo Suprobo, menyatakan masyarakat harus diberi pemahaman mengenai potensi kekuatan gempa di Surabaya, serta cara menyelamatkan diri. Kondisi bangunan di Surabaya, meski diyakini sudah menerapkan SNI Bangunan Tahan Gempa, tetap perlu diperiksa kondisinya.“Kita harus bersahabat dengan gempa. Surabaya sudah melakukan penelitian yang dilakukan Pak Amien dan teman-teman dalam dua tahun ini. Ini merupakan bagian mengantisipasi gempa,” katanya.Selain itu, dibutuhkan pula peta zonasi gempa di Kota Surabaya. Peta itu nantinya dijadikan pedoman dan petunjuk warga kota untuk evakuasi, menyelamatkan diri ke tempat lebih aman. “Setelah itu, perlu ada kawasan, khusus peta gempa di Surabaya. Langkah berikutnya, kita cek satu persatu bangunan-bangunan yang ada,” tutur Priyo.Jawa Timur pernah diguncang gempa besar yang dirasakan seluruh Jawa pada 1836. Pada 1953, terjadi juga gempa yang dirasakan cukup kuat di wilayah Surabaya dan sekitar. [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2019-001-18.json
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan | [CLS] Pemerintah Indonesia memberi isyarat akan memilih jalan budi daya untuk pemanfaatan benih lobster yang tersedia di alam. Pilihan tersebut diambil, karena pemanfaatan potensi lobster untuk saat ini masih sangat besar di Indonesia. Itu artinya, pemanfaatan akan berfokus pada pembesaran benih lobster menjadi lobster siap jual dengan nilai yang tinggi.Isyarat tersebut diperlihatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/12/2019). Menurut dia, jika memang potensi pemanfaatan melalui pembesaran juga bernilai jual tinggi, maka itu menjadi jalan yang bagus untuk mengembangkan potensi lobster di Tanah Air.Menurut Edhy, dengan melakukan pembesaran lobster, maka itu juga akan meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat pesisir yang selama ini sangat bergantung pada pemanfaatan lobster. Hal itu, terutama dirasakan oleh masyarakat pesisir yang tinggal di kawasan sentra penghasil benih lobster dari alam seperti di Provinsi NTB.“Pembesaran benih lobster akan dorong nilai tambah untuk masyarakat pesisir,” ucapnya.baca : Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor? Upaya untuk mendorong pemanfaatan benih lobster melalui budi daya, tidak lain karena Edhy melihat kalau perairan di kawasan selatan NTB selama ini menjadi salah satu titik utama di Indonesia yang bisa ditemukan benih lobster dengan jumlah yang melimpah. Kawasan tersebut bersaing ketat dengan perairan selatan Jawa dan barat Sumatera dalam hal produksi benih lobster.Dari banyak kajian yang sudah dilakukan bersama KKP dan lembaga penelitian lain, diperkirakan ada ratusan juta benih lobster per tahun yang bisa ditemukan di titik-titik utama disebut di atas. Kelimpahan produksi tersebut, pada satu waktu akan memicu terjadinya sink population, yakni kondisi dimana populasi benih lobster akan mengalami pengurangan atau lenyap secara tiba-tiba.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-001-18.json
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan | Kondisi itu terjadi, saat fase puerulus berlangsung, yakni fase di mana lobster memiliki ciri tubuh menyerupai lobster dewasa namun belum memiliki kerangka luar yang keras. Saat fase tersebut berlangsung, kelulushidupan (survival rates/SR) benih lobster maksimal hanya 0,1 persen saja atau hanya 1 ekor dari total 10.000 ekor benih lobster saja yang berhasil mencapai usia dewasa.Fakta ilmiah tersebut menjadi hasil penelitian bersama KKP melalui Balai Perikanan Budi daya Laut (BPBL) Lombok dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Dengan itu juga, Pemerintah dipaksa harus bisa memanfaatkan benih lobster dengan baik dan bijak, tanpa menimbulkan polemik yang memicu pro dan kontra di masyarakat.baca juga : Pro dan Kontra Pelegalan Jual Beli Benih Lobster Budi dayaUntuk itu, Edhy menyebut kedatangannya ke Lombok Timur, menjadi upaya untuk mendorong pemanfaatan benih lobster dengan cara dibesarkan melalui sistem budi daya. Khusus di kawasan Teluk Elong sampai Dusun Gilire, benih lobster sudah dilakukan pembesaran secara konvensional sejak 2007 atau 12 tahun lalu.“Sementara di Teluk Ekas, pembesaran benih lobster dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern,” ungkapnya.Menurut Edhy, teknik pembesaran yang dimiliki masyarakat di Lombok Timur, menjadi bukti bahwa Indonesia bisa melakukan upaya pemanfataan benih lobster dengan cara yang bijak dan bernilai jual tinggi. Pemanfaatan menggunakan media teknologi ataupun konvensional, menyerupai pemanfaatan serupa di Vietnam.“Saya takjub, ternyata sudah banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Kita harapkan usaha pembesaran lobster ini mampu memberikan nilai tambah pendapatan bagi masyarakat pesisir,” tuturnya.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-001-18.json
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan | Pengembangan budi daya untuk benih lobster, diyakini tak hanya memberikan manfaat secara ekonomi semata saja, namun juga akan memicu peningkatan stok di alam. Caranya, adalah dengan melaksanakan pengaturan kewajiban restocking benih lobster pada fase tertentu.Untuk itu, Edhy berjanji akan segera menyusun peta jalan (roadmap) untuk pengembangan industri lobster nasional dengan melibatkan semua stakeholders terkait. Dalam penyusunan itu, akan dilakukan kajian stok, pengaturan area tangkap lestari, pemetaan ruang untuk budi daya, penyiapan teknologi, investasi, dan yang lain-lain.perlu baca : Sebanyak Rp1,37 Triliun Potensi Kerugian Negara Diselamatkan Dari Penyelundupan Benih Lobster Menurut dia, jika budi daya bisa dikelola dengan bijaksana, maka itu akan menghasilkan nilai tambah yang bagus, bisa mempekerjakan banyak orang, menyejahterakan masyarakat, dan menambah devisa untuk Negara. Kemudian, juga akan meningkatkan pangan berprotein tinggi bagi masyarakat Indonesia dan sekaligus ikut mengatasi persoalan stunting pada generasi muda.Oleh itu, Edhy akan terus melibatkan peneliti, perekayasa, dan pembudi daya ikan kawasan perairan untk bisa berinovasi dan menciptakan keberhasilan pembenihan (breeding) lobster dan membuat indukan yang unggul. Cara itu, diyakini akan membawa perikanan budi daya nasional tidak lagi bergantung pada induk matang telur yang ada di alam.“Namun menggunakan indukan lobster dari hasil breeding yang terprogram,” tegas dia.Dengan tekad yang kuat dan keseriusan yang sangat tinggi, Edhy meyakini kalau Indonesia bisa menjadi negara produsen lobster besar di dunia dan bisa mengalahkan Vietnam yang saat ini sudah mampu membentuk ekosistem pembesaran lobster dengan sangat baik. Itu artinya, Indonesia harus bekerja lebih baik dibandingkan Vietnam, termasuk untuk teknik budi daya lobster yang akan digunakan. Revisi
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-001-18.json
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan | Di sisi lain, walau Edhy menyatakan Pemerintah akan fokus pada pembesaran benih lobster, pihaknya tetap akan melakukan kajian ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portinus Pelagicus spp.). Peraturan tersebut, dinilai masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.Dalam pembuatannya dulu, Edhy menyebut kalau Permen tersebut bertujuan bagus karena untuk mengendalikan eksploitasi benih lobster dan sekaligus menjaga keberlanjutan stoknya di alam. Tetapi sayangnya, peraturan tersebut mendapat respon beragam, karena dinilai telah menghambat usaha orang-orang yang selama itu menggantungkan hidupnya pada benih lobster.“Oleh karena itu, pemerintah kembali melakukan pengkajian, tidak hanya dengan memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosio-kultural,” sebutnya.baca juga : Benih Lobster Senilai Lebih Rp 5 Milyar Hendak Diselundupkan ke Vietnam Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kalau Permen KP No.56/2016 sudah tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi sekarang. Menurut dia, pasal 7 dalam Permen tersebut yang di dalamnya mengatur larangan penjualan benih lobster untuk budi daya harus segera diubah.Bagi dia, segala aktivitas budi daya produk kelautan dan perikanan, tidak seharusnya dikenakan aturan pelarangan. Hal itu, karena dari setiap aktivitas budi daya perikanan diyakini akan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, selama itu dilakukan dengan mengikuti prosedur teknik budi daya.“Jadi, jangan ada pelarangan untuk pembudidayaan. Jadi pembudidayaan itu jangan dilarang lagi,” ucap dia belum lama ini.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2019-001-18.json
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan
|
Demi Keberlanjutan di Alam, Benih Lobster Fokus untuk Dibudidayakan | Akan tetapi, walau nanti Permen direvisi, Luhut berjanji kalau Pemerintah Indonesia akan tetap mengontrol dan melakukan pengawasan secara ketat semua aktivitas budi daya benih lobster di seluruh Indonesia. Pengawasan tetap dilakukan, karena Pemerintah tidak mau terjadi penyelewengan untuk budi daya BL seperti aktivitas penyelundupan ke luar negeri.“Iya, tapi diawasi. Itu kan memang Undang-Undang perintahnya begitu,” sebutnya.Di sisi lain, sambutan positif diperlihatkan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan saat mengetahui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus memanfaatkan benih lobster untuk kegiatan budi daya. Menurut dia, KKP mendengar masukan dari banyak pihak tentang rencana ekspor benih lobster yang mengundang pro dan kontra.Seperti dilansir ANTARA, Kamis (26/12/2019), Abdi Suhufan meminta agar Pemerintah bisa mengembangkan kegiatan budi daya lobster dengan lebih baik lagi. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan insentif kepada para pembudi daya lobster melalui bantuan teknis ataupun penempatan petugas perikanan.“Yang memahami teknik budi daya dan bisa memberikan pendampingan kepada kelompok pembudi daya,” tegasnya. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | [CLS] Ada kopi, petai, duku sampai rambutan. Bibit-bibit tanaman buah ini sedang Jerry Enef, siapkan untuk tanam di sisa lahannya. Sebagian besar tanah adat mereka sudah ditanami sawit. Sekitar 1.500 hektar tanah Marga Enef sudah diserahkan ke PT Tandan Sawita Papua (TSP) untuk tanam sawit. Sebagai imbalan dari penyerahan tanah itu, saat ini Marga Enef mendapat kebun plasma sekitar 200 hektar.Jerry, merupakan Ketua Marga Enef. Marga yang biasa disebut Keret Enef ini mendiami Kampung Amyu, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua.“Kesepakatan kemitraan, kami sebagai pemilik 80 berbanding 20 pembagiannya. Kami dapat 20%, perusahaan 80%,” katanya.Marga Enef menerima hasil kebun plasma sejak 2021. Terakhir mereka menerima September 2022. Dana plasma dibagi pertiga bulan. Dalam setahun, setiap marga menerima empat kali. Dengan luas lahan 200 hektar, Marga Enef menerima sekitar Rp60 juta tiap tiga bulan.Sebagai ketua marga, Jerry membagi untuk semua anggota marga, tua, muda, hingga anak-anak.“Di Marga Enef per individu dibagi. Anak kecil juga dibagi. Yang sudah kawin dapat Rp2 juta, yang belum kawin Rp1 juta. Kalau anak sekolah Rp500.000.”Enef adalah satu dari delapan keret di Distrik Arso Timur dengan tanah ulayat jadi area konsesi TSP. Anak usaha PT Eagle High Plantations Tbk ini mendapat izin usaha perkebunan pada 2009 seluas 26.048 hektar. Dari situ, ada 18.337,90 hektar sudah dikelola. Sekitar 13.000 hektar berhak guna usaha (HGU) dan ditanami sawit.Dua belas tahun lalu, tepatnya 2010, Jerry Enef adalah satu ketua marga yang menerima uang yang disebut sebagai “tali asih” dari perusahaan. Publik di Jayapura kala itu heboh dengan judul berita di harian Bintang Papua “3 Meter persegi Tanah Adat Senilai Sepotong Pisang Goreng.” Berita itu membahas ganti rugi tanah adat milik penduduk Rp384.000 perhektar, atau hanya Rp384 per meter persegi. Mereka membandingkan dengan harga gorengan di Jayapura Rp1.000 per potong.
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | Perusahaan dan pemerintah tidak menyebut dana ini sebagai ganti rugi tetapi tali kasih. Selain dana tali kasih, dalam berita sama, Handoyo, Senior Vice President Corporate Care TSP kala itu mengatakan, kalau perusahaan akan memberikan 20% kebun sawit kepada masyarakat sebagai petani plasma melalui koperasi.Di TSP, koperasi yang mengurus plasma ini bernama Koperasi Susjetkri. Susjetkri adalah singkatan dari Suskun, Jetty, dan Kriku, tiga kampung besar yang menaungi masyarakat pemilik ulayat di wilayah ini.Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 16/2013 mengatur hak dan kewajiban penetapan petani yang adalah masyarakat adat, pengurus koperasi Susjetkri, dan TSP.Tidak ada kekhususan dalam perjanjian. Salah satu pasal tentang kewajiban petani plasma antara lain menyediakan lahan minimal dua hektar tiap keluarga. Petani juga harus bersedia dipotong dari hasil tandan buah segar (TBS) untuk biaya operasional kebun, management fee, dan angsuran kredit kepada perusahaan kemitraan.Kewajiban perusahaan antara lain, membangun kebun mulai dari pembibitan, pembukaan lahan, sampai pemeliharaan tanaman. Juga, melaporkan biaya pemeliharaan tanaman kepada koperasi atau petani peserta dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Keerom, memotong angsuran kredit petani dari hasil penjualan TBS minimal sesuai jadwal angsuran bank. Kemudian, memotong alokasi biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan dari hasil penjualan TBS.Adapun kewajiban koperasi antara lain, menyiapkan kartu anggota petani plasma, membuat rekening koperasi, mentransfer dana hasil kebun ke rekening anggota petani plasma, dan mengkoordinir angsuran kredit anggota petani plasma.“Cara pembagian, kalau sudah waktu, ketua pengurus induk punya hak untuk mengawal, mencairkan dana SHU triwulan, mengatur sesuai luas areal hektaran, dan membagikan kepada pemilik lewat ketua keret masing-masing,” kata Yohanis Bewangkir, Ketua Pengurus Induk Koperasi Susjetki.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | Setelah pembagian ke ketua keret dengan perjanjian sudah menyerahkan hasil triwulan, maka tanda tangan kuitansi bersama. Keret Bewangkir adalah salah satu keret dengan lahan masuk areal TSP.Dari peta wilayah operasi TSP yang dipegang Yohanis, delapan marga yang hak ulayat masuk konsesi TSP antara lain Putui, Jumbori, Enef, Bewangkir, Kera, Itungkir, Konondroy, dan Bugovgir.Menurut Yohanis, mereka pertama kali menerima uang plasma pada 2020. Kredit bangun plasma diperkirakan selesai pada 2025. Saat itu, akan ada pembicaraan kembali, apakah plasma tetap dikelola perusahaan atau ke masyarakat.“Diserahkan kembali ke pemilik kalau pemilik sudah paham untuk mengelola. Kalau belum, berarti tetap ke perusahaan, manajemen yang kuasai, kita (pemilik ulayat) tinggal terima hasil.” ***Perusahaan menjanjikan kebun plasma sebagai bagian dari pendekatan kepada pemilik ulayat saat proses pelepasan tanah adat tak hanya di TSP, juga perusahaan lain seperti, PT Permata Nusa Mandiri (PMN), anak usaha Astindo Nusantara yang mendapat izin lokasi seluas 32.000 hektar di enam distrik di Lembah Grime, Kabupaten Jayapura, juga pakai pendekatan ini.Pada 2018, terbit empat HGU di IUP perusahaan ini. Dua atas nama Koperasi Produsen Naba Nen Abdekan Mari Kita Bersama Membangun Plasma dan Koperasi Produsen Plasma Musari Mandiri.Meski sudah lama mengantongi izin, baru pada Januari 2022, tepat setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin pelepasan kawasan hutan, PMN mulai membuka lahan. Saat pembukaan lahan ini informasi tentang izin perusahaan ini beredar di masyarakat adat pemilik ulayat hingga menuai pro kontra.Rosita Tecuari dari Organisasi Perempuan Adat (Orpa) Suku Namblong di Lembah Grime yang mengawal kasus PMN ini menyatakan, plasma menjadi janji perusahaan ke tua-tua adat yang sudah melepaskan hak ulayat mereka.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | “Saya pernah diskusi dengan salah seorang tua adat yang menjadi ànggota koperasi plasma. Beliau sampaikan, kalau terima sawit, akan jadi pengusaha hebat pengusaha yang berdasi.”Perusahaan juga janji tak kerja tetapi setiap bulan akan terima gaji saja. Rosita menirukan pernyataan tetua adat di lokasi konsesi PMN. Perusahaan menjanjikan masyarakat adat menjadi pengusaha sawit, saat sama menyatakan mereka tinggal menerima uang.Selain ada gaji bulanan, janji lain jaminan pendidikan anak bahkan sanoai keluar negeri, kesehatan, maupun pembangunan rumah. Janji-janji itu disebut akan berlanjut hingga anak cucu. Hasil minimKarel Yarangga, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua menyatakan, pembangunan kebun plasma bukanlah bagian dari ganti rugi perusahaan kepada pemilik ulayat.Permen Pertanian No 19/2013, perusahaan sawit yang beroperasi wajib membangun kebun plasma masyarakat setempat 20% dari IUP.“Kalau lihat dari kriteria itu makan 100% petani plasma adalah orang asli Papua karena yang punya adalah mereka, masyarakat adat.”Kompensasi untuk pelepasan tanah jadi HGU perusahaan tetap ada tetapi selain itu perusahaan punya kewajiban membangun plasma 20% dari luas areal yang dikuasai.Meski koperasi-koperasi yang membawahi masyarakat adat dibentuk di berbagai wilayah perusahaan, kenyataan tidak ada yang dikelola langsung masyarakat adat.“Plasma ini bukan murni petani. Mereka ini masyarakat adat yang langsung diadopsi jadi petani. Dari berbagai kelemahan mereka hingga hampir sebagian besar itu perusahaan mempekerjakan buruh yang ikut panen hasil dari plasma. Kata kasarnya kita punya petani terima bersih.” ucap Karel.Pemasukan masyarakat adat kecil karena mereka tidak bisa mengontrol biaya produksi. Padahal, kalau petani dan koperasi kuat, pendapatan bisa lebih banyak.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | “Makanya kalau dilihat, kita punya petani belum sejahtera. Yang dilihat dengan kasat mata ya. Indikator utamanya belum terima maksimal dari hasil itu. Tidak kelola sendiri jadi tidak mengontrol. Banyak biaya produksi yang keluar.”Padahal, kata Karel, luas plasma cukup besar. Satu keluarga bisa mengelola hingga tiga hektar. Di TSP jauh lebih besar lagi. Satu keluarga bisa sampai 10 hektar karena areal sangat luas dan masyarakat adat sedikit.“Kalau satu hektar bisa dapat Rp2 juta, satu bulan bisa Rzp20 juta.”Pendampingan dinas terkait terhadap koperasi dan masyarakat sangat penting. Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi harus mengawasi karena ada hak dan kewajiban mereka di perjanjian kerjasama. Jadi, katanya, antar perusahaan dan petani memiliki hubungan saling menguntungkan. Pendampingan kepada masyarakat, katanya, agar bisa mengelola keuangan dengan baik juga penting sebagai bagian dari plasma ini.Saat ini, katanya, perusahaan memberi perhatian pada perkebunan plasma dengan baik untuk menjamin produksi. Perusahaan tidak bermaksud tidak menyerahkan tetapi ketika melihat petani tak mengurus, perusahaan mengambil alih karena juga punya kewajiban membeli hasil.Hilman Afif dari Yayasan Auriga Nusantara mengatakan, perusahaan meraup untung banyak dari situasi ini.Plasma, katanya, tak jarang digunakan perusahaan untuk mendapatkan “lahan lebih” dari yang telah mereka dapatkan melalui izin.Masyarakat, katanya, terima hasil sedikit, apalagi dengan skema koperasi primer untuk anggota (KKPA). Dalam skema itu, hasil baru diterima pada tahun ketujuh setelah tanam. Persentase bagi hasil sangat kecil, 70% untuk membayar cicilan. Hanya 30% yang diterima petani.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | Masalah lain, katanya, transparansi informasi perusahaan ke masyarakat adat minim. Dalam laporan Auriga Nusantara bersama KPK tentang kerentanan korupsi dalam sistem perizinan perkebunan sawit memperlihatkan, mayoritas petani di Papua tidak pernah mendapatkan informasi berapa biaya perusahaan keluarkan untuk bangun dan merawat kebun plasma.Setelah panen, mereka juga tak tahu berapa penghasilan yang harus mereka dapat.“Mereka hanya diberikan bagi hasil dari perusahaan tanpa mengetahui berapa riil pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.” Realisasi kecilImplementasi kebun sawit plasma di Papua masih kurang dari 50%. Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua menyebutkan, hingga Agustus 2022, ada sekitar 15.850,75 hektar kebun plasma di seluruh Papua. Luasan itu ada di konsesi perusahaan-perusahaan tersebar di Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke, Boven Digoel, Nabire, dan Mimika.“Belum 100% dibangun. Ada yang baru 40-50%,” kata Karel.Dia bilang, penyebab realisasi plasma minim ini, karena persoalan hitung-hitungan internal perusahaan. Selain itu, kata Karel, kekhawatiran kampanye perlindungan hutan oleh berbagai organisasi lingkungan.Karel contohkan, PT Rimba Matoa Lestari di Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, hingga kini belum membangun plasma karena berada di areal gambut.Realisasi pembangunan perkebunan plasma, katanya, bagian dari penilaian usaha perkebunan (PUP) hingga perusahaan tetap berupaya memenuhinya.Auriga Nusantara dan KPK menggunakan data IUP untuk menganalisa implementasi perkebunan plasma di Papua. Bangun plasma adalah salah satu kewajiban dalam IUP. Di Papua, ada 33 perusahaan sudah verifikasi dengan luasan 897.946 hektar, tujuh sudah bangun kebun plasma 7.997 hektar, walau belum memenuhi syarat 20%.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | Menurut Hilman, realisasi plasma rendah karena dua hal. Pertama, inkonsistensi regulasi. Perusahaan selalu pakai Pasal 15 (2) Peraturan Menteri Pertanian No.98/2013 yang secara umum menyatakan tak ada kewajiban pembangunan kebun plasma di dalam wilayah izin. Padahal, sebelum aturan terbit, sudah ada Permentan No.26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyebutkan pembangunan kebun untuk masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan perusahaan.Pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% ini berada dalam area izin perusahaan. Selain itu, UU Cipta Kerja, terjadi perubahan nomenklatur, dari wajib berganti memfasilitasi.Kedua, pengawasan kewajiban plasma oleh pemerintah daerah minim. Kondisi ini, memberi dampak pelanggaran oleh perusahaan. Bahkan, pelanggaran terjadi di perusahaan yang telah merealisasikan kewajiban.“Misal, dalam kontrak kerjasama antara perusahaan dan kelompok tani, seringkali posisi petani berada di pihak yang dirugikan.”Untuk memperbaiki tata kelola sawit di Papua, termasuk perkebunan plasma, kata Hilman, pemerintah wajib evaluasi seluruh perusahaan sawit.Untuk perusahaan dengan izin dicabut, katanya, pemerintah harus memfasilitasi proses pengukuhan sebagai hutan adat. Tak kalah penting, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus turun tangan mengawasi pola kemitraan sektor perkebunan sawit sesuai yang diamanatkan UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.“Dari banyak kasus yang terjadi ada indikasi pelanggaran terutama upaya penguasaan oleh usaha besar terhadap usaha mikro kecil dan menengah.”Tigor Hutapea dari Yayasan Pusaka Belantara mengatakan, praktik kendali selalu tak menguntungkan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Mereka, katanya, tak punya kuasa mengelola, sama seperti petani plasma yang masuk dalam koperasi.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-008-12.json
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua
|
Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua | Dia bilang, perbaikan bisa dilakukan apabila pengelolaan dikuasai murni oleh koperasi. Belajar dari petani sawit mandiri, harga jual TBS selalu tidak adil.Mengatasi kerumitan persoalan perkebunan sawit dan realisasi perkebunan plasma untuk masyarakat adat pemilik ulayat ini, Tigor berpendapat, harus melihat peluang ekonomi yang lain.Papua, memiliki banyak peluang ekonomi lain selain sawit.“Kalau mau membangun sawit maka akan membuka akses korporasi-korporasi di Papua, dan akan makin banyak hutan yang harus dibuka.” ****** Liputan ini bagian dari program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak pada 2022. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-012-12.json
|
Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo
|
Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo | [CLS] Buaya sering diasosiasikan sebagai satwa menakutkan. Belum banyak yang mengetahui bahwa reptil ini sangat penting bagi ekosistem, sebagai predator yang menjaga kestabilan ekosistem di alam.Di Gorontalo, buaya memiliki peranan penting dalam budaya; baik di acara perkawinan, penyambutan tamu, pemakaman, hingga pemberian gelar adat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap penting.Buaya dalam Bahasa Gorontalo disebut huwayo. Dalam prosesi adat, satwa ini disimbolkan sebagai ngango lo huwayo atau mulut buaya.Baca: Dilindungi dan Dihormati, Buaya Endemik Papua Ini Masih Diburu Hari Suroto, Peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN, mengatakan sebenarnya masyarakat Gorontalo sejak dulu sudah akrab dengan keberadaan buaya muara di perairan sekitar mereka. Masyarakat Gorontalo juga tidak memburu buaya untuk dimakan daging atau telurnya.Buaya diyakini sebagai binatang buas yang tidak boleh diganggu dan tidak akan mengganggu manusia selama habitatnya tidak dirusak.“Mulut buaya yang terbuat dari bambu kuning dihiasi janur, dipakai masyarakat Gorontalo dalam setiap acara adat. Mulut buaya ini dipasang di kanan dan kiri gerbang adat atau disebut tolitihu,” ungkap Hari kepada Mongabay.Gerbang adat juga memiliki tangga dari anyaman bilah bambu kuning, pada sisi kiri dan kanan dilengkapi dua buah pohon pinang. Selain itu, dipasangi batang bambu yang pada ujungnya dibelah dan diberi gigi agar membentuk mulut buaya.Mulut buaya ini menunjukkan status sosial seseorang atau menjadi tanda identik dalam acara apa si mulut buaya ini dipasang.Hari mencontohkan, jika ngango lo huwayo dipasang dalam pesta perkawinan, maka jumlah gigi bagian atasnya tujuh. Sementara gigi bagian bawahnya berjumlah lima.
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2023-012-12.json
|
Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo
|
Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo | Jika perhelatan berkabung yang diselenggarakan, seperti upacara kedukaan lantaran ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka posisi ngango lo huwayo akan dibalik. Gigi bagian atas berjumlah lima, sementara bagian bawahnya tujuh.“Ngango lo huwayo bermakna segala bencana akan ditelan buaya sehingga semua orang yang hadir dalam acara tersebut akan bahagia dan sejahtera,” ujar Hari.Baca: Kebiasaan Unik Buaya Muara, Mempelajari Pola dan Gerakan Mangsanya Kearifan lokalPenelitian Hasnidar Pasue, Yus Iryanto Abas, Hasdiana berjudul “Kajian Bentuk Ngango Lo Huwayo Pada Upacara Adat Gorontalo”, menjelaskan bahwa ngango lo huwayo memiliki perbedaan bentuk berdasarkan upacara adat apa yang akan dilakukan.Misalkan pada penobatan, penyambutan tamu, dan perkawinan bentuknya pesta riang. Sementara pada pemakaman menandakan suasana duka.“Perbedaan bentuk tersebut secara otomatis mempengaruhi makna yang terkandung. Sehingga, jika terjadi kesalahan penggunaan akan berdampak juga pada kesalahpahaman maknanya,” ungkap peneliti.Menurut Hari, saat ini perlu ditumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo berkaitan hubungan harmonis antara manusia dengan buaya.“Ini dikarenakan, dalam adat Gorontalo, buaya digambarkan sebagai sosok penolak bala, pelindung manusia, yang menelan semua bencana.Habitat buaya muara di Provinsi Gorontalo dapat dijumpai di perairan Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek; Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang. Perairan Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato meliputi Sungai Mootilango, Randangan, dan Cagar Alam Tanjung Panjang.Selain itu habitat buaya muara juga dapat ditemukan di muara Sungai Pohu yang berbatasan langsung dengan Danau Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2023-012-12.json
|
Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo
|
Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo | Di Kabupaten Bone Bolango habitat buaya bisa ditemukam di Sungai Bone. Bahkan di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo terdapat pantai yang diberi nama Pantai Batu Buaya. Di Indonesia terdapat empat jenis buaya yang dilindungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Pertama, Crocodylus porosus [buaya muara] yang dapat dijumpai di seluruh Indonesia. Kedua, Tomistoma sclegelli [buaya sinyulong] dengan wilayah penyebaran Sumatera dan Kalimantan.Ketiga, Crocodylus siamensis [buaya siam] dengan sebaran di Kalimantan, serta keempat, Crocodylus novaeguineae [buaya irian] dengan wilayah sebaran Papua. [SEP]
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2016-015-20.json
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? | [CLS] Pukul 08.00 Wita, bayi-bayi orangutan itu sudah pergi ke sekolah. Dengan gembira, mereka langsung memadati kelas masing-masing. Seperti manusia, primata itu bersekolah setiap hari. Tak ada yang berani membolos, apalagi melarikan diri. Pemandangan keseharian yang mengagumkan itu terlihat jelas di sekolah hutan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).Ada tiga kelas di sekolah orangutan tersebut, baby house (rumah bayi), Sekolah Hutan (SH) 1 dan Sekolah Hutan 2. Baby house, diisi orangutan usia 0 sampai 2 tahun yang saat ini jumlahnya 4 individu. Semuanya yatim piatu yang diselamatkan dari beberapa daerah di Kaltim. SH 1, diperuntukkan bagi orangutan usia 2 – 4 tahun yang saat ini jumlahnya 23 individu (15 betina dan 8 jantan), sementara SH 2 untuk usia 4 – 6 tahun yang dihuni 26 individu (16 betina dan 11 jaantan). Jika sudah menginjak 7 tahun, orangutan-orangutan tersebut akan dimagangkan di pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Samboja Lestari untuk belajar hidup di alam liar.Staf Komunikasi Samboja Lestari, Suwardi mengatakan, luas area SH 1 sekitar 22,13 hektare dan SH 2 adalah 63.41 hektare. “Setiap hari mereka sekolah, tidak ada liburnya. Kecuali hujan. Kalau ada yang sakit, langsung dikarantina,” ujarnya Sabtu (5/11/2016).Sebelum memulai pelajaran, murid-murid SH 1 mendapatkan sarapan berupa susu. Setelah itu, mereka belajar memanjat, mengonsumsi dedaunan, dan menggelantung di dahan pohon. Mereka juga belajar berteman dan berbagi makanan tanpa harus berebut. “Di sekolah, mereka belajar makan daun dan buah hutan agar mandiri, serta mencari makan sendiri siang hari. Malamnya, kami yang sediakan, khususnya buah-buahan.”
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2016-015-20.json
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? | Sementara SH 2, memulai hari dengan mencari sarapan sendiri. Ketika masuk kelas, mereka langsung menyebar mencari makan, sebelum pelajaran dimulai. Meski begitu, murid-murid SH 2 tetap mendapat jatah susu setiap hari. “Semua orangutan yang masih sekolah pasti diberi susu. Kelas baby house jatah susunya lebih banyak, lantaran bayi. Untuk SH 1 diberi susu untuk sarapan, sementara SH 2 di siang hari ketika bersantai di jam istirahat.”Suwardi menuturkan, di SH 2, mereka bebas memilih tempat tidur malam. Ada yang memilih pulang kandang, ada pula yang menetap di sekolah yang semuanya diawasi penjaga malam. Menurut Suwardi, semua murid di sekolah ini mendapat perawatan intensif. Pasalnya, sebagai yatim piatu semua murid tidak boleh merasa kesepian, bahkan tertekan. “Usia 7 tahun ke atas, murid-murid yang dinyatakan lulus akan magang di pulau-pulau kecil. Mereka harus siap dilepasliarkan di hutan belantara, nantinya.”Nico Hermanu, Staf Komunikasi BOSF menuturkan, orangutan yang ada Samboja Lestari merupakan individu yang terusir dari habitat alami mereka. Berbagai kasus bayi orangutan yang terpisah dari induknya membuat mereka harus belajar hidup sejak dini. “Sekolah hutan ini membekali orangutan belia ini keterampilan. Tujuannya satu, agar mereka mampu bertahan hidup setelah dilepasliarkan ke hutan.”Dijelaskan Nico, di sekolah hutan, mereka diajarkan cara bergaul yang baik baik dan berbagi secara adil. Mereka juga diajarkan dan dibimbing membangun sarang, memilih pakan alami, dan mengenali musuh. Untuk naik kelas, semua tergantung dari usia dan keterampilan yang mereka kuasai. “Dibedakan kelasnya dari usia yang nantinya dinilai apakah mereka sudah menguasai keterampilan yang diajarkan atau belum. Pelajaran di sekolah ini sangat menentukan kehidupan mereka di masa mendatang,” jelasnya.Tidak murah
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2016-015-20.json
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? | Setiap bulan, satu siswa orangutan ini ternyata membutuhkan biaya sekitar Rp2-3 juta yang bahkan lebih. Pengeluaran itu digunakan untuk biaya perawatan juga makanan dan minuman yang harus tersedia.CEO BOSF, Jamartin Sihite mengatakan, biaya yang dibutuhkan masing-masing orangutan itu berbeda. Biaya hidup satu orangutan yang masih sekolah harus dihitung dari jumlah makan minum perharinya. Ditambah lagi gaji satu teknisi yang merawatnya. “Angka tersebut tidak berpatokan pada 2 – 3 juta Rupiah saja. Ada pula tambahan tidak terduga, misalnya harga buahan-buahan yang melonjak saat musim kemarau. Walau orangutan dididik mencari makan seperti dedaunan dan buah hutan, mereka juga mendapat jatah buah-buahan sebagai menu makan malam.”Menurut Jamartin, biaya kehidupan orangutan keseharian itu sudah bisa diprediksi. Namun, biaya untuk pelepasliaran yang menjadi tanggungan berat. “Untuk lima orangutan yang mau dilepasliarkan di Kehje Sewen, sebagaimana pertengahan Oktober 2016 ini, dibutuhkan dana Rp50 juta. Biaya itu untuk sewa mobil beserta pengangkut kandang, serta perjalanan dari Samboja ke Kutai Timur yang jauh.”Faktor kesehatan orangutan memang menjadi perhatian penuh sebagaimana disampaikan Hafiz Riandita, dokter hewan di Samboja Lestari ini. Khusus untuk murid-murid SH, jika ada yang sakit, otomatis dipisahkan dari teman-temannya. Dikhawatirkan, akan menular pada yang lain. “Pastinya dirawat intensif di klinik dan akan menjalani perawatan medis.”Penyakit yang paling sering muncul pada kasus orangutan adalah pernafasan. Menurut Hafiz, penyakit ini muncul lantaran kepadatan populasi dan juga bisa saja datang dari manusia, karena jika di alam liar kasus ini tidak ditemukan. “Salah satu faktornya mungkin karena over populasi atau terjangkit dari manusia.”
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2016-015-20.json
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?
|
Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? | Terlepas dari permasalahan yang ada, Jamartin menilai, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah ketidakseimbangan antara orangutan yang direhabilitasi dengan yang dilepasliarkan. Menurut Jamartin, setiap hari, akan ada orangutan yang antri masuk ke Samboja Lestari, sementara kapasitas penampungan sudah penuh. “Untuk luasan sekolah hutan, semuanya memadai. Meski begitu, masih dibutuhkan ratusan hektar lagi untuk membangun pulau-pulau kecil sebagai tempat orangutan dewasa magang, belajar hidup sebelum dikembalikan ke alam liar,” paparnya. [SEP]
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2023-004-14.json
|
Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa
|
Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa | [CLS] Kepiting kenari disebut sebagai kepiting terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai 4 kg, dengan panjang tubuh hingga 40 cm dan bentangan kaki sekitar 200 cm. Usianya bisa mencapai 30 tahun.Satwa ini memiliki beberapa sebutan. Mulai dari kepiting kelapa, kepiting pencuri atau ketam kenari. Hewan artropoda pemakan kelapa ini bisa ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.Di Kepulauan Togean, habitat kepiting kenari biasanya di bebatuan berlubang yang berada di pesisir pantai dan juga di lubang bebatuan di antara bekas kayu. Untuk mendapatkannya, warga memancingnya dengan menyebarkan potongan-potongan daging kelapa di sekitar lubang. Biasaya kepiting kenari akan mencium bau kelapa, lalu keluar dan memakannya malam hari.“Namun karena dikonsumsi dan dijual membuatnya makin sulit didapat,” kata Sarding Matorang, nelayan di Desa Kadoda, Kecamatan Talatako, Kepulauan Togean, awal Februari 2023.Harga kepiting kenari berkisar 50-100 ribu Rupiah per kilogram. Para pembeli biasanya datang dari kota dan memesan kepada warga. Dampaknya semakin sulit mencarinya di wilayah Kepulauan Togean.“Sekarang, untuk mencari satu ekor saja semakin sulit,” ungkapnya.Kepulauan Togean memiliki keindahan bawah laut yang menjadi tujuan turis mancanegara.,“Sebagian besar turis ingin melihat langsung rupa dan bentuk kepiting yang memiliki kemampuan memanjat pohon kelapa itu,” jelas Sarding.Baca: Begini Penampakan Ketam Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia Makan kelapaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] yang kini BRIN, menyebut penangkapan kepiting kenari untuk menu masakan di restoran bertambah yang membuat perdagangannya meningkat.“Ukurannya yang raksasa dan dagingnya lezat, membuat banyak orang ingin menikmatinya sebagai hidangan,” tulis peneliti LIPI.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2023-004-14.json
|
Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa
|
Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa | Sejauh ini, belum banyak penelitian mengapa kepiting kenari [Birgus latro] menyukai kelapa. Hanya saja, ia disebut kepiting pencuri [robber crab] karena sering mencuri kelapa sebagai makanannya. Capitnya memiliki kekuatan besar yang mampu mengangkat beban hingga 29 kilogram. Persebarannya di daerah tropika dari Afrika sampai Kepulauan di Pasifik.Baca: Mengenal Rajungan, Si Kepiting yang Pandai Berenang Publikasi oleh Heryanto dan Daisy Wowor dari Bidang Zoologi, Pusat Penelitan Biologi – LIPI/BRIN, berjudul “Kajian Populasi Kepiting Kenari di Pulau Batudaka Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah dan Rekomendasi Manajemen Populasi” menjelaskan, penangkapan ilegal terhadap kepiting kenari masih dilakukan penduduk di beberapa kepulauan di Indonesia Timur. Tujuannya, untuk konsumsi sendiri atau dijual ke kota-kota besar guna dihidangkan di restoran-restoran.Penelitian ini menyebut, di Indonesia kepiting kenari hidup di pulau-pulau karang yang bergoa. Di pulau yang tidak dihuni manusia kepiting kenari dapat ditemukan keluar siang hari, sedangkan bila hidup berdampingan dengan manusia mereka hanya keluar malam hari.“Sifat-sifat biologinya yang lebih rinci belum diketahui. Umpan buah kelapa terbukti paling efektif, menarik kepiting kenari keluar dari lubangnya,” tulis para peneliti.Baca: Bukan Monster, Memang Begini Penampakan Kepiting Purba Kedua peneliti juga mengatakan, belum ada data pasti mengenai besar populasi kepiting kenari dan banyaknya penengkapan ilegal di pulau-pulau kawasan Indonesia Timur.“Harus diciptakan suatu usaha pelestarian karena berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di Kepulauan Togean,” ungkap peneliti.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-004-14.json
|
Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa
|
Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa | Menurut penelitian tersebut, usaha pelestarian kepiting kenari di Kepulauan Togean dilakukan terhadap dua objek yaitu. habitat dan kepiting kenari itu sendiri. Untuk habitat, tidak boleh ada usaha penghilangan lubang-lubang persembunyian, baik dengan membongkar atau menimbunnya untuk keperluan lain.Sedangkan untuk kepiting kenari sendiri, pengambilan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Caranya, dengan membatasi jumlah, ukuran, jenis, kondisi, serta waktu dan ruang pengambilan. [SEP]
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2017-001-14.json
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… | [CLS] Julukan bumi rafflesia mungkin pantas disematkan kepada Sumatera Barat. Pasalnya, di Tanah Minangkabau ini, tepatnya di Cagar Alam Maninjau, ditemukan rafflesia jenis paling langka berdiameter sampai 107 sentimeter. Menurut Agus Susatya, peneliti rafflesia dari Universitas Bengkulu, diameter ini terbesar dari yang pernah ditemukan baik di Indonesia maupun di negara yang pernah tumbuh rafflesia seperti Malaysia dan Filipina.Bunga langka ini mekar Maninjau, di Jorong Marambuang, Nagari Baringin, 17 Desember lalu. Tak hanya diameter bunga, di sekitar lokasi tumbuh juga ada sebaran kuncup rafflesia terbanyak yang pernah ditemukan. Ada 46 kuncup di dua petak ukur seluas empat meter persegi. Ini jumlah terbanyak, sebelumnya di Bengkulu, ada 27 kuncup. Dari sebaran kuncup ini, enam sudah mekar sempurna dan layu.Agus mengatakan, tempat tumbuh rafflesia ini tergolong masih bagus dan terjaga. Saat Agus bersama BKSDA Sumbar melakukan pemetaan ditemukan puluhan kuncup. “Meski belum sempat melihat semua kuncup, pengamatan kita bisa menemukan beberapa kuncup baru yang sebelumnya tidak terlihat,” katanya.Peta kuncup dan akar, katanya, jadi sangat penting agar pengunjung bisa diarahkan hingga tak menginjak kuncup. “Kuncup rafflesia paling kecil bisa satu sentimeter, ini tak terlihat sama sekali. Bentuk seperti tanah jika terinjak akan mati,” katanya.Dia menyebut jika kuncup di Maninjau memecahkan rekor terbanyak di Indonesia.“Kalau kita lihat kuncup sampai 46 termasuk tertinggi, saya pernah mengamati di Bengkulu, pernah 27 kuncup. Saya pikir ini habitat masih sangat bagus. Dari pengamatan yang pernah dilakukan rata-rata populasi satu inang sekitar 10 kuncup.” Untuk jenisnya, kata Agus, adalah Rafflesia tuan mudae. Jenis ini termasuk langka, sebelumnya pernah ditemukan di Serawak atau Kalimantan.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2017-001-14.json
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… | “Yang jelas ini bukan Rafflesia arnoldii, kalau kita lihat kemiripan-kemiripan itu sama persis dengan tuan mudae, di literatur jenis ini pernah ditemukan di Serawak.”Dalam tulisan taksonomi tentang tuan mudae, katanya, ada dua pendapat dari peneliti rafflesia yakni William Meyer dan Jamili Nais. Meyer, peneliti rafflesia yang mempublikasikan jenis-jenis rafflesia pertama pada 1997 menempatkan tuan mudae sebagian varian dari arnoldii atau subspesies dari arnoldii.“Jadi menurut Meyer, Rafflesia tuan mudae masuk kategori Rafflesia arnoldii,” kata Agus.Peneliti lain, Jamili Nais, penulis buku Rafflesia On the World menyebutkan Rafflesia tuan mudae adalah spesies tersendiri bukan bagian arnoldii. “Saya juga sependapat dengan dia (Jamili Nais-red).”Alasan Agus sependapat dengan Nais karena saat Meyer publikasi belum banyak data detail dikumpulkan, berbeda dengan Nais.“Saat melihat rafflesia di Cagar alam Maninjau saya juga berpendapat begitu, jenis ini tuan mudae, bukan arnoldii,” katanya.Beberapa perbedaan morfologi ditemukan Agus antara jenis rafflesia di Maninjau dengan arnoldii, seperti warna kelopak (perigon), kalau arnoldii lebih ke oranye sedangkan tuan mudae ke arah merah maron. “Warna saja belum tentu jadi karakter yang kuat.” Ciri lain, pola putih atau bercak pada kelopak bunga. Bercak di Cagar Alam Maninjau, tunggal sedangkan arnoldii itu ganda (besar dan kecil).Lalu, pola bercak arnoldii besar di kelilingi kecil, di Maninjau, tidak. Kalau rafflesia di Maninjau, jarak antarbercak agak berjauhan, arnoldii lebih rapat dan bagian dalam (ramenta) atau bulu berada pada bagian dalam.Secara morfologi, jenis ini sama dengan rafflesia di Bukit Baka, Nagari Salo, Agam, yang ditemukan Agustus 2016.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2017-001-14.json
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… | Untuk tuan mudae, katanya, pertama kali ditemukan di Indonesia. “Kalau tuan mudae ini pertama kita lihat. Saya akan mendalami morfologi spesimen di Sumbar kemudian dibandingkan dengan arnoldii,” katanya.Setelah penelitian, Agus akan publikasi internasional. “Publikasi penting, hingga kita bisa melihat sebaran di Sumatera itu lebih luas, tidak seperti yang diketahui selama ini.”Dia bilang, temuan ini satu kebanggaan nasional. “Penemuan di Bukit Baka, Sumbar, juga belum ada publikasi. Saya rasa ini perlu,” katanya.Untuk temuan di Cagar Alam Maninjau, sangat bisa akses secara internasional karena kawasan ini belum ada catatan temuan rafflesia, meskipun kata masyarakat pernah ada pada 1970 tetapi belum ada publikasi.Agus menjelaskan, wilayah sebaran rafflesia di Sumatera, terbentang di sepanjang Bukit Barisan, mulai Aceh sampai Lampung. Data sementara, ada 12 jenis rafflesia di Sumatera. Mulai dari Aceh ada Rafflesia micropylora, R. atjehensis lalu sebelah selatan ada Rafflesia awangensis, bergeser ke Sumut, hingga Lampung ada R. Hasseltii, R. gadutensis, R. bengkuluensis dan terbaru R. kemumu.Berdasarkan penelitian, ada tiga rafflesia pernah ditemukan di Sumbar ini, yakni Rafflesia arnoldii, R.gadutensis dan R.haseltii serta R. tuan mudae. Khusus tuan mudae pernah ditemukan penduduk setempat di Bukit Baka, Nagari Salo, Agam, Agustus 2016.Sumbar juga memiliki Cagar Alam Rafflesia Arnoldii di Batang Palupuh, Bukittinggi, Agam. Di cagar alam ini pernah mekar arnoldii diameter 1,7 meter.Cagar alam ini memiliki luas 3,40 hektar memiliki fungsi utama perlindungan habitat bunga raksasa dengan akar ryzanthes. Pada 1997, ada sekitar 14 kelompok tumbuh (putik) rafflesia. Sebelumnya, tahun 70-80-an di Sumbar ada Rafflesia arnoldii di Bukittinggi. BKSDA Sumbar akan galang dana publikasi
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2017-001-14.json
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…
|
Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… | Untuk pengamanan lokasi, mengingat dekat dari pemukiman, BKSDA mengimbau melalui pemerintah nagari untuk tak merusak atau memindahkan tumbuhan itu. BKSDA membuat rambu (tanda) larangan (imbauan) di lokasi dan pagar pengaman sementara untuk universitas (lembaga) yang akan pendataan (penelitian).“Ke depan akan kami perbaiki pagar dan papan dengan yang lebih baik. Minat publik melihat bunga sedapat mungkin kami bendung dan akan terus sosialisasi aturan di Cagar alam,” kata Erly, Kepala BKSDA Sumbar.Dia bilang, banyak hal harus dilakukan meski dengan keterbatasan, termasuk mencoba kerjasama dengan media massa untuk sosialisasi kepada masyarakat. “Juga pendekatan kepada pemda agar ikut memberi perhatian terhadap spesies ini,” katanya.Erly mengatakan, BKSDA bersama peneliti Agus Susatya akan susun rencana jadikan raflesia tumbuhan utama Sumbar dan Indonesia, jadi negara utama, bersaing dengan Malaysia dan Filipina.“BKSDA Sumbar akan berusaha anggarkan dana dan galang kerjasama dengan berbagai pihak, terutama BKSDA dan taman nasional se-Sumatera. Dana ini untuk biaya penelitian, publikasi dan kampanye agar Sumatera dan Indonesia jadi negara rafflesia,” katanya. [SEP]
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2021-037-01.json
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | [CLS] Komitmen pemerintah mau menjalankan reforma agraria agraria jadi angin segar buat mengurangi kesenjangan kuasa lahan yang selama ini terjadi di Indonesia. Sayangnya, reforma agraria masih berjalan terseok-seok, pemerintah sudah bikin aturan soal bank tanah yang dinilai bisa menjauhkan dari pelaksanaan reforma agraria.Pada 29 April 2021, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Regulasi ini jadi satu dari 49 peraturan pelaksana UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 135 dalam UU Cipta Kerja.Gagasan dan formulasi kebijakan bank tanah mencuat sejak pembahasan RUU Pertanahan pada 2019. Banyak protes berujung tak lanjut. Gagal ada di RUU Pertananan, bank tanah malah masuk dalam UU Cipta Kerja.Dalam kebijakan itu menyebutkan kalau bank tanah sebagai pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia. Fungsinya, mulai perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan hingga pendistribusian tanah.“Agenda bank tanah ini jelas-jelas memiliki orientasi mendorong dan makin memperkuat praktik-praktik liberisasi tanah di Indonesia. Lembaga ini akan mempermudah perampasan tanah atas nama pengadaan tanah untuk kepentingan investor,” kata Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam webinar Bahaya Bank Tanah Untuk Agenda Reforma Agraria, baru-baru ini.Dia nilai, bank tanah menyimpang karena negara memiliki pemilikan obsulte atas tanah dan dalam mandat UU Pokok Agraria dalam mengelola tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran takyat.Bank tanah ini, katanya, mengadopsi asas domein verklaring dan menyelewengkan hak menguasai dari negara. Dewi mengatakan, semangat dan cara kerja bank tanah ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah. Padahal, prinsip ini telah dihapus dalam UUPA 1960.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2021-037-01.json
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | “Baik omnibus law maupun PP ini melanggar UUD 1945. UU 1960, termasuk keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang telah mengoreksi penyelewangan dan penyimpangan dari prinsip hak hak menguasai negara atas tanah,” katanya.Bank tanah, katanya, tidak berpihak pada pemenuhan hak masyarakat kecil atas tanah, melainkan investasi, sebagaimana diatur Pasal 19 PP Bank Tanah. Dalam Bank Tanah menjamin dan mendukung ketersediaan tanah untuk pembangunan pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.Regulasi ini, katanya, juga memudahkan bagi badan usaha asing menguasai tanah di Indonesia atas nama investasi. Sebaliknya, tak berpihak pada pemenuhan hak kepada masyarakat kecil, nelayan, petani, warga miskin kota.“Celakanya, sumber tanah yang dikuasai bank tanah dari penetapan pemerintah melalui klaim tanah negara. Tanah negara ini diatur dalam PP lain yaitu PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, dimana tanah negara antara lain tanah petani, nelayan, masyarakat adat yang belum bersertifikat – yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya.”Dengan begitu, katanya, fungsi sosial atas tanah dan pelarangan monopoli atas tanah oleh swasta yang dimandatkan UUPA 1960 dilabrak PP Bank Tanah. Dokumen: PP Nomor 64:2021 soal Badan Bank Tanah Logika pasar pada bank tanah– jadikan tanah sebagai komoditas– secara terang-terangan ditunjukkan pada penggunaan kata ‘kompetitif’ pada Pasal 40 ayat 8 PP Bank Tanah.Dewi bilang, aturan itu jadikan peran negara yang seharusnya menjamin hak atas tanah kepada rakyat miskin dan mencegah monopoli swasta sesuai mandat konstitusi dan UU PA terbelokkan melalui UU Cipta Kerja.“Harusnya penegakan fungsi sosial atas tanah jadi fondasi kebijakan pertanahan di Indonesia, bukan semata-mata fungsi ekonomi, apalagi ekonomi liberal.”Berdasarkan regulasi ini, kelembagaan bank tanah akan diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disiapkan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2021-037-01.json
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan, perpres akan dibuat untuk mengatur kewenangan lembaga.“(Draf) mungkin Juni atau Juli diharapkan selesai,” katanya kepada Mongabay.Saat dikonfirmasi terkait lembaga ini khawatir mengadopsi asas domein verklaring dan akan memperparah konflik dia tidak menjawab secara jelas. “Tidak begitu.” Baca juga: Begini Nasib Hutan Adat Laman Kinipan Kala Investasi Sawit Datang Tumpang tindihYando Zakaria, peneliti dari Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat mengatakan, lembaga bank tanah ini tak rasional dan tak urgen dalam implementasi agenda reforma agraria. “[Kalau niat] lembaga ini untuk mengkonsolidasikan dan mendistribusikan tanah, lalu apa bedanya dengan BPN/ATR? Apakah tidak terjadi tumpang tindih?’ katanya kepada Mongabay.Pembentukan lembaga baru ini malahan akan mengamputasi Badan Pertanahan Nasional yang sudah ada lebih dahulu. Apalagi secara substansi, katanya, lembaga ini memiliki semangat berbeda dalam upaya penyelesaian ketimpangan kepemilikan lahan.Dia bilang, ada agenda terselebung dalam regulasi ini yang melakukan redefenisi dari pengertian reforma agraria. Tanah reforma agraria, yang didistribusikan bank tanah kepada masyarakat hanya sebatas hak pengelolaan. Berbeda, dengan semangat reforma agraria yang genuine mendistribusikan aset negara kepada masayrakat tidak mampu dan membutuhkan untuk keadilan dan kesejahteraan.Padahal, tugas wajib BPN adalah mendistribusikan tanah dan menjaga struktur ketimpangan agraria baru berbicara pada pertumbuhan dan keuntungan.“Logika reforma agraria yang diatur dalam bank tanah ini berbeda sekali, pendekatannya optimalisasi, investasi. Sedangkan reforma agaria, aslinya, terkait pada persoalan hidup rakyat, soal keadilan dan hak hidup rakyat.”
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2021-037-01.json
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Dalam implementasi reforma agraria konsep ini, masyarakat akan berhadapan pada masalah ‘pertumbuhan’, dengan ukuran bukan pada masyarakat memiliki aset untuk ruang hidup tetapi seberapa besar kegiatan mampu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara.“Jika tidak menyumbang, maka isu-isu pada keadilan itu tidak menjadi dasar pemikiran, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat kecil dalam skema-skema itu akan ditentukan apakah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu akan inline dengan ekonomi arus utama?” Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan Perparah ketimpanganBerdasarkan catatan KPA 2020, ada 241 konflik agraria bersifat struktural di seluruh sektor, dengan 135.000 keluarga tersebar di 359 desa/kota terdampak konflik.Dewi khawatir, kehadiran bank tanah akan memperparah sekaligus menghambat penyelesaian konflik agraria di seluruh sektor.Dia mengatakan, regulasi bank tanah ini akan memperparah praktik liberalisasi pertanahan, spekulan dan monopoli tanah oleh segelintir kelompok, termasuk elit pemerintahan.Dewi was-was, kondisi ini bisa berpotensi besar dalam melegalkan cara-cara perampasan tanah dan penggusuran wilayah hidup masyarakat, memperparah kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan. Juga mengkirminalkan petani, pengganti, komunitas adat atas nama investasi dan pembangunan.“Operasi bank tanah akan memperlebar jurang ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat kecil dengan badan usaha swasta maupun negara, termasuk investor asing.”Bahkan, dengan kewenangan sangat luas yang bisa dilakukan bank tanah itu akan memperparah situasi konflik agraria di lapangan. Proses-proses perolehan tanah pun berpotensi kuat tumpang tindih dengan wilayah hidup masyarakat.Apalagi, katanya, sumber tanah buat bank tanah banyak berasal dari lahan yang seharusnya untuk rakyat dalam kerangka reforma agraria.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2021-037-01.json
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Kini, kata Dewi, ada banyak amunisi baru kemudahan pengadaan tanah bagi badan usaha raksasa untuk memperoleh tanah dalam skala luas. Termasuk PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, yang berkaitan erat dengan kepentingan PP Bank Tanah. Revisi UU Pengadaan Tanah, telah memperluas definisi kepentingan umum, yang jadi salah satu tujuan bank tanah.Dia mengatakan, lembaga bank tanah ini dengan kewenangan dan fungsi luas, kehadiran lembaga ini berpotensi kuat menyediakan ladang subur korupsi dan kolusi agraria yang dilegalkan hukum.“Pasal 50 PP Bank Tanah, contohnya, Menteri ATR/BPN dapat memutihkan HGU-HGU terlantar atau HGU berkonflik dengan petani dan masyarakat adat, dengan memberikan kemudahan proses pengakuan hukum kepada perusahaan yang membutuhkan tanah itu,” katanya.Pada Pasal 47 ayat 1 menyebutkan, audit pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan bank tanah adalah akuntan publik (swasta). Dalam hal ini, katanya, negara dan partisipasi masyarakat absen dalam pengawasan.Celakanya, pada pasal selanjutnya disebutkan Pasal 47 ayat 2, akuntan publik itu dipilih dewan pengawas atas usulan kepala bank tanah. Hal ini, katanya, patut dipertanyakan karena berpotensi menimbulkan conflict of interest.Meski pada Pasal 4 disebutkan, bank tanah bersifat transparan, akuntabel, non profit, dan profesional. “Kami menilai itu hanya bersifat formalitas dan mengelabui pasal-pasal lain yang memberi kewenangan begitu powerful kepada bank tanah.”“Sifat transparansi, non-profit dan lain-lain yang disinggung sekilas menjadi pasal basa-basi sebab kuat berorientasi pro-pasar, bisnis dan tidak diikuti pengawasan independen terhadap kelembagaan dan operasi bank tanah.”KPA mendesak, pemerintah fokus pada agenda reforma agraria dengan revisi Perpres Reforma Agraria yang hingga kini terkatung-katung. *****
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2021-037-01.json
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya
|
Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Foto utama: Aksi menyuarakan penyelamatan hutan adat Laman Kinipan di Lamandau, Kalteng. Foto: Safrudin Mahendra-Save Our Borneo [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2021-009-03.json
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | [CLS] Kemunculan Hiu Paus (Rhincodon typus) secara rutin di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebagai sebuah berkah. Betapa tidak, salah satu satwa laut terbesar di dunia ini telah menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari hiu paus. Namun pengelolaan yang tidak baik, justru berdampak negatif pada hiu paus, seperti pemberian makanan dari atas perahu ataupun menggantungkan makanan pada karung dengan tujuan mempertahankan kemunculannya.Seperti diketahui, pemberian makanan secara terus menerus telah mengubah perilaku hiu paus. Individu yang muncul cenderung kembali karena jaminan mendapatkan makanan. Dalam buku “Hiu Paus di Pantai Botubarani” (BPSPL Makassar, 2019), pemberian makanan ini membuat pola pergerakan hiu paus pun mulai berubah, dari bergerak aktif di perairan bebas menjadi terpusat di satu tempat yang kecil dengan jumlah banyak dan dalam waktu lama. Selain itu, hiu paus juga menjadi sangat jinak, dan lebih diam.Pemberian makanan dari atas perahu membuat hiu paus selalu mengarahkan mulut ke permukaan perairan. Saat posisi tersebut, mulut hiu paus sesekali mengalami benturan dengan badan perahu yang bisa mengakibatkan luka. Padahal hiu paus bukanlah hewan peliharaan yang hidup di perairan bebas dan harus tetap memiliki jarak dengan manusia. Sangat penting untuk mempertahankan sisi liar dari hiu paus agar bisa bertahan hidup di lautan bebas.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2021-009-03.json
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Hiu Paus termasuk jenis ikan Appendix II Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan status endangered (EN) atau terancam punah. Seharusnya pola pengelola pariwisata hiu paus memanfaatkan kemunculannya secara alami berdasarkan kalender musim, bukan karena pemberian makanan baik dari atas perahu maupun dengan menggantungkan makanan pada karung.baca : Hari Hiu Paus Internasional: Membenahi Upaya Konservasi Ikan Terbesar di Dunia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada Minggu (14/11/2021), mendorong segera dirumuskannya Rencana Aksi Daerah (RAD) pada 6 lokasi prioritas implementasi RAN (Rencana Aksi Nasional), meliputi Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur, pasca ditetapkannya Keputusan Menteri dan Perikanan (Kepmen KP) No.16/2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus Tahun 2021-2025.Pamuji Lestari, Plt. Dirjen PRL KKP, menyampaikan untuk mencapai 6 sasaran program konservasi hiu paus dalam RAN 2021-2025 tersebut, diperlukan komitmen berbagai pihak khususnya pemerintah daerah di 6 lokasi prioritas implementasi RAN.“Rencana Aksi Nasional ini perlu diadopsi pada tingkat daerah dalam bentuk RAD Konservasi Hiu Paus yang dilengkapi dengan perangkat hukumnya agar komitmen dan alokasi pendanaan dapat diarahkan untuk konservasi hiu paus di tingkat daerah,” ujar Pamuji Lestari dalam siaran pers KKP.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2021-009-03.json
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Untuk mempercepat implementasi tersebut, Pamuji menjelaskan KKP bersama pemerintah daerah dan mitra terkait menginventarisasi kegiatan rencana aksi nasional yang telah dilakukan pada tahun 2021, tantangan dalam pelaksanaan serta rencana tindak lanjutnya pada tahun 2022 melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring dan luring. Selain inventarisasi, rapat koordinasi juga dimaksudkan untuk sosialisasi pembelajaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam proses pengadopsian RAN ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Konservasi Hiu Paus.“Kami tentunya berharap RAN Konservasi Hiu Paus dapat segera diimplementasikan dan diintegrasikan pada program kerja di masing-masing lokasi prioritas yang telah ditetapkan,” tuturnya.baca juga : Setelah Terjebak Hampir Sebulan, Hiu Paus Paitonah Berhasil Diselamatkan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) KKP, Andi Rusandi menerangkan, rapat kordinasi dengan para pemangku kepentingan menghasilkan beberapa masukan dan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah daerah perlu membentuk tim atau kelompok kerja penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus berkolaborasi dengan dinas provinsi, kabupaten atau kota, dan pemangku kepentingan lainnya.Kedua, RAN Konservasi Hiu Paus menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus. Ketiga, progres implementasi RAN Hiu Paus yang belum terlaksana perlu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, perlunya kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam implementasi RAN Hiu Paus.KKP sendiri telah menetapkan hiu paus sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Kepmen KP No.18/2013, sesuai rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku otoritas keilmuan.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2021-009-03.json
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Dalam siaran pers itu juga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, dalam sesi pembelajaran pengembangan RAD Konservasi Hiu Paus di NTB mengungkapkan bahwa Provinsi NTB telah membentuk kelompok kerja (Pokja) konservasi hiu paus dan menyusun RAD konservasi hiu paus.“Dokumen RAD Konservasi Hiu Paus disusun sebagai acuan dan pedoman bagi para pihak yang terkait dalam pengelolaan hiu paus dan habitatnya di NTB secara sistematis, efektif, terukur dan terintegrasi,” ujar Muslim.perlu dibaca : Ada Ekowisata Berkelanjutan untuk Hiu Paus di Teluk Saleh, Seperti Apa? Di NTB, salah satu lokasi yang tengah dikembangkan adalah perairan Teluk Saleh di Desa Labuhan Jambu, Sumbawa. Bagi nelayan di Desa Labuhan Jambu, satwa ini dianggap sebagai nenek moyangnya ikan. Namun ada juga sebagian nelayan yang menganggap hiu paus sebagai hama alias hewan laut yang menakutkan. Sehingga, nelayan tersebut mengusirnya dengan cara menombak atau menggunakan parang. Semenjak ada edukasi bahwa hiu paus bukan satwa berbahaya dan perlu dilindungi, mayarakat mulai berperan penting melindungi ekosistem laut dan hiu paus.“Tak ada lagi yang menggunakan kekerasan seperti tombak dan parang untuk mengusir mereka,” ungkap Iqbal Hidayat, warga yang menjadi local champion di Desa Labuhan Jambu.Di Labuhan Jambu, hiu paus telah menjadi sahabat nelayan. Ketika hiu paus masuk jaring, nelayan akan membantu mengeluarkannya. Ketika jaring robek, pemerintah desa menanggungnya. Hal ini karena Desa Labuhan Jambu telah ditetapkan sebagai desa wisata berbasis hiu paus dengan tujuan untuk melindungi hiu paus. Sedangkan pendapatan dari ekowista ini dilakukan untuk konservasi hiu paus.
|
[0.3333333432674408, 0.0, 0.6666666865348816]
|
2021-009-03.json
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Di Gorontalo, titik kemunculan hiu paus dan menjadi atraksi wisata minat khusus berada di Pantai Botubarani, Kabupaten Bone Bolango. Lokasinya dari pusat Kota Gorontalo hanya berjarak 30 menit menggunakan kenderaan roda dua maupun roda empat. Bahkan untuk melihat hiu paus sangat mudah, karena berada di pesisir dan dekat dari pemukiman warga. Untuk berinteraksi dengan hiu paus cukup berenang atau snorkeling sekira lima menit saja. Cara lainnya adalah dengan naik perahu yang didayung oleh warga atau dengan cara menyelam atau diving.baca : Wisata Hiu Paus di Gorontalo Harus Utamakan Konservasi Terkait dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Hiu Paus yang didorong oleh KKP di Gorontalo sebagai salah satu lokasi prioritas, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa RAD Hiu Paus sedang dalam perumusan. Syafrie AB. Kasim, Kepala Bidang PRL dan PDSPKP, mengatakan dari rumusan yang sudah ada, untuk progres yang telah dilakukan yaitu pendataan wisatawan dan identifikasi foto serta penanda akustik hiu paus 2016-2021, pembangunan sarana dan prasarana CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) wisata dan pengawasan, pengusulan geosite Botubarani dan inisiasi pencadangan kawasan konservasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.“Koordinasi antar stakeholder juga sudah terbangun. Tantangannya yaitu pandemik COVID-19 dan keterbatasan anggaran dan permintaan support kepada NGO. Komitmennya adalah pelibatan masyarakat dan kelompok. Untuk riset dilakukan oleh perguruan tinggi. Sementara pemerintah daerah dan pusat memfasilitasi sarana prasarana fisik, dan UPT fokus pada pendataan hiu paus,” ungkap Syafrie yang dihubungi Mongabay, Minggu (15/11/2021).
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2021-009-03.json
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi
|
Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Sedangkan Ranny R. Yuneni, shark and ray conservation specialist dari Yayasan WWF Indonesia, berpendapat, dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu Paus terdapat strategi yang diusung dalam lima tahun ke depan. Penjabaran yang ada dalam RAN tersebut bisa diejawantahkan ke dalam RAD, terutama di Provinsi Gorontalo. Stakeholder atau para pemangku kepentingan yang terlibat di Gorontalo menurutnya juga penting dalam melakukan penyusunan RAD maupun dalam melakukan implementasinya.“Di Gorontalo saya pikir sudah sangat baik komunikasi antar stakeholder dan peduli terhadap hiu paus di Gorontalo, sehingga hal ini dapat menjadi peluang yang signifikan bagi pengelolaan. Bisa jadi membuat Pokja (Kelompok Kerja) lebih resmi, siapa mengerjakan apa, itu akan lebih terukur dan implementatif,” ujar Ranny.Namun hal lain yang penting, menurut Ranny, adalah terkait dengan strateginya harus benar-benar menyebutkan isu apa saja yang terjadi di Gorontalo, semisal pariwisata yang kurang bertanggung jawab dan code of conduct yang belum dilakukan atau kelembagaan yang masih minim. Sehingga strategi yang dilakukan masih selaras namun tidak ikut-ikutan, yang mungkin dapat di lakukan di Gorontalo.baca juga : Penelitian: Inilah Pola Kemunculan Hiu Paus di Gorontalo [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2013-020-16.json
|
Pemerintah Harus Berikan Jaminan ‘Rumah’ Aman bagi Orangutan
|
Pemerintah Harus Berikan Jaminan ‘Rumah’ Aman bagi Orangutan | [CLS] Pemerintah harus memberikan jaminan tempat tinggal aman bagi keberlangsungan hidup orangutan di Aceh. “Selain penengakan hukum, jaminan tempat tinggal orangutan penting mengingat tingginya perubahan fungsi hutan yang menjadi rumah orangutan di Aceh,” kata Ratno Sugito, dari Forum Orangutan Aceh (Fora), dalam aksi World Orangutan Day, Selasa (20/8/13).Dia mengatakan, pemerintah harus menyadari perubahan atau alih fungsi hutan sebagai habitat satwa itu berbanding lurus dengan meningkatnya perburuan, perdangangan, serta konflik satwa di Aceh.Terlebih Aceh, merupakan salah satu kantong pertahanan orangutan Sumatera, yang diperkirakan tinggal 5.000. Dalam 10 tahun belakangan ini, ada 220 orangutan masuk karantina orangutan di Sibolangit, Sumatera Utara. Dari jumlah itu, para pelakunya minim sekali yang masuk ke ranah hukum. “Kalaupun ada hanya satu atau dua kasus.” Keadaan tambah parah, kala 60 persen dari pelaku pemelihara illegal orangutan ini adalah oknum aparat negara seperti PNS, TNI, Polri.Untuk itu, bertepatan dengan Hari Orangutan Sedunia, Fora mengadakan aksi damai di simpang lima Kota Banda Aceh. Mereka membagikan stiker berisi kampanye penyelamatan orangutan. “Kampanye ini sangat penting untuk mensosialisasikan perlindungan dan penegakan hukum bagi satwa liar aceh khusus orangutan. Mengingat konflik satwa di Aceh, selalu satwa liar yang menjadi korban.” [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2017-074-08.json
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | [CLS] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menuduh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan melakukan kebohongan karena tidak membuka hasil kajian Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta. Tuduhan tersebut muncul, setelah sidang lanjutan gugatan informasi publik yang dilayangkan KSTJ kembali digelar di Jakarta, Senin (06/03/2017).Dalam sidang tersebut, Luhut diketahui hanya memberikan dokumen dalam powerpoint yang sebelumnya diberikan tetapi tidak memenuhi permohonan informasi yang diajukan. Karena itu, Luhut dinilai telah melakukan kebohongan, mengingat dokumen tersebut sebelumnya sudah pernah diberikan juga.Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) yang hadir mewakili KSTJ, membeberkan fakta dalam persidangan, Luhut yang datang dengan perwakilannya, enggan untuk membuka hasil kajian dan terlihat menutup-nutupinya dengan berbagai cara.“Itu menunjukkan ada sikap yang inkonsisten terkait reklamasi Teluk Jakarta yang diperlihatkan Luhut. Ini merupakan preseden buruk hak atas informasi sebagai bagian dari hak atas lingkungan,” ungkap Rayhan Dudayev, dari ICEL. Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam persidangan tersebut, wakil dari Menko Maritim hanya menyebut bahwa ada rekomendasi tentang reklamasi Teluk Jakarta, tanpa menyebut ada hasil kajian tentang itu.Karena itu, menurut Rayhan, sikap yang diperlihatkan Menko Maritim tersebut menunjukkan ada dasar yang tidak kuat berkaitan dengan keinginan mereka untuk melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dan bahkan, jika itu terus dilaksanakan, maka itu adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Menko Maritim.“Sebelumnya, Menko Maritim sudah berjanji akan membuka hasil kajian dari proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, janji itu tidak ditepati dan justru itu semakin memperlihatkan bahwa Menko Luhut berupaya untuk membuat publik semakin bingung dengan sikap Pemerintah,” jelas dia.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2017-074-08.json
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Kredibilitas Pemerintah dipertanyakan dalam penyelesaian kasus reklamasi di Teluk Jakarta. Tidak seharusnya reklamasi dilanjutkan pembangunannya, sementara proses hukumnya masih terus berjalan. Jalan paling aman, seharusnya Pemerintah menunda reklamasi sampai ketetapan hukumnya jelas. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai, jika reklamasi kembali dilanjutkan, akan banyak masalah yang timbul. Di antaranya, karena ketetapan hukumnya tidak ada. Padahal, untuk bisa melaksanakan reklamasi, ketetapan hukum harus jelas.Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati mengatakan, ketetapan hukum yang menjadi acuan utama dalam reklamasi, adalah peraturan daerah (Perda) tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil.“Jika perda zonasi sudah ada, reklamasi bisa terus dilanjutkan. Tentu saja, dengan memenuhi segala ketentuan yang menjadi syarat,” ungkap dia kepada Mongabay.Nur Hidayati menjelaskan, selain perda zonasi, reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta, khususnya yang sudah berjalan di Pulau G, F, I, dan K, dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yaitu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Tidak hanya itu, proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditengarai juga sudah melanggar tata aturan yang lain. Menurut Nur Hidayati, pengembang dalam melakukan penyusunan analisis mengendai dampak lingkungan (AMDAL) tidak partisipati dan tidak melibatkan nelayan.“Yang juga sudah dilanggar, dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, itu ditemukan kepentingan untuk bisnis jauh lebih besar dibanding kepentingan untuk umum atau rakyat. Karenanya, reklamasi tidak benar. Itu semua kata Majelis Hakim PTUN Jakarta ya,” sebut dia.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2017-074-08.json
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Karena itu, WALHI menilai, apa yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan dengan membuat pernyataan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan, itu adalah kesalahan besar dan patut dipertanyakan kebenarannya.“Kemenkomar mengklaim dalam pernyataannya bahwa itu sudah disepakati oleh instansi lain, namun itu juga patut ditelusuri lagi kebenarannya,” jelas dia. Ungkapan penuh keraguan tersebut sangat beralasan. Karena Nur Hidayati mencatat, hingga saat ini dua instansi sentral, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diketahui masih memiliki sikap yang sama yakni merekomendasikan reklamasi dihentikan.“Tapi bisa apa jika Luhut sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tinggal tunggu waktu saja sekarang apakah kekuatan hukumnya akan ada atau tidak,” jelas dia. Revisi Undang-Undang PerikananSementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengungkap rencana Pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Revisi tersebut, seharusnya bisa memberikan manfaat banyak dengan mensejahterakan nelayan dan pekerja perikanan.Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, revisi UU Perikanan seharusnya menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia.Dalam pandangan dia, revisi ini seharusnya melakukan porsi yang besar dengan pembagian usaha perikanan dengan menekankan kegiatan pasca-produksi. Dengan menekankan kegiatan pasca-produksi akan meningkatkan nilai komoditas perikanan yang dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri.“Permasalahan UU Perikanan sebelumnya yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tidak memiliki pengaturan mengenai pasca-produksi,” ungkap dia.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2017-074-08.json
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong
|
Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Secara politik, Marthin mengatakan, kondisi hukum UU Perikanan yang ada sekarang hanya berfokus kepada kegiatan produksi saja. Hal ini, bisa dilihat dari banyaknya pasal lebih dari 100 dalam UU Perikanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 persen di antaranya membahas tentang produksi, 29,4 persen membahas tentang pra produksi, 15 persen mengatur tentang pra hingga pasca produksi, dan hanya 17,6 persen membahas tentang pasca produksi.“Revisi UU Perikanan dengan draft terakhir tertanggal 13 Februari 2017 masih berbicara di tataran yang sama, yakni bertumpu kepada aspek produksi saja,” jelas dia.Porsi yang dibuat dalam UU tersebut, menurut Marthin sangatlah tidak pas. Karena, dari 13 juta lebih tenaga kerja di sektor perikanan, sebanyak 51 persen di antarana diketahui beraktivitas di sektor produksi (tangkap dan budidaya), 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan.Padahal, kata Marthin, jika porsinya diubah, maka itu akan mengubah kondisi. Contohnya saja, dengan lapangan kerja yang terbuka di bagian pasca produksi yaitu di sektor pengolahan, maka itu akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi para pekerja perikanan.“Namun tentu harus ada juga perlindungan pekerja yang baik meliputi kondisi kerja yang layak, perlindungan asuransi dan masa tua, pengawasan ketenagakerjaan yang kuat hingga masalah pengupahan. Hal tersebut juga tidak diatur Revisi Undang-Undang Perikanan,” tutur dia. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2015-032-11.json
|
Video: Burung-burung Ini Lepas Bebas di Alam Bukit Lawang
|
Video: Burung-burung Ini Lepas Bebas di Alam Bukit Lawang | [CLS] Hari itu, menjadi hari bahagia belasan murai daun karena mereka kembali ke alam. Selasa (25/8/15), Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), melepaskan 13 burung sitaan dari tiga pemburu satwa dari Leuser itu.Dua kepala desa tempat tinggal tiga pelaku diundang BBTNGL menyaksikan pelepasliaran. Tampak tim Wildlife Conservationa Unit (WCU), membantu proses pelepasliaran.Sebelumnya, tim dokter hewan memeriksa kesehatan burung-burung ini, dan sehat. Satu persatu mereka menghirup dunia bebas di kawasan ekowisata Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara.Palber Turnip, Ketua Tim Penyidik BTNGL, mengatakan, pelepasliaran burung agar tidak mati. Karena ada delapan burung sitaan mati dampak tak hidup di sarang layak.Dia mengatakan, apapun dalam TNGL tidak boleh diambil, diburu, dibunuh, atau dirusak. “Burung-burung ini, tidak dilindungi, namun dipidana kala mengambil di TNGL.” Sedang para tersangka tak ditahan tetapi penyelidikan terus berjalan.Tetap Ukur Ginting, Kepala Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, menyesalkan warga yang tidak menyadari pentingnya satwa hidup di alam liar. Dia berulang kali memperingatkan untuk tidak memburu, atau mengambil di kawasan. Sebagian besar, katanya, warga sadar, namun ada yang membandel.“Harusnya masyarakat desa di sekitar hutan menjaga, bukan memburu dan merusak.”Bahtiar Effendi Lubis, Pelaksana Harian Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bukit Lawang BBTNGL, berharap, warga sekitar TNGL, tidak memburu atau membunuh satwa. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2016-073-11.json
|
Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing
|
Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing | [CLS] Setelah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin gencar mencari mitra untuk pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Pada 2016, KKP menggandeng sektor perbankan dengan cakupan lebih luas, termasuk perbankan internasional.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (29/03/2016) menjelaskan, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya dengan cara-cara yang dilakukan sekarang saja.“Sebenarnya pemberantasan illegal fishing sangat bagus untuk perkembangan sektor perikanan dan kelautan, tetapi itu masih belum cukup. Dibutuhkan sektor perbankan untuk mengembangkannya lebih jauh,” ungkap dia.Susi menyebut, pada 2015 KKP sebenarnya sudah berhasil melaksanakan program JARING hasil kerja sama dengan OJK. Dari program tersebut, pembiayaan berhasil disalurkan hingga Rp6,69 triliun atau melebihi dari target sebesar Rp5,3 triliun,” jelas dia.“JARING bagus, tapi harus ada sinergi lain dengan perbankan dalam mendukung pengembangan perikanan dan kelautan. Makanya, kita gandeng perbankan sekarang,” tambah dia.Di antara perbankan yang sudah diajak komunikasi, menurut Susi, adalah Rabo Bank dan West Cargo. Keduanya adalah lembaga perbankan asing yang dinilai bagus untuk diajak kerja sama dengan Indonesia.Susi menuturkan, pembiayaan dari perbankan pada 2016 ini akan dikerahkan untuk semua stakeholder yang ada di sektor perikanan dan kelautan. Jadi, kata dia, pembiayaan tidak hanya akan diberikan kepada sektor pengangkutan atau kontraktor saja.Di luar itu, Susi mengaku, pihaknya saat ini juga fokus untuk promosi investasi 15 pulau kecil dan kawasan perbatasan. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas dengan perbankan dalam melaksanakan program di 15 pulau tersebut.Kenapa Perbankan Asing?
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2016-073-11.json
|
Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing
|
Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing | Pada kesempatan yang sama, Direktur Produksi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Coco Cokarkin menjelaskan, masuknya dua perbankan asing dalam daftar perbankan yang ditawari pembiayaan sektor kelautan dan perikanan, terjadi karena perbankan lokal masih belum paham dengan bisnis perikanan.“Itu juga disampaikan OJK tadi, kenapa perbankan lokal tidak ada. Mungkin karena lack of trust. Jadi karena lack of information, para banker belum mengenal perikanan. Kalaupun kenal, hanya kulitnya saja, sehingga antusiasnya nggak sebaik bank asing,” ucap dia.Coco mengungkapkan, kekurangpahaman dari perbankan lokal itu juga yang menjadi penyebab hingga saat ini masih sedikit pembiayaan yang dikucurkan oleh mereka. Padahal, jika sudah paham, itu potensinya sangat besar.“Mereka masih khawatir. Perbankan belum berani beri pinjaman besar. Masih kecil-kecil saja (jumlahnya). Dan OJK juga belum memberi solusi terkait hal ini,” kata dia.Karena perbankan asing sudah paham dengan bisnis perikanan, Coco menambahkan, mereka sudah paham dengan potensi yang ada di dalamnya. Oleh itu, perbankan asing sudah siap untuk mengucurkan dana banyak untuk membiayai sektor kelautan dan perikanan nasional.Coco mencontohkan, potensi pembiayaan untuk kawasan 15 mil dari bibir pantai saja, besarnya bisa mencapai 15 juta USD per tahun per perusahaan. Angka tersebut berasal dari omset rerata masing-masing perusahaan.“Angka tersebut bisa membengkak, karena itu hanya omset saja. Dan untuk pembiayaan, itu kan terserah dari perbankan asing dan juga kebutuhan dari masing-masing perusahaan,” tandas dia.Untuk kepastian perbankan mana saja yang akan terlibat dan berapa nilai pembiayaannya, Coco memastikan bahwa itu akan muncul pada pertemuan yang akan digelar pada Juli mendatang. Pertemuan tersebut bertajuk Regional Oceans Summit. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2016-043-12.json
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | [CLS] Masyarakat pesisir selalu identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan, namun Kelompok Usaha Mangga Tiga membuktikan sebaliknya. Kelompok usaha olahan hasil budidaya perikanan yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini mampu merintis usaha abon ikan yang hasilnya mampu mengangkat derajat anggotanya dari kemiskinan.Dalam rentang waktu empat tahun, kelompok ini bisa berkembang maju dengan produknya yang tersebar di berbagai toko dan gerai oleh-oleh di Kota Makassar. Produk mereka pun beragam, mulai dari abon ikan lele, abon ikan gabus, abon ikan cakalang, otak-otak, bakso ikan dan aneka produk pangan olahan lainnya.Siang itu, awal Juni 2016, Mongabay berkunjung ke Rumah produksi Mangga Tiga, sebuah ruang sederhana berukuran sekitar 4×4 meter, dengan beragam peralatan dapur tertata rapi di dalamnya. Aktivitas biasanya dilakukan di siang hari, ketika seluruh anggota kelompok sudah selesai mengerjakan pekerjaan di rumah masing-masing sebagai ibu rumah tangga.Ratna Sari Dewi (42), Ketua Kelompok Mangga Tiga, orangnya sangat ramah dan terbuka. Kesuksesan Pokmas Mangga Tiga tak terlepas dari kemampuan bisnis dan keuletannya. Dari inisiatif Ratna ini pulalah gerak dan kesuksesan Kelompok Mangga Tiga bermula.Berawal dari Lele Menurut Ratna, Kelompok Mangga Tiga sebenarnya berdiri tahun 2007, namun baru aktif kembali tahun 2010. Awalnya kelompok ini fokus usaha pada pertanian sayuran organik, namun tak berkembang baik.Awal mula pembentukan kelompok ini berlangsung secara tidak sengaja. Di awal 2010, Ruslan, suami Ratna, memulai usaha budidaya ikan lele. Sayangnya usaha budidaya ini banyak kelemahan.Di tahun 2010, menurut Ratna, bisnis ikan lele ternyata belum cukup dikenal luas di Kota Makassar. Stigma ikan berkumis ini sebagai ikan yang kotor membuat sebagian masyarakat enggan mengkonsumsinya.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2016-043-12.json
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | “Banyak yang budidaya namun kemudian terkendala di pemasaran. Meski hasil panen melimpah namun pembeli yang datang masih hitung jari. Belum lagi ketika ada kelebihan size. Ikan yang kecil tak tahu harus dijual kemana, karena tak ada yang mau membeli. Di sisi lain ikan ini, karena merupakan ikan tawar, sangat rawan mati dan cepat membusuk.”Kelebihan stok ikan lele ini biasanya dikonsumsi sendiri. Namun karena konsumsi yang sama terus menerus setiap hari menimbulkan kebosanan, utamanya bagi anak-anaknya.“Saya merasa sangat sayang membuang ikan-ikan ini. Saya mulai putar otak, apa kira-kira yang bisa dilakukan dengan kelebihan ikan ini.”Dalam kegalauan itu, harapan muncul ketika Ratna bertemu dengan Salmiah, seorang penyuluh budidaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar. Meski mereka sudah lama kenal, namun baru dalam sebuah pertemuan singkat tersebut Ratna menyampaikan keluh kesahnya terkait kelebihan stok ikan lele tersebut.Salmiah kemudian menawarkan melatih mereka membuat produk olahan dari ikan lele, yang saat itu belum pernah dilakukan. Salmiah kemudian meminta agar Ratna dan sejumlah ibu-ibu lainnya menyiapkan 5 kg ikan lele.“Saya bingung dan langsung bertanya ikan itu mau diapakan? Lalu katanya akan dibuat abon ikan. Lalu kami pun diajari cara mengolah ikan dan proses pembuatan abon ikan tersebut saat itu juga.”Hasil abon ikan yang dikerjakan Ratna bersama dua orang lainnya tersebut ternyata cukup memuaskan dan siap jual. Produknya dijual di Pasar Tani di Anjungan Pantai Losari yang ada setiap hari minggu. Ratna dengan rasa percaya diri yang tinggi menyanggupi untuk ikut menjual abon ikan hasil buatannya ke acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel tersebut.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2016-043-12.json
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Karena masih awal, kemasan produk mereka pun masih sangat sederhana, yaitu menggunakan kemasan nasi kuning berukuran 100 gram. Modal yang digunakan ketika itu belum terhitung dengan baik. Ikan lele belum dibeli, begitupun bumbu-bumbu lainnya, masih diambil dari rumah masing-masing.Karena butuh merek dagang, Salmiah, menyarankan agar mereka memakai nama Mangga Tiga, karena sudah memiliki sertifikat, sehingga tidak susah lagi dalam hal pengurusan perizinan. Pengurus Kelompok Mangga Tiga pun tak keberatan kelompok itu diambilalih oleh Ratna dan ibu-ibu lainnya.“Mulai dari sinilah kemudian Kelompok Mangga Tiga mulai dihidupkan kembali sampai sekarang,” jelas Ratna.Proses penjualan awal di Pasar Tani diakui Ratna cukup mendebarkan, karena mereka harus bersaing dengan produk dari kelompok usaha lain yang sudah mapan. Di penghujung hari, produk mereka laku 8 bungkus, sementara sisanya 7 bungkus ternyata diberi uang pengganti dari panitia.Dari situ, mereka makin termotivasti memproduksi abon lebih banyak lagi. Mereka juga mulai menghitung biaya produksi. Dengan biaya saat itu Rp250 ribu, menghasilkan 25 bungkus abon. Mereka jugal Rp15 ribu per bungkus, terkumpul hasil penjualan Rp375 ribu, dengan keuntungan Rp125 ribu.Kesuksesan penjualan itu, membuat mereka mulai secara rutin menjajakan produknya di Pasar Tani tersebut. Produksi pun meningkat seiring dengan semakin banyaknya pelanggan. Apalagi mereka mulai membuat produk abon lain, seperti abon ikan gabus dan ikan cakalang.Kini, dari 4 kali produksi selama sebulan bernilai Rp18 juta, meskipun sebagian dalam bentuk titipan barang di toko. Produksi abon ikan gabus misalnya, dari awalnya hanya produksi 10 kg kini meningkat menjadi 50 kg.“Penghasilan bersih bisa dapat Rp8 juta lah, karena barang harus titip jual dulu,” tambah Ratna.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2016-043-12.json
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir
|
Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Produk mereka pun sudah dijual secara luas di banyak oulet di Kota Makassar, seperti Toko Satu Sama Jalan Landak, Grand Toserba Cendrawasih, Grand Toserba Panakkukang, Indomode Alauddin, Plaza Buah Hertasning, RS Hikmah, Cahaya Sulawesi, dan Toko Ole-ole Kota Daeng.Dukungan PendampinganSetelah tiga tahun berproduksi seadanya, mereka mendapat dukungan dari Program Coastal Community Development International Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kerjasama dengan IFAD.Dari program ini, mereka mendapatkan bantuan peralatan dan pelatihan, yang berdampak pada produksi, motivasi dan rasa percaya diri yang meningkat.Sebagian besar anggota kelompok ini berasal dari keluarga kurang mampu dengan profesi beragam, mulai dari nelayan tangkap, nelayan budidaya, buruh bangunan, pekerja bengkel dan penjual es keliling. Dari usaha ini, para anggota Kelompok Mangga Tiga bisa mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp500 ribu – Rp 1 juta per bulan. Beberapa anggota kelompok bahkan sudah memiliki usaha sendiri dengan modal pinjaman dari kelompok.Dahlia (36), salah satu anggota Kelompok Mangga Tiga, mengakui keaktifannya dalam kelompok dapat membantu menutupi kekurangan penghasilan dari suaminya yang berprofesi sebagai penjual es keliling. Dari kelompok ia juga mendapatkan modal usaha nasi kuning“Hasil dari usaha kelompok dan usaha sendiri ini bisa membantu penghasilan keluarga dan membiayai anak-anak sekolah. Alhamdulillah kini anak tertua saya sudah SMA.”Hal yang sama dirasakan, Rabiah (34), ibu rumah tangga dengan tiga anak orang ini mengakui tak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Lumayan dari hasil kelompok kita bisa beli gas dan beras serta biaya sekolah anak-anak, tidak tergantung lagi pada suami.” [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2017-060-12.json
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | [CLS] Sulitnya mendapatkan dokumen perizinan untuk aktivitas melaut bagi para nelayan, pengusaha, maupun pegiat dalam industri kelautan dan perikanan, dijawab lugas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lembaga negara yang mengurusi laut dan ikan itu, merespon keluhan para pelaku usaha perikanan yang selama ini mengurus perizinan.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan, persoalan yang dikeluhkan oleh para pelaku industri perikanan dan kelautan, memang banyak berasal dari proses perizinan untuk aktvitas melaut mereka. Izin yang dimaksud, terutama adalah untuk kapal berukuran di atas 30 gros ton (GT) yang memang pengelolaannya dilaksanakan oleh KKP di Jakarta.“Kita lakukan mekanisme (perizinan), sehingga tidak ada sumbatan di pusat hingga daerah, terkait dengan perizinan pengelolaan wilayah penangkapan perikanan,” ujar dia belum lama ini.(baca : Akhirnya, KKP Terbitkan 312 Izin untuk Kapal dan Pengusaha Lagi) Menurut Sjarief, keluhan tersebut muncul karena birokrasi yang harus ditempuh cukup rumit dan melelahkan. Sehingga, para pelaku usaha perikanan akhirnya menempuh jalan pintas untuk mendapatkan dokumen perizinan yang diperlukan.“Keterbatasan waktu memaksa para pelaku usaha untuk menggunakan jasa pengurus, sehingga memperpanjang mekanisme perizinan, penambahan biaya, dan kurangnya kelengkapan dokumen,” jelas dia.Untuk itu, Sjarief mengungkapkan, saat ini pihaknya terus berupaya untuk memangkas birokrasi pengajuan perizinan dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkannya. Tak lupa, dia menjanjikan, proses pengajuan perizinan untuk saat sekarang akan berlangsung dengan cepat, transparan, dan terkendali.“Ini bisa terjadi karena ada pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, bagi yang melek teknologi, ada juga pelayanan melalui website, yang kita namakan e-service,” tutur dia.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2017-060-12.json
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Dengan diberikan kemudahan seperti itu, Sjarief optimis, dokumen perizinan yang diterbitkan jumlahnya akan meningkat lagi pada tahun ini.(baca : Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut?) Lima Hari ProsesSjarief menjelaskan, dengan diberlakukannya pelayanan terpadu satu pintu, pelaku usaha perikanan yang akan memproses dokumen perizinan, tidak lagi mendapat pelayanan selama 20 hari. Akan tetapi, dengan pelayanan baru tersebut, proses pengajuan perizinan bisa diproses hanya dalam waktu lima hari saja.“Lama proses mengurus perizinan yang dulunya 20 hari akan kami dorong menjadi lima hari,” ungkap dia.Dengan lama waktu lima hari, kata Sjarief, proses perizinan bisa dilaksanakan dengan lengkap dan tepat waktu. Hal itu, karena dokumen yang diurus di KKP hanya terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) saja.“Sementara, dokumen perizinan yang lainnya itu harus diurus di institusi lainnya seperti Kementerian Perhubungan,” tutur dia.“Dengan pemangkasan waktu proses perizinan, ini juga menjadi bentuk reformasi birokrasi yang ada dalam tubuh KKP, khususnya dalam birokrasi perizinan. Ini juga meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi yang ada,” tambah dia.Untuk tahun ini, Sjarief mengatakan, KKP akan membuka gerai khusus perizinan di 30 lokasi. Namun, dari jumlah tersebut, yang sudah dibuka hingga sekara baru mencapai 11 lokasi. Di lokasi-lokasi tersebut, KKP pada tahun ini sudah menerbitkan 539 SIUP, 375 SIPI, dan 4 SIKPI.“Dari perizinan yang diproses pada tahun ini, sudah ada sumbangan PNBP sebesar Rp35 miliar,” tutur dia.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2017-060-12.json
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Sementara, pada tahun sebelumnya, KKP sudah membuka gerai perizinan di 32 lokasi yang menghasilkan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp86 miliar. Di 32 lokasi tersebut, Sjarief menyebut, KKP pada 2016 sudah menerbitkan 1.153 SIUP, 1.007 SIPI, 44 SIKPI, dan 1.019 BKP.(baca : Berapa Lama Waktu untuk Penerbitan Izin Baru Kapal?) Di dalam gerai perizinan yang sudah dan akan dibuka, menurut Sjarief, disediakan pelayanan perizinan yang lengkap, karena di dalamnya tidak hanya tersedia pejabat pelaksana perizinan dari KKP saja. Melainkan juga, ada pejabat pelaksana perizinan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Dengan adanya pelayanan terpadu satu atap, nanti akan banyak proses perizinan yang bisa dilaksanakan. Ini juga bagus untuk menindak tegas para pelaku usaha yang nakal yang melakukan markdown ukuran kapal,” jelas dia.Pentingnya menindak para pelaku usaha yang nakal tersebut, bagi Sjarie bukanlah tanpa alasan. Hal itu, karena sebelumnya sudah banyak sekali ditemukan kapal dengan dokumen perizinan berukuran lebih kecil dari ukuran sebenarnya.“Ada juga nelayan kecil yang nakal. Kapalnya disebut hanya 5 GT, ternyata bisa mencapai 40 GT. Kita beri kesempatan pada nelayan tersebut untuk memperbaikinya,” ujarnya.(baca : Perkasa di Depan Kapal Asing, Susi Pudjiastuti Kesulitan di Depan Kapal Dalam Negeri) Due Dilligence ProcessSebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pernah mengatakan, proses penerbitan untuk perizinan baru memang diperlukan waktu setidaknya 30 hari. Lamanya waktu tersebut, diklaim karena penerbitan izin baru memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan penerbitan izin perpanjangan kapal.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2017-060-12.json
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Pengakuan tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar. Proses yang lebih lama tersebut, kata dia, menjadi bagian dari proses due dilligence yang dilaksanakan KKP untuk menerbitkan perpanjangan atau izin baru untuk kapal-kapal.Proses tersebut, juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Datar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.“Dengan due dilligence, maka kita bisa memastikan (investor) asing tidak dapat masuk dalam perikanan tangkap Indonesia lagi,” ucap dia.Adapun, Zulficar menyebutkan, penerbitan izin yang dilakukan melalui proses due dilligence itu mencakup izin untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI).“Karena proses yang komprehensif, tidak heran waktunya juga tidak sebentar. Ini harus dimaklumi oleh semua pemilik kapal. Kita inginnya cepat juga, tapi kan demi kebaikan bersama juga,” tutur dia.Karena due dilligence memerlukan waktu yang tidak sebentar, Zulficar mengatakan, seluruh proses penerbitan izin baru tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus. Tapi, proses akan dilakukan untuk pemohon izin baru yang sudah melengkapi syarat administrasi yang ditetapkan.“Kita pastikan izin-izin ini kita akan selesaikan. Due dilligence memakan waktu karena adanya proses kelengkapan. Kita mempercepat, memastikan, agar kapal melaut sesuai dengan proses yang ada,” tambah dia.(baca : Baru 0,97 Persen Perizinan Kapal yang Disetujui KKP, Kenapa Demikian?) Bersamaan dengan Zulficar, Direktur Eksekuti Pusat Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim juga berpendapat bahwa perizinan yang diterbitkan KKP sangatlah lambat. Menurutnya, walau sudah ada klaim perbaikan untuk pengurusan perizinan kapal perikanan dari KKP, namun ditengarai hal itu tidak sepenuhnya terjadi.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2017-060-12.json
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan
|
Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | “Karena di lapangan, hingga kini masih ditemukan fakta ketidakberesan dalam urusan perizinan kapal perikanan milik nelayan dan pengusaha,” ujar dia.Halim menjelaskan, minimnya jumlah izin kapal perikanan yang disetujui berimplikasi terhadap upaya memandirikan usaha perikanan nasional. Terlebih lagi, fakta tersebut mengindikasikan lemahnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan prosedur perizinan kapal perikanan, yakni KKP dan Kementerian Perhubungan. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2015-090-03.json
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | [CLS] Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), ternyata bisa terjangkit penyakit parasiter yang berujung kematian. Seperti apakah?Harimau sumatera merupakan satu-satunya subspesies tersisa di Indonesia yang keberadaannya menghadapi ancaman. Habitatnya yang makin menyempit membuat si loreng ini “terpaksa” mendekati wilayah permukiman masyarakat. Karena, keterbatasan hewan buruan yang bukan hanya satwa liar tetapi juga hewan ternak, akan mempermudah baginya untuk mendapatkan mangsa.Ternyata, semakin mendekatnya harimau pada aktivitas manusia, menunjukkan adanya faktor sakit dan penyakit yang membuat harimau tersebut berperilaku seperti itu. Bahkan, beberapa harimau yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik dan perburuan liar di tiga provinsi yaitu Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat diketahui telah terjangkit penyakit.Penyakit parasiter yang disebabkan oleh parasit yang ada di satwa liar, ditemukan juga pada harimau sumatera. “Pada setiap harimau sumatera yang di-rescue, penyakit ini positif ditemukan. Mulai dari investasi ringan hingga berat, sebagaimana hewan lainnya,” ujar Erni Suyanti Musabine, Wildlife Conservation Veterinarian and Wildlife Rescue Unit BKSDA Bengkulu.Padahal, menurut Yanti, penyakit ini diderita juga oleh kucing, anjing, maupun karnivora lainnya. Bahkan, di hutan bisa juga diidap oleh macan dahan maupun kucing hutan. Mengapa demikian? Karena, penyakit parasiter umumnya sering diderita satwa liar, bahkan semua jenis satwa liar dapat terinfeksi parasit, hanya saja jarang sekali berujung kematian. Namun, pada individu harimau sumatera yang hidup di hutan, dari beberapa kasus penyakit parasiter yang ditemukan, telah menyebabkan kematian.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2015-090-03.json
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Dikarenakan semua satwa liar yang hidup di hutan selalu terinvestasi parasit, terutama cacing dan ektoparasit, maka standar perawatan medis yang dilakukan setelah rescue adalah pencegahan dan pengobatan penyakit parasiter. Caranya, dengan mengidentifikasi sampel kotoran dan caplak yang ditemukan serta melakukan pemeriksaan preparat ulas darah. Prosedur ini juga berlaku pada harimau yang akan dilepasliarkan ke habitatnya. Sementara, pada harimau yang mati dapat diidentifikasi dari sampel parasit pada saluran cerna, hati, dan paru.Apa yang menyebabkan harimau terjangkit parasit? Menurut dokter hewan ini, parasit yang berasal dari cacing ini ada tiga golongan yaitu nematoda, trematoda, dan cestoda. Penularan parasiter ini bisa melalui lingkungan seperti air minum yang berasal dari sungai atau rawa juga dari satwa mangsa harimau seperti babi yang mengandung cacing pita. Bisa juga, melalui hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang berada di sekitar habitat harimau.Namun, salah satu faktor yang mendukung infeksi cacing dari ringan menjadi berat dikarenakan kondisi fisik harimau yang menurun dan stres. “Harimau yang sempat kami tangani namun mati karena parasit, awalnya terkena jerat. Setelah dilepaskan, tidak berapa lama, harimau tersebut mati dan setelah dibedah ternyata saluran pencernaannya penuh parasit dari tiga golongan cacing tadi yaitu nematoda, trematoda, dan cestoda.”TerjangkitSatwa liar, secara umum memang positif parasit, hanya saja kondisinya ada yang ringan, sedang, dan berat. Kondisi ini tentunya merugikan, karena akan menyebabkan hewan tersebut lemah, dehidrasi, kurus, dan kehilangan nafsu makan.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2015-090-03.json
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Pada harimau liar, tanda tersebut dapat dilihat jelas dari batuk atau sesak nafas yang dideritanya. Sebabnya adalah, cacing tersebut sudah menyerang paru. Sedangkan tanda fisik lain yang terlihat adalah harimau tersebut kurus. “Ini terjadi dengan dua harimau yang mati yang telah kami tangani di Bengkulu tahun 2012 dan di Jambi 2011. Harimau tersebut mengidap parasit yang berat sehingga tidak bisa diselamatkan,” ujar wanita yang telah bekerja sebagai wildlife veteriner satu dekade ini. Menurut Yanti, harimau yang terkena parasit ringan maupun sedang bisa sehat kembali. Caranya, saat dilakukan rescue terhadap harimau maka salah satu hal yang dilakukan adalah memberikan obat anti-parasit yang sifatnya mencegah maupun mengobati. “Untuk harimau yang akan dilepasliarkan maka harus bebas parasit, atau paling tidak infeksi parasitnya ringan.”Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit parasit tersebut, bergantung pada jenis cacing dan berat tidaknya penyakit tersebut. “Kasus yang terjadi tahun 2010, hampir tiga bulan penanganannya yang dimulai dari pemeriksaan kotoran dan pengobatan. Namun begitu, semua kembali pada kondisi fisik harimau itu sendiri,” terang Yanti.Sunarto, peneliti harimau dari WWF Indonesia mengatakan, jumlah harimau sumatera saat ini diperkirakan antara 300-350 individu. Harimau ini dapat ditemukan mulai dari hutan bakau pesisir pantai, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, juga hutan pegunungan. Landskap Harimau Prioritas (Tiger conservation Landscape) yang ada di Sumatera Tengah berada di Tesso Nilo, Bukit Tigapuluh, Kampar, Kerumutan, dan Rimbang Baling. “Di areal blok hutan yang luasnya di atas 50 ribu hektar, diperkirakan harimau akan masih bisa dijumpai.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2015-090-03.json
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit
|
Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Hal penting yang harus dilakukan terkait penyelamatan harimau sumatera yang berstatus Kritis (Critically Endangered/CR) ini adalah adanya kerja sama semua pihak. Mulai dari pemantauan populasi, perlindungan habitat, hingga penyadaran publik harus dilakukan. “Mengingat, sekitar 70 persen habitat harimau memang berada di luar kawasan konservasi seperti taman nasional dan cagar alam,” ujarnya. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-005-08.json
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | [CLS] Sebagai provinsi yang memiliki badak sumatera, Lampung tidak akan rela bila Dicerorhinus sumatrensis ini hidup dalam ancaman kepunahan.Sebuah rekaman video dari salah satu kamera jebak satwa liar, membuat kening Arif Rubianto sedikit mengernyit. Gerakan objek di video itu jauh berbeda dari biasanya.Sebuah siluet satwa besar berdiam dengan empat kaki dan dua tanduk di bagian kepala terlihat samar. Satwa itu terlihat mengendus. Seakan merasa ada ancaman, ia bergerak mundur, menjauhi kamera jebak hingga menghilang di belantara hutan.Tim ALeRT yang menyaksikan video tersebut meyakini, sosok tersebut adalah badak sumatera liar. Kamera jebak itu terpasang di jalur utama badak sumatera di kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas [TNWK].“Meski agak jauh, kami yakin itu adalah badak. Tetapi, tidak mengikui jalur utama lagi, yang dipasangi kamera jebak,” kata Direktur Aliansi Lestari Rimba Terpadu [AleRT] Way Kambas, Arif Rubianto, Jumat [27/11/2020] petang.Badak sumatera [Dicerorhinus sumatrensis] yang terekam medio Oktober 2020 itu menunjukkan perilaku tidak umum. “Ada yang berbeda, diluar kebiasaannya,” kata Arif.Fakta lapangan ini memberikan kejutan bagi NGO yang bergerak mensurvei badak sumatera tersebut.“Di tahun 2000-an, kamera jebak yang dipasang di jalur utama, biasanya akan menangkap foto atau video badak melintas. Badak masih santai dengan keberadaan kamera jebak. Namun, sekarang sudah sulit,” lanjutnya.Arif mengatakan, badak adalah satwa yang sangat sensitif dengan gangguan [distraction], sekecil apapun. Ketika merasa terancam, badak akan bersembunyi dan menghindar.Baca: Menolak Punah Badak Sumatera, Sumatran Rhino Sanctuary Diperluas [Bagian 1] Bahkan tanda-tanda sekunder keberadaan badak liar ini menghilang seperti tapak, bekas kotoran, urine, gesekan cula dan bekas lumpur di pohon, hingga bekas tempat tidur.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-005-08.json
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | “Saat ini, badak sumatera di Lampung sudah mengalami perubahan perilaku dari kondisi normal,” kata Arif.Arif sendiri pernah 10 kali menjumpai badak liar di alam. “Jika masih aman, bisa ketemu.”Perubahan perilaku yang terekam kamera jebak tersebut, kata Arif, menunjukkan fakta dan gambaran bahwa badak liar merasa terancam dan lingkungannya telah berubah.“Badak pun menyesuaikan dengan perubahan itu.”Baca: Menolak Punah Badak Sumatera, Lampung Siap Menjadi Benteng Terakhir [Bagian 2] Populasi menurunPlt Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas [TNWK], Amri mengungkapkan, badak sumatera berstatus Kritis [Critically Endarged], atau satu langkah menuju kepunahan di alam liar.Amri menambahkan, belum bisa dipastikan berapa jumlah badak liar di hutan ini. Namun, sudah dalam angka memprihatinkan.“Populasinya menurun.”Penurunan disebabkan kerusakan habitat dan perburuan liar oleh pemburu gelap. “Ini yang harus kita upayakan bersama, menjaga badak-badak dari perburuan liar.”Amri mengatakan, pihaknya dengan para mitra rutin mengadakan patroli di kawasan TNWK. “Upaya lain untuk melestarikan badak adalah dengan penangkaran untuk pengembangbiakannya.”Penangkaran ini dilakukan di Suaka Rhino Sumatera [SRS] TNWK. Ada tujuh badak di sini, tiga jantan [Andalas, Harapan, dan Andatu], serta empat betina [Ratu, Bina, Rosa, dan Delilah].“Alhamdulillah, ada dua anak badak yang lahir dari pengembangbiakan semi alami tersebut, yakni Andatu dan Delilah,” kata Amri.Baca: Desa Penyangga TNBBS, Benteng Penyelamatan Badak Sumatera Upaya lain yang dilakukan pengelola TNWK adalah penanaman sekitar 300 jenis tanaman pakan badak di Restorasi Bambangan Resort Margahayu, Seksi Wilayah II Kuala Penet, TNWK.Tanaman itu adalah ara daun lebar, medang, laban, pulai, kluwih, ketapang, hingga Bendo. “Kondisi habitatnya harus diperbaiki, pakan alami disediakan sebagai upaya peningkatan populasi badak,” kata Amri.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-005-08.json
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Keberadaan badak memang sangat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.Arif Rubianto menambahkan, manfaat langsung yang didapatkan dari kehadiran badak adalah sebagai penebar benih tumbuhan. “Dengan begitu keseimbangan alam terjaga.”Kemudian, jika masih ada badak di hutan, kawasan itu memiliki nilai konservasi sangat tinggi. Hal ini berpengaruh dengan geliat perekonomian, bisa dimanfaatkan untuk wisata konservasi, penelitian, dan pendidikan.“Karena badak sumatera tidak ditemukan di negara lain, hanya di Indonesia, di Sumatera khususnya di Lampung, dan di Kalimantan,” kata Arif.Baca juga: Marcellus Adi Riyanto: Dedikasi Dokter Hewan untuk Badak Sumatera Kejahatan transnasionalUpaya perlindungan badak sumatera dari kepunahan ditanggapi serius oleh jajaran Polda Lampung.Letak geografis, Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera ke Pulau Jawa, menjadikan provinsi ini sebagai “arena tempur” para penyelundup dan pemburu satwa liar.Tercatat, Ditrkrimsus Polda Lampung bersama petugas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan [TNBBS] mengungkap satu kasus penjualan cula badak sumatera pada November 2018 di Krui, Kabupaten Pesisir Barat.Barang bukti yang disita berupa satu cula badak sumatera berukuran 28 sentimeter dengan berat 200 gram. Cula ini dijual seharga Rp4 miliar.Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad [Pandra] mengatakan, kejahatan terhadap badak sumatera merupakan kejahatan transnasional.“Ini sangat serius, sama seperti terorisme.”Dalam hal ini, Pandra menambahkan, Polda Lampung bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan dan pencegahan penjualan satwa atau bagian tubuh satwa dilindungi.“Lampung daerah seksi, menjadi jalur penyelundupan satwa liar dilindungi maupun bagian tubuhnya. Sekarang ini, banyak satwa liar yang asalnya dari Indonesia.”
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2020-005-08.json
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Pandra menambahkan, ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah jelas.“Ini adalah transnasional crime, bahkan yang karena kelalaiannya pun pelaku dihukum berat. Ini bukti keseriusan penegakan hukum terhadap kelestarian satwa.” Perlu edukasiDalam kasus penjualan cula badak tersebut, empat pelaku divonis pidana penjara. Para terdakwa adalah tiga warga Bengkulu dan satu orang Babinsa Kodim 0408 Bengkulu Selatan.Tiga warga sipil tersebut adalah A Manap yang divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan penjara. Kemudian Ruslan dan Isranto yang divonis 1 tahun 8 bulan penjara, denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan penjara.Sedangkan Sertu Mustafa divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 5 bulan, denda sebesar Rp500.000 subsider 1 bulan kurungan.Pandra menuturkan, kebanyakan pelaku yang memperdagangkan cula badak maupun gading gajah adalah warga dengan tingkat perekonomian rendah.“Mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang.”Dia menjelaskan, para pelaku yang telah diungkap hanya sebagai eksekutor, baik itu pemburu maupun pedagang. “Di belakang mereka ada yang mendanai, memfasilitasi, memberikan akses dan informasi sesat untuk mendapatkan uang secara instan.”Sebagai upaya preventif, perlu adanya edukasi khusus bagi masyarakat yang tinggal di lokasi dekat kawasan hutan.“Supaya tidak ada lagi perburuan liar, bukan hanya penindakan, tapi juga harus ada pembelajaran, edukasi mengenai satwa liar. Jadi, tidak ada lagi cukong yang bisa mempengaruhi,” jelasnya. Perhatian khusus Status badak sumatera yang sangat terancam menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dengan diterbitkannya Rencana Aksi Darurat [RAD] Penyelamatan Badak Sumatera yang ditetapkan Dirjen KSDAE Wiratno melalui surat keputusan nomor SK.421/KSDAE/SET/KSA.2/12/2018, pada 6 Desember 2018 lalu.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-005-08.json
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dalam pernyataan yang disampaikannya pada perayaan Hari Badak Sedunia dan peresmian perluasan Suaka Rhino Sumatera [SRS] II Way Kambas, pada 30 Oktober 2019, mengatakan turunan RAD Penyelamatan Badak Sumatera bisa diterapkan menjadi Surat Keputusan Gubernur Lampung.Terkait satwa bercula dua tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim [Nunik] mengatakan, pelaksanaan perlindungan satwa liar dilindungi sebenarnya ada di tangan pemerintah pusat.Ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.“Pemprov Lampung tentu saja tidak lepas tangan. Kami turut membantu upaya-upaya perlindungan melalui beberapa aktivitas,” kata Nunik.Kegiatan itu di antaranya, patroli di wilayah/desa penyangga dan sosialisasi atau penyadartahuan kepada masyarakat.“Sehingga, informasi awal terkait perburuan satwa liar dapat diketahui dan bisa langsung ditindaklanjuti bersama pengelola taman nasional,” jelasnya.Program yang saat ini berjalan, lanjut Nunik, adalah survei potensi badak sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan [TNBBS] oleh Balai Besar TNBBS bersama mitra.“Jika ditemukan akivitas badak sumatera di wilayah tersebut, kedepan Pemprov Lampung akan mendorong terwujudnya intensive management zone agar habitatnya lebih terplihara.” Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, sepanjang sepengetahuannya belum ada usulan baik itu peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang secara khusus bicara isu perlindungan dan penyelamatan badak sumatera.“Setahu saya belum ada, tapi nanti saya cek lagi,” katanya.Pun begitu, Wahrul menambahkan, badak merupakan satwa kharismatik yang harus dipertahankan dan dilindungi total oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.“Badak ini kan satwa langka, di Lampung masih ada badak, di daerah lain belum tentu ada.”
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2020-005-08.json
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera
|
Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Wahrul mengatakan, DPRD Lampung dan Komisi II yang membidangi isu lingkungan siap mendukung jika pemerintah benar-benar serius menangani badak sumatera.“Kami siap mendorong regulasinya, bisa pergub, bisa perda. Tetapi, Pemerintah Provinsi Lampung harus benar-benar serius melakukannya.”Sejauh ini, kata Wahrul, lokasi hutan tempat badak sumatera berada, berdekatan dengan permukiman masyarakat, seperti di TNBBS Tanggamus, TNBBS Liwa, dan TNWK.“Sehingga, pemerintah harus fokus menyelamatkannya. Kami akan mendukung jika ada usulan regulasi dari pemerintah,” tegasnya. * Tri Purna Jaya, jurnalis KOMPAS.com [Kontributor Lampung]. Artikel ini didukung Mongabay Indonesia. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2013-026-02.json
|
Apa Kabar Kelembagaan REDD+?
|
Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | [CLS] “Mudah-mudahan sebelum akhir Juni sudah diterbitkan. Bagaimana bentuknya, itu Presiden,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 sekaligus Ketua Satgas REDD+, kala saya menanyakan perkembangan kelembagaan REDD+, awal Mei 2013. Menurut dia, peraturan Presiden mengenai kelembagaan REDD+ sudah pembahasan tahap akhir.Tak kurang tiga kali perpanjangan tugas Satgas REDD+, tetapi lembaga ini belum juga terwujud. Kuat dugaan terjadi tarik menarik kepentingan. “Tugas berat, jadi saling menghindar, tidak ada tarik menarik,” ucap Kuntoro.Pernyataan inipun diamini Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan. Menurut Zulkifli, menyatukan pendapat dari masing- masing lembaga bukan pekerjaan mudah. Saat itu, dia memperkirakan akhir Juni sudah terbentuk. “Iya, kita tunggu akhir Juni ini.” Zulkili ingin kelembagaan REDD+ ini mandiri dan independen. “Boleh ya kerjakan Kemenhut, tapi yang monitor itu lembaga independen,” katanya.Pada 30 Juni 2013, hari terakhir masa kerja Satgas REDD+. Lembaga ini mendapat mandat mengurus pembentukan kelembagaan REDD+ plus kerja-kerja penting lain seperti penyusunan measurement, reporting, and verification (MRV), one map dan review perizinan.Akhir Juni 2013, pada workshop internasional The Tropical Forest Alliance 2020 di Jakarta, SBY juga menyatakan, dalam waktu dekat Indonesia, akan memiliki badan REDD+ independen. Menurut SBY, lembaga ini akan dilengkapi sistem pengukuran , pelaporan dan verifikasi canggih (MRV), dan instrumen pendanaan internasional. Agus Purnomo, Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim pada 2 Juli 2013, pun menyampaikan, lembaga REDD+ akan keluar pekan itu.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2013-026-02.json
|
Apa Kabar Kelembagaan REDD+?
|
Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | Kini sudah pertengahan Juli 2013. Satgas REDD+ sudah tak ada. Namun, lembaga pendanaan REDD+ juga produk-produk lain seperti MRV sampai one map, belum ada yang selesai. “Semua belum selesai, MRV belum kelar, One Map belum kelar. Penyelesaian konflik belum ada, review perizinan belum juga…,” kata Deddy Ratih, Pengkampanye Bioregion dan Tata Ruang Eksekutif Nasional Walhi, kepada Mongabay, Kamis (11/7/13).Mengapa lembaga REDD+ seakan sulit terbentuk? Menurut Deddy, ini indikasi dari beberapa hal seperti ketidaksiapan, tarik menarik kepentingan maupun tak ada formulasi tugas, fungsi pokok yang tepat. Sekaligus ‘kegalauan’ landasan hukum lembaga itu sendiri. Bukan itu saja, proses pembentukan lembaga ini juga terkesan tertutup. “Ga ada sama sekali informasi ke publik, dibuat diam-diam….”Namun, kata Deddy, lembaga REDD+ bukanlah obat segala ‘penyakit’ dalam membenahi tata kelola hutan di negeri ini. “Persoalan tenurial dan penatabatasan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan dengan REDD+. Terbukti keberadaan satgas REDD+ selama ini tidak mampu mengatasi hal itu.”Walhi, katanya, dari awal lebih mendukung upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif. REDD+ hanya satu bagian dari mitigasi. Jadi, jangan sampai efektivitas mitigasi melalui REDD+, terlebih secara khusus membentuk kelembagaan REDD+, seolah-olah model mitigasi lain tak penting.Ungkapan tak jauh berbeda dari Teguh Surya, Greenpeace. Menurut dia, kelembagaan REDD+ salah satu tujuan yang harus dicapai dalam letter of intent (LoI) dengan bantuan dana US$30 juta.Keterlambatan-keterlambatan yang terjadi dari waktu ke waktu, ujar dia, merupakan bukti birokrasi buruk, dan kementerian tak terpimpin di bawah Presiden. “Ini menjadi hambatan serius dalam memenuhi komitmen RI.”
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2013-026-02.json
|
Apa Kabar Kelembagaan REDD+?
|
Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | Kondisi ini, kata Teguh, bisa juga sebagai cerminan penyelamatan hutan dan gambut tidak menjadi prioritas pemerintah. Jadi, terbentuk atau tidak lembaga REDD+, kerja-kerja penyelamatan hutan maupun lahan gambut harus tetap diteruskan. “Penyelamatan hutan atau gambut tak bisa bergantung pada lembaga REDD+. REDD+ hanya satu alat, masih banyak inisiatif lain yang harus diperkuat.”Pada tahun 2010, SBY mendirikan Satgas REDD+ bermitra dengan Norwegia. Misi Satgas ini, mempersiapkan lembaga yang relevan untuk implementasi REDD+ dan meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia. Ia telah beberapa kali mengalami perpanjangan masa kerja demi mengejar penyelesaian tugas-tugas. Sampai pada masa tugas yang berakhir 30 Juni 2013, tugas-tugas pun belum selesai… [SEP]
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2017-053-10.json
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | [CLS] Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 25 April 2017 lalu. Isinya, perihal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 di Provinsi Kalimantan Barat.Dalam surat itu, Cornelis melaporkan, sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin, mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Cornelis juga menuliskan, perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi, mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah. Namun, akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan. Surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Restorasi Gambut, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Marius Marcellus, membenarkan surat tersebut. “Surat itu hanya meminta arahan lebih lanjut Presiden. Ada pertentangan aturan yang sempat menimbulkan reaksi.” Baca: Kena Sanksi Administrasi, Seluruh Operasi PT. MPK di Sungai Puteri Harus Setop Marius meluruskan adanya anggapan bahwa Kalbar tidak mendukung program restorasi gambut di Indonesia. Dia meminta semua pihak memandang permasalahan ini dengan jernih, tidak parsial. Surat itu juga bukan merupakan sikap tidak merespon positif itikad pemerintah untuk penataan pengelolaan sumber daya alam.
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2017-053-10.json
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Kata dia, PP 57 Tahun 2016 di dalam pasalnya menyatakan, bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat terus lanjut dengan memperhatikan water management (pengelolaan air). Sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Namun, kemudian keluar lagi aturan dari KLHK, yang di dalam pasalnya tidak ada penjabaran lebih lanjut. “Ini yang menjadi persoalan. Pasalnya, teman-teman di HTI sudah membangun industri,” katanya.Walau dalam peraturan disebutkan juga, untuk konsesi yang sebagain besar lahannya masuk kawasan gambut, akan dicarikan lahan pengganti. “Masalahnya dimana? Kalbar kan semuanya gambut,” tukas Marcel.Mestinya, kata dia, peraturan pemerintah dan turunan pelaksanaannya harus sejalan. Fakta di lapangan, tidak sedikit perusahaan-perusahaan HTI yang sudah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, salah satunya mendapat penghargaan dari KLHK. Dia menyontohkan: Alas Kusuma.Pemda Kalbar juga telah menganalisa dampak jika perusahaan-perusahaan tersebut hengkang. Salah satunya, 20 ribu warga akan kehilangan mata pencaharian. Jumlah itu didapat dari delapan perusahaan HTI yang ada. Akibatnya, sebut dia, Alas Kusuma telah mengurangi kegiatan operasional karena regulasi yang tidak sinkron ini.Konsep Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), paling ideal menjawab permasalahan gambut di Kalbar. KEE mempunyai prioritas di areal kubah gambut. Untuk kubah gambut yang belum beralih fungsi tutupan lahannya, mutlak harus dikonservasi. Sedangkan yang sudah mengantongi izin, bisa diteruskan hingga batas izin berakhir, dengan pengaturan air yang ketat. “Industri kehutanan di Kalbar, hadir tanpa dana perbankan sebagai pembiayaan. Mereka pakai dana cash untuk membangun,” kata Marcel. Preseden buruk
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2017-053-10.json
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Walhi Kalimantan Barat menanggapi surat itu sebagai sikap Gubernur Kalbar, Cornelis, yang secara terbuka melawan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ini preseden buruk bagi perlindungan dan perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di Indonesia,” kata Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.Sikap perlawanan tersebut, menempatkan kepentingan korporasi dan devisa negara dari kegiatan merusak ekosistem rawa gambut lebih penting dari pada inisiatif perlindungan dan perbaikan tata kelolanya, khususnya di Kalimantan Barat. “Kami meminta Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tidak menutup mata fakta bahwa rezim keterlanjuran izin-izin konsesi kebun kayu berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup di Kalimantan Barat,” ujar Anton.Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola SDA khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Juga, upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen Presiden Joko Widodo lainnya. Seperti, moratorium dan pemulihan ekosistem gambut.Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 adalah tindakan kongkrit negara mewujudkan perlindungan dan perbaikan ekosistem rawa gambut terdegradasi di seluruh wilayah Indonesia.“Peraturan tersebut bersifat mandatori, mengikat seluruh pemangku kepentingan dibawahnya untuk menjadi implementor, mengawal, jika diperlukan memaksa sanksi pidana,” paparnya. Dalam kasus Kalbar, hanya 15 perusahaan yang berada di gambut dari 47 IUPHHK-HTI. Jadi, surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak. “Seharusnya Pemprov Kalbar melakukan revitalisasi izin HTI, bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut,” cetus Muhammad Lutharif, dari Eyes of Forest Kalimantan Barat.
|
[0.0, 0.0, 1.0]
|
2017-053-10.json
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?
|
Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Sebelum PP 57 terbit, Menurut Lutharif, korporasi kehutanan seperti Asia Pulp and Paper (APP Grup) dan April Grup pada tahun 2013 dan 2014 telah meluncurkan komitmen Kebijakan Konservasi. APP meluncurkan Forest Conservation Policy (FCP) dan APRIL meluncurkan Sustainable Management Forest Policy (SMFP). Dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum Indonesia, melindungi dan melestarikan gambut, selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga 2019 dan 2020.Selain industri kehutanan, industri perkebunan kelapa sawit juga meluncurkan komitmen sama. Korporasi Asian Agri, Wilmar, GAR, Salim dan Sinarmas juga menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum Indonesia. Saatnya mereka semua konsisten dengan komitmen-komitmen tersebut.Di dunia global, bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum Indonesia dan menyelamatkan gambut. “Faktanya, ketika Pemerintah Indonesia meminta mereka mematuhi hukum untuk menyelamatkan gambut, mengapa korporasi malah tidak patuh,” ungkapnya.Pemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan. Atau, menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat karhutla yang terjadi.“Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menegur keras dan menertibkan jajarannya yang tidak menjalankan PP 57 dengan konsisten,” tandasnya. [SEP]
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2022-027-16.json
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | [CLS] Sepuluh anggota Klub Indonesia Hijau (KIH) Regional 012 Malang menyusuri Kaldera Tengger dengan sepeda motor Juli lalu. Dingin membekap tubuh saat melintasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).Kaldera Tengger, secara administratif di Kabupaten Probolinggo, dan Pasuruan ini merupakan bentang alam vulkanik lautan pasir dengan beberapa kerucut vulkanik meliputi Gunung Bromo (2.392 mdpl), Gunung Batok (2.440 mdpl), Gunung Kursi (2.581 mdpl). Lalu, Gunung Widodaren (2.614 mdpl), dan Gunung Watangen (2.601 mdpl).Kaldera Tengger terbentuk dari Gunung Bromo Purba, membentang selebar 16 kilometer. Aktivitas vulkanik Tengger diperkirakan mengalami aktivitas besar-besaran sekitar 820.000 tahun. Ia terdiri atas lima stratovolcanoes yang saling tumpang tindih, masing-masing dipotong sebuah kaldera. Saat ini, hanya Bromo yang menunjukkan aktivitas vulkanik.Lautan pasir dan hijau padang savana membentang. Kabut menyapa saat rombongan pegiat lingkungan menelusuri kawah purba Bromo. Purnawan Dwikora Negara, Ketua KIH Regional 012 Malang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang mengatakan, lokasi ini merupakan kawah purba Bromo. Kawasan suci bagi Masyarakat Adat Tengger. “Tampat sakral dunia dewa,” katanya.Masyarakat Tengger, menyebut kaldera itu tanah hila-hila. Sesuai keyakinan Masyarakat Sdat Tengger yang menganut Buddha Jawa Sanyata diyakini sebagai tempat roh menuju ke surga. Menuju tanah hila-hila, harus melintasi kutukan. “Kutukan itu berupa pohon dan batu besar, peninggalan megalitikum. Tempat menaruh dupa,” katanya. Masyarakat Adat Tengger meyakini, kutukan merupakan batas dunia sakral atau suci dengan dunia manusia. Kutukan menjadi pintu gerbang menuju tanah hila-hila. Hila-hila itu di Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang; Cemoro Lawang, Kecamatan Ngadisari, Kabupaten Probolinggo; Pakis Bincil, Wonokitri, Kabupaten Pasuruan; dan Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang.
|
[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
|
2022-027-16.json
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Saat melintas kutukan, katanya, Masyarakat Adat Tengger harus berpamitan, sopan, dan menjaga ucapan. Kalau melanggar, mereka akan dikutuk atau dihukum.Tumari, pemuka adat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mengatakan, kutukan jadi tempat suci dan sakral. Setiap orang yang melintas diminta menjaga sikap dan ucapan, terutama saat memasuki watu gede atau batu besar.“Jangan bilang dingin, akan betul-betul kedinginan. Juga jangan mengucapkan nyasar, nanti nyasar betulan. Sering kejadian seperti itu,” katanya.Masyarakat Tengger tetap menjaga sikap dan ucapan saat melintas di Kutukan. Kalau mendapat kesulitan, katanya, mereka berdoa dan meminta izin agar diberi kelancaran. Kawah candradimukaDalam mantra Mbah Dukun, katanya, menyebut sebagai kawah candradimuka atau tempat penyeberangan arwah. Kalau ada hajatan, entas-entas atau selamatan arwah leluhur memakai ayam dan bebek sebagai persembahan di tanah hila hila. Ayam dan bebek setelah dimantrai dilempar ke tanah hila hila.“Menurut keyakinan kami, arwah menyeberangi kawah candradimuka dengan bebek atau ayam,” katanya.Sebelum upacara Yadnya Kasada, pemuka umat Buddha Jawa Sanyata memimpin doa membuka pintu tanah hila hila. Setelah itu, warga diperbolehkan melintasi tanah hila hila. Kalau Masyarakat Tengger nekat melintas sebelum dibuka Mbah Dukun, upacara bakal sia-sia.Kemudian lanjut dengan upacara mengambil air suci di Gua Widodaren di Gunung Widodaren dari air menetes dari stalaktit dan stalagmit. “Ada isyarat. Jika doa dikabulkan air yang menetes banyak. Jika belum dikabulkan air yang menetes sedikit,” katanya.Mereka biasa berjalan kaki dari Ngadas ke Widodaren sekitar 1,5 jam. Masyarakat Tengger juga mengambil air suci di sini setiap Jumat Legi. Sembari membawa sesaji sebagai wujud syukur berupa lima nasi lengkap dengan lauk, kue dan kopi. “Pulangnya membawa air dari Gua Widodaren.”
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2022-027-16.json
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Menurut legenda Masyarakat Adat Tengger, Rara Anteng dan Jaka Seger sebagai leluhur Tengger secara kultural. Setelah menikah, Rara Anteng dan Jaka Seger tak kunjung dikarunia anak. Keduanya berjanji memberikan tumbal anak bungsu ke kawah Bromo. Keduanya terlanjur menyanyangi anak bungsu atau anak ke-25 bernama Dewa Kusuma. Keduanya tak rela mengorban Kusuma ke kawah Bromo dan mereka sembunyikan.“Pada kisah itu, gunung purba Bromo, lidah api sampai Penanjakan di Pasuruan,” kata Purnawan. Lantas Dewa Kusuma bersedia berkorban demi keselamatan warga desa yang kini disebut sebagai Masyarakat Adat Tengger.Dari dalam kawah, suara Dewa Kusuma meminta suguhan berupa segala bentuk hasil bumi.Sesaji sesuai permintaan Raden Dewa Kusuma, katanya, berupa sayur-sayuran antara lain kentang, bawang prei, dan kubis. Sesaji dilabuhkan ke kawah Bromo. Suguhan ini, kini disebut sebagai ritual Yadnya Kasada yang berlangssung setiap Kasada hari ke-14 dalam penanggalan Masyarakat Tengger.“Petani menjadi pekerjaan suci bagi Masyarakat Tengger. Ada siklus, tanah ditanami sayuran, dimantrai Pak Dukun, hasil bumi dilabuh ke kawah Bromo,” ujar Purnawan yang meneliti Masyarakat Tengger.Masyarakat menggantungkan hidup ke pertanian. Sekaligus menjaga budaya dan tradisi dari leluhur secara turun temurun.Arwah 25 anak Roro Jonggrang dan Joko Seger, kata Purnawan, diyakini Masyarakat Adat Tengger menempati Gunung Pananjakan, Bromo, Semeru, Batok, Widodaren, bebatuan dan sumber air. Tempat itu dikeramatkan Masyarakat Tengger.“Jika ditarik garis imajiner, garis magis saling terhubung itu melingkat, kawasan yang diayomi leluhur. Tengger atau tengering budi luhur (tanda budi luhur),” kata Purnawan.Mereka memuja kawasan itu, juga sebagai penanda sekaligus penghormatan. ***
|
[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
|
2022-027-16.json
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo
|
Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Kaldera Tengger berada pada ketinggian 750–2.581 mdpl seluas 5.250 hektar. Dinding kaldera mengelilingi lautan pasir sangat terjal dan kemiringan lereng 60 meter sampai 800 meter dengan ketinggian berkisar 120 meter sampai 130 meter. Batuan vulkanik dasar kaldera Tengger terdiri atas, pasir vulkanik Tengger, kerikil vulkanik, dan batuapung.Kaldera Tengger merupakan gunung purba berukuran raksasa yang hancur berulang kali akibat aktivitas erupsi. Gunung api ini mengeluarkan material letusan ketika masih aktif.Mulyadi dalam jurnal The Sand Sea and Other Caldera Formation in Bromo-Tengger Complex East Java menyebut, sejarah Pegunungan Tengger mulai 1,4 juta tahun lalu. Berdasarkan catatan sejarah, letusan dan kegiatan vulkanik Bromo tercatat sejak 1804.Agus Hendratno dari Departemen Geologi, Universitas Gadjah Mada dalam penelitian berjudul “Kajian eko-geologi kaldera Tengger sebagai sumberdaya geowisata dan geological site heritage” mengatakan, endapan piroklastik Kaldera Tengger tersusun atas klastika dari bom vulkanik, lapili, dengan matrik yang sangat pekat dari pasir-pasir vulkanik. Butir pasir berbentuk butir runcing dan agak runcing.“Susunan vertikal endapan vulkanik di kaldera Tengger merupakan fenomena kegunungapian yang sangat menarik, eksotik, dan spesifik pada suatu tipe gunungapi yang membentuk kerucut sinder dalam kaldera,” tulis Agus. [SEP]
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2015-026-17.json
|
Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser
|
Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser | [CLS] Tiga kawasan Taman Nasional di Sumatera yang termasuk Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) UNESCO, digolongkan dalam kriteria Warisan Dunia dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger). Ketiga kawasan konservasi tersebut adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).Kawasan yang mencakup area seluas 2,5 juta hektar ini, menjadi sorotan dunia karena berbagai aktivitas ilegal seperti perambahan, illegal logging, perburuan satwa liar, dan rencana pembangunan jalan dalam kawasan yang terus berlangsung.Sebagai contoh, salah satu kerusakan terparah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) adalah yang berada di Provinsi Aceh. Kawasan TNGL yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues rusak karena pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkendali. Padahal keberadaan kawasan TN penting dari sisi jasa lingkungan dan perlindungan ekosistem.Dari total luas kawasan TNGL di Kabupaten Aceh Tenggara seluas 376.104 hektar kerusakan telah mencapai 10.000 hektar. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues dari total luas kawasan 240.304 hektar kerusakan mencapai 2.500 hektar.Kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser Tak TerkendaliMencermati kerusakan yang terjadi, Kamis (17/9) puluhan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh, melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Aceh dan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).Dalam unjukrasa tersebut mereka menilai kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di wilayah Aceh semakin tak terkendali. Bahkan, bentang hutan hujan tropis tersebut semakin sulit di pertahankan karena kegiatan pelanggaran hukum yang terus terjadi berlangsung tanpa upaya serius untuk menghentikannya.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2015-026-17.json
|
Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser
|
Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser | “Secara kasat mata dapat dilihat, laju kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser saat ini terus meningkat, baik karena kegiatan illegal logging maupun pembukaan lahan oleh masyarakat untuk lahan pertanian,” sebut M Ikbal salah pengunjuk rasa dari unsur Mapala menjelaskan.“Bisa dipastikan, sebagian besar satwa yang diperdagangkan secara illegal baik itu di Aceh maupun di Sumut berasal dari TNGL. Jika ini terus dibiarkan dapat dipastikan TNGL, kawasan bentang hutan tropis dunia, hanya akan tinggal nama.”Rencana pembukaan jalan yang melewati kawasan TN pun dikuatirkan akan semakin menurunkan kualitas lingkungan. Sebagai dampak yang muncul bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor akan semakin sering terjadi di wilayah rawan seperti Provinsi Aceh.“Kami mendesak Gubernur Aceh tidak mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah ekosistem Gunung Leuser, termasuk segera mencabut izin perusahaan yang merusak TNGL,” ungkap Nabay, perwakilan Mapala Universitas Teuku Umar Aceh Barat menambahkan.Menurut Nabay, pihaknya mendukung segala upaya penegakan hukum terhadap para cukong kayu dan pelaku perambahan di TNGL, termasuk cukong kayu, pelaku perambahan dan para pejabat yang membuka perkebunan di dalam kawasan TN.Secara terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyoroti peran dari Pemda Aceh yang minim dalam menyetop kerusakan yang terus terjadi saat ini. Walhi Aceh mengkritik cara kerja Pemda yang hanya pandai melahirkan kebijakan menjaga hutan, namun lemah dalam implementasi kebijakan yang telah di keluarkan di tingkat lapangan.“Sebagian besar hutan Aceh, termasuk TNGL telah beralih fungsi menjadi kebun. Kebijakan untuk penyelamatan hutan cukup banyak di buat, tapi tidak satupun kebijakan tersebut di jalankan,” jelas M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh menyebutkan. [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-004-08.json
|
Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang
|
Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | [CLS] Putusan Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pemerintah Konawe Kepulauan (Konkep) tak jadikan pulau kecil Wawonii sebagai kawasan pertambangan. Pemerintah Konkep pun diminta segera jalankan putusan Mahkamah Agung dan hentikan segala aktivitas pertambangan.Keputusan itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 pada 28 Desember lalu. Putusan ini mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi 29 warga yang disebutkan menggarap lahan pertanian di lima desa, yakni, Sukarela Jaya, Sinaulu Jaya, Roko-roko, Dompo-dompo, Sinar Masolo, di Kecamatan Wawonii Tenggara.Mando Maskuri, aktivis lingkungan muda asal Desa Roko-roko, Wawonii Tenggara, senang saat dengan putusan Mahkamah Agung itu. Aktivitas pertambangan di Wawonii, katanya, akan hilangkan ruang hidup mereka dari air, tanah, dan sumber daya lain.“Tambang ini kan rakus tanah, rakus air, rakus segala hal,” katanya.Adapun obyek hak uji materiil Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 36 Perda Konkep Nomor 2/2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Konawe Kepulauan Tahun 2021–204. Pada pokoknya dalam aturan itu, memasukkan peruntukan kawasan pertambangan dan energi di Wawonii Tenggara.Mahkamah Agung memutuskan, pasal dalam Perda RTRW Konkep 2/2021 itu bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau diubah ke UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Pendapat Mahkamah Agung, obyek permohonan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Perda RTRW Konkep 2/2021 juga dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Bupati Konkep dan DPRD Daerah Konkep diperintahkan merevisi Perda RTRW Konkep 2/2021.Putusan perkara ini diperiksa Hakim Ketua Irfan Fachrudin, hakim anggota masing-masing Yosran, Sudaryono dan panitera pengganti Maftuh Effendi.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-004-08.json
|
Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang
|
Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | Baca juga: Kala Warga Wawonii Tolak tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan Segera jalankan putusan Mahkamah AgungDenny Indrayana, Ketua Tim Kuasa Hukum Masyarakat Wawonii, dalam keterangan pers mengatakan, izin usaha pertambangan harus dicabut. “Pemerintah harus sesegera mungkin mengeksekusi putusan itu,” katanya.“Ini berkah,” kata Muhammad Jamil, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional.Namun, katanya, masih ada pekerjaan rumah yang jadi pertarungan sesungguhnya yakni eksekusi keputusan.Warga bersama koalisi organisasi masyarakat sipil, katanya, harus membangun konsolidasi gerakan rakyat untuk mengawal eksekusi putusan.Pemerintah daerah harus mencabut dan mengeksekusi sesuai perintah Mahkamah Agung. Dalam proses eksekusi, polisi harus turun melakukan pengamanan, bukan pengawalan.“Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia yang terdapat pertambangan di pulau kecil,” ujar Jamil.Dia khawatir, pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Wawonii ini merusak sumber daya alam dan sumber daya air tawar, memicu ‘genosida ekologi’–warga tidak bisa ke mana-mana, bahkan jadi pengungsi.Masyarakat, katanya, rentan terdampak kerusakan ekosistem antara lain di kawasan pesisir hingga mencemari laut.“Sepakat itu direvisi…revisi RTRW merupakan prioritas yang wajib dilakukan Pemkab Konkep,” kata Sahrina Safiudin, dosen hukum lingkungan Universitas Halu Oleo. Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan Perintah Mahkamah Agung, katanya, revisi Perda RTRW Konkep 2/2021. Putusan itu jelas, katanya, tidak ada multitafsir. Dengan putusan hukum ini, katanya, Perda RTRW itu sudah tak memiliki kekuatan hukum. Kalaupun pemerintah daerah tak merevisi, ketentuan tetap berstatus ilegal. Pertambangan tidak boleh ada.
|
[0.5, 0.0, 0.5]
|
2023-004-08.json
|
Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang
|
Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | Apabila Pemkab Konkep tidak segera menjalankan perintah Mahkamah Agung, katanya, bisa digugat. Secara konstruksi hukum, katanya, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam, diatur dalam dua hal sebagai HAM dan instrumen pembangunan.Sebelumnya, Sahidin, perwakilan masyarakat Wawonii merasa heran tentang penerbitan Perda RTRW Konkep yang membolehkan tambang masuk. Padahal, jelas dalam UU dan Perda Sulawesi Barat Pulau Wawonii tidak untuk tambang. “Kami mensinyalir dugaan indikasi tindak pidana korupsi dan segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.”Berbagai elemen masyarakat Konkep juga menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehubungan penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi (nikel) kepada PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Baca juga: Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes Berbuah Aniaya dan Penangkapan ******* [SEP]
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-006-17.json
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | [CLS] Jalan tanah itu berkelak-kelok bagai tak berujung. Berlubang. Berdebu, berangkal batu. Kiri-kanan hanya ada satu jenis tanaman: sawit menghampar ke segala penjuru. Begitulah pemandangan ketika memasuki Kabuyu, kampung kecil di tepi Sungai Pasangkayu, pedalaman Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.Kabuyu berada tepat di jantung usaha perkebunan sawit, dikendalikan anak-anak usaha PT Astra Agro Lestari (AAL), di Pasangkayu. Antara perkampungan dengan kebun PT Mamuang, salah satu anak usaha AAL—hanya terpisah pagar kayu dengan bentangan kawat.Di ambang kampung, satu petak kebun milik PT Mamuang telah plontos. Di sudut kebun itu, eskavator sedang menumbangkan sawit tua yang lain. Perusahaan hendak menggantikan dengan tanaman sawit baru.Di tepi jalan, saya berpapasan dengan kumpulan anak kecil dan seorang ibu. Mereka berjalan menjauh dan saling bertolak arah sambil berbincang dengan kata-kata yang tak saya pahami. Di seberang mereka, seorang pria berdiri, ngomel ke arah ibu dan anak-anak itu.“Kalau ada kami di sini, jangan juga begitu,” pria itu meninggikan suara. “Kurang ajar itu namanya!”Saya bertanya dengan orang yang saya boncengi. “Anak-anak dari mana mereka?”“Kabuyu.” “Mereka mau pergi ambil brondolan dari sisa-sisa sawit yang ditumbang, tapi dilarang centeng-nya perusahaan,” katanya.“Centeng?”“Itu tadi yang marah-marah.”Centeng adalah sebutan warga untuk petugas keamanan kebun perusahaan yang tidak berseragam, pria yang mengomel di ambang kampung.“Begitu anak-anak di sini,” kata Halimah, seorang Ibu di Kabuyu. “Mereka sering pergi pungut brondolan sawit terus dijual. Tambah-tambah beli buku.”“Tapi perusahaan selalu larang,” kata perempuan 45 tahun itu.Kabuyu adalah rumah komunitas kecil rumpun Kaili Tado, pemukim dataran Sulawesi bagian tengah.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-006-17.json
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Albert C Kruyt, etnografer Belanda, mencatat pada 1938, Kabuyu—dalam ejaan ‘Kaboejoe’—dibangun oleh Komunitas ‘Torilo’, di antara pertemuan Sungai Ewa dan Kabuyu, berpenduduk sekitar 100 orang.Kruyt memasukkan Kabuyu ke dalam bagian Kelompok Pakawa, pemukim pedalaman hutan Pasangkayu. Jauh sebelum industri sawit mengubah lanskap dan perusahaan kayu beroperasi, Warga Kabuyu menggantungkan hidup pada berkat hutan, sungai, dan rawa. Mereka berladang padi—kadangkala di rawa, tanam sagu, durian, nangka, pisang, mencari ikan-ikan di sungai, atau pergi berburu.“Hutan di sini dulu. Pohonnya besar-besar,” kata Kimin, pria berusia 66 tahun di Kabuyu.Semua itu tinggal ingatan. Sekitar 90-an, Mamuang bangun kebun sawit. Mamuang mendapatkan hak guna usaha pada 1997, di lahan seluas 8.000 hektar, dibatasi sungai dan HGU anak perusahaan AAL yang lain.Kimin kembali menempati Kabuyu sekitar awal 90-an, setelah merantau. “Sekitar tahun 93, perusahaan masuk dikawal dengan tentara. Tumbangkan pohon, dicincang-cincang baru dibakar. Besar sekali apinya,” kata Kimin.“Ladang, kebun habis.”Perusahaan membantah tuduhan bahwa mereka merusak tanaman kebun milik warga.“Sebelumnya, saya di Kabuyu Tua, [perusahaan] belum garap di sana. Pada 2004 masyarakat ada gerakan. Duduki lahan karena warga marah, sering digusur-gusur,” kata Kimin.“Kita bertahan di sini. Kalau tidak, tidak akan ada ini kampung.”Warga menuntut lahan 500 hektar keluar dari konsesi Mamuang. Kimin bersama warga sudah menempuh segalanya. Mereka lakukan gugatan perdata, demonstrasi sana-sini, hingga pendudukan kembali lahan yang telah diklaim perusahaan.Kini, Kabuyu jadi kampung dengan rumah-rumah semi permanen dikelilingi sawit. Lokasi Kabuyu yang sekarang tak jauh berbeda pada peta kolonial Hindia Belanda, tahun 1927. Mamuang menjadikan Kabuyu sebagai lahan enklave, seluas 250 hektar.
|
[0.0, 1.0, 0.0]
|
2023-006-17.json
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Awal 2022, warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Kabuyu, kembali memasuki konsesi perusahaan di depan perkampungan, menyusul Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan Izin Pengusahaan Kawasan Hutan pada 2022.Sebelumnya, dalam serangkaian protes dan mediasi berhari-hari, mereka menduduki lahan itu, yang dulunya menurut Kimin milik warga Kabuyu. Mereka mendirikan rumah pertemuan. Menanam padi dan jagung di sela-sela sawit baru.Tak lama, perjuangan itu surut, setelah seorang warga bernama Dedi Sudirman ditangkap polisi, karena tuduhan mengancam pekerja Mamuang, dalam sela aksi demonstrasi. Saat saya mendatangi Kabuyu, rumah pertemuan itu sudah tidak ada. Hanya ada petak-petak ladang kecil dan pondok-pondok kebun beratap rumbia.Dedi menunjukkan dua lembar peta dengan belasan tanda, yang menunjukkan lokasi kompleks kuburan pendahulu dan tempat-tempat sagu ditanam. “Di situ salah satunya dulu tempat sagu,” kata Dedi menunjuk ke arah kaki bukit tak jauh dari tempat pendudukan.Potret di Kabuyu, merupakan cerminan konflik agraria di Indonesia. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria 2022, konflik agraria terus meningkat dan berdampak kepada 346.000 keluarga, dengan luasan konflik melampaui satu juta hektar tersebar di 33 provinsi termasuk Sulawesi Barat. Konflik agraria di perkebunan sawit menyumbang nyaris separuh dari angka-angka ini.Dalam konflik agraria, seperti di perusahaan sawit ini, anak-anak kerap menerima dampak yang terus melekat hingga kelak mereka dewasa.“Konflik lingkungan selalu menempatkan anak menjadi aktor yang terlupakan. Mengingat posisinya [masih anak-anak] dan dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki suara,” kata Ari Moch Arif, Direktur Program Perubahan Iklim dan Ekonomi Sirkular, Save the Children Indonesia.Padahal, katanya, dalam keseharian—apalagi di kondisi di daerah-daerah konflik agraria—, anak adalah kelompok yang paling rentan.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-006-17.json
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Anak-anak kerap tidak aman dan nyaman hidup di kampung mereka, baik saat beraktivitas di rumah, sekolah, maupun dengan kondisi keluarga. “Karena melihat kedua orangtuanya memiliki persoalan dan berisiko hilang sektor ekonomi dan penghidupan mereka.”Dalam konteks tertentu, kata Ari, konflik agraria memberikan tekanan pada soalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berkonflik.“Dalam konteks ini adalah keluarga dan anak, lagi-lagi yang paling menerima dampak dari sisi psikologi dan ancaman lain.”Di Kabuyu dan sekitar, saya menemui warga yang ketika berusia belasan tahun, tak mampu melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena lahan hidup sudah tak ada.Sisi lain, konflik agraria memberi dampak pada hak dasar anak. Hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas perlindungan terhadap pengusiran paksa, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.“Beberapa hak anak yang—mungkin—terdampak konflik agraria meliputi, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas perlindungan terhadap pengusiran paksa, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka,” kata Saurlin Siagian, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM.Sepanjang Januari 2021 hingga Desember 2022, Komnas HAM menerima 1.078 aduan berkaitan isu agraria. Empat aduan berasal dari Sulawesi Barat.“Dalam konflik agraria, hak anak seharusnya diakui dan dilindungi sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres 36 tahun 1999,” katanya.Dalam keterangan tertulis pada Mongabay, Saurlin bilang, penting bagi pihak yang berkepentingan memastikan hak-hak ini diakui dan dilindungi selama dan setelah konflik agraria.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
2023-006-17.json
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit
|
Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Kepada Mongabay, perusahaan mengklaim, peduli pada kesejahteraan anak-anak dari Dusun Kabuyu, terutama untuk akses pendidikan dan kesehatan dan memliki hubungan “harmonis dan tidak ada permasalahan” dengan Warga Kabuyu.“Masa emas anak-anak difasilitasi perusahaan,” tulis Mochamad Husni, Media and Public Relations Manager PT Astra Agro Lestari, dalam keterangan tertulis kepada Mongabay.Perusahaan, katanya, sudah menyediakan sekolah dan layanan kesehatan berupa Posyandu dan “perhatian gizi pada anak-anak sekitar.”Secara keseluruhan 1.378 anak dengan 11 sekolah milik perusahaan, katanya, telah menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan pendidikan yang dikembangkan Mamuang.” Mengais remah-remah“Kebun sedikit dari orangtua. Apalagi sering terkikis sungai kalau banjir,” kata Tini, bukan nama sebenarnya, di Kabuyu.Tini seorang ibu tunggal dengan dua putra. Anak sulung Tini pendiam dan pemalu, bersekolah di sekolah dasar perusahaan. Dia ingin jadi polisi. Si bungsu berumur empat tahun.Dia meminta nama dan anak-anaknya tak disebut.Seperti putranya, Tini lahir di Kabuyu, 28 tahun lalu. Dia menikah saat masih anak-anak, usia 14 tahun. Orangtuanya menikahkan demi melepas beban ekonomi, seperti saudarinya yang lain.Tini sembilan bersaudara. Semua hanya tamat SD. “Orangtua susah. Sering ditinggal orang tua kerja. Kebun-kebun juga diambil perusahaan,” kata Tini.Dalam kondisi berat, hidup di tengah konflik, Tini kecil tak memiiki cita-cita jauh ke depan. “Hanya mau jadi pekebun saja,” katanya.Dia tahu konflik lahan ini sejak kecil. Tini merasa, putranya alami nasib serupa yang dia alami saat kecil.Tini tak mau anak-anaknya bernasib suram tetapi menjamin kesejahteraan anak-anaknya menuntut biaya banyak.
|
[1.0, 0.0, 0.0]
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.